<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/hua8o16Dc4t5YPzRMfZ1o6NGgxZxj20f4bHpH2Nb-3306452765.jpg" alt="Kolaborasi dengan swasta, Pemkab Karawang buka pelatihan di industri untuk siswa SMA dan SMK. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kolaborasi dengan swasta, Pemkab Karawang buka pelatihan di industri untuk siswa SMA dan SMK. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Meski Indonesia tengah menikmati bonus demografi, tantangan ketersediaan lapangan kerja bagi generasi muda belum juga teratasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada usia 15&ndash;24 tahun masih mendominasi. Sementara banyak lulusan SMA/SMK kesulitan menembus dunia kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan industri. Kondisi ini kerap disebut sebagai mismatch keterampilan, yang memperlebar jurang antara pendidikan formal dan realitas pasar kerja. Di tengah persoalan tersebut,&nbsp;Pemkab Karawang bersama Nestle Indonesia meluncurkan Program Pelatihan Kerja dan Pemagangan Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Program ini hadir untuk membekali lulusan muda dengan keterampilan teknis, soft skills, hingga pengalaman kerja langsung di sektor industri. Sebuah langkah strategis agar tenaga kerja lokal tidak hanya siap kerja, tetapi juga berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Program yang diluncurkan di Pabrik Nestle Karawang, Jawa Barat, Senin (22/9), dirancang untuk membekali lulusan muda dengan keterampilan teknis, soft skills, hingga pengalaman kerja langsung yang relevan dengan kebutuhan industri. Wakil Bupati Karawang Maslani menilai inisiatif ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.&nbsp; &ldquo;Melalui pelatihan bersertifikasi, kami berharap anak-anak muda Karawang lebih siap bersaing di pasar kerja dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,&rdquo; ujar Maslani. Selama sembilan bulan, peserta akan mengikuti tiga tahap pembelajaran: pelatihan dasar di Learning Center Nestle Karawang, pelatihan bersertifikasi nasional bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), hingga praktik langsung di pabrik.&nbsp; Nanti, lulusan program berpeluang meraih sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di lima bidang keahlian, seperti kelistrikan, hidrolik, dan transmisi. Fenomena mismatch keterampilan di Indonesia menjadi sorotan. Data BPS menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di kelompok usia 15&ndash;24 tahun masih mendominasi angka pengangguran nasional.&nbsp; Kondisi ini menegaskan perlunya program pelatihan kerja yang terarah, agar tenaga kerja muda tidak hanya siap kerja, tetapi juga kompetitif di pasar global. Direktur Human Resources Neste Indonesia Fahrul Irvanto menambahkan, pelatihan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga membentuk generasi yang adaptif. "Upaya ini sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Fahrul. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA/SMK asli Karawang yang lolos seleksi. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan beasiswa penuh serta pendampingan langsung dari tenaga ahli industri. Dengan adanya program ini, Karawang tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kawasan industri strategis, tetapi juga berupaya memastikan bahwa anak muda lokal memiliki akses setara untuk memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

Program pelatihan kerja di Kabupaten Karawang untuk mengatasi pengangguran dan mismatch keterampilan generasi muda

Gandeng Swasta, Pemkab Karawang Luncurkan Program Pelatihan Industri untuk Generasi Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/8-Desember-2023-100-Persen-3158855525.jpg" alt="Logo Partai Politik di Indonesia (kabarkarawang.com)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Politik di Indonesia (kabarkarawang.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah sukses menyelesaikan penyaluran anggaran bantuan dana partai politik sebesar Rp5,6 miliar pada tahun ini, dengan pencapaian 100 persen. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang, Sujana, di Karawang pada hari Jumat. Dilansir oleh JawaPos.com dari Antaranews Jumat (8/12), sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besaran bantuan untuk setiap partai politik disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu sebelumnya di Karawang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013325697/disnakertrans-kabupaten-karawang-tetapkan-umk-sebesar-rp-5797321">Disnakertrans Kabupaten Karawang Tetapkan UMK Sebesar Rp 5.797.321</a> Dengan rumus perhitungan sebesar Rp5 ribu per suara, masing-masing partai politik menerima bantuan dengan nominal yang bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sujana menjelaskan bahwa total anggaran bantuan dana partai politik tahun ini sebesar Rp5,6 miliar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4 miliar. Pemkab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk menyalurkan bantuan tersebut, yang bertujuan untuk mendukung operasional partai politik di daerah tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013309017/kai-daop-1-jakarta-bersama-muspida-tertibkan-puluhan-bangunan-liar-di-area-stasiun-karawang">KAI Daop 1 Jakarta Bersama Muspida Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Area Stasiun Karawang</a> Dari total bantuan yang diterima oleh setiap partai politik, sebanyak 40 persen digunakan untuk keperluan kesekretariatan. Sementara 60 persen dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan partai, termasuk seminar kebangsaan dan berbagai kegiatan lainnya. Sujana menekankan bahwa partai politik yang menerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013214420/12-rekomendasi-warung-bakso-di-karawang-cek-alamatnya">12 Rekomendasi Warung Bakso di Karawang, Cek Alamatnya</a> Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan partai politik dapat terjamin.

