<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210519-WA0005.jpg" alt="Objek wisata Pantai Ngandon di Gunung Kidul. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Objek wisata Pantai Ngandon di Gunung Kidul. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memperpanjang penutupan sementara seluruh objek di wilayah tersebut. Itu dilakukan menyusul diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 30 Agustus.  Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Harry Sukomono seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul mengatakan, penutupan sementara tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2, Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.  ”Menindaklanjuti Instruksi Mendagri, kami memperpanjang penutupan sementara seluruh objek wisata di Gunung Kidul hingga Senin (30/8),” kata Harry pada Selasa (24/8).  Berdasar Instruksi Mendagri lima kabupaten/kota di Jogjakarta masih berstatus level 4. Sehingga, seluruh objek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditutup sementara sampai kondisi dinyatakan baik.  Namun demikian, Harry mengakui, setiap akhir pekan banyak wisatawan yang akan masuk ke objek wisata di Gunung Kidul. Namun pihaknya tetap konsisten menutup sementara seluruh objek wisata, sampai ada keputusan dari pemerintah pusat.  Ribuan wisatawan yang akan masuk objek wisata langsung diminta putar balik. Berdasar laporan dari petugas di lapangan, wisatawan berasal dari wilayah Solo Raya, Magelang, hingga Semarang.  ”Kami mengimbau calon wisatawan agar tidak datang terlebih dahulu. Mohon bersabar karena penutupan ini agar semuanya kondusif terlebih dahulu. Kami mohon maaf atas kebijakan meminta seluruh wisatawan untuk putar balik. Kebijakan ini demi kebaikan bersama,” terang Harry.  Harry juga mengakui adanya PPKM, Pemkab Gunung Kidul harus kehilangan potensi pendapatan asli daerah hingga belanja wisatawan sebesar Rp 25 miliar. ”Tingkat kunjungan rata-rata 40.000 orang per minggu. Jika sampai 30 Agustus penutupan sekitar delapan minggu,” papar Harry Sukomono.

Pemkab Gunung Kidul Perpanjang Penutupan Sementara Objek Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210627-WA0000_3.jpg" alt="RSUD Wonosari mendirikan tenda darurat untuk melayani pasien umum karena ruang IGD penuh. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>RSUD Wonosari mendirikan tenda darurat untuk melayani pasien umum karena ruang IGD penuh. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta mendirikan tenda darurat di halaman RS. Tenda darurat itu untuk memberikan pelayanan pasien umum karena tingginya penambahan kasus Covid-19 sehingga instalasi gawat darurat penuh.  ”Saat ini, Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Wonosari penuh, sehingga kami membutuhkan ruang khusus untuk melayani warga yang datang berobat. Sehingga, kami mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit untuk pelayanan,” kata Direktur RSUD Wonosari Heru Sulistyowati seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul, Minggu (27/6).  Dia mengatakan, tenda darurat dikhususkan untuk melayani pasien non Covid-19. Tenda darurat ini akan dipakai untuk memberikan pelayanan selama ruangan IGD penuh.  ”Kalau IGD penuh periksanya pasien umum di tenda darurat yang telah didirikan. Jadi, bukan untuk pasien Covid-19,” ujar Heru Sulistyowati.  Heru Sulistyowati mengatakan, lonjakan penambahan kasus harian Covid-19 di Gunung Kidul yang tinggi, berpengaruh terhadap ketersediaan ruangan perawatan dan pemeriksaan pasien umum di RSUD Wonosari. Saat ini, jumlah tempat perawatan pasien terkonfirmasi Covid-19 di RSUD Wonosari terus bertambah dan hingga sekarang mencapai 56 tempat tidur yang sudah terisi semua.  ”Kami sudah menambah tempat tidur pasien terkonfirmasi Covid-19 dari awalnya hanya 41 menjadi 56 tempat tidur. Semua sudah terisi,” terang Heru Sulistyowati.  Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan ruang perawatan pasien umum yang semakin berkurang guna memenuhi fasilitas pasien Covid-19. Akibatnya, ruang periksa di IGD penuh karena pasien belum bisa dipindah ke bangsal karena keterbatasan ruangan.  ”Ada pasien yang sejak Sabtu (26/6) malam dirawat di IGD hingga sekarang belum mendapat kamar,” ujar Heru Sulistyowati.  Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan, pihaknya membantu mendirikan tenda darurat pelayanan di RSUD Wonosari. Tenda tersebut untuk membantu memperlancar pelayanan bagi masyarakat.  ”Kami diminta bantuan sehingga langsung mendirikan di lokasi parkiran depan IGD. Pendirian tenda darurat untuk pemeriksaan bukan yang pertama kali. Pada saat awal-awal pandemi tahun lalu, RSUD Wonosari juga meminta bantuan mendirikannya,” tutur Edy.

