<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/23/sampah-jls-1614641293-2007561821.jpg" alt="Potensi sampah di Kawasan JLS Tulungagung tinggi, lantaran masih satu laporan tentang pengelolaan sampah mandiri. (YOGA DANY DAMARA/RADAR TULUNGAGUNG)" width="100%">
<figcaption>Potensi sampah di Kawasan JLS Tulungagung tinggi, lantaran masih satu laporan tentang pengelolaan sampah mandiri. (YOGA DANY DAMARA/RADAR TULUNGAGUNG)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com &ndash;&nbsp;Persoalan terkait pengelolaan sampah di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) masih menjadi tanda tanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pasalnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung mengaku belum menerima permohonan pengangkutan sampah dari pengelola wisata di sekitar JLS.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kondisi ini tentu dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya penimbunan sampah yang berakibat pada kerusakan lingkungan.</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014471032/pembebasan-lahan-jls-trenggalek-ruas-prigi-munjungan-panggul-diperkirakan-bakal-habiskan-dana-rp200-miliar-ini-prioritasnya">Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Ruas Prigi-Munjungan-Panggul Diperkirakan Bakal Habiskan Dana Rp200 Miliar, Ini Prioritasnya</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mengenai hal tersebut, Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung, Yudha Yanuar Hadi buka suara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hasilnya, Yudha menyebut sampai saat ini baru ada satu pengelola wisata di selatan Tulungagung yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014469658/disuntik-dana-rp-35-miliar-untuk-pembebasan-lahan-jls-trenggalek-kurang-ruas-munjungan-hingga-panggul">Disuntik Dana Rp 35 Miliar Untuk Pembebasan Lahan, JLS Trenggalek Kurang Ruas Munjungan Hingga Panggul</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Saya sudah konfirmasi ke Disbudpar. Informasinya yang kami dapat, pengelola wisata Pantai Gemah melakukan pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah langsung ke TPA. Yakni, sepekan sekali,&rdquo; akunya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ditanya terkait pelaku wisata lain di lingkar JLS, Yudha mengatakan bahwa, DLH masih belum menerima laporan atau permintaan pengangkutan sampah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurutnya, hal ini perlu segera dipastikan. Mengingat adanya peningkatan kegiatan masyarakat di sekitar ruas jalan milik pemerintah pusat itu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/014410183/pantai-nglinci-jls-tulungagung-tawarkan-nuansa-asri-dan-alami-warganet-seperti-private-beach">Pantai Nglinci JLS Tulungagung Tawarkan Nuansa Asri dan Alami, Warganet: Seperti Private Beach</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Apakah mereka nunut ke Gemah atau mengelola sendiri kami belum tahu. Yang jelas selama ini belum ada permohonan pengangkutan sampah ke DLH,&rdquo; sambungnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Informasi yang dihimpun Radar Tulungagung (JawaPos Grup), beberapa pemerintah desa (pemdes) di wilayah Kecamatan Besuki dan Bandung memilih untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka memutuskan hal itu sebab di wilayahnya masih banyak lahan kosong yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pembuangan sementara (TPS).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014402561/catat-ini-7-pantai-yang-dilewati-rute-jls-tulungagung-blitar-pemandangannya-menakjubkan">Catat! Ini 7 Pantai yang Dilewati Rute JLS Tulungagung-Blitar, Pemandangannya Menakjubkan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kendati demikian, Yudha menegaskan hal itu tetap membutuhkan perhatian khusus, terutamanya untuk memastikan tak terjadi penumpukan sampah di TPS.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satunya yakni dengan melakukan pengangkutan sampah secara berkala ke TPA atau dengan cara dipilah untuk selanjutnya didaur ulang.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Sejauh ini baru pelaku wisata di Gemah yang melakukan koordinasi. Mungkin karena mereka konsentrasi pada kegiatan wisatanya. Sedangkan di pemdes lain kan tidak memiliki destinasi wisata seperti halnya Gemah,&rdquo; katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/014397988/bak-sebuah-lukisan-pantai-kuyon-jls-trenggalek-tawarkan-panorama-gradasi-laut-dan-sawah-hingga-viral-di-sosial-media">Bak Sebuah Lukisan, Pantai Kuyon JLS Trenggalek Tawarkan Panorama Gradasi Laut dan Sawah hingga Viral di Sosial Media</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, Yudha mengaku, dinas masih kesulitan untuk memproses pengangkutan sampah di beberapa wilayah kecamatan terluar Tulungagung.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal itu dikarenakan armada yang dimiliki oleh DLH masih minim. DLH pun berencana untuk mengajukan pengadaan armada pengangkut sampah di penghujung tahun ini.</div>