Bantuan tersebut disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu sebelumnya dengan rumus Rp 5 ribu per suara.

100 Persen Terealisasi, Pemkab Karawang Telah Salurkan Bantuan Dana Parpol Sebesar Rp 5,6 miliar

<header class="post-header clearfix"> <div class="wp-caption"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/WhatsApp-Image-2023-05-09-at-2136461-1636004863.jpg" alt="Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo." width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div> <div>JawaPos.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mengelola tempat pemakaman komersial di wilayahnya.</div> &nbsp; <div>Menurut Yusharto, pengelolaan tempat pemakaman komersial itu dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang.</div> &nbsp; <div>"Pemakaman ini kan tadinya dianggap sebagai kegiatan sosial atau malah bukan kegiatan yang menguntungkan atau komersial, tapi karena perkembangan zaman ya akhirnya ada ceruk bisnisnya di sana yang dipergunakan oleh para pihak. Ini bisa dilihat sebagai potensi daerah," ujar dia saat memimpin Rapat Pembahasan Potensi PAD Kabupaten Karawang terkait Studi Kasus Taman Pemakaman Komersial secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Jumat (21/7).</div> &nbsp; <div>Yusharto juga mengatakan, setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD, tidak terkecuali Kabupaten Karawang yang memiliki pemakaman komersial dengan keuntungan besar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011066735/pandangan-dewan-tentang-surabaya-night-zoo-terkesan-asal-beda-pesimistis-pacu-pad">Pandangan Dewan tentang Surabaya Night Zoo: Terkesan Asal Beda, Pesimistis Pacu PAD</a></div> &nbsp;</div> <div>"Akibatnya, para pengelola tempat pemakaman komersial masih menggunakan beberapa regulasi yang secara eksplisit tidak mengatur tempat pemakaman komersial," kata dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01436872/raperda-reklame-untuk-atur-estetika-kota-surabaya-plus-maksimalkan-pad">Raperda Reklame untuk Atur Estetika Kota Surabaya Plus Maksimalkan PAD</a></div> &nbsp; <div>Di samping itu, tambahnya, Pemkab Karawang secara kelembagaan belum memiliki perangkat daerah yang secara khusus memiliki mandat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap aktivitas tempat pemakaman komersial di wilayahnya.</div> &nbsp; <div>Dengan demikian&nbsp;untuk saat ini terkait dengan pemanfaatan tempat pemakaman komersial untuk meningkatkan PAD, Yusharto mendorong Pemkab Karawang menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan terlebih dahulu guna menggali objek pungutan baru yang potensial.</div> &nbsp; <div>Dia menambahkan&nbsp;Pemkab Karawang perlu mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.</div> &nbsp; <div>"Untuk itu, kami mohon pandangan dari bapak dan ibu dan kita akan mencoba mengusung satu agenda ke depan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bersedia untuk menjadi pilotnya. BSKDN bersedia mendukung dari sisi pemberi fasilitas, apakah ruang untuk rapat atau bentuk-bentuk yang lain," ucap dia.</div> </div> </header>

Setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD), tidak terkecuali Kabupaten Karawang.

BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Karawang Kelola Pemakaman Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-02-06-51-59-691.jpg" alt="Ilustrasi: Sosok laki-laki dan perempuan yang menyebutkan tentang Ratu Adil dan Imam Mahdi di Karawang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sosok laki-laki dan perempuan yang menyebutkan tentang Ratu Adil dan Imam Mahdi di Karawang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Karawang menelusuri video viral tentang sosok perempuan dan pria paro baya di Karawang, yang mengaku sebagai Ratu Adil dan Imam Mahdi dari Republik Kutatandingan Dunia.  ”Saya telah memerintahkan aparat setempat untuk melakukan penelusuran dan pengecekan (rumah tempat merekam video) itu,” kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana seperti dilansir dari Antara di Karawang, Jumat (2/12).  Dia menyampaikan, aparatur Pemerintahan Desa Mulyasejati telah mendatangi rumah yang diduga berada dalam posting-an yang menghebohkan jagat maya itu. Yakni di Dusun Kampung Cikeruh RT 28/13 Dusun Liosari, Desa Mulyasejati Ciampel, Karawang.  ”Setelah aparat desa mendatangi rumah tersebut ternyata rumah itu, tidak ada pemiliknya. Di lokasi, rumah itu hanya berisi pakaian bekas dan poster-poster gambar bertulis saung agung,” ujar Cellica Nurrachadiana.  Menurut bupati, sosok laki-laki dalam video itu bernama Rosid, yang kini tidak diketahui keberadaannya. Sesuai dengan keterangan dari ketua RT setempat, Rosid berasal dari Kecamatan Sukasari, Purwakarta, dan mempunyai lahan garapan kebun pisang dan jeruk seluas kurang lebih 1 hektare.  ”Lahan itu telah digarap Rosid selama sekitar empat tahun,” terang Cellica Nurrachadiana.  Cellica menyebutkan, selama ini di rumah itu belum pernah ada jamaah yang berkumpul. ”Kami terus berkoordinasi dengan aparat untuk mencari dan menelisik keberadaan Rosid atas posting-an yang viral itu,” ucap Cellica Nurrachadiana.  Sementara itu, dalam sebuah video yang viral di sejumlah platform media sosial, seorang perempuan tua mengenakan baju kuning kerudung warna pink mengatakan bahwa Imam Mahdi atau Ratu Sunda sudah ada turun di wilayah Kutatandingan Karawang.  ”Saya memberitahukan kepada seluruh masyarakat Jawa barat, khususnya Indonesia umumnya dunia, bahwa Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda sudah ada turun di Kutatandingan Karawang,” kata perempuan itu didampingi seorang perempuan dan lelaki tua berkopiah yang duduk di sampingnya.  ”Sekarang bencana-bencana makin merajalela dan yang membikin bencana di dunia adalah Imam Mahdi,” demikian disampaikan perempuan dalam video tersebut.  Dalam rekan video yang berdurasi sekitar 1 menit 5 detik itu, sosok perempuan tua mengatakan bahwa yang bisa mengamankan dunia adalah Imam Mahdi. ”Percaya syukur tidak percaya dunia akan hancur, bahwa Imam Mahdi sudah tiba di Karawang, Kutatandingan,” demikian katanya.

Pemkab Telusuri Video Viral Ratu Adil dan Imam Mahdi dari Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-30-at-19.01.33.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Polda Jawa Barat, Jumat (30/9). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat kepolisian telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi terkait kasus penganiayaan wartawan. Penganiayaan itu diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.  Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan, ada empat orang yang menjadi terlapor dalam kasus penganiayaan itu. Tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan satu orang lainnya masih berstatus terlapor.  ”Jadi, itu dua ASN (aparatur sipil negara) dan dua lagi bukan ASN, yang sudah jadi tersangka salah satunya ASN,” kata Ibrahim didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Polisi Yani Sudarto dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jabar, Kota Bandung.  Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial L, DA, dan RA. Dari ketiga tersangka itu, polisi baru menahan tersangka berinisial L. sedangkan DA dan RA belum ditahan karena hingga kini belum memenuhi panggilan kepolisian.  ”Tersangka yang belum memenuhi panggilan itu satu ASN dan satu (orang) sipil,” tambah Ibrahim.  Ibrahim menjelaskan, polisi telah melayangkan panggilan kedua kepada dua tersangka tersebut untuk menghadiri pemeriksaan pada Senin (3/10). ”Untuk kedua tersangka ini, kita harap bersikap kooperatif untuk menjalani proses hukum dan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ucap Ibrahim.  Jika tidak mengindahkan panggilan tersebut, menurut Ibrahim, polisi tidak segan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan.  ”Kita memproses kasus ini tegak lurus, tidak ada kepentingan apa pun. Kita berusaha memproses kasusnya dengan akuntabel, normatif, objektif, sesuai norma hukum yang ada,” papar Ibrahim.  Sebelumnya, Kepolisian Resor Karawang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap dua orang wartawan yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Kasus penganiayaan itu terjadi pada 18 September. Korban melapor kasus itu ke polisi pada 20 September.

Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Penganiayaan Libatkan Pejabat Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220929_172404.jpg" alt="Polisi saat melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi saat melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Karawang tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berprofesi wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.  ”Betul, sudah ada penetapan tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy seperti dilansir dari Antara di Karawang, Kamis (29/9).  Setelah pemeriksaan secara maraton sejak Senin malam (26/9), polres menetapkan tersangka. Menurut dia, pada awalnya penetapan dua orang tersangka dalam kasus tersebut dengan inisial D dan R. kemudian, ada penambahan satu orang lagi tersangka berinisial L.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berstatus wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga pengurus Askab PSSI Karawang itu adalah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Peristiwa itu terjadi akibat posting-an di media sosial yang dianggap provokatif dan menyudutkan Persika 1951, salah satu klub sepak bola di Karawang.  Atas peristiwa yang dialaminya, korban pun melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan laporan Nomor STTLP/1749/IX/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.  Atas laporan itu, tim pengacara terlapor, Simon Fernando Tambunan, mengatakan, keterangan Gusti adalah kabar atau informasi palsu yang berpotensi memicu terjadi keonaran. ”Sebelumnya kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau mengarahkan kawan-kawan jurnalis, kami hanya menyampaikan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya,” kata Simon.  Dia menyampaikan klarifikasi agar penanganan kasus tersebut menjadi terang-benderang duduk persoalannya. Hal itu juga disampaikan agar tidak ada kepentingan pribadi yang dibalut dengan profesi seseorang.  ”Kami sudah mengambil langkah pro justitia, membuat laporan terkait kabar atau informasi palsu yang mengakibatkan keonaran,” ucap Simon.

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Penganiayaan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220927_202745.jpg" alt="Petugas melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan olah TKP peristiwa penganiayaan wartawan di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Karawang masih lakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua orang warga yang berprofesi wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.  ”Pemeriksaan dilakukan terhadap para terlapor (termasuk pejabat berinisial AA),” kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy sedperti dilansir dari Antara di Karawang, Selasa (27/9).  Dia menyebutkan, pemeriksaan para terlapor itu dimulai pada Senin (26/9) malam hingga Selasa (27/9) siang. Ada empat terlapor yang telah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Karawang. Masing-masing berinisial AA, RA, L, dan D.  AA, RA, dan L merupakan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Karawang. Sedangkan terlapor berinisial D bukan PNS, tapi pengurus Askab PSSI Karawang.  Tim kuasa hukum terlapor, Moris Moy Purba menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada kliennya itu masih sebagai saksi. ”Klien kami telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, sejak Senin malam hingga Selasa (27/9) siang,” kata Moris Moy Purba.  Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua warga yang berstatus wartawan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terjadi pada akhir pekan lalu atau Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua orang yang menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan oknum pejabat Pemkab Karawang yang juga Pengurus Askab PSSI Karawang itu, ialah Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.  Peristiwa itu terjadi akibat posting-an di media sosial yang dianggap provokatif dan menyudutkan Persika 1951, salah satu klub sepak bola di Karawang. Gusti mengaku disekap, dianiaya, dan dicekoki minuman beralkohol hingga dipaksa minum air kencing oleh terlapor.  Atas peristiwa yang dialaminya, korban melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam dengan Nomor STTLP/1749/IX/2022/SPKT.Reskrim/Polres Karawang/Polda Jawa Barat.  Terkait dengan keterangan Gusti, tim pengacara terlapor, Simon Fernando Tambunan menyampaikan, keterangan yang disampaikan Gusti adalah kabar atau informasi palsu yang dinilai memicu terjadi keonaran. ”Sebelumnya kami mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau mengarahkan kawan-kawan jurnalis, kami hanya menyampaikan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya,” ucap Simon. Dia menyampaikan klarifikasi agar penanganan kasus tersebut menjadi terang-benderang duduk persoalannya. Hal itu juga disampaikan agar tidak ada kepentingan pribadi yang dibalut dengan keprofesian seseorang.  ”Kami sudah mengambil langkah projustitia, membuat laporan terkait kabar atau informasi palsu yang mengakibatkan keonaran,” kata Simon.  Tim kuasa hukum terlapor lain, Yonathan A. Baskoro menyampaikan, pihaknya mengambil langkah projustitia agar penyidik Satreskrim Polres Karawang objektif dan melihat perkara (peristiwa) itu secara utuh.  ”Jadi kami melaporkan yang bersangkutan (Gusti) ke Polres Karawang terkait kabar bohong sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP,” ujar Yonathan.  ”Laporannya Nomor STTLP/1795/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat. Alhamdulillah laporan kami diterima dengan baik oleh pihak Polres Karawang,” tambah Yonathan.