RSUD Wonosari Gunung Kidul Dirikan Tenda Darurat Layani Pasien Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210623-WA0002.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 46 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, terpapar Covid-19. Hal tersebut salah satunya karena beban kerja yang sangat berat, seiring tingginya penambahan kasus harian Covid-19.  ”Berdasar laporan yang masuk, ada 46 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19. Namun data tersebut bisa berubah karena ada yang sudah selesai menjalani isolasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul, Minggu (27/6).  Dia mengatakan, tenaga kesehatan yang terkonfirmasi tersebut, tidak hanya yang melayani pasien terkonfirmasi Covid-19. Tapi juga bagian pelayanan kesehatan lain. Hal itu karena beban berat tenaga kesehatan RSUD Wonosari melayani pasien bergejala ringan hingga berat, sehingga sangat rawan tertular.  ”Saat ini, RSUD Wonosari kekurangan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kami sudah mengajukan pengadaan relawan tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang memiliki kewenangan,” terang Dewi.  Lebih lanjut, Dewi mengatakan, sejak Juni, khususnya satu minggu ini, penambahan kasus harian lebih dari 150 kasus. Pada Sabtu (26/6), penambahan kasus memecahkan rekor harian. Yakni 253 kasus baru, sehingga total kasus selama pandemi Covid-19 sebanyak 5.554 kasus. Dari total tersebut rinciannya, 1.791 masih kasus aktif, 3.535 sembuh, dan 228 orang meninggal dunia.  ”Mayoritas pasien terkonfirmasi Covid-19 menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari petugas kesehatan di setiap puskesmas terdekat. Sedangkan ketersediaan tempat tidur (TT) fluktuatif. Keterisian 80 sampai 90 persen, dari total 121 TT. Untuk RSUD Wonosari penuh terus,” tutur Dewi.  Sementara itu, Direktur RSUD Wonosari Heru Sulistiyowati mengatakan, saat ini ruang isolasi di RSUD Wonosari sudah penuh. Hal itu diperparah dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) karena ada beberapa perawat yang terkonfirmasi positif.  ”Sehingga potensi terpapar Covid-19 sangat tinggi. Kami kekurangan tenaga kesehatan. Di sisi lain jumlah pasien terkonfirmasi yang membutuhkan perawatan juga meningkat. Bahkan ketersediaan tempat tidur bagi pasien terkonfirmasi selalu penuh,” papar Dewi Irawaty.

Puluhan Tenaga Kesehatan RSUD Wonosari Gunung Kidul Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1623663816531.jpg" alt="Tenaga kesehatan berdoa sebelum bertugas. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan berdoa sebelum bertugas. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, mulai kekurangan sumber daya manusia bidang kesehatan. Selain itu, persediaan oksigen makin terbatas dalam penanganan Covid-19.  Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul mengatakan, pada Juni, penambahan kasus di Gunung Kidul mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan kasus harian tertinggi pada Sabtu (19/6) sebanyak 176 kasus.  ”Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan juga oksigen yang terbatas membuat sedikit kewalahan dengan kondisi saat ini. Kami sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani kondisi penambahan kasus seperti ini. Semoga kasusnya tidak melonjak lagi di Gunung Kidul, kita maksimalkan dulu rumah sakit yang ada baru kalau mendesak menggunakan taman budaya,” kata Dewi.  Dia mengatakan, angka pasien positif Covid-19 yang meningkat juga menyebabkan ruang perawatan dan tempat tidur pasien sudah menipis, khususnya di rumah sakit rujukan Covid-19. Hingga saat ini, total kasus aktif mencapai 1.062 kasus yang masih menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit rujukan.  Data yang ada, total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 4.550 orang dengan rincian 3.296 sudah sembuh, 1.062 dalam perawatan, dan 192 meninggal dunia.  ”Kami mengharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Jangan sampai lengah dalam mematuhi protokol kesehatan,” terang Dewi Irawaty.  Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta meminta semua pihak agar tidak panik menghadapi kondisi tersebut. Ke depan, Pemkab Gunung Kidul akan meningkatkan sinergi bersama untuk memutus mata rantai Covid-19 di Gunung Kidul.  ”Kami berpesan agar tidak usah panik menghadapi kondisi ini, tapi kita tetap waspada dengan mematuhi protokol yang ada, terkait dengan aturannya terbaru seperti apa nanti saya akan rapat dulu di Provinsi, dan kami juga akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk menambah relawan Covid-19 dan bantuan,” tutur Sunaryanta.

