<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210831-WA0022.jpg" alt="Timbul Prihanjoko (kiri) menerima SK dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Timbul Prihanjoko (kiri) menerima SK dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Timbul Prihanjoko tidak lama lagi akan segera menjabat sebagai bupati Probolinggo secara definitif. Tidak lagi menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati. Politikus PDIP itu bakal mengisi kursi Puput Tantriana Sari. Ini menyusul putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).  Seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo, Asisten I Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan petikan putusan kasasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Masih mengajukan petikan putusan kasasi pagi tadi (kemarin, Red) melalui staf bagian pemerintahan,” katanya, Jumat (10/2).  Pengajuan tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam memproses bupati definitif. Jika petikan atau salinan kasasi sudah didapat, selanjutnya DPRD Probolinggo yang akan memproses. “Kalau sudah turun, maka akan menjadi ranah DPRD untuk mengajukan pengangkatan bupati definitif. DPRD mengajukan ke Kemendagri melalui gubernur,” katanya.  Sebelum pengangkatan bupati definitif, lanjut dia, putusan kasasi tersebut juga akan digunakan untuk memproses status bupati yang saat ini nonaktif. Pemerintah harus mengusulkan pemberhentian tetap bupati nonaktif Puput Tantriana Sari. Sejauh ini, Tantri masih diberhentikan sementara dengan status bupati nonaktif.  Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengatakan, pihaknya masih menunggu langkah-langkah yang dilakukan pemkab untuk memproses bupati definitif. “Jika nanti bola (prosesnya) sudah sampai di kami, pasti kami eksekusi atau kami proses. Tunggu saja proses yang dilakukan pemkab,” katanya.  Sebagaimana pernah diberitakan, MA menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara suap jual beli jabatan penjabat Kades di lingkungan Pemkab Probolinggo pada 2020. Terdakwa Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin tetap divonis dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara.  Selain itu, MA juga memvonis kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Untuk terdakwa I, Puput Tantriana Sari, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu tertuang dalam amar putusan MA Nomor Perkara 30 K/Pid.Sus/2023.  Sesuai amar putusan yang diunggah di website MA disebutkan bahwa MA menolak kasasi JPU dengan perbaikan kualifikasi terbukti Pasal 11. Pidana masing-masing terdakwa selama 4 tahun penjara. Amar ini diputuskan pada Selasa, 31 Januari 2023. Hukuman itu separo dari tuntutan JPU.  Sebelumnya, JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, juga menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.  Untuk diketahui, Timbul dilantik menjadi plt bupati Probolinggo di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur pada 31 Agustus 2022 lalu. Tidak berselang lama setelah pasutri Hasan Aminuddin-Puput Tantriana Sari terkena operasi tangkap tangan tangan KPK. Sebelumnya, Timbul menjabat sebagai wakil bupati Probolinggo sejak 2013.  Jika nanti dilantik sebagai bupati definitif, Timbul yang juga mantan ketua DPRD Probolinggo itu akan duduk sampai 2023. Pasangan bupati-Wabup, Puput Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko, ketika itu dilantik oleh gubernur pada 24 September 2018.