Hingga saat ini, Pemkab Tulungagung mengaku belum menerima permohonan pengangkutan sampah dari pengelola wisata di sekitar JLS.

Pengelolaan Sampah di JLS Tulungagung Jadi Sorotan, DLH Masih Terkendala Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Panorama-Keindajan-JLS-4147212828-3318882054.jpg" alt="Jalur Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek. (INSTAGRAM @jls.lot6a)" width="100%">
<figcaption>Jalur Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek. (INSTAGRAM @jls.lot6a)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam rangka menyambut perayaan Natal dan tahun baru, &nbsp;seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan setempat mulai mempersiapkan segala halnya. Pemkab masing-masing daerah yang ada di Indonesia sudah mulai mempersiapkan destinasi wisata daerahnya untuk menyambut lonjakan wisatawan saat Nataru. Salah satunya oleh Pemkab Tulungagung. Sebagai salah satu jalan yang ada di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS) yang berbatasan dengan Trenggalek, Tulungagung memiliki pesona pantai yang luar biasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013629049/bmkg-imbau-potensi-cuaca-ekstrem-selama-periode-natarumasyarakatdiharap-waspada">BMKG Imbau Potensi Cuaca Ekstrem selama Periode Nataru,&nbsp;Masyarakat&nbsp;Diharap Waspada</a> Apalagi pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung-Trenggalek sudah selesai. Sehingga akses wisatawan untuk menuju ke sejumlah pantai ini semakin mudah. Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata Tulungagung, Yuli Murtinigsih menjelaskan, juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil setempat untuk antisipasi lonjakan wisatawan ke pantai-pantai itu saat Nataru dan untuk mempersiapkan tata kelola destinasi wisata tersebut. Sementara itu, dilansir Radar Tulungagung (JawaPos Grup), Pemkab Tulungagung telah menetapkan besaran harga tiket masuk ke pantai-pantai Tulungagung yang terbentang di sepanjang JLS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013618069/bxsea-bintaro-jadi-alternatif-wisata-selama-libur-nataru-bisa-diakses-pakai-krl-turun-di-stasiun-jurangmangu">BXSea Bintaro Jadi Alternatif Wisata Selama Libur Nataru, Bisa Diakses Pakai KRL Turun di Stasiun Jurangmangu</a> Yuli Murtiningsih mengungkapkan bahwa terkait harga tiket masuk untuk menikmati pemandangan pantai-pantai tersebut terbilang cukup ramah di kantong. &ldquo;Kalau harga tiket masuknya itu terbilang murah ya. Tidak ada yang lebih dari Rp15 ribu,&rdquo; jelas Yuli, pada Rabu (29/11), seperti yang dikutip Radar Tulungagung (JawaPos Grup). Diketahui, harga tiket tersebut sudah termasuk tiket asuransi keselamatan untuk menjadi wisatawan selama berwisata di kawasan pantai-pantai itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013611277/tol-japek-2-selatan-beroperasi-fungsional-saat-libur-nataru-ini-skemanya">Tol Japek 2 Selatan Beroperasi Fungsional saat Libur Nataru, Ini Skemanya</a> &ldquo;Ya asuransi keselamatan bagi pengunjung. Jika ada kecelakaan, keselamatan jiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya dapat dicover oleh asuransi itu,&rdquo; paparnya. &nbsp; Sehingga, pada saat wisatawan akan memasuki area destinasi wisata pantai-pantai tersebut, wisatawan akan mendapatkan dua tiket sekaligus yakni tiket masuk dan asuransi. Simak besaran harga tiket pantai-pantai JLS Tulungagung dibawah ini yang dikutip Radar Tulungagung (JawaPos Grup), sebagai acuan untuk kamu menentukan pilihan untuk berlibur jelang Nataru. <ol> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Pacar: Rp8 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Molang: Rp8 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Lumbung: Rp8 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Kedungtumpang: Rp8 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Gemah: Rp10 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Midodaren: Rp15 ribu</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Popoh: Rp8.500 di hari biasa dan Rp10 ribu dihari libur</li> <li style="font-weight: 400;"> Pantai Sine: Rp5 ribu hari biasa dan Rp7.500 dihari libur.</li> </ol>

