<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/Screenshot_20231231_225743_Google-3266867610.jpg" alt="Ilustrasi laporan bencana gempa bumi./US Geological Survey" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi laporan bencana gempa bumi./US Geological Survey</figcaption>
</figure> JawaPos&nbsp;- Pemkab Sumedang mengkonfirmasi ada tiga wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa bumi di wilayah Tegalsari, Cipamengpeuk, dan Babakan Bukit pada Minggu (31/12) kemarin. Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatman mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan BPBD Jawa Barat, sebanyak 14 desa di wilayah Sumedang terdampak gempa bumi.&nbsp; Ada 84 unit rumah rusak ringan hingga berat. Terdapat juga korban luka-luka akibat tertimpa bangunan, namun tidak ada korban jiwa. "Tim sudah diturunkan ke lapangan dari BPBD, BMKG, dan pemda untuk asesmen, mendata kerusakan di lapangan. Sementara ini sudah terkendali, hanya beberapa warga terluka," kata Herman dalam keterangan di Bandung, Senin (1/1) seperti dikutip dari Antara. Ia menambahkan, dua rumah sakit ikut terdampak gempa tersebut,&nbsp;yakni RSUD Sumedang dan RS Pakuwon. Sejumlah pasien sempat dievakuasi ke luar rumah sakit dan dirawat di tenda darurat. "Saat kejadian di RSUD Sumedang terdapat 248 pasien rawat inap dan 83 pasien UGD. Bagian yang terdata rusak adalah paviliun dan ruangan VIP. Pasien saat ini aman dan disiapkan tenda darurat," imbuh Herman. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Atang Sutarno menegaskan bahwa adanya kabar gempa bumi susulan dengan kekuatan yang lebih besar adalah hoax. Dia menegaskan bahwa kabar gempa susulan itu adalah kabar bohong karena hingga kini belum ada teknologi yang bisa memprediksi waktu terjadinya gempa. Oleh sebab itu, Atang meminta kepada seluruh masyarakat Sumedang dan sekitarnya untuk hanya mempercayai informasi dari instansi pemerintah seperti BMKG, BNPB, BPBD dan Badan Geologi terkait perkembangan gempa tersebut. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik agar situasi tetap terkendali. "Tidak ada seorang ahli pun yang dapat memprediksi kapan terjadinya gempa bumi termasuk gempa susulan. Kalau ada yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi gempa bumi susulan itu adalah hoaks," ucap Atang. Diinformasikan sebelumnya, pada penghujung tahun 2023 terjadi tiga kali gempa bumi di Sumedang yakni berkekuatan magnitudo 4.1 pada pukul 14.35 WIB, magnitudo 3.4 pada pukul 15.38 WIB dan magnitudo 4.8 pada pukul 20.34 WIB. Berdasarkan hasil analisa Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), gempa bumi tersebut diperkirakan akibat aktivitas sesar aktif Cileunyi - Tanjungsari yang disimpulkan berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman dari data BMKG.

Pemkab Sumedang mengkonfirmasi ada 3 wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa bumi di wilayah Tegalsari, Cipamengpeuk, dan Babakan.

Imbas Gempa Sumedang, Beberapa Wilayah Alami Dampak Cukup Parah, Bagaimana dengan Korban Jiwa?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/KERJASAMA-03-275685192.jpg" alt="Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menandatangani kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menandatangani kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PLN ICON Plus bekerjasama dengan Pemkab Sumedang untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mendukung visi Net Zero Emission 2060. Penandatangan nota kesepakatan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir pada rangkaian acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-16 yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridiwan Kamil. Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi menjelaskan tentang kolaborasi antara BUMN dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini antara PLN ICON Plus dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, menunjukkan peran serta dari semua pihak dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. "Untuk mewujudkan hadirnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dibutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti yang dilakukan PLN ICON Plus dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang" ujar Ari. "Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PLN ICON Plus selama kurang lebih 5 tahun ini. Kolaborasi kami dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, berhasil menghantarkan Kabupaten Sumedang sebagai Peringkat Satu dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Banyak pemerintah daerah yang datang ke Sumedang untuk belajar dari kesuksesan implementasi SPBE" tambah Ari. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan harapannya untuk sinergi dengan PLN ICON Plus serta apresiasi kepada PLN ICON Plus atas dukungannya selama ini. "Saya optimis, jalinan kerjasama dengan PLN ICON Plus akan menjadikan Sumedang sebagai baromoter pemerintah daerah yang komit dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik. Terima kasih juga berkat PLN Icon Plus selama ini yang telah mendukung program Smart City di Sumedang. Berkat jaringan fiber optic dari PLN ICON Plus yang telah menjangkau desa-desa kami, sehingga masyarakat di Sumedang bisa menikmati manfaatnya" ujar Dony. Dukungan PLN ICON Plus terhadap ekosistem kendaraan listrik ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan. PLN ICON Plus terus mencari berbagai cara untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.