Dari Wabup, Tidak Lama Lagi Timbul Resmi Jadi Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/GEREBEK-PNS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab Probolinggo, Jatim, saat ini tengah mengusut skandal cinta segitiga. Seorang guru berinisial NR, 35, digerebek suaminya sendiri. Saat itu, sang istri berduaan di sebuah rumah dengan laki-laki lain, di kompleks Perumahan Pajarakan Land. Inisialnya BH, 40. Ketiganya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).  Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Probolinggo masih menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). ’’Sehari setelah kejadian itu, langsung kami panggil yang bersangkutan untuk pemeriksaan. Kami cari tahu kebenarannya,’’ ungkap Kepala Dikbud Pemkab Probolinggo Fathur Rozi, seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo, Kamis (22/9).  Pada prinsipnya, lanjut Rozi, guru NR itu sudah mengakui salah dan khilaf. Melakukan hal yang tidak dibenarkan. ’’Kami juga panggil kepala sekolahnya untuk mengetahui pengalaman kerja guru tersebut. Guru tersebut kerjanya bagus,” lanjutnya.  Peristiwa penggerebekan itu terjadi pada 14 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Awalnya, sebelum menggerebek, DD lebih dulu melapor ke ketua RT setempat, di Perumahan Pajarakan Land. Selanjutnya, DD bersama perangkat RT mendatangi rumah tujuan. Tempat NR dan BH sedang berduaan.  Kabarnya, DD memang sudah merencanakan penggerebekan itu. Sebab, dia lama curiga dengan gelagat istrinya. Bahkan, istrinya sering chat dengan pria lain melalui WhatsApp (WA). Begitu digerebek, warga mendapati NR dan BH ada di dalam rumah. Keduanya pun segera digiring keluar rumah. “Saat digiring yang laki-laki tidak tidak pakai baju. Nggak tahu apa sudah indehoy, kalau kata anak zaman sekarang, atau belum,” ujar warga.  Penggerebekan berlangsung singkat. Setelah itu, ketiganya yang tinggal di satu desa di wilayah Kecamatan Maron, Probolinggo, itu langsung menuju Mapolsek Pajarakan. Waktu penggerebekan juga sudah ada polisi.  Kapolsek Pajarakan Iptu Eko Purwadi membenarkan peristiwa penggerebekan itu. Warga kemudian melapor ke polsek. Saat itu juga, anggota langsung menuju ke lokasi. Kemudian ketiga orang yang terlibat dibawa ke Mapolsek Pajarakan.  “Kami langsung melakukan mediasi antara ketiganya. Saat mediasi, DD tidak mau memperpanjang masalah itu karena tidak ingin merusak masa depan anak-anaknya,” ujarnya.   Termasuk Pelanggaran Berat  Menurut Rozi, selain mempersiapkan BAP, pihaknya juga menyiapkan nota dinas yang ditujukan kepada Wakil Bupati Probolinggo. Hal itu dilakukan untuk dapat mengambil keputusan. Sanksi apa yang tepat diberikan kepada guru bersangkutan.  Rozi tidak bisa memastikan sanksinya. Namun, dia tidak menampik kasus itu termasuk pelanggaran cukup berat. Jika pelanggaran berat sanksi bisa berupa penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, bahkan terakhir pemberhentian. “Tentu kami tegakkan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, juga menjadi pertimbangan terhadap pemberian sanksi,’’ ujarnya.  Yang jelas, dengan kejadian ini pihaknya berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua. ’’Apalagi yang berprofesi sebagai guru, di mana harus menjadi contoh baik bagi anak didik,” ujarnya.  Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Probolinggo Syamsul Huda mengungkapkan, saat ini kasus tersebut masih ditangani Dikbud. Regulasinya pembinaan dari OPD bersangkutan. ’’Jadi diselidiki seperti apa kejadiannya. Kemudian dilaporkan ke bupati. Dari bupati nanti ada diposisi kepada kami, untuk prosesnya,” bebernya.  Syamsul menyebut, pihaknya juga belum bisa menyampaikan apa sanksi yang akan diberikan kepada guru PNS tersebut. “Kami kan tidak bisa berandai-andai lah. Tunggu saja hasil dari nota dinas OPD-nya,” jelasnya.  Saat ditanya bagaimana proses terhadap laki-laki selingkuhan NR yang juga PNS dari instansi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, Syamsul menyatakan tidak memiliki kewenangan. “Sebab BPS sendiri tidak masuk ke kami, tapi ke pemerintah pusat,” katanya.

