<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/FENDI-23-300747894.jpg" alt="Pemkab Kulon Progo mengakselerasi transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital dengan mendorong pemberdayaan pelaku UKM lokal. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemkab Kulon Progo mengakselerasi transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital dengan mendorong pemberdayaan pelaku UKM lokal. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkab Kulon Progo mengakselerasi transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital dengan mendorong pemberdayaan pelaku UKM lokal. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan kolaboratif Temu Bisnis yang bekerja sama dengan lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), yakni Mbizmarket. Tercatat sebanyak 35 UKM terpilih difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pejabat perangkat daerah dari seluruh satuan kerja di Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan memperluas jangkauan pasar digital bagi para pelaku usaha lokal. Wakil Bupati Pemkab Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyampaikan &ldquo;Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik. Kami mendukung upaya pemerataan bagi seluruh pelaku UMKM. Dalam jangka panjang, kami berharap Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi lebih maju, lebih transparan, dan masyarakat bisa mengakses informasi atau kesempatan tanpa keraguan. Semua akan terbuka.&rdquo; ujar Wakil Bupati, Ambar Purwoko. Selama periode Januari hingga September 2025, Kabupaten Kulon Progo telah mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring melalui di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 30 miliar, dalam 18.000 pesanan yang melibatkan lebih dari 500 penyedia lokal. Angka ini menunjukan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengedepankan Transformasi Pengadaan Digital Barang Jasa Pemerintah melalui lokapasar. Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengadaan digital yang progresif, Mbizmarket memberikan penghargaan dan piagam kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan konsistensi bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket. &ldquo;Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang telah berkolaborasi dengan kami dalam mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa secara digital melalui pemanfaatan lokapasar Mbizmarket,&rdquo; ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket. Pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace mitra resmi LKPP menjadi praktik baik Kabupaten Kulon Progo dalam menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, serta memberdayakan pelaku usaha lokal. Inisiatif ini layak menjadi model untuk direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Pengadaan barang melalui e-marketplace mitra LKPP jadi praktik baik Kabupaten Kulon Progo menciptakan proses yang transparan dan akuntabel.

 Pemkab Kulon Progo Dukung Transformasi Digital Lewat Pemberdayaan UMKM Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_104650.jpg" alt="Gerbang Samudra Raksa di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara " width="100%">
<figcaption>Gerbang Samudra Raksa di Kabupaten Kulon Progo. Sutarmi/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, segera membayar lahan Gerbang Samudra Raksa di Kecamatan Kalibawang, sebelum akhir tahun ini.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono mengatakan, saat ini sudah ada persetujuan dari kementerian keuangan. Bangunan Gerbang Samudra Raksa akan dihibahkan kepada Kabupaten Kulon Progo. Setelah ada persetujuan menkeu selaku pengelola barang negara, selaku pengguna barang adalah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat karena yang membangun.  ”Kementerian PUPR yang akan menyerahkan kepada bupati Kulon Progo. Saat ini dalam proses, tapi menkeu telah menandatangani persetujuan pada awal November, harapannya paling lambat diserahkan ke Kulon Progo pada Desember,” kata Triyono seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, pembayaran lahan yang sudah ada bangunan Gerbang Samudra Raksa sebenarnya tidak harus menunggu surat tersebut diserahkan kementerian PUPR kepada bupati. Sebab, persetujuan dari menkeu sudah ada.  Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai mempersiapkan proses pembayaran itu. Sebab, sudah dianggarkan dalam APBD 2022.  ”Kami berharap surat persetujuan dari Kementerian PUPR segera diserahkan. Kalau pun tidak, kami tetap melaksanakan pembayaran pada tahun ini,” ujar Triyono.  Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Riyadi Sunarto mengatakan, Gerbang Samudra Raksa di Kecamatan Kalibawang masih milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). BPPW adalah balai milik Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Setelah Gerbang Samudra Raksa menjadi aset milik pemkab, akan dilakukan pembayaran lahan untuk bangunan gerbang tersebut.  ”Kami masih menunggu aset Gerbang Samudra Raksa diserahkan ke pemkab dan bentuk hibah, sehingga nanti status Gerbang Samudra Raksa dari barang milik negara (BMN) menjadi barang milik daerah (BPD),” tutur Riyadi Sunarto.  Riyadi Sunarto juga memastikan seluruh anggaran pembebasan lahan sudah ada sebesar Rp 7,5 miliar. ”Anggaran itu mencakup semua, mulai dari dokumen perencanaan, rapat hingga pembelian tanah,” terang Riyadi Sunarto.