Pemkab Tulungagung telah menetapkan besaran harga tiket masuk ke pantai-pantai Tulungagung yang terbentang di sepanjang JLS.

Jelang Nataru, 8 Pantai Jalur Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek Ini Dibanderol Harga Tiket Masuk yang Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/PEGADAIAN-27-1311238700.jpg" alt="PT Pegadaian bersama dengan Pemkab Tulungagung meluncurkan program The Gade Integrated Farming di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kab. Tulungagung pada Selasa (27/16). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Pegadaian bersama dengan Pemkab Tulungagung meluncurkan program The Gade Integrated Farming di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kab. Tulungagung pada Selasa (27/16). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pegadaian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, meresmikan Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkah Abadi binaan Pegadaian, sekaligus meluncurkan program The Gade Integrated Farming di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kab. Tulungagung pada Selasa (27/16). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pegadaian kali ini, bertujuan untuk membantu para petani maupun peternak dalam mengembangkan usahanya mulai dari hulu hingga hilir. Peresmian Rumah Produksi KUBE Berkah Abadi dan peluncuran program The Gade Integrated Farming, ditandai dengan melakukan scan telapak tangan dan pemutaran video, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Eka mengungkapkan bahwa program ini akan membantu para petani untuk menciptakan sistem pertanian secara terpadu, dengan memanfaatkan keterkaitan sebagai sektor agrikultur yang dapat mendukung produktivitas lahan, peningkatan ekonomi dan konservasi sumber daya alam. &ldquo;Kami berharap, program The Gade Integrated Farming ini dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga dapat membawa kebermanfaatan yang positif bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan maupun perkebunan,&rdquo; jelas Eka. Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pegadaian yang telah memilih Tulungagung untuk memberi pendampingan bagi para pelaku usaha melalui program The Gade Integrated Farming di Rumah Produksi KUBE Berkah Abadi ini. &ldquo;Kami ucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian karena telah bersedia memberikan pendampingan dan fasilitas untuk pengembangan kelompok usaha tani dan kelompok lainnya untuk berkembang dan berdaya saing dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk membawa kebermanfaatan untuk keberlanjutan hidup orang banyak,&rdquo; jelas Maryoto. Senada dengan Maryoto, Ketua KUBE Berkah Abadi, Suprianto menyampaikan rasa terima kasih atas ilmu serta pendampingan yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian. &ldquo;Saat ini kami sudah dibekali untuk ilmu bertani yang sangat bermanfaat. Semoga Kelompok Berkah Abadi bisa menjadi percontohan atau mentor kepada kelompok lain, sehingga kami bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat kepada sesama petani, peternak maupun masyarakat di sekitar kami,&rdquo; ungkap Imam. Hingga saat ini, program The Gade Integrated Farming tersebar di 8 kota antara lain Madiun, Tulungagung, Depok, Bogor, Bekasi, Kulonprogo, Bantul dan Magelang.

Program The Gade Integrated Farming diharapkan membawa manfaatan bagi pelaku usaha baik di sektor pertanian, peternakan maupun perkebunan.