 

Kerjasama PLN ICON Plus dengan Pemkab Sumedang sebagai baromoter pemerintah daerah yang komit dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik

Dukung  Ekosistem Kendaraan Listrik di Jawa Barat, PLN ICON Plus Gandeng Pemkab Sumedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/jabar-korea-939881040.png" alt="Program Digital Capacity Building Program for Civil Servant of West Java Province di Korea Selatan." width="100%">
<figcaption>Program Digital Capacity Building Program for Civil Servant of West Java Province di Korea Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Disela-sela kegiatan Digital Capacity Building Program for Civil Servant of West Java Province, Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan agar para Sekda Kabupaten/Kota peserta pelatihan harus berorientasi outcomes.&nbsp;Yakni, langsung bergerak melakukan tindak lanjut penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerahnya. "Pasca pelatihan ini, mereka kita pacu untuk melakukan akselerasi penerapan SPBE dan transformasi digital di daerahnya masing-masing. Saya minta Kabupaten Sumedang yang sudah one step ahead dalam SPBE, membantu Pemprov memberikan pendampingan melalui Digital Services Living Lab," ucap Setiawan di Kampus Local Government Officials Development Institute (LOGODI) Korea, Kamis (1/6). Setiawan berharap dengan bergeraknya Kabupaten/Kota, Indeks SPBE Jabar bisa menembus 3,5. Setelah itu,&nbsp;bisa menjadi leverage bagi peningkatan Indeks SPBE Nasional menuju Indonesia World Class Government. Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menyambut baik penugasan sekaligus tantangan dari Pemprov Jabar tersebut. "Kami jawab tantangan Pak Sekda Jabar dengan menyiapkan tim coaching yang siap memberikan pendampingan kepada 7 Kabupaten/Kota Piloting," kata Herman. Seperti diketahui, Pemda Kabupaten Sumedang sudah membangun 'Digital Services Living Lab'. Sebuah platform digital untuk pembelajaran dan replikasi penerapan SPBE. "Teman-teman Kabupaten/Kota akan kami minta gabung di Digital Services Living Lab. Nanti mereka bisa saling belajar, saling adaptasi dan saling adopsi dalam transformasi digital. Dalam praktikya nanti akan kami dampingi," ucap Herman. Lebih lanjut Setiawan mengatakan bahwa, transformasi digital dalam pemerintahan di era Society 5.0 (bahkan di Korea sudah memasuki Society 6.0) merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.&nbsp; Serta mengoptimalkan efektivtas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Paradigma society 5.0 adalah citizen/human centric, yakni mengutamakan kepentingan warga masyarakat. "Transformasi digital melalui penerapan SPBE hanya alat dan media saja. Tujuan utamanya adalah warga masyarakat, bagaimana pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper) dan lebih baik better)," pungkas Setiawan.

Pemda Kabupaten Sumedang sudah membangun 'Digital Services Living Lab'. Sebuah platform digital untuk pembelajaran dan replikasi SPBE.

