<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/IMG_20230721_203431_1-4237639944.jpg" alt="Ilustrasi kasus narkoba." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus narkoba.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditangkap polisi karena diduga pesta narkoba jenis sabu-sabu di kompleks kantor Bupati Purwakarta. Mereka diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang untuk rehabilitasi jalan. Kasatnarkoba Polres Purwakarta AKP Budi Suheri menyampaikan, penggerebekan dan penangkapan lima orang itu terjadi sekitar sepekan lalu. Mereka ditangkap di halaman kompleks kantor bupati saat sedang menggunakan sabu-sabu. Budi mengakui, mereka itu adalah pecandu atau pengguna narkotika, bukan pengedar. Saat penangkapan juga tidak ditemukan barang bukti. Namun sesuai dengan pemeriksaan, kelima orang itu positif narkoba. &rdquo;Saat ditangkap tidak ada barang bukti. Kemudian mereka dikirim ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Karawang untuk menjalani rehabilitasi,&rdquo; kata Budi. Kepala Badan Narkotika Nasional Karawang Tumiran membenarkan adanya penangkapan terhadap lima orang di kompleks Pemkab Purwakarta oleh anggota Polres Purwakarta. &rdquo;Jadi yang menangkap itu anggota kepolisian dari Polres Purwakarta. Saat penangkapan, tidak ada barang bukti, mungkin sudah terpakai. Makanya, langsung dilimpahkan BNN Karawang untuk rehab jalan,&rdquo; tutur Tumiran. Tumiran menyebutkan lima orang yang ditangkap itu masing-masing berinisial AS, TK, MF, RD, dan IS. Terdiri atas empat pegawai honorer Pemkab Purwakarta dan satu orang lainnya tukang parkir. Menurut dia, keterangan dari pihak Polres Purwakarta, penangkapan itu berdasar laporan masyarakat kalau di kompleks kantor Bupati Purwakarta. Ada kegiatan mencurigakan, yang diduga sedang mengonsumsi sabu-sabu. Atas hal itu, anggota Polres Purwakarta melakukan pengintaian dan kemudian langsung menggerebek dan menangkap mereka. Ada lima orang yang diciduk. Ternyata, empat di antaranya merupakan pegawai Pemkab Purwakarta.

Empat pegawai Pemkab Purwakarta ditangkap karena diduga pesta sabu-sabu di kompleks kantor bupati. Mereka diserahkan ke BNN Karawang

Kasus Narkoba, Empat Pegawai Pemkab Purwakarta Ditangkap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221202_131259.jpg" alt="Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat meminta penjelasan dari Sekda Purwakarta Norman Nugraha terkait utang DBH Pemkab Purwakarta. Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat meminta penjelasan dari Sekda Purwakarta Norman Nugraha terkait utang DBH Pemkab Purwakarta. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPR Dedi Mulyadi siap membayar utang dana bagi hasil (DBH) Rp 28 miliar yang tidak sempat dibayarkan selama menjabat Bupati Purwakarta. Sesuai ketentuan, itu merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purwakarta.  Dedi Mulyadi menyampaikan, siap bertanggung jawab secara finansial jika diperlukan untuk melunasi utang pemerintah kabupaten itu. ”Tetapi andai kata utang itu harus dibayar secara pribadi, walaupun itu tidak boleh karena itu uang negara, saya siap seluruh aset yang saya miliki saya berikan ke pemerintah daerah. Tak apa saya miskin, yang penting hidup saya tidak merugi,” ungkap Dedi seperti dilansir dari Antara.  Hal tersebut diungkapkan Dedi, setelah dalam beberapa hari terakhir beredar video viral Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika yang menyebut mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memiliki utang sebesar Rp 28 miliar. Anne menyebut, utang tersebut merupakan DBH yang tidak dibayarkan Dedi Mulyadi selama dua tahun.  Dalam video yang beredar di sejumlah platform media sosial itu, Anne mengaku sempat membayarkan utang tersebut pada tahun pertama menjabat. Namun setelah rumah tangganya retak dia tak mau lagi meneruskan sisa pembayaran.  Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi sempat bertemu dan meminta penjelasan pihak berkompeten untuk menjelaskan agar lebih objektif.  ”Ini bukan urusan rumah tangga, tapi aspek yang menyangkut tata kelola keuangan daerah. Karena yang muncul ke permukaan bukan suami, tapi mantan bupati,” tutur Dedi.  Dedi menemui Sekda Purwakarta Norman Nugraha untuk menjelaskan terkait utang Rp 28 miliar tersebut. ”Kebetulan waktu saya jadi bupati, Norman ini menjabat sebagai Kabid Perencanaan Keuangan Daerah,” papar Dedi.  Norman menjelaskan terkait utang DBH sudah melalui mekanisme neraca dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sudah tercatat sebagai laporan keuangan daerah 2017 yang menyebutkan bahwa Pemkab Purwakarta mempunyai kewajiban terhadap desa kaitan dengan DBH.  ”Ketika sudah masuk neraca keuangan, tentunya itu jadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya,” terang Norman.  Saat ini, dari total Rp28 miliar tersisa utang sebesar Rp 19,7 miliar setelah dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah. ”Mudah-mudahan 2024 bisa dibayarkan karena itu kewajiban pemerintah daerah,” jelas Norman.  Dedi Mulyadi menceritakan, tahun terakhir menjabat sebagai Bupati Purwakarta pada 2017. Saat itu, dia menyadari bahwa tahun selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan pejabat sementara yang secara otomatis anggaran tidak akan digunakan optimal karena keterbatasan wewenang.  Menurut Dedi, saat itu dia terus menggenjot pembangunan di Purwakarta agar tak ada lagi sisa utang pembangunan sehingga produk saat dirinya masih menjabat bisa dinikmati publik, seperti jalan dan berbagai bangunan.  ”Memang meninggalkan utang pemerintah daerah, tetapi dari sisi kalkulasi ekonomi itu negara diuntungkan. Karena kalau pembangunan dilakukan sekarang harganya menggunakan 2017, kemudian dibayarkan 2018-2019 negara untung karena kalau pembangunan digeser ke tahun itu pasti harganya sudah beda,” papar Dedi.  Meski sudah dijelaskan secara rinci oleh Sekda Purwakarta terkait utang yang viral, tapi Dedi mengaku siap bertanggung jawab secara finansial jika memang diperlukan untuk melunasi.