Pegadaian dan Pemkab Tulungagung Luncurkan Program The Gade Integrated Farming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/WhatsApp-Image-2023-04-10-at-153411-1776157511.jpg" alt="Petugas Satpol PP menyegel sebuah di kafe di Kabupaten Tulungagung." width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP menyegel sebuah di kafe di Kabupaten Tulungagung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung menyegel sebuah kafe dan rumah karaoke. Sebab tempat hiburan itu nekat beroperasi hingga larut malam. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Tulungagung Yulius Rama Isworo menjelaskan, sebelumnya mereka sudah diperingatkan terkait pemberlakuan jam malam selama Ramadan. &rdquo;Kami sudah upayakan persuasi dari awal supaya tidak beroperasi melebihi batas waktu yang diizinkan, namun mereka tetap melanggar,&rdquo; kata Yulius Rama Isworo seperti dilansir dari Antara di Tulungagung. Sebelumnya, tempat hiburan yang dikemas dalam bentuk kafe dan rumah karaoke keluarga itu sudah diberi surat peringatan (SP). Pemilik telah dipanggil dan diberi pembinaan terkait pentingnya menjaga suasana kondusif warga, khususnya umat Islam&nbsp; selama Ramadan. &rdquo;Sudah kita panggil ke kantor dan kita beri SP (surat peringatan) I,&rdquo; kata Yulius. Ternyata SP yang berlaku selama seminggu itu tak membuat takut pengelola Kafe Sumo. Kafe tersebut tetap nekat buka dan akhirnya dirazia untuk kedua kalinya. Kafe Sumo terkena razia petugas dua kali dalam kurun waktu kurang dari sepekan. &rdquo;Belum sepekan melakukan pelanggaran, kini melanggar lagi,&rdquo; ucap Yulius. Lantaran melanggar untuk ke dua kalinya, lanjut dia, kafe tersebut akhirnya ditutup sementara selama 15 hari ke depan sesuai dengan hasil rapat tim teknis. Rapat tim teknis akan memutuskan Kafe Sumo akan ditutup sementara atau permanen. &rdquo;Itu nanti ditutup berkelanjutan atau gimana, itu bukan keputusan saya sendiri,&rdquo; terang Yulius Rama Isworo. Terkait temuan minuman beralkohol saat razia, Yulius mengatakan, temuan minuman beralkohol itu bukan kewenangan mereka untuk menindak, melainkan menjadi domain tugas jajaran kepolisian.

Satpol PP Kabupaten Tulungagung segel sebuah kafe dan rumah karaoke karena beroperasi hingga larut malam

Satpol Tulungagung Segel Tempat Hiburan Langgar Jam Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-06-at-16.08.17.jpg" alt="Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tranggono Dibjoharsono. Destyan Handri Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tranggono Dibjoharsono. Destyan Handri Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Inspektorat Kabupaten Tulungagung masih menemukan banyak kesalahan pencatatan administrasi dan keuangan dilakukan sebagian besar pemerintah desa selama kurun 2022. Sehingga, perlu diperbaiki untuk 2023. ”Tahun kemarin (2022) kami periksa administrasi dan keuangan di 52 desa yang dipilih acak. Hasilnya, ternyata masih banyak yang maladministrasi dan keuangan,” kata Kepala Inspektorat Tulungagung Tranggono Dibjoharsono seperti dilansir dari Antara di Tulungagung, Sabtu (7/1). Dari hasil pemeriksaan itu, kata dia, jumlah temuan ada 386 kasus. Mayoritas kesalahan pencatatan bersifat administratif, yang dimungkinkan terjadi akibat ketidaktahuan perangkat. ”Dari jumlah sebanyak itu, 379 kasus maladministrasi itu sudah berhasil diselesaikan. Sisanya sampai saat ini masih dalam proses perbaikan di bawah asistensi inspektorat,” ujar Tranggono Dibjoharsono. Untuk setiap pemerintah desa yang kasusnya belum terselesaikan hingga akhir 2022, masih diberi waktu untuk perbaikan maladministrasi dan keuangan tersebut. Inspektorat pun melibatkan pemerintah kecamatan untuk melakukan asistensi dan pembinaan pada desa yang masih ada tunggakan kasus. ”Apakah mereka tidak bisa membuat (LPJ) atau memang enggan membuat. Kami masih tunggu hasilnya,” tutur Tranggono Dibjoharsono. Dia mencontohkan, kegiatan di masyarakat yang membutuhkan undangan, daftar hadir, makanan dan minuman (mamin). ”Ada kekurangan daftar hadir tidak lengkap, belum membuat notulensi dan sebagainya,” papar Tranggono Dibjoharsono. Dari sisi keuangan, Tranggono mencontohkan, harga untuk nomenklatur makanan dan minuman (mamin) yang melebihi HPS (harga perkiraan sendiri). Atas temuan itu, pihaknya memberi waktu selisih antara kelebihan dengan HSPK selama 14 hari. Tranggono meyakini maladministrasi dan keuangan itu lebih karena faktor SDM, bukan diniatkan untuk memperkaya diri. ”Beberapa karena ketidaktahuan, atau kondisi terpaksa,” terang Tranggono Dibjoharsono. Tranggono mencontohkan pembelian bahan bangunan di wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah perkotaan. Harga bahan bangunan wilayah pegunungan biasanya lebih mahal dibanding perkotaan. ”Kalau memang harus melebihi, desa diperbolehkan mengajukan HPS dengan dilampiri berita acara,” ucap Tranggono Dibjoharsono. Terkait temuan kesalahan pengelolaan keuangan di desa, Tranggono menyebut, temuan ada di beberapa desa dengan nominal di bawah Rp 20 juta. Ke depan, Inspektorat terus melakukan pembinaan pada pihak desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Pihaknya juga membuka jalur konsultasi pada desa yang masih bingung dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Pada 2023, lanjut Tranggono Dibjoharsono, pihaknya memilih pencegahan dibanding penindakan. Inspektorat akan turun langsung ke lapangan memberikan pendampingan. ”Pihak (desa) yang diperiksa boleh menanyakan secara langsung cara membuat LPJ,” tutur Tranggono Dibjoharsono.

