<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-sesalkan-pengusiran-disabilitas-di-masjid-raya-sumbar_m_.jpg" alt="Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) tengah mendalami laporan dugaan maladministrasi dalam pengusulan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat. &nbsp; Seorang tenaga harian lepas (THL) atau honorer dipindahkan dari instansi awal bertugas sebelum ada pengusulan nama. Sehingga, THL yang bernama Qorry Syuhada urung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. Padahal Qorry sudah mengabdi di lingkungan Pemkab Solok sudah 10 tahun. &nbsp; Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengungkapkan, pihaknya menerima laporan pada Juli 2025. Sejak itu pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Solok.&nbsp; &ldquo;Qorry ini dipindahkan dari Dinas Koperindag Kabupaten Solok di Koto Baru, Kecamatan Kubung ke Kecamatan Pantai Cermin. Jaraknya sekitar 2,5 jam sekali jalan atau sekitar 5 jam pulang-pergi. Ini yang menimbulkan kejanggalan,&rdquo; kata Adel kepada wartawan, Kamis (21/8).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016433243/para-istri-yang-baru-jadi-pppk-sebelum-ajukan-gugatan-cerai-disarankan-berkonsultasi-ke-kua">Para Istri yang Baru Jadi PPPK, Sebelum Ajukan Gugatan Cerai Disarankan Berkonsultasi ke KUA</a> Dalam penelusurannya, Ombudsman menemukan adanya kejanggalan terkait pemindahan honorer tersebut. Menurut aturan, kata Adel, THL biasanya dikontrak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu dan tidak bisa dipindahkan sembarangan. Namun, Adel belum dapat merincikan kejanggalan apa saja yang ditemukan dalam penelusuran persoalan tersebut.&nbsp; Hingga kini Ombudsman Sumbar telah memanggil sejumlah pejabat Pemkab Solok untuk dimintai keterangan. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Medison, Kepala Dinas Koperindag Ahpi Gusti, kepala BKPSDM, hingga pihak terkait lainnya. &nbsp; &ldquo;Ada aspek keadilan yang masih kami pertanyakan. Sampai saat ini Qorry tetap masuk kerja, meski tidak lagi menerima gaji karena tidak dikontrak lagi,&rdquo; ujar Adel.&nbsp; Dalam laporannya di Ombudsman Sumbar, Qori menyebut adanya &ldquo;orang kuat&rdquo; di balik pemindahan dirinya sebagai tenaga honorer. Meski begitu, Ombudsman masih melakukan investigasi hal tersebut. &ldquo;Kami sedang mendalami motifnya, kenapa hal ini bisa terjadi,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016425987/fenomena-banyak-perempuan-gugat-cerai-suami-pasca-terima-sk-pengangkatan-pppk-bkn-cari-tahu-alasannya">Fenomena Banyak Perempuan Gugat Cerai Suami Pasca Terima SK Pengangkatan PPPK, BKN Cari Tahu Alasannya</a> Saat dimintai keterangan oleh Ombudsman Sumbar, pihak Dinas Koperindag Kabupaten Solok beralasan memindahkan Qory karena kelebihan tenaga. Kemudian, dilaporkan ke pihak BKPSDM hingga diputuskan untuk memindahkan tenaga honorer itu ke Kecamatan Pantai Cermin. Namun setelah dicek, Camat Pantai Cermin justru menyatakan membutuhkan tenaga PNS atau PPPK, bukan honorer.&nbsp; &ldquo;Alasan normatif yang disampaikan hanya soal kelebihan tenaga. Padahal, ketika dikonfirmasi ke Camat Pantai Cermin, yang dibutuhkan adalah ASN atau PPPK,&rdquo; jelas Adel.&nbsp; Akibat pemindahan tersebut, Qorry dinyatakan tidak aktif lagi bekerja, karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Dinas Koperindag. Situasi ini membuat namanya tidak diusulkan untuk ikut seleksi PPPK 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016421810/kabar-baik-17-ribu-guru-honorer-di-jatim-diusulkan-jadi-pppk-paruh-waktu-formasi-2025">Kabar Baik! 17 Ribu Guru Honorer di Jatim Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu Formasi 2025</a> Ombudsman Sumbar menegaskan pihaknya masih melakukan verifikasi lapangan, karena kasus itu sudah lintas organisasi di Pemkab Solok.&nbsp; Saat ini dari temuan lapangan dan investigasi, Ombudsman sedang menguji apakah benar Dinas Koperindag Kabupaten Solok memang kelebihan pegawai sehingga harus memindahkan Qorry. Kemudian, apakah hanyak Kecamatan Pantai Cermin yang kekurangan pegawai. Padahal, banyak OPD lain dan Kecamatan yang jaraknya lebih dekat.&nbsp; "Dari aspek keadilan, kenapa sejauh itu dipindahkan? Itu tidak adil, rasanya keterlaluan. Dia hanya honorer, gaji cuma Rp 1,5 juta dan perempuan pula," katanya.&nbsp; &ldquo;Kami meminta Bupati Solok sebagai pembina kepegawaian serius menangani persoalan ini agar tidak merugikan hak tenaga honorer yang sudah mengabdi 10 tahun,&rdquo; kata Adel lagi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016327512/suami-tidak-berpenghasilan-belasan-guru-pppk-di-blitar-ajukan-gugatan-cerai">Suami Tidak Berpenghasilan, Belasan Guru PPPK di Blitar Ajukan Gugatan Cerai </a> Untuk diketahui, Qorry Syuhada merupakan tenaga honorer yang sudah masuk kategori R3 atau peserta non-ASN yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia sebelumnya belum lulus seleksi PPPK 2024, tetapi namanya masih tercatat dalam daftar tunggu untuk diangkat sebagai PPPK. Saat berita ini diterbitkan, JawaPos.com sudah meminta konfirmasi kepada Sekda Kabupaten Solok Medison. Namun, pesan permintaan konfirmasi belum mendapat balasan.&nbsp;

