<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/tour-de-598707021.jpg" alt="Tour de Linggarjati 2025 digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tour de Linggarjati 2025 digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyebutkan ajang balap sepeda internasional yakni Tour de Linggarjati 2025 digelar tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk penguatan promosi sport tourism berbasis kolaborasi swasta. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, Tour de Linggarjati dan dua ajang olah raga lainnya digelar tanpa APBD.&nbsp; "Ini bentuk sinergi kami dengan dunia usaha dan masyarakat," kata Dian Rachmat Yanuar. Ia menyebutkan, dua agenda olah raga lain yang dimaksud yaitu turnamen tenis terbuka dan turnamen sepak bola Bupati Cup antarkecamatan. Ajang Tour de Linggarjati ke-8 ini dijadwalkan berlangsung pada 12-14 September 2025. Pendaftaran peserta, baik dari dalam maupun luar negeri, telah dibuka. "Sejumlah klub telah mengonfirmasi keikutsertaan. Ini etalase potensi Kuningan yang lengkap yakni sport tourism, seni, hingga UMKM. Kita ingin masyarakat terlibat aktif," katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (5/7). Sementara itu, Ketua Panitia Tour de Linggarjati 2025 Yanuar Firdaus menuturkan, rangkaian ajang ini dimulai dengan registrasi, pemeriksaan kesehatan atlet, technical meeting, dan welcoming party untuk menyambut para kontingen. Kemudian, kata dia, pada 13 September 2025 akan digelar Individual Road Race (IRR) dengan rute bervariasi dari 30,7 Km hingga 111 Km. Sementara sehari setelahnya ada Fun Bike sejauh 20,8 Km untuk masyarakat umum. "Ajang ini nantinya menghadirkan gelar budaya dan bazar UMKM di Taman Kota Kuningan, serta kegiatan sosial seperti donor darah, sebagai upaya memperkenalkan kearifan lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif," tuturnya. Lebih lanjut, Yanuar menyampaikan, hingga saat ini total sebanyak 168 atlet telah tercatat akan mengikuti ajang tersebut, termasuk dari klub sepeda nasional serta beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.&nbsp;"Kami pun tengah menjajaki partisipasi dari klub sepeda kawasan Eropa, sebagai upaya memperluas jaringan dan daya saing Tour de Linggarjati di kancah internasional," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan gelar Tour de Linggarjati 2025 tanpa APBD, dorong sport tourism dan UMKM.

Full dari Swasta, Pemkab Kuningan Pamer "Tour de Linggarjati 2025" Digelar Tanpa APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_20231029_210050-1660190450.jpg" alt="Suasana di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (Jaba), Minggu (29/10/2023). Sumber: ANTARA/Fathnur Rohman." width="100%">
<figcaption>Suasana di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (Jaba), Minggu (29/10/2023). Sumber: ANTARA/Fathnur Rohman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat menyatakan pengoperasian Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang melayani tujuh rute penerbangan domestik dapat menjadi pintu masuk mendongkrak kunjungan wisata di daerahnya, karena memiliki banyak destinasi wisata. "Ini peluang bagi kami di Kuningan, karena banyak spot wisata alam dan budaya," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan Elon Carlan saat ditemui di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (Jabar), Minggu (29/10) dikutip dari Antara. Elon menuturkan aktivitas turis di Kuningan setiap tahun selalu menyentuh angka 3 juta kunjungan wisatawan, khususnya pada momen libur nasional dan perayaan hari besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013208596/bandara-ikn-dibangun-di-atas-hpl-badan-bank-tanah">Bandara IKN Dibangun di Atas HPL Badan Bank Tanah</a> Ia menilai dengan banyaknya aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, maka para penumpang terutama yang tiba dari bandara itu dapat memiliki opsi untuk mengunjungi destinasi wisata alam di Kuningan. Oleh karenanya, pihaknya tidak mau melepas momentum tersebut dan langsung mengambil kebijakan strategis dengan menyusun paket wisata terintegrasi. Sehingga Kabupaten Kuningan dapat menjadi daerah tujuan, bukan sekadar kawasan penyangga Bandara Kertajati. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013207565/hari-kedua-kunjungan-presiden-di-kaltim-jokowi-akan-groundbreaking-bandara-ikn">Hari Kedua Kunjungan Presiden di Kaltim, Jokowi akan Groundbreaking Bandara IKN</a> Dilain kesempatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, latar belakang pengalihan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati di antaranya adalah untuk meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan. "Kita butuh runway yang lebih panjang dari Bandara Husein, supaya pesawat besar seperti Boeing 777 bisa mendarat sehingga penerbangan dari luar negeri baik dari Asia, Eropa, dan negara lainnya, bisa langsung mendarat di Jawa Barat. Maka itu penerbangan kita pindah ke Bandara Kertajati," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Minggu (29/10). Bandara Kertajati sendiri dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat melalui PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013206190/ratusan-warga-rusia-menyerbu-bandara-uytash-setelah-pesawat-yang-membawa-penumpang-israel-mendarat">Ratusan Warga Rusia Menyerbu Bandara Uytash setelah Pesawat yang Membawa Penumpang Israel Mendarat</a> President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, pertumbuhan lalu lintas penerbangan di Jawa Barat melalui Bandara Kertajati sangat dimungkinkan.