Inspektorat Tulungagung Temukan Maladministrasi dan Keuangan Pemdes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Budi Setiawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (4/1). Budi merupakan kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014-2016 dan kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018, terdakwa dalam perkara dugaan suap terkait pengesahan APBD dan bantuan provinsi (banprov) di Pemkab Tulungagung, Jawa Timur.  ”Kasatgas Penuntutan Helmi Syarif, Rabu (4/1), telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Budi Setiawan ke Pengadilan Tipikor PN Surabaya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Kamis (5/1).  Dia mengatakan, penahanan terdakwa tersebut saat ini beralih menjadi tahanan dari pengadilan tipikor. Adapun tempat penahanannya masih tetap berada di Rutan KPK.  ”Tim jaksa masih menunggu diterbitkannya penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali.  Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Budi yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7-8 persen dari total anggaran yang diberikan.  Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp 79,1 miliar. Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada Budi sebesar Rp 3,5 miliar.  Kemudian pada 2017, Budi diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak Budi.  Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim, sehingga Sustrisno juga menemui Budi untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung. Pada anggaran perubahan 2017, Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan 2018 sebesar Rp 29,2 miliar.  KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp 6,75 miliar kepada Budi.  Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Limpahkan Surat Dakwaan Eks Kepala Bappeda Jatim ke Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-09-at-19.38.00.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai dokumen dari pemeriksaan beberapa saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD dan bantuan provinsi (banprov) di Pemkab Tulungagung.  ”Dari para saksi tersebut, tim penyidik melakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/12).  KPK memeriksa mereka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/12), untuk tersangka Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS).  Para saksi tersebut, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Iwan, Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim Toni Indrayanto, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jatim Mochamad Ismanto, karyawan PT BPW Shafira Lintas Semesta (Shafira Tour dan Travel) Amalia Rizqina, dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung/Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung 2016-2020 Erwin Novianto. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin sebagai saksi dalam penyidikan kasus itu.  ”Saksi hadir dan didalami serta dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan berbagai dokumen saat pengusulan permintaan banprov untuk Pemkab Tulungagung,” ujar Ali.  Sebelumnya, KPK telah memeriksa Fattah pada Selasa (6/12). Saat itu, penyidik mendalami soal penjelasan dokumen proses bantuan keuangan provinsi ke kabupaten saat dia menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim.  Penetapan BS sebagai tersangka, setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7 persen-8 persen dari total anggaran yang diberikan. Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp 79,1 miliar.  Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka BS sebesar Rp 3,5 miliar.  Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak tersangka BS. Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim.  Sutrisno menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung sehingga pada anggaran perubahan 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 29,2 miliar.  KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp 6,75 miliar kepada tersangka BS.

