<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/WhatsApp-Image-2024-08-19-at-103202-1643911787.jpg" alt="HCML bersama Pemkab Sumenep. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>HCML bersama Pemkab Sumenep. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kesepahaman antara Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), sebuah perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, semakin meningkat setelah pertemuan di Bali, 20-22 Juni 2024. Pertemuan itu difasilitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jawa Bali dan Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa), di Hotel Fairfield, Kuta Bali. Dalam pertemuan tersebut tiga pihak, yakni SKK Migas, KKKS, dan Pemkab Sumenep, berkoordinasi tentang progres dan sinkronisasi kegiatan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Sumenep. &rdquo;Kami menyambut baik pertemuan ini, karena memang koordinasi harus senantiasa dilakukan intensif untuk mengetahui perkembangan di lapangan sekaligus mengantisipasi kendala atau tantang yang muncul sewaktu-waktu,&rdquo; kata Manager Regional Office &amp; Relations HCML Hamim Tohari. Apalagi tahun lalu, tepatnya 5 September 2023, Lapangan MAC di Selat Madura, kurang lebih 81 kilometer tenggara pulau itu, mulai berproduksi. Ada tiga sumur penghasil gas di sana. &rdquo;Awal produksinya, Lapangan MAC menghasilkan gas hingga 13.5 MMSCFD. Nantinya ditargetkan mencapai produksi maksimum hingga 50 MMSCFD,&rdquo; kata Hamim. Selain di Lapangan MAC, HCML juga mengoperasikan Proyek BD, MBH, dan MDA, yang memiliki total kapasitas produksi puncak harian sekitar 280 MMcf/d sesuai Rencana Pengembangan Lapangan (POD) yang disetujui. Hamim berharap dukungan dari Pemkab Sumenep untuk menunjang keberhasilan operasi HCML. &rdquo;Kami memasok gas secara reguler ke wilayah Jawa Timur untuk mendukung sektor ketenagalistrikan dan industri pupuk,&rdquo; kata Hamim Tohari. Hamim berharap ke depan kerja sama dengan Pemkab Sumenep bisa semakin ditingkatkan. &rdquo;Kami tentu saja memiliki prinsip menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat setempat, khususnya masyarakat Sumenep. Terutama karena perusahaan kami mengedepankan penghormatan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat,&rdquo; kata dia.

SKK Migas, KKKS, dan Pemkab Sumenep, berkoordinasi tentang progres dan sinkronisasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi

Pertemuan di Bali Tingkatkan Kesepahaman HCML dengan Pemkab Sumenep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/Screenshot_1-1204065251.jpg" alt="Lokasi suara dentuman bawah tanah di Sumenep dipasang garis polisi." width="100%">
<figcaption>Lokasi suara dentuman bawah tanah di Sumenep dipasang garis polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Suara dentuman aneh dari bawah tanah di Sumenep, Jawa Timur, membuat gempar warga Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Sabtu (12/8). Lokasi titik sumber suara belum diketahui. Setidaknya lima warga mendengar suara dan merasakan dentuman dari bawah tanah. Warga tersebut Hamim Jasuli, Jakfar, Badrun, Ramli, dan Naim. Menurut pengakuan Hamim Jasuli, semula warga mengira suara dari bawah tanah di Sumenep tersebut merupakan ulah hantu. Dentuman muncul dan hilang dengan jangka waktu yang belum bisa diprediksi. &rdquo;Awalnya warga mengira suara hantu. Kadang suaranya muncul dan hilang. Paling lama 10 menit, lalu muncul lagi. Tapi, yang paling lama hari ini,&rdquo; kata Hamim Jasuli dikutip dari Radar Madura (Jawa Pos Group), Sabtu (12/8). Saat muncul, dentuman dapat dirasakan warga yang berjarak hingga radius 50 meter. Dentuman dari bawah tanah tersebut sudah terdengar warga sejak dua minggu yang lalu. Suara dentuman yang muncul mirip seperti aktivitas orang tengah menggali sesuatu di bawah tanah. Padahal, di sekitar lokasi tidak ada satu pun aktivitas tersebut. Video rekaman suara dentuman di Sumenep sempat viral melalui media sosial TikTok. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Sumenep bertindak cepat datangkan tim ahli geologi untuk menyelidiki sumber suara. Tim tersebut terdiri dari ahli geologi Institut Teknologi Nasional Malang dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Warga yang merasakan dentuman di sekitar rumahnya sudah diungsikan ke tempat lebih aman oleh petugas. Sedangkan lokasi dentuman dipasang garis polisi dan sudah dijaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep dibantu polisi serta TNI.

Suara dentuman aneh dari bawah tanah di Sumenep, Pemkot Sumenep bertindak cepat datangkan tim ahli geologi untuk menyelidiki sumber suara

Dentuman Bawah Tanah di Sumenep Warga Pikir Suara Hantu, Pemkab Kerahkan Tim Geologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANSOS-SUMENEP.jpg" alt="Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan nontunai sebanyak 2.610 keluarga. Bantuan itu disalurkan kementerian sosial kepada keluarga penerima manfaat.  ”Berdasar laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Senin (21/11).  Dia menjelaskan, temuan data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan. Yang dimaksud dengan data ganda itu adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.  ”Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan warga yang telah meninggal dunia,” ujar .  Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan, akan menghapus data tersebut dan diperbarui.  Ketua Satgas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.  ”Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan,” terang Shoifuddin.  Shoifuddin menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa 1.661 KPM. Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi 126.939 keluarga atau tersisa sebanyak 335 keluarga.  ”Sedangkan BLT BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi 123.844 keluarga atau tersisa 614 keluarga. Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga,” papar Shoifuddin.

