<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-131159-584589020.jpeg" alt="Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan melakukan identifikasi masalah penyelenggaraan aplikasi, pendalaman kebutuhan pengguna, dan perancangan solusi tepat guna. Senior Solution Architect &amp; Product Principal Peruri, Ambrosius Mesa Tiar Dyastama, mengatakan sesuai dengan mandat yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Peruri mendapat tugas melaksanakan kolaborasi dengan setiap Kementerian/Lembaga dalam hal melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaran SPBE, pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan perancangan solusi tepat guna. &ldquo;Sehingga didapatkan dokumen solusi tepat guna yang digunakan oleh Peruri dan juga Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan penyelenggaraan aplikasi SPBE, dan dengan dokumen solusi tepat guna ini, Peruri melakukan interopabilitas aplikasi yang bisa meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian/Lembaga terkait,&rdquo; ujar Mesa, di Jakarta, Jumat (7/6). Mesa&nbsp;mengatakan Peruri mengundang Pemkab Indramayu sebagai bentuk kerja nyata berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga Daerah (KLD) dalam peningkatan indeks SPBE. &ldquo;Ini adalah langkah pertama kami bersama Pemkab Indramayu, yaitu melakukan kolaborasi, diskusi, identifikasi, pendalaman kebutuhan dengan Pemkab Indramayu. Dan, (dengan) Kementerian Lembaga Daerah lainnya pun, kami juga melakukan kolaborasi, kami juga melakukan pendalaman teknis, sehingga didapatkan nanti solusi tepat guna yang bisa digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan aplikasi SPBE dari Kementerian Lembaga Daerah terkait hingga pengoperasian dan pengintegrasiannya,&rdquo; ungkapnya. Mesa mengatakan, Peruri siap melaksanakan mandat dalam melakukan kolaborasi dengan setiap Kementerian Lembaga Daerah untuk membantu meningkatkan indeks SPBE. &ldquo;Kami siap membantu untuk setiap desain arsitektur, dokumentasi, analisa keadaan as is hingga to be (perencanaan), dan rekomendasi sehingga kami bersama-sama dengan Kementerian Daerah Lembaga terkait melakukan pengerjaan aplikasi SPBE dengan baik. Salajh satu tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian Lembaga Daerah.&rdquo; &ldquo;Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden lewat Perpres 82/2023, kami diberikan mandat untuk melakukan transformasi digital di Indonesia. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian Lembaga Daerah terkait,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Dadang Oce Iskandar, mengatakan Kabupaten Indramayu menyambut baik dan siap melakukan kolaborasi dengan Peruri. &ldquo;Tentu saja kami di daerah banyak keterbatasan. Oleh karena itu kerja sama yang akan kita lakukan ini mudah-mudahan ke depan dapat memberikan arah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keberdayaan pemerintah daerah melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,&rdquo; katanya. Oce menyebutkan, selama dua tahun belakangan, Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan indeks SPBE yang luar biasa. Pada tahun 2022 poin indeks SPBE tercatat pada poin 3,09 dan di tahun 2023 melonjak sampai 3,59 sehingga mendapatkan predikat &ldquo;Sangat Baik&rdquo;. Diharapkan, melalui kolaborasi ini Pemkab Indramayu mampu menumbuhkan dan mengintegritaskan aplikasi yang ada. &ldquo;Sehingga kami tidak hanya mengejar angka saja, tetapi kami juga dapat menumbuhkan dan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, mengefesiensikan, mengefektifkan, dan tentu saja pada akhirnya salah satu upaya kami adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya. Oce menuturkan, Pemkab Indramayu dan Peruri secepat mungkin akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan melakukan beberapa langkah strategis baik dari sisi metode dan perencanaan pelaksaan pekerjaan yang sudah disepakati bersama. &ldquo;Sehingga kami dapat menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam hal lebih mengefesiensikan dan mengefektifkan aplikasi yang sudah ada di Pemerintah Kabupaten Indramayu,&rdquo; tandasnya.

Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peruri Kerja Sama dengan Pemkab Indramayu Tingkatkan Indeks SPBE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jawa Barat Yerry Yanuar dalam penyidikan kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tahun 2019.  ”Saksi dipanggil untuk tersangka ABS (Ade Barkah Surahman/Anggota DPRD Jabar),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (10/6).  Selain Yerry yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi Jawa Barat, penyidik KPK memanggil dua saksi lain. Yakni Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuker Maulani serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda kabupaten Indramayu Woni Dwi Nanto.  ”Saksi Yuke Maulani dan Woni Dwi Nanti diperiksa untuk tersangka STA (Siti Aisyah Tuti Handayani/Anggota DPRD Jabar),” tambah Ali.  KPK pada 15 April telah menetapkan Ade Barkah dan mantan anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka. KPK menduga Ade Barkah menerima suap Rp 750 juta sedangkan Siti Aisyah diduga menerima Rp 1,050 miliar.  Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.  Kasus itu adalah salah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu 2014–2019 Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa E.S. dari pihak swasta.  Keempatnya telah mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut kemudian dikembangkan dan pada Agustus 2020, KPK menetapkan tersangka lain. Yakni anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozaq Muslim yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.  Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa Carsa diduga menyerahkan uang kepada Ade Barkah secara langsung dengan total sebesar Rp 750 juta. Carsa juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada Abdul Rozaq maupun melalui perantara dengan total sekitar Rp 9,2 miliar.  Dari uang yang diterima Abdul Rozaq tersebut kemudian diduga diberikan kepada anggota DPRD Jabar lain di antaranya Siti Aisyah dengan total Rp 1,050 miliar.

KPK Panggil Kepala BKD Jabar Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/DSC01291_1618484494321.jpg" alt="Tersangka Anggota DPRD Jabar Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4). Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Anggota DPRD Jabar Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4). Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Selasa (27/4). Pemanggilan itu dalam penyidikan kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu, Jawa Barat Tahun 2019.  ”Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ABS (Ade Barkah Surahman/Anggota DPRD Jabar),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (27/4).  Empat Anggota DPRD Jabar, yakni Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, dan Lina Ruslinawati.  Ali Fikri menjelaskan, KPK pada 15 April telah menetapkan Ade Barkah dan mantan Anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani (STA) sebagai tersangka. KPK menduga Ade Barkah menerima suap Rp 750 juta. Sedangkan Siti Aisyah diduga menerima Rp 1,050 miliar.  Menurut dia, keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP.  ”Kasus tersebut adalah salah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu,” terang Ali Fikri.  KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu 2014–2019 Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa ES dari pihak swasta. Saat ini, empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  Kasus tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut. Pada Agustus 2020, KPK menetapkan tersangka lain, yakni Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim. Saat ini, masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam konstruksi disebut bahwa Carsa diduga menyerahkan uang kepada Ade Barkah secara langsung dengan total sebesar Rp 750 juta. Carsa juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada Abdul Rozaq maupun melalui perantara dengan total sekitar Rp 9,2 miliar.  Dari uang yang diterima Abdul Rozaq tersebut kemudian diduga diberikan kepada Anggota DPRD Jabar lain di antaranya Siti Aisyah dengan total Rp 1,050 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU

KPK Panggil Empat Anggota DPRD Jabar Kasus Proyek Pemkab Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200911_193359-1.jpg" alt="Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat menerima ratusan seniman yang menggelar unjuk rasa terkait izin hiburan pada masa pandemi. Humas Pemkab Indramayu/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat menerima ratusan seniman yang menggelar unjuk rasa terkait izin hiburan pada masa pandemi. Humas Pemkab Indramayu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengizinkan seniman untuk manggung hingga tengah malam. Namun, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga memperhatikan zona.  ”Untuk zona hijau diperbolehkan sampai dengan pukul 24.00 WIB,” kata Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat seperti dilansir dari Antara di Indramayu, Jumat (11/9).  Taufik mengizinkan pentas hiburan untuk hajatan dilaksanakan hingga malam hari. Pementasan itu, dibolehkan selama lokasi pentas berada di zona hijau dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, apabila lokasi pentas berada di zona kuning, hanya sampai pukul 17.00 WIB.  Taufik mengaku sangat paham dengan kondisi yang dialami kelompok seniman karena pembatasan pementasan selama masa pandemi Covid-19.  ”Namun penanganan kesehatan dan perekonomian harus menjadi prioritas, agar bisa terus bertahan. Termasuk dengan kalangan seniman. Boleh manggung di acara hajatan asal sesuai ketentuan, karena bagaimanapun protokol kesehatan tetap menjadi prioritas,” ujar Taufik.  Berdasar Perubahan Perbup Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan AKB Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pasal 26 bahwa hiburan pada hajatan di zona kuning boleh dilaksanakan dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, sedangkan hajatan di zona hijau diperbolehkan sampai dengan pukul 24.00 WIB.  ”Bagi pelaku seni atau seniman sebelum melakukan pertunjukan seni wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 hasil tes usap. Untuk itu, kami fasilitasi bagi seniman yang akan pentas untuk dites usap secara gratis di Dinkes. Nanti jadwalnya secara teknis akan diatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” kata Taufik.  Meskipun seniman diizinkan manggung malam hari, Taufik meminta agar di dalam izin pentas seni bagi orang hajatan tersebut tidak dibolehkan adanya penonton yang berjoget. Untuk mendukung AKB di hajatan, Taufik juga meminta Dinas Kesehatan harus mengumumkan zonasi per kecamatan setiap minggu sebagai bahan evaluasi. ”Saya minta Dinkes untuk memantau dan merilis zonasi per kecamatan tiap minggu,” tutur Taufik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h1yGfXh_jk0

