<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/kandang-261049171.jpg" alt="Pemkab) Lumajang juga mendirikan shelter khusus untuk hewan ternak milik warga yang terdampak bencana, Senin (10/7)." width="100%">
<figcaption>Pemkab) Lumajang juga mendirikan shelter khusus untuk hewan ternak milik warga yang terdampak bencana, Senin (10/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Selain memastikan warga korban banjir lahar dingin dan tanah longsor dievakuasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang juga mendirikan shelter khusus untuk hewan ternak milik warga yang terdampak, Senin (10/7). Dilansir dari laman resmi Pemkab Lumajang, shelter khusus ternak dibangun tak jauh dari lokasi pengungsian warga. tepatnya di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Siswanto menyatakan, bakal memastikan pakan para ternak tercukupi dengan baik. Selain itu, ternak-ternak tersebut juga akan mendapat pemeriksaan kesehatan dari pemkab. &rdquo;Kita upayakan pakan, sepertinya rumput hijau, juga kita ada petugas di sana yang juga memberikan layanan kesehatan hewan,&rdquo; jelas Siswanto. Sejauh ini, lanjut dua, terdata sebanyak 541 hewan ternak yang berhasil dievakuasi. Yakni 478 kambing, 56 sapi, 9 domba, dan 8 kerbau. Bencana banjir lahar dingin menerjang sejumlah wilayah yang mengakibatkan sejumlah jembatan putus. Selain itu, terjadi pula tanah longsor yang menyebabkan beberapa arus lalu lintas terpaksa ditutup sementara. Ribuan warga pun telah dievakuasi di posko pengungsian, yang dalam data terbaru ada sebanyak 18 posko.

Pemkab Lumajang mendirikan shelter khusus untuk hewan ternak milik warga yang terdampak banjir lahar dingin lokasi pengungsian, Senin (10/7)

Pemkab Lumajang Dirikan Shelter Hewan Ternak Milik Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uri_mh1670254184094.jpg" alt="Lahar dingin Gunung Semeru melewati sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang pada Senin (5/12). Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Lahar dingin Gunung Semeru melewati sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang pada Senin (5/12). Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta masyarakat di sekitar daerah aliran sungai mewaspadai banjir lahar dingin Gunung Semeru. Gunung api tersebut erupsi dan meluncurkan awan panas guguran pada Minggu (4/12).  ”Hujan yang mengguyur kawasan Gunung Semeru menyebabkan banjir lahar dingin yang membawa material sisa erupsi,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang biasa dipanggil Cak Thoriq itu seperti dilansir dari Antara, Selasa (6/12).  Menurut dia, erupsi Gunung Semeru yang disertai luncuran awan panas guguran (APG) sejauh 13 kilometer yang terjadi pada Minggu (4/12), menyisakan sejumlah permasalahan. Selain material yang menutupi sebagian besar wilayah Dusun Kajar Kuning, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, material yang terbawa lahar dingin juga mengalir ke arah Besuk Bang, wilayah Kecamatan Tempursari.  Hal tersebut lanjut Thoriqul Haq, berbeda dengan kejadian erupsi pada 2021. Lahar dingin mengalir ke arah Kecamatan Tempursari, sehingga perlu diwaspadai karena belum pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir.  ”Lahar dingin ada yang mengarah ke Tempursari. Kami mendapatkan kabar, lahar mengarah ke sana, tahun lalu tidak. Alirannya pecah jadi tiga, salah satunya Besuk Bang, sehingga itu juga perlu diantisipasi,” papar Thoriqul Haq.  Cak Thoriq menjelaskan, material yang dimuntahkan Gunung Semeru pada 4 Desember 2022 juga berimbas pada bertambahnya material di jalur aliran lahar Gunung Semeru. Oleh karena itu, pihaknya akan segera melakukan pembersihan dan normalisasi di titik yang dianggap penting untuk segera dibersihkan.  ”Salah satunya di Jalan Dusun Kajar Kuning dan beberapa jembatan limpas yang sudah tertutup material lahar dingin,” terang Thoriqul Haq.  Dia mengatakan, petugas akan segera bekerja pada Selasa (6/12), namun pihaknya juga akan mempertimbangkan keselamatan petugas karena material erupsi dan APG masih panas.  ”Kami mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekat di area jalur lahar dingin, apalagi saat kondisi hujan deras mengguyur kawasan puncak,” ujar Thoriqul Haq.