Berduaan dengan Pria Lain, Guru PNS di Probolinggo Digerebek Suami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-25-at-16.28.05.jpg" alt="Imunisasi difreri dipantau Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama forkopimda di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/8). Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Imunisasi difreri dipantau Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama forkopimda di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/8). Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) difteri di Desa Gili Ketapang. Desa itu ditetapkan terjadi kejadian luar biasa (KLB) difteri menyebabkan tiga orang meninggal dunia.  ”Pemberian imunisasi atau vaksinasi difteri itu untuk mencegah adanya penyakit difteri karena di Desa Gili Ketapang telah ditetapkan KLB Difteri, harus dilakukan penanganan yang luar biasa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Shodiq Tjahjono seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Probolinggo, Jumat (26/8).  Menurut dia, penyakit difteri merupakan suatu penyakit menular yang dapat menyebabkan sesak napas, pneumonia, kerusakan saraf, gangguan jantung, hingga kematian.  ”Ribuan warga di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, diberi imunisasi difteri karena penyakit difteri memiliki tingkat kematian yang tinggi dan harus ada penanganan khusus. Imunisasi difteri ini dilakukan untuk membendung penyebaran penyakit tersebut,” tutur Shodiq Tjahjono.  Data Dinkes Probolinggo mencatat sejak Maret hingga Agustus, tiga kasus difteri di Desa Gili Ketapang dan ketiga warga yang terpapar difteri meninggal dunia. Sehingga, di desa itu ditetapkan sebagai KLB Difteri serta dilakukan penanganan yang luar biasa.  ”Dengan KLB difteri harus melakukan secara respons yaitu melakukan kegiatan ORI difteri. Dengan kondisi demografi dan kondisi geografi di Gili Ketapang, total populasi harus diberikan imunisasi difteri secara kesemuanya, baik anak-anak hingga orang dewasa,” terang Shodiq Tjahjono.  Dia menjelaskan, sasaran imunisasi difteri di Desa Gili Ketapang sebanyak 8.272 orang. Untuk membendungnya, Pemkab Probolinggo telah memberikan imunisasi difteri bagi masyarakat.  ”Imunisasi dosis pertama capaiannya 85 persen dan imunisasi kedua capaiannya 75 persen dari total sasaran imunisasi, sehingga sisa imunisasi dosis pertama dan kedua diharapkan dapat diselesaikan karena imunisasi ketiga (booster) akan dimulai pada Oktober hingga November,” ujar Shodiq Tjahjono.  Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menjelaskan, masyarakat Desa Gili Ketapang sudah banyak yang sadar untuk menjaga kesehatan. Imunisasi difteri telah diikuti banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa.  ”Kami berharap masyarakat Desa Gili Ketapang selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit menular. Imunisasi itu sebagai upaya untuk memberikan kekebalan dan sebagai perlindungan masyarakat Desa Gili Ketapang agar tidak terserang penyakit,” papar Timbul Prihanjoko.

Dinkes Probolinggo Lakukan ORI Difteri di Satu Desa setelah KLB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-10-21-at-12.19.36-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebanyak 15 saksi diperiksa pada Rabu (24/11)  ”Hari ini (24/11), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan TPPU untuk tersangka PTS (Puput Tantriana Sari/Bupati Probolinggo nonaktif). Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota, Kota Probolinggo, Jawa Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (24/11).  Lima belas saksi, yaitu mantan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo Gandhi Hartoyo, Kabag Administrasi PDAM Kabupaten Probolinggo Yudhi Wibowo, Kasubbag Kas Bendahara PDAM Kabupaten Probolinggo Syaiful Anam, mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Tanto Walono, Staf Logistik Yayasan Pondok Hati Nurul Wahidah.  Selanjutnya, Agus Budianto selaku Sekretaris Camat Maron, Kabid Bina Marga Kabupaten Probolinggo Asrul Bustami, Mudjito selaku Camat Maron, Mimik selaku Kabid Penanaman Modal, mantan Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Heri Sudjono, dua ajudan Bupati Probolinggo masing-masing Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman serta dua wiraswasta Hadi Djoko Purwanto dan Abdul Hafid Aminuddin.  Sebelumnya, KPK total menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton.  Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa kekosongan jabatan kepala desa akan diisi penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.  KPK menyebut, ada persyaratan khusus di mana usul nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada di nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput. Para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.  Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dari pengembangan kasus seleksi jabatan tersebut.