Disebut Bupati Purwakarta Punya Utang Rp 28 Miliar, Dedi Siap Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-23-at-14.47.46.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir tinjau kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Jumat (23/9). Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir tinjau kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Jumat (23/9). Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri BUMN Erick Thohir tinjau kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN di kompleks Stadion Purnawarman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (23/9). Kegiatan diikuti 50 pelaku UMKM makanan dan kerajinan khas daerah.  ”UMKM adalah ujung tombak ekonomi Indonesia, karena mayoritas masyarakat, termasuk lapangan pekerjaan juga diciptakan dan dilahirkan oleh pelaku UMKM,” kata Menteri BUMN Erick Thohir seperti dilansir dari Antara, di Purwakarta, Jumat (23/9).  Dia menyampaikan, kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN itu bagian dari pemasaran dalam mengenalkan produk mereka ke masyarakat. Sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi pasca pandemi.  ”Pasar murah ini adalah contoh untuk mengurangi beban warga ketika inflasi di seluruh dunia inflasinya tinggi. Turki saja inflasinya sampai batas 60 persen. Jadi, kita membuat program pemerintah daerah TNI/Polri bagaimana program pasar murah harus tetap dilakukan,” ujar Erick Thohir.  Menurut dia, sebagai upaya peningkatan UMKM, pihaknya meluncurkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kerja sama dengan Menteri Investasi dan Koperasi. NIB itu penting karena dapat mengakses permodalan.  ”Tentunya dari BUMN tidak hanya mendorong permodalan, tapi juga pendampingan agar mereka tetap bisa tumbuh,” papar Erick Thohir.  Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika beserta jajaran menghadiri sekaligus menyambut kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir pada kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN tersebut. Kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN diselenggarakan BUMN Biofarma dan PJT II sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian sebagai BUMN untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.  Di pasar murah tersebut dijual paket sembako yang terdiri atas 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula yang dapat dibeli masyarakat seharga Rp 55.000, lebih murah dibandingkan harga normal di pasaran.

Menteri BUMN Tinjau Pasar Murah dan Bazar UMKM di Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220906_194156.jpg" alt="Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas. Hal itu agar menjadi perhatian semua pemangku kepentingan atau stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.  ”Kami juga akan terus menjaga komunikasi publik agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika seperti dilansir dari Antara di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (6/9).  Selain itu, bupati juga mengaku tengah mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yakni mengawasi agar BBM subsidi tepat sasaran, melaksanakan gerakan penghematan energi, dan mengintensifkan jaring pengaman sosial.  Menurut dia, pengendalian inflasi di Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.  Untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, lanjut dia, pemkab juga menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember. Itu akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk ojek, UMKM, dan nelayan, subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah, dan penciptaan lapangan kerja, termasuk bantuan sosial tambahan.  Catatan Badan Pusat Statistik Purwakarta, terkait perkembangan seluruh data di Purwakarta, termasuk nilai inflasi di Purwakarta pada Juni yaitu 4,13 persen, Juli 4,9 persen, dan Agustus 4,47 persen.  Perwakilan dari Kantor Pos Purwakarta menyampaikan terkait mekanisme pembayaran bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan BLT sembako. Bantuan itu merupakan pemberian dari Kementerian Sosial. PT Pos tidak memiliki kewenangan dan kebijakan, sehingga data yang didapat itu berasal dari Kemensos.  Mekanisme pembayaran tersebut meliputi pembayaran BLT BBM untuk dua bulan sekaligus BSU Rp 300.000 (Rp 150.000 per bulan) serta bansos sembako Rp 200.000. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan tiga cara penyaluran. Yakni di loket Kantor Pos Purwakarta, di balai kecamatan, desa/kelurahan, serta di antar langsung ke rumah KPM (disabilitas jompo, sakit, dan dirawat).

Pemkab Purwakarta Jadikan Pengendalian Inflasi Sebagai Isu Prioritas