Bupati Lumajang Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Gunung Semeru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-17.jpg" alt="Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tidak ada korban jiwa dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu (4/12) pagi. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.  ”Belum mendapatkan laporan adanya korban,” kata Cak Thoriq, sapaan Thoriqul Haq ketika dihubungi pada Senin (5/12).  Mantan Anggota DPRD Jawa Timur itu tak menampik bila ada korban luka berusia anak-anak yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru tersebut. Pihaknya juga telah menangani beberapa bayi yang menjadi korban.  ”Hanya ada beberapa yang harus ditangani tim medis, tadi ada bayi umur beberapa bulan tetapi sudah mendapatkan penanganan medis di puskesmas,” terang Thoriqul Haq.  Thoriq mengaku telah menetapkan masa dua minggu ke depan sebagai masa tanggap darurat erupsi Gunung Semeru. Masa tersebut terhitung sejak Minggu (4/12).  Masa tanggap darurat itu digunakan untuk penanganan para pengungsi. Dalam dua minggu ke depan, bupati bakal membuka akses jalur ke Kecamatan Pronojiwo. Itu juga sesuai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang telah menetapkan status Gunung Semeru naik dari siaga (level III) menjadi awas (level IV).  Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan rekomendasi bagi warga untuk tidak beraktivitas di area 17 KM dari Gunung Semeru. Wilayah itu mencakup sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan.  Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan. Sebab, berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 19 km.  ”Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” ucap Thoriq.

Tak Ada Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru, Beberapa Bayi Luka-Luka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-16.jpg" alt="Warga mengungsi dari area erupsi Gunung Semeru. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga mengungsi dari area erupsi Gunung Semeru. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam dua minggu ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan masa tanggap darurat erupsi Gunung Semeru. Masa tersebut terhitung sejak Minggu (4/12).  ”Masa tanggap darurat bencana berlangsung hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak terjadinya erupsi Semeru. SK juga sudah saya tanda tangani,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Senin (5/12).  Masa tanggap darurat itu digunakan untuk penanganan para pengungsi. Dalam dua minggu ke depan, bupati bakal membuka akses jalur ke Kecamatan Pronojiwo. Itu juga sesuai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang telah menetapkan status Gunung Semeru naik dari siaga (level III) menjadi awas (level IV).  ”Jadi, fase untuk kita menangani seluruh fungsi dan tugas yang ada di pemda, berdasar SK yang saya keluarkan untuk tanggap darurat bencana,” ujar Thoriq.  Dalam masa tanggap darurat itu, Thoriq mengimbau seluruh warga, utamanya yang berada dalam zona merah untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka diminta langsung menuju ke posko pengungsian.  ”Kami minta masyarakat ikuti arahan dan petunjuk petugas yang ada di lapangan, demi keselamatan dan keamanan bagi masyarakat,” tutur Thoriq.  Sebelumnya, sebanyak 2 desa di area Gunung Semeru masuk dalam kategori zona merah. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati meminta warga untuk segera mengungsi.  Dua desa itu adalah Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo; dan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Evakuasi dilakukan sejak Minggu (4/12) pagi.  ”Kami peringatkan untuk segera meninggalkan tempat sementara, apabila masih ngeyel petugas kami terpaksa membantu untuk mengevakuasi,” ucap Indah.  Pemkab Lumajang pun telah menyiapkan beberapa titik pengungsian. Di antaranya di SD Supiturang 04, SMP 2 Pronojiwo, Balai Desa Oro Oro Ombo, dan Masjid Supiturang.  ”Sementara itu, warga Kajar Kuning sebagian mengevakuasi diri ke Pos Pantau Gunung Sawur,” terang Indah.

