<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/Yusharto-BSKDN-Investor-316484930.jpeg" alt="Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan Pemda Kabupaten Banyumas dalam rangka konsultasi soal Indeks Inovasi Daerah (IID)." width="100%">
<figcaption>Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan Pemda Kabupaten Banyumas dalam rangka konsultasi soal Indeks Inovasi Daerah (IID).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mampu menemukan common enemy yang sedang dihadapi dan memperkuat sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya.&nbsp; Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan Pemda Kabupaten Banyumas dalam rangka konsultasi soal Indeks Inovasi Daerah (IID). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, (22/6). Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan, musuh bersama dapat dijadikan peluang bagi Pemkab Banyumas untuk menemukan inovasi yang tepat bagi daerahnya. Adapun common enemy tersebut dapat berupa angka stunting, inflasi, kemiskinan, infrastruktur, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM).&nbsp; "Kita bisa pilih salah satu (common enemy tersebut), lalu OPD mana yang akan me-lead berikut akan diikuti oleh OPD yang lain sehingga inovasi itu membentuk suatu ekosistem," jelasnya.&nbsp; Yusharto juga menjelaskan, IID tidak menilai inovasi per inovasi, melainkan ekosistem inovasi. Untuk itu, dirinya berharap daerah dapat melihat beragam permasalahan yang dihadapi sebagai kemungkinan lahirnya inovasi yang berkelanjutan bukan inovasi yang berdiri sendiri-sendiri. Dia mencontohkan daerah dapat melihat inovasi pengelolaan sampah sebagai solusi menurunkan angka stunting misalnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01928825/kemendagri-gelar-refreshment-pelatih-aparatur-pemerintahan-desa">Kemendagri Gelar Refreshment Pelatih Aparatur Pemerintahan Desa</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01684386/ditjen-politik-dan-pum-kemendagri-generasi-muda-jangan-hanya-bercita-cita-jadi-pns-dan-cari-gaji">Ditjen Politik dan PUM Kemendagri: Generasi Muda Jangan Hanya Bercita-cita jadi PNS dan Cari Gaji!</a> "Ada daerah yang dengan kreativitasnya mencoba menghubungan lebih dekat lagi antara pengelolaan sampah dengan stunting, caranya setiap masyarakat yang akan mendapatkan layanan dari pemerintah itu diminta membawa satu kantong sampah organik untuk diolah menjadi magot yang dibuat untuk makan lele, lele dibagikan ke anak-anak yang stunting," tuturnya.&nbsp; Melalui metode tersebut, kata Yusharto, dalam dua tahun daerah diyakini dapat menurunkan angka stunting, dengan catatan inovasi tersebut juga dilanjutkan dengan inovasi pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil, remaja putri atau perempuan yang hendak menikah. Dengan demikian, tidak akan ada kasus stunting baru yang muncul di daerah tersebut. "Pemda Banyumas bisa mencontoh siklus ekosistem inovasi tersebut diterapkan di daerahnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai inovasi berdiri sendiri-sendiri yang masyarakat kurang bisa merasakan manfaatnya," pungkasnya.&nbsp;

IID tidak menilai inovasi per inovasi, melainkan ekosistem inovasi. Untuk itu, dirinya berharap daerah dapat melihat beragam permasalahan

Pemkab Banyumas Konsultasi Soal Inovasi, BSKDN Sarankan Perkuat Sinergitas Perangkat Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bambang-puji.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga Desa Sokaraja Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Bambang Pujianto, 64, menggugat Pemerintah Kabupaten Banyumas karena mendirikan bangunan pasar di atas tanah milik keluarganya.  Saat dikonfirmasi wartawan di Banyumas, Rabu (15/3), Bambang mengatakan bahawa gugatan tersebut karena sudah melakukan upaya persuasif. Namun, Pemkab Banyumas hanya berjanji untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa adanya kepastian.  "Saya sudah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, 13 Maret 2023," kata Bambang.  Dalam gugatan dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2023/PN Bms tanggal 13 Maret 2023 itu, dia meminta Pemkab Banyumas untuk mengembalikan tanah milik keluarganya serta mengosongkan dan merobohkan bangunan di Pasar Sangkalputung Sokaraja yang notabene merupakan tanah keluarganya.  Bambang juga meminta Pemkab Banyumas untuk membayar ganti kerugian immateriil senilai Rp 20 miliar.  "Kami juga berencana untuk melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah dan pungutan liar ke Polresta Banyumas," tegas Bambang.  Bambang mengatakan bahwa Pemkab Banyumas pada tahun 1981 membangun Pasar Sangkalputung di atas lahan seluas 2.852 meter persegi dan dari luasan tersebut, seluas 1.277 meter persegi di antaranya tanah milik Hendro Pudjisantoso yang merupakan adik kandungnya.  Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah bernomor 01961 atas nama Hendro Pudjisantoso yang berlokasi di Desa Sokaraja Tengah, RT 03/RW 07.  Selain sertifikat, kata dia, kepemilikan tanah seluas 1.227 meter persegi itu juga diperkuat dengan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun serta keterangan Pemerintah Desa Sokaraja Tengah yang menyebutkan bahwa belum ada proses jual beli terhadap tanah tersebut.  Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyumas Arif Rahman mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pemberitahuan dari PN Banyumas.  "Nanti prosesnya, dari PN Banyumas akan memberitahukan kepada kami sekalian memberikan materi gugatan," jelasnya.  Sebelum adanya gugatan, pihaknya telah membahas persoalan tanah tersebut dengan unsur terkait, termasuk membentuk tim penelusuran status tanah.  "Masih on progress, termasuk pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas," katanya.  Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas Sardi Susanto mendesak Pemkab setempat untuk mengembalikan tanah milik keluarga Bambang Pujianto yang dibangun Pasar Sangkalputung. Menurut dia, tanah milik warga itu sudah dikuasai oleh Pemkab Banyumas selama 39 tahun yang berarti telah mendapatkan keuntungan dari penarikan retribusi.  "Kalau bukan haknya (hak Pemkab Banyumas, Red), kenapa tidak dikembalikan kepada pemiliknya," kata Sardi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (24/2).