Polres Karawang Periksa Dugaan Penganiayaan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/miskin-ant-1.jpg" alt="Ilustrasi kawasan pemukiman di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan pemukiman di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meragukan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa Karawang masuk lima besar daerah dengan kemiskinan ekstrem, saat memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jabar.  ”Aku mau tahu dulu data BPS (Badan Pusat Statistik) ini benar apa tidak? Konon katanya sekitar 4 koma sekian warga Karawang masuk ke tingkat kemiskinan ekstrem,” kata Bupati Cellica seperti dilansir dari Antara di Karawang, Jumat (1/10).  Dia mengaku akan menggelar rapat bersama dengan para kepala desa seluruh Karawang yang warganya masuk dalam kemiskinan ekstrem tersebut. Sebab, ada data dari BPS yang menyebutkan 25 desa yang terindikasi sebagian warganya memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem. Menurut dia, indikator kemiskinan ekstrem itu dilihat dari lulusan sekolah, tidak punya tempat tinggal, dan lainnya.  ”Pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan. Sebenarnya program-program kesejahteraan sosial ini banyak, tapi masalahnya tepat atau tidak programnya,” ujar Cellica.  Cellica menyampaikan, bantuan pemerintah untuk kegiatan sosial itu banyak mulai dari BLT, bantuan beras, PKH dan lain-lain. ”Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, rutilahu, program Karawang cerdas, program Karawang sehat,” terang Cellica.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya atau pada Rabu (29/9) memimpin rapat kerja terkait penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten, yakni Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, dan Karawang, di Kantor Gubernur Jabar. Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.  Sementara itu, Kepala BPS Karawang Budi Cahyono sebelumnya menyampaikan jumlah penduduk miskin atau masyarakat di bawah garis kemiskinan di Karawang, Jawa Barat, mengalami peningkatan hingga 8,26 persen selama pandemi Covid-19. ”Dilihat dari grafiknya, jumlah penduduk miskin di Karawang pada 2020 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya,” tutur Budi.  Jika dipersentasekan, penambahan jumlah penduduk miskin dari 2019 ke 2020 mencapai 8,26 persen. Menurut dia, dengan jumlah penduduk miskin di Karawang yang mencapai lebih dari 195 ribu jiwa, penduduk miskin di Karawang menjadi yang tertinggi ketujuh di Jawa Barat.  ”Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin di Karawang itu tertinggi ketujuh dari 27 kabupaten/kota, dan menyumbang 4,98 persen dari jumlah total penduduk miskin se-Jabar yang mencapai 3,92 juta per Maret 2020 lalu. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada masa pandemi Covid-19 itu dipicu rendahnya daya beli masyarakat,” terang Budi.