Erupsi Gunung Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Masa Darurat 2 Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/uri_mh1661086579827.jpg" alt="Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati. Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati. Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk menjelaskan terkait alur mekanisme bantuan hibah yang diterima Kabupaten Lumajang pada 2014.  ”KPK memanggil empat saksi, salah satunya saya untuk dimintai keterangan di Polresta Malang pada Rabu (23/11),” kata Indah Amperawati seperti dilansir dari Antara di Lumajang, Rabu (23/11) malam.  Dia menjelaskan, pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Kasus itu dengan tersangka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim periode 2017-2018 Budi Setiawan (BS).  ”Saat itu saya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang,” terang Indah Amperawati.  Dia mengatakan, ada sekitar 15 pertanyaan yang diajukan kepada kepadanya dalam waktu sekitar dua jam. Namun, hanya empat pertanyaan yang substansi terkait mekanisme bantuan hibah pada 2014.  Dia menjelaskan, Bappeda Jatim saat itu memberi tahu agar Kabupaten Lumajang mengajukan proposal untuk bantuan keuangan khusus. Hal tersebut dilaporkan ke Bupati Lumajang.  ”Dana hibah yang diterima Pemkab Lumajang saat itu sekitar Rp 5 miliar dan dialokasikan untuk mendukung sarana pembangunan jalan lintas selatan (JLS), jalan rusak, dan akses menuju wisata,” tutur Indah Amperawati.  Menurut dia, pihak Bappeda Pemkab Lumajang mengajukan permohonan bantuan dana tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Pihaknya hanya mengusulkan.  ”Bantuan tersebut merupakan infrastruktur, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Lumajang,” ujar Indah Amperawati.  Selain Indah Amperawati, tiga saksi lain yang dipanggil KPK adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jember Hadi Mulyono, Mukhtar Matruhan selaku wiraswasta, serta seorang pegawai negeri sipil (PNS) bernama Didid Mardiyanto.  KPK menetapkan BS sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta kasus Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.