Pemkab Indramayu Izinkan Seniman Manggung hingga Tengah Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pengungsi-warga-eretan-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan rumah di desa Eretan Wetan, Indramayu kembali dihantam bajir rob. Ketinggian air yang masuk ke rumah-rumah penduk rata-rata sudah setinggi betis orang dewasa. Sebagian penduduk pun sudah memilih mengungsi ke sejumlah masjid yang masih belum teredendam.  Dituturkan oleh Refi Rizky salah satu warga dari blok Prempu, Eretan Wetan, pergerakan air rob datang sejak sore hari. Tak berapa lama kemudian menjelang magrib, arus air sudah mulai bergerak ke merendam ribuan rumah.  "Dari sore sudah terlihat pergerakan air rob, dan magrib banjir sudah menggenangi sebagian besar wilayah desa Eretan," ujar Refi kepada JawaPos.com, Rabu (3/6).  Refi juga menuturkan, kondisi banjir rob malam ini lebih tinggi dari biasanya, semenjak kejadi banjir yang mulai terjadi sejak beberapa hari sebelumnya, tepatnya dua hari menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H.  "Setiap hari warga Eretan dilumpuhkan dengan datangnya banjir rob yang bisa sehari dua kali menggenangi rumah-rumah-rumah," paparnya.  Lebih lanjut, Refi juga berharap segera ada tindakan nyata dari pemerintah terkait bencana alam banjir rob yang sudah berhari-hari melumpuhkan Eretan itu.  "Kami semua tentu berharap segera ada dukungan bantuan baik dari BPBD Indramayu maupun PMI untuk membantu kami di Eretan Wetan," tandasnya.  Kisah pilu juga diungkapkan oleh warga blok Pang Pang, Eretan Wetan, Juju. Ibu yang sehari-hari mengurus balita ini setiap harinya berjuang mengahadapi banjir rob yang hampir setiap hari merendam rumahanya.  "Ya Allah, sampai kapan kami harus sepert ini. Setiap hari kami harus dihadapkan dengan banjir rob, pemerintah tolong, kami sudah sangat menderita," ujar Juju sambil menangis.  Juju juga mengaku lelah dan bingung dengan kondisi banjir rob yang sudah tak wajar itu. Karena itu ia berharap ada segera tindakan agar warga Eretan tidak terus menerus mengalami penderiataan ini.  "Semoga segera ada pertolangan, kami sudah lelah dan bingung dengan kondisi ini, kami juga khawatir dengan kesehatan anak-anak kami, apalagi sekarang sedang marak wabah Korona," keluh Juju yang bagian belakang rumahnya sudah hancur karena banjir rob itu.  Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin saat dihubungi JawaPos.com menuturkan, hingga Selasa (2/6) belum ada laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indramayu yang sudah bergerak ke Eretan Wetan. Begitupun dengan para petugas Palang Merah Indonesia (PMI) yang seharusnya sudah bisa bergerak ke lokasi bencana.  “Untuk saat ini belum ada laporan dari BPBD Indramayu dan PMI masuk ke saya,” ujarnya.  Selain mendesak pemkab Indramayu, Syaefudin juga meminta pemerintah pusat segera menyikapi persoalan yang hampir terjadi di seluruh wilayah pesisir pantai utara ini. Karena persoalan banjir rob ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja.  “Tentu butuh peran nyata dari pemerintah pusat juga. Karena banjir rob ini sudah sangat menyusahkan warga yang ada di kawasan pesisir pantai utara,” ujarnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banjir besar rob itu mulai terjadi dua hari menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H. Saat itu, gelombang tinggi ditambah hujan deras membuat air laut meluap ke wilayah permukiman penduduk. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, wargapun sempat dibuat kaget. Ratusan warga pun sempat mengungsi mengungsi ke kantor Desa Eretan Wetan.  Dikabarkan, terjangan gelombang besar itupun membuat beberapa titik breakwater atau batu pemecah ombak ambruk. Dari situlah pasang air rob lantas menghantam tanggul empang dan akhirnya jebol.

Banjir Rob Kembali Rendam Eretan, Warga: Kami Sudah Sangat Menderita