Ombudsman Sumbar mencium dugaan kejanggalan dalam pengusulan ASN PPPK di Kabupaten Solok. Tenaga honorer yang sudah 10 tahun mengabdi.

Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Kejanggalan Pengusulan PPPK di Kabupaten Solok, Bermula dari Pemindahan Tenaga Honorer ke Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-3.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga harian lepas (THL) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok terakhir dipekerjakan hari ini, Senin (31/5). Kontraknya diputus oleh Pemkab Solok.  Meski begitu, mereka masih ada harapan untuk kembali bekerja setelah tim khusus yang diperintahkan Bupati Solok Epyardi Asda menghasilkan membuat rekomendasi jumlah THL yang layak dibutuhkan untuk menunjang kinerja ASN Pemkab Solok.  Anggota DPRD Kabupaten Solok Nosa Ekananda mengatakan, dari hasil informasi yang didapatkannya dari pimpinan Pemkab Solok, nasib para THL ditentukan pertengah Juni 2021. "Informasi yang saya dapat mulai Rabu (2/6) mereka (THL) tidak lagi bekerja," ujar Nosa Ekananda saat dihubungi JawaPos.com, Senin (31/5).  Nosa Ekananda menyebut ada beberapa kemungkinan hasil yang dikeluarkan Pemkab Solok terhadap THL. Yakni, mengurangi kebutuhan THL, mengganti THL dengan tenaga baru, atau tidak menggunakan jasa THL untuk sementara waktu. Alasannya, permintaan pemutusan kontrak THL karena anggaran di APBD Kabupaten Solok mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.  Politikus PKS Kabupaten Solok itu berharap Pemkab Solok untuk dapat mempekerjakan kembali para THL. Terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya sebagai THL. "Paling miris lagi ada suami istri bekerja sebagai THL. Kalau mereka diberhentikan, kemana mereka mencari makan. Bagaimana hidupnya ke depan. Semoga ini dapat dipertimbangkan oleh Bupati," terang mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Solok itu.  Dia berharap THL yang dipekerjakan di Pemkab Solok bukanlah orang baru. Tapi orang lama yang benar-benar dianggap berkompeten. "Kalau tidak kompeten dan umurnya terlalu tua tidak masalah tidak dipakai lagi," tandasnya.  Sebagaimana diketahui kebijakan pemberhentian THL itu tertuang di surat yang ditandatangani Sekda Kabupaten Solok Aswirman. Surat tersebut bernomor 800/1261/BKPSDM-2021, tanggal 25 Mei 2021. Dengan perihal, evaluasi kebutuhan tenaga harian lepas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok.  Terkait nasib THL ini ke depannya, hingga berita ini dilansir, Sekda Kabupaten Solok Aswirman belum memberikan pernyataan yang jelas. Ketika diminta konfirmasi JawaPos.com, Aswirman tidak telepon dari JawaPos.com. Pesan yang dikirim hanya dibaca.  Sikap serupa juga dilakukan Bupati Solok Epyardi Asda. Saat diminta konfirmasi, bupati yang mantan anggota DPR RI itu tidak membalas pesan dari JawaPos.com  Sebelumnya, Epyardi Asda mengakui bahwa APBD 2021 Kabupaten Solok banyak tersedot untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji ASN, termasuk untuk THL. Setiap bulannya para THL itu digaji Rp 1,5 juta. Bila dikalikan 1.700 orang, maka dalam setahun APBD yang tersedot mencapai Rp 3 miliar.  Dengan besarnya anggaran tersedot untuk biaya rutin itu, sehingga sulit Pemkab Solok melakukan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Begitu juga kehadiran THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang dianggap terlalu banyak. "Kantor SKPD di Kabupaten Solok itu kayak pasar karena saking banyaknya THL," ujar Epyardi Asda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2021/dianggap-membebani-apbd-bupati-solok-berhentikan-1-700-thl/">Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/05/2021/dprd-solok-jangan-sampai-ada-thl-keluarga-dekat-kepala-dinas/">DPRD Solok: Jangan Sampai Ada THL Keluarga Dekat Kepala Dinas</a>  Di sisi lain, sejumlah THL merasa khawatir pemberhentian ini bagian upaya bersih-bersih kepala daerah yang baru dilantik. Mereka khawatir ada oknum-oknum tertentu di Pemkab Solok menitipkan THL baru, setelah adanya pemberhentian massal ini. "Kami curiga ketika ada penerimaan THL baru, malah orang-orang baru yang dianggap titipan dari oknum tertentu," ujar THL yang enggan disebutkan namanya itu.