Pemkab Kuningan menyambut baik dengan langsung mengambil kebijakan strategis dengan menyusun paket wisata terintegrasi.

Bandara Kertajati Resmi Gantikan Husein Sastranegara, Pemkab Kuningan: Jadi Pintu Masuk Wisata Alam dan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, melarang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama yang baru beroperasi, menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Hal itu sebagai upaya mendukung terciptanya udara bersih dan sehat.  ”Pemkab melarangnya saat mengeluarkan izin. Ada komitmen untuk tidak menjual BBM jenis premium,” kata Kepala Bappeda Pemkab Kuningan Usep Sumirat seperti dilansir dari Antara, Rabu (25/11).  Saat ini, menurut Usep, SPBU yang melayani BBM jenis premium tinggal SPBU lama. Itu pun tingkat konsumsinya tergolong rendah dibandingkan BBM jenis lain.  Dengan demikian, ketika stok premium tinggal sedikit di SPBU lama, tidak terjadi gejolak apa pun di masyarakat. Sebab, konsumsi paling tinggi di Kabupaten Kuningan berturut-turut adalah pertalite, pertamax, dan premium.  ”Untuk kendaraan pribadi, termasuk roda dua, rata-rata masyarakat sudah tidak mau pakai premium minimal pertalite,” tutur Usep Sumirat.  Usep mengatakan, Pemkab Kuningan memang berkomitmen dalam mewujudkan udara bersih dan sehat. Selain pelarangan menjual premium di beberapa SPBU, sejak enam tahun lalu juga melarang kendaraan dinas memakai premium. Dengan demikian BBM jenis premium praktis hanya digunakan untuk angkutan pedesaan dan pinggiran yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak.  Selain itu, untuk transportasi publik, Pemkab Kuningan juga memperketat uji emisi termasuk uji KIR. Dan untuk memenuhi uji tersebut, perusahaan bus pun akhirnya melakukan peremajaan terhadap armada mereka. ”Karena kalau tidak lulus uji emisi, bus tersebut tidak akan laku. Rata-rata mereka menggunakan armada baru,” terang Usep Sumirat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U3cxYjK4nGY

Pemkab Kuningan Larang SPBU Baru Jual BBM Jenis Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200806_223849-1.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM melakukan pengecekan lokasi yang menjadi sengketa antara Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan. Komnas HAM/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM melakukan pengecekan lokasi yang menjadi sengketa antara Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan. Komnas HAM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya segera mengagendakan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Sunda Wiwitan terkait permasalahan pembangunan makam atau tugu yang menjadi polemik.  ”Sampai saat ini kedua pihak (Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan) setuju untuk mediasi. Tinggal menentukan waktu dan tempatnya saja. Sebab, membutuhkan persiapan baik bahan, analisis, maupun kebutuhan teknis,” kata Beka seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, setelah Komnas HAM mendapatkan aduan dari Sunda Wiwitan, Komnas melakukan pemantauan lapangan langsung. Kemudian meminta keterangan para pihak yang sedang bersengketa yaitu Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan.  Terkait dengan penyelesaian sengketa, lanjut Beka, bupati Kuningan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan sudah melakukan beberapa langkah dengan berkunjung ke paseban. ”Sebagai strategi penyelesaian, Komnas HAM memberi usul supaya ada mediasi hak asasi manusia antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Sunda Wiwitan dengan Komnas HAM sebagai mediator,” ujar Beka.  Untuk sementara, kata Beka, mediasi dilakukan 18–19 Agustus. Pihaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah mediasi sembari menunggu kepastian waktu serta kesiapan para pihak untuk bermediasi. Ada beberapa concern yang harus menjadi pertimbangan bersama, antara lain membangun kembali tatanan dan relasi sosial antar-elemen masyarakat pasca-penyelesaian sengketa. Dan juga mitigasi dampak yang timbul dari kelompok yang menolak pembangunan tugu bakal makam serta antisipasi gangguan keamanan dan penegakan hukum.  ”Sembari menunggu proses mediasi, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menjaga situasi Kabupaten Kuningan supaya tetap damai dan kondusif,” kata Beka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0IA1qs2goSk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGhuBLAd4us  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0PJXgNapSTE

Komnas HAM Agendakan Mediasi Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan

Pemkab Kuningan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Kuningan

Berita Terkini

Full dari Swasta, Pemkab Kuningan Pamer "Tour de Linggarjati 2025" Digelar Tanpa APBD

Bandara Kertajati Resmi Gantikan Husein Sastranegara, Pemkab Kuningan: Jadi Pintu Masuk Wisata Alam dan Budaya

Pemkab Kuningan Larang SPBU Baru Jual BBM Jenis Premium

Komnas HAM Agendakan Mediasi Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan

Download Aplikasi JawaPos.com