KPK Sita Dokumen Suap APBD dan Banprov di Pemkab Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221208-WA0017.jpg" alt="Proses unboxing replika fosil Homo Wajakensis di kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung. Joko Pramono/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses unboxing replika fosil Homo Wajakensis di kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung. Joko Pramono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerima replika fosil tengkorak dari manusia purba yang ditemukan di daerah Wajak (dikenal dengan sebutan Homo Wajakensis), dari Pemerintah Belanda.  ”Pengiriman ini sesuai permintaan kami ke Pemerintah Belanda, sekitar Agustus silam,” kata Kabid Litbang Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung Ridwan seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Replika berskala 1:1 itu diterima Pemkab Tulungagung pada Kamis (8/12) siang. Paket istimewa tersebut langsung dibuka untuk diteliti kelengkapan dan keasliannya.  ”Museum Naturalis Biodiversity Center di Leiden, Belanda, mengirimkan replika fosil homo Wajakensis ke Tulungagung,” papar Ridwan.  Oleh pemerintah daerah, replika tersebut selanjutnya diletakkan di Museum Wajakensis. Replika dari Belanda itu akan ditaruh berjajar dengan replika homo sapiens yang diidentifikasi sebagai Homo Wajakensis yang dibuat BPCB yang sudah ada di museum.  Opsi lain, replika Homo Wajakensis ditaruh di lokasi awal penemuannya, namun tetap memperhatikan unsur keamanan replika tersebut. ”Dengan begitu, seandainya ditaruh lokasi penemuannya akan mendukung untuk pendidikan,” jelas Ridwan.  Homo Wajakensis merupakan manusia purba yang hidup di Tulungagung sekitar 40 ribu tahun lalu. Selain di Tulungagung, manusia purba itu juga diperkirakan hidup di sebagian besar wilayah Indonesia.  Dulu, fosil itu ditemukan B. D. Van Rietschoten pada 1889 dan diteliti Eugene Dubois. Lantaran ditemukan pada masa penjajahan Belanda, temuan fosil itu dibawa ke Belanda untuk diteliti.  Setelah satu abad lebih, Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya bisa memiliki fosil itu, meski hanya berupa replika yang dikirim langsung dari Belanda.