Pemprov Jabar Tugaskan Sumedang Bantu Pacu Transformasi Digital Kabupaten Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/GovTech-Global-Forum-di-the-World-Bank-Headquarters-Washington-DC-2416935413.png" alt="GovTech Global Forum di the World Bank Headquarters Washington DC." width="100%">
<figcaption>GovTech Global Forum di the World Bank Headquarters Washington DC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diundang World Bank Group untuk mengikuti even internasional GovTech Global Forum di the World Bank Headquarters Washington DC. Acara itu bertema&nbsp;Governance in the Digital Era pada 3-4 Mei 2023. "Saya ditugaskan Pak Bupati mewakili Pemda Kabupaten Sumedang menghadiri undangan World Bank di Washington DC. Sebuah kehormatan bisa berbagi pengalaman dengan berbagai negara dalam melakukan transformasi digilal," ucap Wakil Bupati Sumedang di Washington DC Erwan Setiawan, Rabu (3/5). Menurut Erwan, undangan ini tidak lepas dari capaian Sumedang dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.&nbsp;Saat ini Sumedang meraih terbaik pertama tingkat nasional dengan Indeks SPBE 3,84. "Alhamdulillah World Bank memberikan apresiasi dan mengundang kami mengikuti GovTech Global Forum. Saya hadir bersama Pak Sekda yang selama ini menjadi motor penggerak SPBE," ujar Erwan. Yang mengundang Pemda Kabupaten Sumedang adalah Senior Governance Specialist and TTL of the GovTech Global Forum The World Bank Joao Ricardo Vasconcellos. Forum internasional untuk membahas tata kelola pemerintahan di era digital tersebut, menghadirkan jajaran eksekutif World Bank. Selain itu, ada sekitar 150 orang partisipan dari berbagai negara dengan ragam profesi, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, sampai dengan NGO. Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Sekretariat Dewan Teknologi Nasional (Wantiknas) Gerry Firmansyah, yang juga selaku Co Chair World Bank Working Group of Interopability, mengatakan bahwa keikutsertaan Sumedang tidak lepas dari capaian terbaiknya dalam penerapan SPBE. "Kini Sumedang terdepan dalam transformasi digital tingkat nasional. World Bank memberikan atensi dan apresiasi. Harapannya praktik baik Sumedang bisa digetoktularkan, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasiomal," ujarnya. Lebih lanjut Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa tujuan dari forum ini adalah mempromosikan pemikiran kebijakan GovTech beserta implementasinya. "Forum internasional yang digagas World Bank Group ini melibatkan ekosistem yang luas dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dari berbagai belahan dunia," ungkapnya. Beberapa hal penting yang akan dibahas dalam forum ini, antara lain: GovTech untuk dunia berkembang, layanan yang berpusat pada warga negara, GovTech untuk anti korupsi, keterampilan digital, sektor publik berbasis data, serta GovTech untuk inovasi dan sektor publik yang lebih hijau. "Di ajang GovTech Global Forum ini, Kabupaten Sumedang akan berbagi pengalaman dalam interopabilitas data, hingga semua layanan di internal (G to G) maupun eksternal perintahan (G to C dan G to B) sudah terintegrasi. Hal ini mendorong tata kelola pemerintahan dan layanan publik di Sumedang makin efektif dan efisien,"&nbsp;pungkas&nbsp;Herman.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diundang World Bank Group untuk mengikuti even internasional GovTech Global Forum di the World.

Sumedang Diundang World Bank Ikut GovTech Global Forum di Washington

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/maruf-amin.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang siap menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Sumedang dipilih oleh Kementerian PANRB menjadi proyek percontohan RB Tematik.  Demikian disampaikan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan usai menghadiri Kegiatan Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Senin, (5/12).  "Sebagaimana arahan Wapres, RB Tematik ini harus di dukung oleh Pemerintah Daerah. Insyaallah, kami semakin bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.  Dikatakan Wabup, penerapan RB Tematik adalah instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama kaitan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.  "RB Tematik salah satu strategi untuk memangkas proses birokrasi yang berbelit belit. Ada empat fokus utama yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden,"tuturnya.  Lebih lanjut Wabup mengatakan, Pemkab Sumedang telah berkomitmen dalam mengintegrasikan berbagai jenis layanan organisasi perangkat daerah dalam satu penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).  Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir Pemkab Sumedang melalui MPP terus bertransformasi menuju versi digital, mulai dari webbase aplikasi, messaging dan terakhir metaverse.  "MPP Sumedang merupakan MPP ke-17 yang didirikan di Indonesia. Kita akan coba terus akselerasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah masyarakat," katanya.