Wabup Lumajang Beri Keterangan ke KPK Terkait Alur Bantuan Hibah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20220819-WA0003_2.jpg" alt="Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (kiri) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin. Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (kiri) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin. Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil empat saksi, salah satunya Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.  Keempat saksi itu diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim periode 2017-2018 Budi Setiawan (BS).  ”Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (23/11).  Selain Indah Amperawati, tiga saksi lain yang dipanggil ialah Kepala Bappeda Kabupaten Jember Hadi Mulyono, Mukhtar Matruhan selaku wiraswasta, serta seorang pegawai negeri sipil (PNS) Didid Mardiyanto.  KPK menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta kasus Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka Budi Setiawan, yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim, sepakat memberikan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim kepada Pemkab Tulungagung dengan pemberian fee antara 7-8 persen dari total anggaran itu. Selanjutnya, pada 2015, Pemkab Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 79,1 miliar.  Atas alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jatim yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung itu, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp3,5 miliar.  Kemudian di 2017, tersangka Budi Setiawan diangkat menjadi kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangan mutlak tersangka Budi Setiawan.  Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo diminta mencarikan anggaran bantuan keuangan di Pemprov Jatim. Sustrisno kemudian menemui tersangka Budi Setiawan untuk meminta alokasi anggaran bagi Pemkab Tulungagung.  Sehingga, pada anggaran perubahan 2017, Pemkab Tulungagung mendapat alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan 2018 sebesar Rp 29,2 miliar. Sebagai komitmen terhadap alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung pada 2017 dan 2018 tersebut, KPK menduga Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp 6,75 miliar.  Atas perbuatannya, tersangka Budi Setiawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil Wabup Lumajang Soal Kasus Bantuan Keuangan Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Pengunjung-Lokasi-Bencana-Letusan-Gunung-Semeru-081221-abs-1_1.jpg" alt="Sejumlah pengunjung melakukan swafoto usai memberikan bantuan di kawasan terdampak letusan gunung Semeru di Dusun Umbulan, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung melakukan swafoto usai memberikan bantuan di kawasan terdampak letusan gunung Semeru di Dusun Umbulan, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, area terdampak letusan Gunung Semeru bukan tempat wisata. Bupati meminta masyarakat untuk tidak mendekat ke wilayah tersebut.  Bupati mengatakan, masyarakat yang ingin berfoto atau mengabadikan momen di area terdampak letusan Gunung Semeru menghambat proses evakuasi. ”Soal yang ingin foto-foto, jeprat-jepret, sudah. Bukan waktunya sekarang. Ini bukan tontonan, bukan tempat wisata,” ucap Thoriq.  Thoriq menjelaskan, dengan banyaknya aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan di area terdampak letusan Gunung Semeru, menyebabkan alat transportasi pengangkut bantuan terhambat. Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan untuk warga terdampak letusan Gunung Semeru, bisa memanfaatkan posko-posko yang ada.  ”Saat ini, di wilayah Kecamatan Pronojiwo, sudah banyak posko yang berdiri dan bisa menerima bantuan. Kendala itu banyak orang ke sana, termasuk mobil-mobil yang ke atas. Itu yang membuat masalah,” tutur Thoriq.  Dalam upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat di area terdampat, personel Satbrimob Polda Jawa Timur melakukan penyekatan. Penyekatan dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi bencana.  Selain warga setempat, petugas, TNI-Polri, dan relawan, dilarang masuk dan mendekat ke lokasi bencana. Hanya pihak-pihak yang melakukan penanganan bencana yang diperbolehkan masuk ke wilayah terdampak.  Ada dua titik penyekatan yang dilakukan personel Satbrimob Polda Jawa Timur. Yakni di depan Balai Desa Supiturang dan perempatan Tugu Pancasila.  Titik terdampak paling parah di kawasan Umbulan, Dusun Sumbersari, banyak didatangi warga luar kawasan. Warga dari luar wilayah itu, banyak yang melakukan swafoto atau melakukan siaran langsung menggunakan akun media sosial.  Kawasan Umbulan di Dusun Sumbersari terdampak letusan Gunung Semeru cukup parah. Tercatat ada 20 hektare lahan pertanian yang rusak dan puluhan rumah mengalami rusak berat. Selain itu, ratusan warga juga harus mengungsi akibat bencana tersebut.