Pemkab Kulon Progo Segera Bayar Lahan Gerbang Samudra Raksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221003_213221.jpg" alt="Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K Tri Panungko. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K Tri Panungko. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengusut kasus dugaan intimidasi dan penyekapan seorang wali murid SMAN 1 Wates, di Kantor Satpol PP Kulon Progo.  Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K. Tri Panungko mengatakan, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.  ”Saat ini kami sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan, jadi proses penyelidikan terus kami laksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian kalau sudah dirasa cukup nanti kami akan lakukan penahanan,” kata Tri seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, proses pemanggilan saksi membutuhkan waktu. Sebab, lebih dari satu orang untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan.  ”Dalam pemanggilan saksi itu tentunya kami tidak sekali panggil mereka langsung datang, karena mungkin ada keperluan-keperluan dari pihak para saksi sehingga kami kadang waktunya agak lama,” ujar Tri Panungko.  Pengacara publik LBH Yogyakarta Era Hareva sebelumnya telah melaporkan dugaan intimidasi dan penyekapan itu ke Polda DIJ. Ada tiga orang yang disebut di dalam laporan Nomor LP/B/0773/X/2022/SPKT/Polda D.I Jogjakarta tertanggal 1 Oktober 2022 itu.  Menurut Era, dalam kasus itu, salah satu wali murid SMAN 1 Wates diduga mendapat intimidasi dan penyekapan dari pihak SMAN 1 Wates dan pihak Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) setempat. Dugaan intimidasi serta penyekapan tersebut, bermula dari beberapa wali murid yang memprotes dan mempertanyakan pengadaan seragam di sekolah yang harganya mahal tapi tidak sebanding dengan kualitasnya.  Salah satu wali murid, Agung Purnomo, menurut Era, tiba-tiba dihubungi dan diminta datang ke Kantor Satpol PP Kulon Progo. Korban pun mendatangi Kantor Satpol PP dan ternyata ada beberapa orang di dalam ruangan, antara lain pihak dari SMAN 1 Wates dan Satpol PP Kulon Progo.  ”Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, dengan suasana yang tidak kondusif, korban merasa terintimidasi apalagi dengan posisi sendirian. Wali murid tersebut diancam karena dianggap telah membuat kegaduhan dan akan mencemarkan nama baik sekolah,” tutur Era.  Era mengatakan terkait laporan kasus itu, polisi mengonstruksikan pasal 333 KUHP terkait perampasan kemerdekaan orang.  Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menyebut peristiwa itu sebagai konflik sesama wali murid dan ASN. Sebanyak sembilan orang di ruang Satpol PP tersebut berstatus ASN.  Selain Agung Purnomo yang juga ASN di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kulon Progo, menurut dia, sejumlah orang dalam peristiwa itu juga berstatus wali murid di SMAN 1 Wates.  Tri Saktiyana menilai tidak ada intimidasi dalam peristiwa itu. ”Nanti ada inspektorat daerah menelisik kondisinya. Kami minta inspektorat membantu sebenarnya seperti apa,” ujar Tri.

Polda Jogjakarta Usut Dugaan Intimidasi Wali Murid di Kulon Progo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210202-WA0000.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, mewaspadai potensi munculnya Covid-19 varian delta untuk mengantipasi semakin tingginya penyebaran Covid-19.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo Astungkara seperti dilansir dari Antara di Kulon Progo menjelaskan, saat ini, dinas kesehatan mulai melakukan survei ada atau tidaknya varian delta di wilayah itu. ”Kami mengimbau kepada masyarakat membatasi diri untuk melakukan kontak dengan orang lain, bila tidak mendesak. Varian delta ini penyebarannya sangat cepat, dalam hitungan menit dapat menularkan Covid-19,” kata Astungkara pada Kamis (15/7).  Dia mengatakan, hal mendasar dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sangat membatasi kegiatan masyarakat. Hal itu untuk menekan kontak langsung dan menurunkan mobilitas masyarakat.  ”Contohnya, saat hajatan tidak boleh menyediakan makanan secara prasmanan atau makan di tempat, karena untuk mengantisipasi terjadinya kontak,” tutur Astungkara.  Saat ini, berdasar informasi, Covid-19 varian delta sudah ada di Magelang (Jawa Tengah). Namun, dia belum tahu persis perkembangannya dan informasi perkembangaan kasus di wilayah tersebut.  ”Kami minta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kemudian gugus tugas yang membidangi penegakan, kami minta untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan selama PPKM darurat ini,” ucap Astungkara.  Terkait tingginya penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo sejak pertengahan Juni hingga saat ini, Astungkara mengatakan, selain uji usap PCR sebagai landasan seseorang dinyatakan positif Covid-19, sekarang hasil rapid antigen reaktif, sudah dianggap positif. Sehingga penambahan kasus harian positif Covid-19 di Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi.  Hal itu karena dikejar 3T, yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Untuk itu, ring satu dan dua yang memiliki kontak erat dengan terkonfirmasi harus segera di-tracing.  ”Kalau harus menunggu hasil laboratorium selama lima hari, baru ketahuan, terkonfirmasi sudah kemana-kemana dan menyebarkan virus ke orang lain. Untuk itu, disarankan bagi mereka yang rapid antigen hasilnya reaktif, kami minta langsung melakukan isolasi mandiri,” kata Astungkara.  Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Kulon Progo Baning Rahayujati mengatakan, pada Rabu (14/7), ada penambahan 313 kasus baru, sehingga total selama pandemi sebanyak 12.358 kasus. Adapun rinciannya 277 isolasi rumah sakit, 3.011 isolasi mandiri, 8.388 selesai isolasi, 537 sembuh, dan 205 meninggal dunia.