KPK Panggil 15 Saksi Terkait Kasus Bupati Probolinggo Nonaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-probolinggi-291021-ak-5-1.jpg" alt="Sejumlah ASN Pemkab Probolingo mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (29/10). Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah ASN Pemkab Probolingo mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (29/10). Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan 17 tersangka dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.  Tujuh belas orang itu merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Mereka merupakan pemberi suap kasus tersebut. ”Tim jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari tim penyidik karena berkas perkara tersangka SO dan kawan-kawan telah dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.  Ali mengatakan, penahanan 17 tersangka itu dilanjutkan tim jaksa selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 29 Oktober sampai dengan 17 November. Sebelas tersangka ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, yaitu Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), dan Nurul Hadi (NH).  Selanjutnya, Nurul Huda (NH) dan Hasan (HS) ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Sugito (SO) ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat, Sahir (SR) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Samsuddin (SD) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, dan Maliha (MI) ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.  ”Dengan batasan waktu yang telah ditentukan undang-undang, tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor. Persidangan diagendakan berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya,” ucap Ali.  KPK total menetapkan 22 tersangka terkait kasus seleksi jabatan tersebut. Lima tersangka lain, yaitu Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo; dan Muhammad Ridwan (MR) ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Keempatnya merupakan penerima suap.  Sedangkan satu tersangka lainnya sebagai pemberi suap, yaitu Sumarto (SO) selaku ASN Pemkab Probolinggo.  KPK menjelaskan, pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.  Kekosongan jabatan kepala desa tersebut akan diisi penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.  KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usul nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf di nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

17 Tersangka Kasus Suap Jabatan Pemkab Probolinggo Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-tahan-bupati-probolinggo-310821-hma-1-1.jpg" alt="Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selasa (12/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 11 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.  ”Hari ini (12/10), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, dugaan gratifikasi, dan TPPU untuk tersangka PTS dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (12/10).  Sebelas saksi tersebut, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taupik Alami, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kabid Mutasi BKD Kabupaten Probolinggo Taufiqi, Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Cahyo Rachmad Dany.  Selanjutnya, Widya Yudyaningsih selaku Subbag Keuangan pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Nuzul Hudan selaku Fungsional Pertama Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo, Winda Permata Erianti selaku PNS, dan tiga notaris masing-masing Poedji Widajani, I Nyoman Agus Pradnyana, dan Fenny Herawati.  Terkait kasus seleksi jabatan, KPK total menetapkan 22 tersangka. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton. Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.  Ali Fikri menambahkan, KPK menetapkan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) yang juga suami Puput, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi (suap) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.  ”Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU,” tutur Ali Fikri.  Terkait kasus gratifikasi dan TPPU tersebut, kata Ali, KPK juga telah memeriksa para saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka untuk mengumpulkan bukti.

KPK Panggil 11 Saksi Kasus Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-02-at-15.38.42.jpg" alt="KPK periksa saksi kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>KPK periksa saksi kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 11 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mereka dipanggil untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, salah satu saksi yang dipanggil yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono. ”Hari ini (11/10), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 untuk tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (11/10).  Sepuluh saksi lainnya, menurut dia, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto. Selanjutnya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Probolinggo Mariono, honorer di Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Winata Leo Chandra, Hendro Purnomo selaku perangkat desa, Hapsoro Widyonondo Sigid selaku notaris, seorang pensiunan bernama Sugito, dan Pudjo Witjaksono dari pihak swasta.  KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.  Sementara itu, 18 orang sebagai terangsanga pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.  Sebagai penerima, empat orang tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi, sebanyak 18 orang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam konstruksi perkara, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Terhitung 9 September terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.  Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut akan diisi penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.  Dia menyebut ada persyaratan khusus di mana usul nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.  Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