Siap Dukung RB Tematik dan Tingkatkan Kualitas Layanan MPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/0088CB08-00BF-4309-84D8-F2B84EC6370D.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai capaian yang diraih oleh Pemda Kabupaten Sumedang disampaikan dalam acara Evaluasi Kinerja Pembangunan Empat Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati serta Dialog Kinerja Tahun 2023 di Aula Tampomas IPP, Rabu (28/9).  Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati Erwan Setiawan menuturkan, ukuran dari sebuah daerah adalah sejahtera dan Ideks Pembangunan Manusia (IPM).  "Pada 2021 IPM Sumedang ranking ke-12 di Jawa Barat, tapi ranking ke-3 jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat," tuturnya dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com.  Bupati Sumedang menyebutkan, angka pengangguran dan kemiskinan juga turun serta pertumbuhan ekonomi meningkat.  "Angka kemiskinan kita naik sebagaimana seluruh Kabupaten/Kota juga naik. Namun naiknya ini terendah dibandingkan dengan yang lainnya yakni 0,4 dimana rata-rata kenaikan se-Jawa Barat itu 0,6. Jadi  walaupun naik, tapi kita di bawah kenaikannya. Itulah capaian-capaian dalam meraih Sumedang Simpati," ujarnya.  Bupati mengajak kepada seluruh Kepala SKPD, Camat, dan ASN di Kabupaten Sumedang untuk tetap bekerja keras, kompak, bekerja sama dan membangun dengan hati.  "Saya menekankan agar bekerjalah dengan hati. Tidak hanya formalitas mengugurkan kewajiban. Kalau bekerja dengan hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasanya akan berjalan dengan baik. Akan jelas bedanya bekerja dengan hati dan bekerja hanya sebatas formalitas," ucap Bupati.  Secara perspektif satu tahun ke depan, lanjut bupati, akan lebih dimatangkan dan lebih dimaksimalkan. "Istilah dalam sebuah balapan ini adalah lap terakhir. Bagaimana Bupati, Wabup, Sekda, Kadis, Kepala Badan, Camat dan semuanya mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mencapai target kinerja sebagaimana RPJMD di lap terakhir ini," terangnya.  Bupati menyebutkan, ada 1,2 juta penduduk Sumedang yang harus dilindungi, dilayani, dan disejahterakan dengan berbagai berbagai kebijakan, program dan kegiatan.  "Sekarang sudah ada tambahan aplikasi yang akan meningkatkan kinerja para ASN. Kemudian ada Policy Brief atau ringkasan kebijakan yang singkat yang akan meng-guide mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya serta mengatasi persoalan dan fokus pada isu strategis tertentu," paparnya.  Bupati juga menyebutkan, beberapa hal yang belum diwujudkan selama empat tahun kepemimpinannya yakni berkaitan dengan infrastruktur dan pengurangan angka kemiskinan secara bertahap akan terus diupayakan.  "Bagaimana menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan indeks pendidikan dan kesehatan akan terus kami upayakan, termasuk bagaimana UMKM bisa lebih baik lagi. Tentunya beberapa hal yang telah kami capai bisa dipertahankan dan ditingkatkan," pungkasnya.  Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan penyerahan secara simbolis kamera 360 derajat kepada para Camat untuk mengakselerasi proses pendataan masyarakat miskin berbasis digital dan spasial, selaligus untuk menunjang terhadap implementasi reformasi birokrasi tematik kemiskinan.

Bupati Dony Sebut Pengangguran di Sumedang Turun dan Ekonomi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/dony-denmark.jpg" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menerima perwakilan Denmark. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menerima perwakilan Denmark. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark Flemming Moller Mortensen. Dia datang bersama Wakil Sekretaris Kebijakan Pembangunan Kementerian Luar Negeri Stephan Schonemann dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (6/9).  Selain memperlihatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis gotong royong Kabupaten Sumedang, kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemda Kabupaten Sumedang untuk menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Denmark dalam pengelolaan sampah.  "Kami dipandang berhasil dalam memanfaatkan IT untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kita mengajak kerja sama dengan Denmark dalam pengolahan sampah," ujar Bupati Dony Ahmad Munir usai menerima rombongan.  Bupati menyampaikan, sampah di Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang cukup besar untuk untuk dijadikan sebagai energi dalam rangka mengurangi efek rumah kaca. "Kita inginkan sampah dikelola menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan campuran batubara untuk dijadikan sumber energi berkelanjutan," tuturnya.  Dikatakan bupati, saat ini Sumedang sendiri memiliki tiga Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yakni TPS Cibeureum, TPS Sukanyiru dan dan TPS Cijeruk. Dari tiga tersebut yang ditawarkan adalah TPS Cibeureum dengan 150 ribu ton per hari.  "Kami tawarkan pengelohan sampah di Cibeureum. Kurang lebih volume sampah mencapai 150 ribu ton perhari sehingga bisa diolah untuk dijadikan sebagai RDF. Ini baru penjajakan," tuturnya.  Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark Flemming Moller Mortensen terkesan dengan pemanfaatan IT di Kabupaten Sumedang  dalam mengatasi permasalahan stunting, kemiskinan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Ia pun merespon positif kerja sama yang ditawarkan Pemkab yang menurutna sejalan dengan upaya Denmark yang saat ini tengah fokus dalam mengatasi masalah sampah untuk bisa dijadikan sumber energi.  "Pemerintah Denmark tengah "concern" mengatasi permasalahan sampah. Dalam waktu dekat akan berkunjung kembali ke Sumedang untuk menindaklanjuti kerjasama ini," tuturnya.  Untuk diketahui, RDF merupakan metode pengelolaan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet. Hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik.