Diberhentikan, THL Kabupaten Solok Menunggu Harapan Pertengahan Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/batas-usia-cpns-dianulir-fphi-gugurkan-honorer-yang-ikut-rekrutmen_m_.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. FPHI mendesak pemerintah menggugurkan menggugurkan seluruh guru honorer eks K-II yang diikut sertakan dalam ujian CPNS 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Solok Epyardi Asda membuat kebijakan ekstrem dalam menyelamatkan APBD daerah setempat. Di antaranya mengevaluasi keberadaan tenaga harian lepas (THL). Per 1 Juni 2021 seluruh THL yang jumlahnya mencapai 1.700 orang di Pemkab Solok diberhentikan.  Epyardi mengatakan, APBD Kabupaten Solok lebih banyak terkuras habis untuk biaya rutin. Di antaranya untuk membayar gaji pegawai, baik yang PNS maupun THL. Ditambah untuk operasional lainnya. "Tidak banyak APBD yang bisa diarahkan untuk program langsung yang memberi dampak kepada masyarakat," ujar Epyardi Asda saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/5).  Salah satu cara menyelamatkan penggunaan APBD agar tepat sasaran, yakni mengurangi biaya yang tidak terlalu penting atau membebani. Di antaranya biaya gaji atau honor untuk THL yang jumlahnya 1.700 orang. Padahal kebutuhan THL di Pemkab Solok tidak perlu sebanyak itu. Cukup separonya.  Menurut bupati yang juga ketua DPP PAN itu, selain membebani APBD, kehadiran THL juga mengganggu pelayanan dan kenyamanan para ASN bekerja. Sebab, tidak sedikit dari THL itu tidak mengerti pekerjaannya. Hal itu membuat suasana kantor bupati, DPRD, dan SKPD seperti pasar.  "Ini yang kami evaluasi. Jangan sampai kehadiran THL itu mengganggu pelayanan di Pemkab Solok. Apalagi jumlahnya tidak sesuai yang dibutuhkan di masing-masing SKPD," imbuh mantan anggota DPR RI tiga periode itu.  Adapun besaran honor yang dibayarkan kepada masing-masing THL di Pemkab Solok selama ini yakni Rp 1,5 juta per bulan. Jumlah THL mencapai 1.700 orang, maka beban APBD Kabupaten Solok untuk membayar honorarium THL mencapai Rp 3 miliar untuk satu tahun. "Angka itu sangat besar bagi Pemkab Solok," ujarnya.  Epyardi menegaskan, THL itu tidak akan diberhentikan selamanya. Nantinya mereka diterima lagi setelah tim khusus selesai membuat rekomendasi. Tim yang diketuai sekretaris daerah kabupaten Solok itu kini sedang mengevaluasi jumlah kebutuhan THL untuk masing-masing SKPD.  Sebagai contoh, SKPD yang sudah melapor jumlah kebutuhan THL yang layak untuk membantu kinerja PNS baru di DPRD. Di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok cukup dibantu dengan 50 sampai 60 THL. Sedangkan jumlah THL di kantor itu lebih dari 100 orang. "Ini baru Sekwan. Belum SKPD lain yang memberikan laporan. Saya rasa jumlah kebutuhan THL tidak banyak," ujar Epyardi Asda. THL  yang diterima juga yang memiliki kompetensi khusus dan berusia produktif. Sebab saat ini ada THL yang berusia di atas 60 tahun. "Usia pensiun PNS saja 56-58 tahun. Ini tidak  layak lagi dipekerjakan," kata dia.  