Pemkab Gunung Kidul Mulai Kekurangan SDM Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20190812_072957-1-1.jpg" alt="Warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul berjalan empat hingga lima km untuk mendapat air. Mereka memanfaatkan air telaga yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Sutarmi/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul berjalan empat hingga lima km untuk mendapat air. Mereka memanfaatkan air telaga yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Sutarmi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Sebab, wilayah itu sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni, sehingga membutuhkan penanganan cepat, seperti distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan.  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edi Basuki seperti dilansir dari Antara di Gunung Kidul mengatakan, bupati telah menandatangani surat keputusan (SK) tentang status tanggap darurat kekeringan. ”SK sudah ditandatangani bupati pada Juni ini. Artinya, ke depan sudah harus siap menghadapi kekeringan,” kata Edi pada Senin (29/6).  Dia mengaku, sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak membahas hal itu pada Mei, mulai dari PDAM hingga pemerintah kecamatan. ”Kami berharap camat berkoordinasi dengan kepala desa untuk membuat daftar wilayah mana yang nanti kekurangan air. Kami akan cek antara data PDAM dan data kami,” terang Edi  Pemkab Gunung Kidul menganggarkan Rp 740 juta untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nilai ini lebih besar dibanding 2019 lalu sekitar Rp 500 juta.  Dia mengatakan, beberapa kecamatan juga sudah ada anggaran sendiri untuk dropping, seperti Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Patuk, Gedangsari, dan Ponjong. ”Kami akan membuat skala prioritas dalam dropping air bersih ini,” ujar Edi.  Untuk itu, Edi meminta pemerintah desa melakukan pemetaan kawasan kekurangan air. Pemetaan tersebut akan jadi data penyaluran bantuan. Di tingkat kecamatan, sudah ada dua yang membuat peta wilayah kekeringan. Dua kecamatan itu yakni Saptosari dan Semanu. Kecamatan Semanu telah meminta dropping air delapan tangki, sementara Kecamatan Samanu belum mengirim permintaan.  Menurut Edi, pemerintah desa bisa memetakan wilayah kekeringan disertai dengan sarana penampungan air hujan (PAH). Selain itu, pemerintah desa juga diminta menyiapkan akses jalan yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19. ”Selama ini banyak jalan ditutup portal permanen. Kami tidak bisa menentukan wilayah kekeringan, tetapi kami sudah menyiapkan,” kata Edi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eEPBzf6QpIg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro

Pemkab Gunung Kidul Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-gunungkidul-mereka-yang-bunuh-diri-karena-kesepian_m_227644.jpg" alt="Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan mereka yang bunuh diri karena kesepian." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan mereka yang bunuh diri karena kesepian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sangat memprihatinkan. Hal itu pun jadi sorotan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Pihak pemkab menilai, korban memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, paling besar disebabkan karena kesepian. "Paling besar itu faktor kesepian. Persoalan psikologis, medik, sudah menjadi pasien, stres, enggak minum obat lalu bunuh diri," kata Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi ditemui Jumat (13/7). Mengenai faktor ekonomi lanjut Immawan, itu paling kecil bahkan di urutan terbawah penyebabnya. Dirinya mengklaim, perekonomian di Gunungkidul hampir setiap tahun meningkat. Pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul di angka kisaran 4,9 persen. Kemudian 2018 ini, dirinya menyebut peningkatan mencapai 5 persen. Ia melanjutkan, perkembangan perekonomian pun juga tampak dari sisi wisatanya. Dulu kata Immawan, banyak generasi muda yang memilih untuk merantau, kini lebih berdaya di daerah sendiri. Dicontohkannya, seperti yang terjadi di Nglangeran, Kecamatan Patuk. Pernah ada kasus mereka yang merantau ke Korea tapi memilih untuk pulang. "Korea kurang apa masalah gajinya. Tapi ada seratus lebih yang memilih pulang. Saya yakin anak-anak yang (merantau) ke Jakarta juga banyak yang pulang," katanya. Sebelumnya, Wage Daksinarga, Ketua II Yayasan Inti Mata Jiwa (Imaji) yang menyoroti kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul mengatakan, kasus tersebut terjadi tiap tahun pada orang yang menginjak di angka 30-34. Pada 2018 ini saja, ada sekitar 12 orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Ia mengatakan, mereka yang melakukan bunuh diri karena ketahanan jiwanya yang lemah. Bisa karena faktor ekonomi, sakit yang tak kunjung sembuh-sembuh, depresi, maupun gangguan jiwa.

Pemkab Gunungkidul: Mereka yang Bunuh Diri Karena Kesepian