Pemkab Sumedang Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah dengan Denmark

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dony-Ahmad-Munir.jpg" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2021. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2021. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhir Juli, UMKM asal Sumedang yang bernama CV Daun Jati viral. Sebab, perusahaan tersebut dianggap menjadi perwakilan Google untuk mendaftar ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkoinfo). Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berharap agar Google benar-benar hadir di wilayahnya.  Dony berkelakar, bahwa hal itu menjadi tanda dukungan dari alam semesta untuk Sumedang. Dari banyak daerah di Indonesia, secara kebetulan yang menjadi viral berasal dari daerahnya. Aapalagi, baru-baru ini Pemkab Sumedang meraih predikat sangat baik pada evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).  "Google yang serba tahu, ternyata ada di Sumedang yang merupakan Kota Tahu," kelakar Dony diikuti gelak tawa.  Lebih lanjut Dony mengatakan, ini seperti sinyal. Disaat Pemkab Sumedang terus melesat dengan penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik di semua sektor, Google "dengan sendirinya" menempatkan diri di Sumedang. Meskipun hal itu karena kebetulan dan viral.  "Ini jadi sinyal untuk bisa mengoptimalkan sistem elektronik kita. Bagaimana Sumedang bisa terus melesat dalam pelayanan berbasis elektronik," imbuhnya.  Dony tidak mau kehilangan momen dan dalam waktu dekat ingin datang ke kantor Google yang asli di Jakarta untuk meminta "pertanggungjawaban". Tujuannya, supaya Google bisa membantu memperkuat perusahaan lokal Sumedang.  "Kita rencananya akan datang ke kantor Google. Minta pertanggungjawaban agar bisa memberikan pelatihan dan pembinaan warga Sumedang. Supaya bisa meningkatkan performa pelayanan digital di Sumedang," tutup Dony.  Untuk diketahui, CV Daun Jati yang viral sudah memberikan penjelasan. Direktur CV Daun Jati Indra Irawadi menjelaskan bahwa perusahaannya bukan wakil Google di Indonesia. Saat mendaftar ke PSE, pihaknya memasukkan nama Google dan Google.com karena biasa menggunakan layanan milik raksasa internet itu untuk mendukung usahanya.  &nbsp;

Bupati Dony Ingin Ajak Google Latih Perusahaan Lokal Sumedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pns-berprestasi.jpg" alt="PNS berprestasi asal Sumedang di tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2021. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PNS berprestasi asal Sumedang di tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2021. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkab Sumedang ingin aparatur sipil negara (ASN) bisa benar-benar bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, mulai 2022 akan ada penghargaan Employee Of The Month di lingkungan Pemkab Sumedang.  "Setelah sebelumnya kita rutin setiap tahun memberikan penghargaan kepada SKPD, kecamatan, dan desa, mulai tahun ini akan ada penghargaan bagi para ASN. Employee of The Month," ujarnya.  Sesuai namanya, Sekda Herman mengatakan kalau penganugerahan tersebut akan diberikan setiap bulannya kepada ASN berprestasi dan paling berkinerja. Menariknya, dia menyebut penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada para pimpinan. Staf yang berprestasi juga bisa mendapatkan penghargaan itu.  "Nanti Pak Bupati akan memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi setiap bulannya. Mulai dari kepala dinas, administrator, jabatan fungsional, sampai staf berprestasi," ungkapnya.  Menurut Sekda, Pemkab Sumedang akan terus konsisten mendorong ASN agar berprestasi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional, bahkan internasional.  "Menurut saya, mental juara ini bisa menginspirasi tidak hanya kepada para ASN, namun segenap masyarakat Sumedang. Dengan mempunyai mental juara, demi memperbaiki kehidupan yang lebih juara," terangnya.