Alasan lain dari Bupati Solok memberhentikan THL adalah untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Sebab, tidak sedikit pula PNS yang tidak bisa bekerja dan tidak tahu apa kerja ketika berada di kantor. "Bahkan ada pejabat eselon III tidak bisa mengoperasikan komputer. Lantas THL inilah yang dipekerjakan untuk membantu mereka," sebut mantan pelaut itu.

Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/30-asn-di-solok-ikuti-pelatihan-pengadaan-barang-dan-jasa_m_170333.jpeg" alt="Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo memberikan paparan saat pembukaan Bimtek, Rabu (22/11) malam." width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo memberikan paparan saat pembukaan Bimtek, Rabu (22/11) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat (Sumbar), mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Mereja diberi bimbingan teknis (bimtek) dan ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) selama 4 hari. Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Solok Ardi mengatakan, pelatihan ini adalah upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan bimtek bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan (LPP) Andalas Institut, yang difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. "Pelatihannya 3 hari dan 1 hari ujian. Kita sudah mulai sejak Rabu (22/11) kemarin, dan akan berakhir pada Jumat (25/11)," kata Ardi, Kamis (23/11). Bupati Solok Gusmal Dt Rajo Lelo menambahkan, bimtek dilaksanakan untuk melahirkan pelaku pengadaan barang dan jasa andal. Sehingga kelak tidak ada yang berurusan dengan hukum dalam urusan pengadaan. "Seluruh peserta harus serius. Pahami dan kuasai undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan. Sehingga kelak dalam bekerja tidak ada yang menyeleweng dari etika dan norma pengadaan barang dan jasa," pesan Gusmal. Pembina LPP Andalas Institut Oktafi Hendri berkomentar, semua personal pengadaan barang dan jasa dituntut memiliki sertifikasi. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta perubahannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Bagi yang lulus nanti, akan dapat sertifikat dasar. Kami berharap seluruh peserta yang nantinya lulus untuk meningkatkan pelatihan ketingkat lanjutan," paparnya.

30 ASN di Solok Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

pemkab solok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab solok

Berita Terkini

Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Kejanggalan Pengusulan PPPK di Kabupaten Solok, Bermula dari Pemindahan Tenaga Honorer ke Kecamatan

Diberhentikan, THL Kabupaten Solok Menunggu Harapan Pertengahan Juni

Dianggap Membebani APBD, Bupati Solok Berhentikan 1.700 THL

30 ASN di Solok Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Download Aplikasi JawaPos.com