Pemkab Tulungagung Terima Replika Fosil Homo Wajakensis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-09-at-15.34.05.jpg" alt="Panitera PN Tulungagung bersama bagian hukum Pemkab Tulungagung melakukan pemeriksaan objek perkara. Joko Purnomo/Antara" width="100%">
<figcaption>Panitera PN Tulungagung bersama bagian hukum Pemkab Tulungagung melakukan pemeriksaan objek perkara. Joko Purnomo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Tulungagung memeriksa aset tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa antara Pemkab Tulungagung dengan sejumlah pelaku usaha yang menyewa ruko di kompleks Swalayan Belga di Jalan Agus Salim, Kelurahan Kenayan, Kampung Pecinan di pusat kota menjelang eksekusi.  ”Kegiatan ini merupakan rangkaian tahap eksekusi,” kata Panitera PN Tulungagung Putra Sapta seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Pemeriksaan dilakukan bersama tim Bagian Hukum Pemkab Tulungagung. Putra memastikan, eksekusi akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu apabila pihak-pihak yang terkait dengan sengketa lahan dan bangunan tidak ada titik-temu untuk menyelesaikan polemik bersama.  Dia menjelaskan, pengadilan sebenarnya sudah melayangkan dua kali surat teguran tertulis, namun tak kunjung diindahkan para penyewa ruko. Karena itu, tahap dilanjutkan dengan pemeriksaan objek perkara sebelum dilakukan eksekusi paksa.  ”Ini teguran hingga dua kali tidak ada hasil, kita lanjutkan dengan konstatering atau pemeriksaan objek perkara,” ujar Sapta.  Pemeriksaan objek perkara dilakukan lantaran laporan gugatan dilakukan tiga tahun lalu, sehingga berpotensi ada kerusakan atau perubahan. Di kompleks Ruko Belga ada 36 ruko. Pemeriksaan dilakukan selama dua hari.  ”Rabu (9/11), 19 objek, Kamis (10/11) 17 objek,” jelas Putra Sapta.  Hasil pemeriksaan akan disampaikan pada pemohon yang dalam hal ini Pemkab Tulungagung. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi untuk persiapan eksekusi lahan seluas 10.450 meter persegi tersebut.  ”Makanya kami koordinasikan dulu,” terang Putra Sapta.  Sapta menambahkan, bisa saja dalam masa pemeriksaan itu ada penyelesaian kekeluargaan antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam eksekusi, semua barang yang ada dalam ruko harus dikeluarkan.  Selain eksekusi ruko, PN Tulungagung juga akan melakukan eksekusi pembayaran tunggakan sewa atau ganti rugi sebesar Rp 22 miliar. Jika tak mampu membayar tunggakan uang sewa, akan dilakukan pelacakan aset. Aset penyewa bakal disita untuk pembayaran uang sewa yang ditunggak atau belum membayar.  Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung Catur Hermono mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk persiapan eksekusi. ”Kita juga sudah berkoordinasi dengan internal pemerintah daerah untuk pengamanan dari Satpol PP, yang berkoordinasi dengan Polisi dan TNI,” ucap Catur.  Untuk jadwal eksekusi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pihak PN. Namun dia menegaskan, tahun ini, Ruko Belga sudah bisa dieksekusi. ”Pemkab Tulungagung segera eksekusi lahan Belga, paling lambat Desember,” ujar Catur.

Pengadilan Periksa Aset Sengketa Pemkab Tulungagung Jelang Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220901-WA0003_3.jpg" alt="Sukatmi (kiri) selepas mediasi dengan pihak Bank BNI di Tulungagung, Kamis (1/9). Destyan Handri Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Sukatmi (kiri) selepas mediasi dengan pihak Bank BNI di Tulungagung, Kamis (1/9). Destyan Handri Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial dan Bank Negara Indonesia (BNI) menyetujui penggantian bantuan sosial salah sasaran. Seharusnya bansos diterima warga prasejahtera atas nama Sukatmi, namun malah disalurkan ke orang lain yang kebetulan memiliki nama identik.  ”Ibu Sukatmi akan menerima haknya sejak dinyatakan sebagai KPM (keluarga penerima manfaat), yakni mulai 2018-2022,” kata Kepala Dinas Sosial Tulungagung Suyanto seperti dilansir dari Antara.  Kendati begitu, Suyanto mengaku masih melakukan penghitungan hak Sukatmi yang tidak dia terima. Disebutkan, besaran bantuan tiap tahun berbeda nilainya. Pada 2018 besaran nilai bantuan Rp 110 ribu per bulan. Kemudian pada 2020 bertambah menjadi Rp 150 ribu per bulan, dan menjadi Rp 200 ribu per bulan saat pandemi Covid-19.  ”Besarannya sekitar Rp 7,5 juta,” ujar Suyanto.  Uang pengganti itu berasal dari Kementerian Sosial dan akan diberikan selambatnya pada pekan depan. Selain mendapatkan kembali haknya, nama Sukatmi akan tercatat sebagai KPM BPNT pada periode berikutnya.  Sebelumnya, Sukatmi terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Meski begitu, dia tak pernah menerima bantuan yang menjadi haknya sejak 2018.  Namun bantuan itu dinikmati dan dicairkan oleh orang lain yang kebetulan memiliki nama sama dan juga terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat pada 2021.  Sukatmi yang lebih dulu terdaftar sejak 2018, baru mengetahui dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan setelah adanya daftar penerima bantuan pangan nontunai yang dibagikan ketua RT-nya.

Dinsos-BNI Kabulkan Penggantian Bansos Salah Sasaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Tulungagung

Berita Terkini