Bupati Tegaskan Area Terdampak Letusan Semeru Bukan Tempat Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp_Image_2021-12-04_at_22_12_56.jpg" alt="Bupati Lumajang meninjau langsung wilayah dan warga yang terdampak guguran awan panas Gunung Semeru, di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Sabtu (4/12) malam. Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang meninjau langsung wilayah dan warga yang terdampak guguran awan panas Gunung Semeru, di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Sabtu (4/12) malam. Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membutuhkan bantuan tenaga sukarelawan untuk mengevakuasi warga di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh. Mereka terdampak letusan Gunung Semeru.  ”Kami sangat membutuhkan tambahan relawan untuk membantu evakuasi warga pada Minggu (5/12) dan evakuasi pada malam ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena hujan abu vulkanik yang turun cukup deras,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (4/12) malam.  Dia menjelaskan, di beberapa lokasi di Lumajang masih turun hujan abu vulkanik cukup deras. Guguran awan panas yang masih turun juga menjadi kendala bagi relawan untuk mengevakuasi warga di Dusun Kamar Kajang. Bahkan sembilan orang dikabarkan masih belum ditemukan.  ”Kepala BPBD Kota Probolinggo sudah datang dan saya ucapkan terima kasih. Saya juga berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota Malang untuk meminta bantuan untuk bergerak ke Pronojiwo,” tutur Thoriqul Haq.  Bupati mengatakan, medan untuk mengevakuasi cukup berat dan guguran awan panas juga belum dingin. Sehingga, dapat membahayakan keselamatan relawan kalau dipaksakan untuk mengevakuasi pada Sabtu (4/12) malam.  ”Saat ini Pemkab Lumajang bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Lumajang dan para relawan tengah melakukan pertolongan atau membantu evakuasi warga yang terdampak bencana alam tersebut,” terang Thoriqul Haq.  Pemkab Lumajang, lanjut dia, ingin memaksimalkan evakuasi. Warga yang bisa dievakuasi harus segera dievakuasi agar tidak menjadi korban dampak letusan Gunung Semeru.  ”Keadaan masih darurat saat ini, tim yang masih mencari dan melakukan pertolongan korban bencana perlu memikirkan keselamatan diri sendiri karena kondisi di lokasi bencana terdapat lahar yang masih panas dan terjadi hujan abu lebat,” papar Thoriqul Haq.  Akses jalan menuju ke Kecamatan Pronojiwo tidak bisa dilalui karena Jembatan Gladak Perak putus. Bupati Lumajang meminta bantuan Bupati dan Wali Kota Malang untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak di Wilayah Kecamatan Pronojiwo.  ”Saya melakukan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota Malang dengan harapan bisa membantu kami agar ada droping tenaga dari Malang guna membantu warga di wilayah Kecamatan Pronojiwo,” ucap Thoriqul Haq.  Thoriq menambahkan, pihaknya mengidentifikasi yang bisa dijangkau dulu karena keselamatan tim SAR juga menjadi pertimbangan. Sehingga mereka menyelamatkan yang harus diselamatkan, tapi tim SAR/relawan juga harus selamat.  Data sementara korban luka bakar akibat terdampak letusan Gunung Semeru yang dirawat di Puskesmas Penanggal tercatat sebanyak 38 orang dan sebagian sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.  Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Bayu Wibowo mengatakan, sebagian besar korban terdampak letusan Gunung Semeru mengalami luka bakar. Mereka langsung mendapat penanganan dari petugas medis.  ”Data sementara yang tercatat ada 38 warga yang mengalami luka bakar, namun data itu masih sementara karena petugas masih mengevakuasi warga, sedangkan untuk korban luka bakar berat dirujuk ke rumah sakit,” tutur Bayu Wibowo.  Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah korban luka bakar akibat terkena awan panas dan material abu vulkanik letusan Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro sebanyak 45 orang hingga Sabtu (4/12) malam.  Dampak letusan Gunung Semeru menyebabkan satu orang meninggal dunia dan puluhan warga mengalami luka bakar. Sebanyak 10 orang belum dievakuasi karena medannya cukup berat serta ratusan warga mengungsi ke lokasi yang aman.