Pacu Kinerja ASN Lewat Employee of The Month

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bupati-dan-pemenang-1.jpg" alt="Bupati Dony Ahmad Munir menyerahkan penghargaan ke pemenang gelar inovasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Dony Ahmad Munir menyerahkan penghargaan ke pemenang gelar inovasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Sumedang ingin memacu para perangkat daerah untuk berkreasi dan berinovasi. Caranya, dengan membuat perlombaan Gelar Inovasi Sumedang. Banyak SKPD yang mengirimkan lebih dari satu inovasi pada ajang yang digelar pada kegiatan Evaluasi 2021 dan Resolusi 2022 di Gedung Negara, Senin (10/1).  Hasilnya, untuk Kategori Perangkat Daerah peraih Top 3 secara berurutan oleh DPMPTSP, Inspektorat, dan BPKAD. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Asep Uus Ruspandi mengatakan pihaknya mengusung inovasi bernama Si Ice Mandiri atau Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri yang dilakukan secara online.  "Inovasi ini dapat melayani masyarakat untuk mengurus permohonan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP," ujarnya.  Sesuai dengan tujuan inovasi, pihaknya memberikan kemudahan bagi para pemohon perizinan di Kabupaten Sumedang. "Jadi masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan melalui Si Ice Mandiri secara online, tanpa harus bertatap muka. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini," ucap Asep.  Sedangkan inovasi dari Inspektorat adalah eKSIS atau e-Klinik Serambi Inspektorat Sumedang. Seperti dijelaskan Inspektur Kabupaten Sumedang Nasam, eKSIS merupakan wadah yang dibentuk Inspektorat sebagai media konsultasi dan advokasi yang disiapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja auditan, terutama SKPD, dan pemerintahan desa dalam melaksanakan core business-nya.  "Ruang lingkup dari inovasi eKSIS merupakan layanan secara digital maupun manual sebagaimana fungsi Inspektorat yakni konsultan, katalis, dan penjamin kualitas di Kabupaten Sumedang," ungkapnya.  BPKAD mengusung inovasi SIMEDOK (Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen) sebagai aplikasi yang dibangun untuk menjembatani proses pangajuan pencairan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah. "Pihak desa ataupun kecamatan dan Dinas PMD tidak perlu secara langsung menyampaikan dokumen pengajuan pencairan, tetapi cukup dengan cara mengupload seluruh dokumen pengajuan pencairan melalui sistem aplikasi SIMEDOK," ujar Kepala BPKAD Ine Inajah.  Menurutnya, hal itu untuk mengurangi terjadinya tatap muka langsung dengan para pemroses di kecamatan, DPMD, ataupun BPKAD. "SIMEDOK berguna untuk menghindari adanya gratifikasi pada setiap proses pengajuan pencairan. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan e-Office Desa sehingga pemerintah desa mudah mengakses dan memproses pengajuan pencairan," tegasnya.  Pada ajang tersebut turut diberikan penghargaan bagi Top 3 Kategori Kecamatan yakni Kecamatan Jatinangor dengan inovasi Smart Public Service, Kecamatan Rancakalong dengan inovasi Rancakalong Berbagi dan Kecamatan Sukasari dengan inovasi SIPUTDILA.  Adapun Top 3 Kategori Desa diraih oleh Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong dengan inovasi Cibunar Berseri, Desa Citaleus Kecamatan Buahdua dengan inovasi Budidaya Ikan Lele Bioflok, dan Desa Nanjungwangi Kecamatan Surian dengan inovasi Siliwangi.  SKPD dengan inovasi terbanyak diraih oleh Bappppeda dengan inovasi Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi, Sicerdas (Sistem Cetak dan Unduh RPJMD dan Rencana Strategis), Implementasi Multi Pihak Penghasilan Bulanan Petani Sumedang Tiga Juta Rupiah Per Bulan, Inovasi Kecamatan Kelas Dunia, Penyediaan Geospatial Database di Kabupaten Sumedang, dan Aplikasi Simpati (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi).

DPMPTSP, Inspektorat, dan BPKAD Menangi Kompetisi Gelar Inovasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Sumedang

Berita Terkini