KPK Panggil 11 Saksi Kasus Suap Seleksi Jabatan di Pemkab Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-21-at-15.40.00.jpg" alt="Mapolres Kota Probolinggo. Polresta Probolinggo" width="100%">
<figcaption>Mapolres Kota Probolinggo. Polresta Probolinggo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Pemeriksaan dilaksanakan di salah satu ruangan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kota Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (21/9).  ”Memang benar hari ini (21/9) ada pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo sebagai saksi untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Kota Probolinggo.  Informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah pejabat yang diperiksa untuk dimintai keterangan yakni Sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin. Pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut, terkait dengan kasus dugaan suap seleksi jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 yang menjerat 22 tersangka yang kini sudah ditahan KPK.  Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian saat dikonfirmasi terkait informasi sejumlah pejabat yang dipanggil KPK di Mapolresta Probolinggo mengaku tidak tahu. ”Saya belum tahu karena seharian berada di pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru di Kabupaten Probolinggo,” ucapYulius.  Sebelumnya, KPK memperpanjang masa penahanan 22 tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Di antaranya tersangka Bupati Probolinggo nonaktif PTS dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin (HA) untuk 40 hari ke depan.  Plt Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan itu diperlukan tim penyidik untuk terus melengkapi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Di antaranya pemanggilan berbagai pihak terkait sebagai saksi dalam berkas perkara para tersangka.

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Probolinggo di Mapolresta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20200629-WA0021-1200x630-1.jpg" alt="Ilustrasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari saat melakukan apel pagi bersama ASN. Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari saat melakukan apel pagi bersama ASN. Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengatakan, kegiatan dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten tetap berjalan seperti biasa. Bupati Probolinggo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan.  ”Kegiatan di Pemkab Probolinggo berjalan sebagaimana biasa. Termasuk untuk pelayanan publik tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Yulius seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/8).  Menurut dia, aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 38 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kabupaten Probolinggo berada di level 3. Sehingga sektor esensial pemerintahan menerapkan 25 persen bekerja di kantor (WFO) dan sektor kritikal 100 persen bekerja di kantor.  Dia menjelaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Kendati demikian, pelayanan publik dan kegiatan ASN tetap berjalan normal.  Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem Hasan Aminuddin, yang juga suaminya, dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah pribadi Bupati Probolinggo, Minggu (29/8) malam hingga Senin (30/8) dini hari.  KPK menetapkan 22 orang, termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun 2021. KPK menahan Bupati Probolinggo di Rutan KPK bersama sejumlah tersangka lain selama 20 hari hingga 19 September.

Diskominfo Sebut Pelayanan Publik Pemkab Probolinggo Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210515-WA0036-1200x630-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan pimpinan DPRD setempat bungkam terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.  Wakil Bupati Probolinggo H.A. Timbul Prihanjoko dan Kepala Diskominfo Probolinggo Yulius Christian tidak mengangkat telepon meski dihubungi berkali-kali, juga tidak membalas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Pimpinan DPRD Probolinggo saat dikonfirmasi per telepon untuk dimintai tanggapan terkait dengan penangkapan Bupati Probolinggo juga tidak menjawab.  ”Maaf saya masih rapat,” kata Wakil Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma dalam pesan singkatnya seperti dilansir dari Antara.  Suasana di Kantor Bupati Probolinggo dan rumah dinas Bupati Puput Tantriana Sari terlihat sepi usai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik lembaga antirasuah di Kabupaten Probolinggo tersebut. Informasi yang dihimpun di lapangan, penyidik KPK juga menangkap suami Bupati Probolinggo yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di rumah tersebut.  Penangkapan orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo tersebut disinyalir terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.  Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, ada sekitar 10 orang yang ditangkap. Di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo, dan pihak-pihak terkait lainnya.  Saat ini, kata dia, tim KPK masih meminta keterangan kepada pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan kemudian dalam waktu 1x24 jam pihak KPK segera tentukan sikap terhadap hasil kegiatan penyelidikan dimaksud.  ”Sampai saat ini, tim KPK dan juga pihak-pihak yang ditangkap tersebut masih berada di Jawa Timur. Perkembangannya akan selalu kami informasikan kepada masyarakat,” terang Ali.

Pemkab dan DPRD Probolinggo Bungkam Terkait OTT KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Probolinggo

Berita Terkini