Bupati Karawang Ragukan Data Wapres Tentang Kemiskinan Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-23-at-12.06.43.jpeg" alt="Vaksinasi di depan kantor Camat Klari, Kabupaten Karawang, Kamis (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi di depan kantor Camat Klari, Kabupaten Karawang, Kamis (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Kabupaten Karawang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah daerah (pemda) setempat digandeng Gajah Tunggal untuk menggelar sentra vaksinasi.  Pada Kamis (23/9), Gajah Tunggal menggelar vaksinasi untuk warga kecamatan Klari dan kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang di depan kantor Camat Klari .  Wakil Bupati Karawang Aep Saepuloh mengatakan, program vaksinasi harus disukseskan untuk mencapai herd immunity. Untuk pelaksanaannya, pemerintah melibatkan partisipasi pihak swasta dan stakeholder, termasuk dari produsen ban, Gajah Tunggal. "Ini bentuk dukungan positif untuk vaksinasi," ujar Aep Saepuloh di Karawang, Kamis (23/9).  Dalam vaksinasi ini, Gajah Tunggal pun menggandeng Yayasan Untuk Indonesia Damai (UID) dan Yayasan Indonesia Untuk Semua (YIUS). Mereka berkolaborasi dengan dinas kesehatan, serta instansi TNI dan Polri setempat.  Ketua Pembina Yayasan UID Tuti Hadiputranto menyatakan, pihaknya dengan dukungan Gajah Tunggal terpanggil untuk ikut bersama pemerintah dalam upaya untuk menyelamatkan negeri ini dari bencana pandemi Covid-19.  "Kami mengimbau masyarakat untk memanfaatkan sentra vaksinasi UID-YIUS di berbagai kota agar pencapaian target vaksinasi dua juta orang sehari segera terpenuhi. Secepatnya terbentuk herd immunity," kata Tuti Hadiputranto.  Sentra vaksinasi di Klari dan Rengasdengklok akan berlangsung selama 10 hari. Setiap harinya menyuntikkan dosis kepada seribu orang. Kemudian dosis kedua digelar sebulan kemudian.  Presiden Direktur Gajah Tunggal, Sugeng Rahardjo mengatakan, penyelenggaraan sentra vaksinasi adalah wujud keterpanggilan perusahaan untuk membangun gotong-royong kebangsaan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.  "Ini memberi dorongan semangat yang lebih khusus bagi kami karena daerah ini merupakan salah satu tempat kegiatan utama dari perusahaan Gajah Tunggal,” ujarnya.

Bersama Gajah Tunggal, Karawang Gelar Sentra Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Corriinaaa-1.jpg" alt="Rapat penanganan Covid-19 di Karawang. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat penanganan Covid-19 di Karawang. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan resmi mengajukan usul memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pekan depan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Keputusan itu adalah hasil rapat antara Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui video conference (vidcon).  Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang Fitra Hergyana seperti dilansir dari Antara di Karawang mengatakan, pelaksanaan PSBB merupakan instruksi dari gubernur, setelah hasil diskusi dengan 17 kepala daerah se-Jawa Barat.  ”Pertimbangan gubernur karena efektivitas kajian PSBB di sejumlah daerah yang mampu menekan angka penyebaran Covid-19. Sehingga Pak Gubernur menyepakati untuk pelaksanaan PSBB di 17 daerah di Jawa Barat,” kata Fitra.  Atas hal tersebut, dia menyampaikan, masyarakat harus sudah mulai mempersiapkan diri jika PSBB Karawang dilaksanakan. Tim gugus tugas bakal gencar memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan untuk PSBB.  Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan PSBB perlu diterapkan di Karawang karena daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi yang merupakan zona merah. Selain itu, Karawang juga menjadi jalur pilihan bagi para pemudik. Ada jalur selatan di Telukjambe Barat alternatif Kalimalang dan Jalur utara perbatasan Pabayuran dengan Tanjungpura.  ”Para pemudik dari kemarin ada yang mampir dan singgah di Karawang. Ini yang menjadi penting bagi kami untuk memberlakukan PSBB,” kata Cellica.  Sementara itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Karawang menyampaikan pada Rabu (29/4) ini kasus positif Covid-19 sudah mencapai 100 orang. Sehari sebelumnya, orang yang terkonfirmasi positif berjumlahh 99 orang. Jadi ada penambahan satu orang positif. Rinciannya, sebanyak 36 orang masih dirawat, delapan orang meninggal, dan 56 orang sembuh.  Untuk pasien dalam pengawasan jumlahnya mencapai 225 orang, terdiri atas 165 orang selesai pengawasan, 50 orang masih menjalani observasi, dan sepuluh orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan mencapai 3.977 orang, terdiri atas 2.565 orang selesai pemantauan dan 1.411 orang masih dalam pemantauan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4W-Dbccp7s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=r4SPkSUsJ94   https://www.youtube.com/watch?v=eNFEQoJndHw  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Karawang Ajukan Pemberlakuan PSBB Pekan Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab karawang

Berita Terkini