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220918-WA0011.jpg" alt="Bupati Sumenep Achmad Fauzi dengan kendaraan dinas sudah menggunakan mobil listrik. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumenep Achmad Fauzi dengan kendaraan dinas sudah menggunakan mobil listrik. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Sumenep menjadi satu-satunya kepala daerah di Jatim yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinasnya. Hal itu sebagai dukungan penuh atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengaku menggunakan mobil listrik berpelat M 1 VP sebelum Inpres 7/2022 ditandatangani.  ”Ini selaras dengan percepatan pelaksanaan program penggunaan atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mencapai zero net emission pada 2060,” kata Fauzi, Minggu (18/9).  Menurut dia, keputusan Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sangat cocok. Pihaknya ikut melakukan sosialisasi agar penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai lebih masif.  ”Sudah satu tahun lebih kami konsisten dalam mendorong era kendaraan listrik serta penggunaannya,” papar Achmad Fauzi.  Selain menggunakan mobil listrik, Fauzi mengaku telah memulai transisi penggunaan kendaraan roda dua bertenaga listrik untuk operasional kecamatan dan desa. ”Motor listrik sudah mulai kita uji coba di beberapa kecamatan dan desa, ke depan kita akan perkuat infrastrukturnya,” tutur Achmad Fauzi.  Selain di instansi pemerintahan, pemkab juga getol mengampanyekan penggunaan mobil dan motor listrik kepada masyarakat. Tujuannya meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan teknologi elektrifikasi ramah lingkungan dan biaya operasional yang ramah di kantong.  Dia memprediksi kenaikan harga dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penggunaan kendaraan listrik menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.  ”Kita sudah mulai mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan mobil listrik satu tahun yang lalu, ini bagian dari upaya kita dalam rangka ramah lingkungan. Alhamdulillah di Sumenep sudah banyak yang pakai motor listrik,” ucap Achmad Fauzi.

Kendaraan Dinas Bupati Sumenep Sudah Pakai Mobil Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PMI-SUMENEP.jpeg" alt="Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sumenep saat tiba di Sumenep. Humas Polres Sumenep/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sumenep saat tiba di Sumenep. Humas Polres Sumenep/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan dari unsur polisi, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Sumenep, Jawa Timur, menjaga ketat  27 pekerja migran Indonesia (PMI) asal daerah itu. Mereka menjalani karantina di Rumah Isolasi Darurat Covid-19 (RIDC) di Gedung Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (SKD) Sumenep.  ”Langkah ini kami lakukan, karena ada sebagian di antara para pekerja migran itu yang berupaya pulang lebih dahulu sebelum pemeriksaan kesehatan dan tes Covid-19 selesai,” kata Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti seperti dilansir dari Antara di Sumenep.  Sebanyak 15 personel gabungan dari unsur Polres Sumenep sebanyak enam personel, Kodim 0827 Sumenep lima personel, dan Satpol PP Pemkab Sumenep empat personel diterjunkan guna mengamankan karantina PMI itu.  Widiarti menjelaskan, sesuai ketentuan, para PMI yang datang dari Malaysia dan Singapura harus menjalani karantina selama tiga hari. ”Setelah itu baru bisa dipulangkan ke rumah masing-masing, apabila hasil tes dinyatakan negatif Covid-19,” terang Widiarti.  Namun, apabila ada yang positif Covid-19, harus diisolasi di RSUD Sumenep. ”Panduan teknik yang kami terima dari Pemprov Jatim tentang prosedur pemulangan dan penjemputan PMI seperti itu,” ujar Widiarti.  Para PMI yang pulang dari Malaysia dan Singapura itu, umumnya merupakan PMI ilegal. Perinciannya, PMI yang pulang dari Singapura sebanyak 16 orang, sedangkan yang pulang dari Malaysia sebanyak 11 orang.  ”Kebanyakan di antara mereka ini berasal dari Kepulauan Sumenep,” tutur Widiarti.  Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumenep menyatakan, selama 2020 jumlah PMI yang dipulangkan secara paksa dari tempat kerjanya di luar negeri sebanyak 191 orang. Sehingga jumlah total PMI yang dipulangkan hingga April sebanyak 218 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Tim Gabungan Jaga Ketat Karantina PMI Asal Sumenep

pemkab Sumenep

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab Sumenep

Berita Terkini

Pertemuan di Bali Tingkatkan Kesepahaman HCML dengan Pemkab Sumenep

Dentuman Bawah Tanah di Sumenep Warga Pikir Suara Hantu, Pemkab Kerahkan Tim Geologi

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima Bansos

Kendaraan Dinas Bupati Sumenep Sudah Pakai Mobil Listrik

Tim Gabungan Jaga Ketat Karantina PMI Asal Sumenep

Download Aplikasi JawaPos.com