Pemkab Lumajang Butuh Relawan untuk Evakuasi Warga Terdampak Semeru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp_Image_2021-07-12_at_16_15_37.jpeg" alt="Penerapan PPKM darurat di Kabupaten Lumajang. Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Penerapan PPKM darurat di Kabupaten Lumajang. Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Bayu Wibowo Ignasius menjelaskan, Kabupaten Lumajang berstatus zona hitam karena persoalan belum turunnya tingkat mobilitas masyarakat di wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.  ”Jadi bukan pada peningkatan kasus pasien Covid-19. Kami meluruskan kabar yang beredar bahwa Lumajang berstatus zona hitam bukan terkait kasus Covid-19, namun zona penurunan mobilitas,” kata Bayu Wibowo Ignasius seperti dilansir dari Antara di Lumajang, Selasa (13/7).  Baru-baru ini beredar kabar Lumajang Zona Hitam dan mendadak jadi topik pembicaraan di beberapa grup whatsapp dan media sosial warga di Kota Pisang tersebut. Hal itu menyusul adanya informasi yang menyebutkan bahwa Lumajang masuk zona hitam.  ”Penurunan tingkat mobilitas di bawah 10 persen akan masuk ke dalam kategori zona hitam. Sedangkan di atas 10 persen masuk kategori zona merah, sementara di atas 20 persen masuk zona kuning, di atas 30 persen masuk zona hijau terkait mobilitas PPKM darurat,” tutur Bayu Wibowo Ignasius.  Dia menjelaskan, wilayah yang masuk zona hitam dianggap belum menjalankan PPKM darurat secara efektif. Untuk itu perlu dilakukan operasi pembatasan yang ketat untuk mengurangi mobilitas masyarakat.  ”Baik kalau penurunan mobilitas di atas 20 persen dan untuk menekan mobilitas, masyarakat diimbau harus di rumah saja,” ujar Bayu Wibowo Ignasius.  Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengatakan, saat ini ada 10 wilayah yang masih belum mampu menurunkan mobilitas warga sampai dengan hari ke delapan pelaksanaan PPKM darurat.  ”Ada 10 polres di Jawa Timur yang belum mampu menurunkan mobilitas warga termasuk Lumajang. Jawa Timur yang dinilai masih ramai di antaranya Kabupaten Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, dan beberapa daerah lain,” papar Eka Yekti Hananto Seno.

Lumajang Berstatus Zona Hitam Terkait Mobilitas saat PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/tanggap-darurat-semeru.jpg" alt="DAMPAK ERUPSI: Seperti inilah kondisi salah satu kawasan di sekitar Gunung Semeru yang tertutup material erupsi. (Ridho Abdullah/Jawa Pos Radar Semeru)" width="100%">
<figcaption>DAMPAK ERUPSI: Seperti inilah kondisi salah satu kawasan di sekitar Gunung Semeru yang tertutup material erupsi. (Ridho Abdullah/Jawa Pos Radar Semeru)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Status tanggap darurat Gunung Semeru yang berlangsung selama tiga pekan pascaerupsi pada 1 Desember lalu resmi berakhir. Pemkab Lumajang memastikan tidak memperpanjang lagi masa penanganan.  Meski demikian, personel kebencanaan tetap disiagakan di beberapa lokasi yang dianggap rawan. ”Sudah selesai (masa tanggap darurat). Saat ini tengah menuntaskan pekerjaan yang tertunda selama bencana erupsi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono.  Sejak beberapa hari terakhir, jumlah personel setiap satuan mulai dikurangi. Termasuk di tenda lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Tinggal beberapa personel untuk mengantisipasi bencana sekunder seperti banjir lahar dingin.  Komandan Tanggap Darurat Letkol Infanteri Andi Andriyanto Wibowo menambahkan, sosialisasi untuk menjauhi beberapa titik rawan tetap disampaikan kepada warga. Terutama warga-warga yang berdekatan dengan aliran lahar. ”Status Gunung Semeru masih waspada. Namun, kami tetap menempatkan petugas berjaga-jaga di koramil-koramil untuk sementara waktu,” jelas Andi yang juga Dandim 0821 Lumajang.  Sementara itu, berdasarkan pantauan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), endapan lahar masih sangat panas. Termasuk yang berada di titik-titik yang jauh dari hulu.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/12/2020/suhada-polisi-memberi-tahu-bahwa-anak-bapak-kami-bunuh/">Suhada: Polisi Memberi Tahu, Bahwa Anak Bapak Kami Bunuh</a>  Warga yang berdekatan dengan lokasi diimbau menghindari wilayah jalur aliran lahar. Sebab, kalau terjadi hujan besar, banjir lahar bisa berpotensi cukup panas.  “Tumpukan setinggi 3 sampai 5 meter ini menyimpan pasir yang cukup panas.” Kata Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Lumajang Sugiono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uGTfLRRkdI4

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab lumajang

Berita Terkini