Pemkab Kulon Progo Waspadai Munculnya Covid-19 Varian Delta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200625-WA00001.jpg" alt="Bupati Kulon Progo Sutedjo. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Kulon Progo Sutedjo. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta, akan mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jogjakarta selaku bagian dari tim pengadaan lahan untuk pembangunan jalur kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Jogjakarta.  Bupati Kulon Progo Sutedjo seperti dilansir dari Antara di Kulon Progo mengatakan, sudah mendapat laporan ada warga terdampak pembangunan jalur kereta api dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Sebagian, belum mendapat ganti rugi.  ”Surat itu sedang dalam proses pembuatan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo dan akan kami tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan rel kereta api tersebut,” kata Sutedjo pada Kamis (15/6).  Dia mengatakan, Pemkab Kulon Progo tidak punya kewenangan dalam persoalan itu. Pemkab hanya sebatas membantu kelancaran proyek tersebut, seperti menugaskan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menerjunkan petugas PBB guna mengurus berkas warga terdampak yang belum tuntas soal proses pajaknya. ”Salah satu syarat mendapat ganti rugi adalah pajak sudah lunas. Jadi kami bantu itu lewat BKAD,” kata Sutedjo.  Lebih lanjut bupati berharap proses pencairan ganti rugi bagi warga terdampak bisa selesai agar pembangunan fisik dapat terlaksana. ”Harapan kami proses pembayaran bisa segera seleasi, sehingga program nasional yang ada di Kulon Progo ini berjalan lancar dan membawa dampak pertumbuhan ekonomi bagi warga Kulon Progo,” tutur Sutedjo.  Sementara itu, Kepala Desa Kalidengen Sunardi mengatakan, dari sekitar 160 bidang tanah terdampak pembangunan jalur kereta di Kalidengen, baru separonya yang dibayarkan. Sisanya belum diketahui kapan akan dilunasi.  Seperti halnya di Kaligintung, kesepakatan nilai ganti rugi antara tim pengadaan lahan dengan warga terdampak sudah berlangsung pada Oktober 2019. Per meter lahan terdampak di Kalidengen dihargai paling rendah Rp 1,1 juta untuk wilayah persawahan dan pekarangan. Sedangkan harga tertinggi kisaran Rp 5 juta untuk lahan yang berlokasi di pinggir jalan nasional Jogjakarta–Purworejo. Warga juga telah mengirimkan berkas persyaratan ganti rugi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jogjakarta selaku bagian dari tim pengadaan lahan.  ”Berkas itu selanjutnya diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pemeriksaan. Jika ada berkas yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, sehingga ganti rugi lahan segera dicairkan,” kata Sunardi.  Pembayaran yang molor tersebut sempat menimbulkan gejolak di masyarakat. Belum lama ini, ada sekitar 30 warga terdampak yang melayangkan surat keberatan atas dimulainya proyek pembangunan rel meski pembayaran ganti rugi belum tuntas. Surat itu ditujukan kepada tim pengadaan lahan termasuk Kelurahan Kalidengen. ”Sebagai solusi, tim pengadaan menyewa dulu lahan yang belum dibayarkan itu. Proses sewa ini baru akan berhenti setelah lahan terdampak dibayarkan dan sekarang proyek sudah jalan, warga juga setuju,” ujar Sunardi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cWHkLg0uBrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RU0JDF5D5Pc

Pemkab Kulon Progo Surati BPN Soal Pembebasan Jalur Kereta

Pemkab Kulon Progo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Kulon Progo

Berita Terkini

Pemkab Kulon Progo Dukung Transformasi Digital Lewat Pemberdayaan UMKM Lokal

Pemkab Kulon Progo Segera Bayar Lahan Gerbang Samudra Raksa

Polda Jogjakarta Usut Dugaan Intimidasi Wali Murid di Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo Waspadai Munculnya Covid-19 Varian Delta

Pemkab Kulon Progo Surati BPN Soal Pembebasan Jalur Kereta

Download Aplikasi JawaPos.com