Tanah Keluarga Dibangun Pasar, Seorang Warga Gugat Pemkab Banyumas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/polisi-survei1.jpg" alt="Petugas Satlantas Polresta Banyumas mengecek kondisi jalur selatan Jateng di ruas Tambak-Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Satlantas Polresta Banyumas/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satlantas Polresta Banyumas mengecek kondisi jalur selatan Jateng di ruas Tambak-Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Satlantas Polresta Banyumas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas, Pelaksana Jalan Nasional, serta Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mengecek kesiapan jalur selatan Jawa Tengah menghadapi arus mudik Lebaran 2023.  Kepala Satlantas Polresta Banyumas Komisaris Polisi Bobby Anugrah Rachman mengatakan, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait sejak dua pekan lalu telah melakukan survei. Yakni terkait dengan kesiapan jalan beserta sarana-prasarananya dan penempatan pos pengamanan dalam rangka persiapan menghadapi Lebaran 2023.  ”Dari pantauan terakhir, untuk kondisi jalan saat ini masih ada yang berlubang,” kata Bobby Anugrah Rachman seperti dilansir dari Antara.  Secara keseluruhan, kata dia, ruas jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang diperkirakan mencapai kisaran 20 persen yang tersebar di sejumlah titik. Namun, yang paling banyak di ruas Ajibarang-Purwokerto.  Dia mengakui faktor cuaca yang tidak menentu turut mendukung terjadinya kerusakan jalan.  ”Faktor cuaca yang sering panas, hujan, panas, hujan, menyebabkan aspal jadi kurang bagus (mengelupas),” terang Bobby Anugrah Rachman.  Kendati demikian, dia mengatakan, ruas-ruas jalan yang berlubang tersebut sudah dipetakan untuk segera dilakukan perbaikan instansi terkait. Berdasar estimasi, perbaikan ruas jalan yang berlubang itu akan selesai sebelum Ramadan.  ”Sehingga diharapkan dapat dilalui dengan aman oleh pemudik pada masa arus mudik hingga balik Lebaran tahun ini,” papar Bobby Anugrah Rachman.  Lebih lanjut, Kasatlantas mengatakan, telah memasang papan imbauan maupun ornamen mobil polisi lalu lintas yang diberi lampu warna biru di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas.  ”Dengan harapan saat malam hari, pengemudi yang mulai mengantuk dapat segar lagi ketika melihat mobil polisi itu, sehingga bisa kembali konsentrasi dalam berkendara,” jelas Bobby Anugrah Rachman.  Dia memperkirakan arus mudik yang memasuki atau melintas di wilayah Banyumas pada Lebaran 2023 akan mengalami peningkatan dari tahun lalu. Itu seiring dengan berbagai pelonggaran pasca penghentian status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Menurut dia, perkiraan tersebut berkaca dari lonjakan arus mudik Lebaran 2022 pasca larangan mudik pada Lebaran 2020 dan 2021 karena adanya pandemi Covid-19.  Selain itu, kata dia, ruas jalan Brebes-Ajibarang-Wangon yang merupakan penghubung jalur Pantura Jateng dengan jalur selatan Jateng tetap menjadi primadona bagi pemudik dari Jakarta yang hendak menuju berbagai kota di wilayah tengah dan selatan Jateng.  ”Terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor pasti akan memilih lewat Ajibarang,” tutur Kompol Bobby.

Petugas Gabungan Cek Kesiapan Jalur Selatan Jateng Hadapi Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ganjar-karantina.jpeg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbincang dengan dua pemudik yang dikarantina di kompleks GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/5) sore. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berbincang dengan dua pemudik yang dikarantina di kompleks GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/5) sore. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk menemui dua pemudik yang dikarantina di kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto. Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Bupati Banyumas Achmad Husein dan pejabat lainnya, Jumat (7/5) sore, Ganjar bertemu dengan seorang pemudik bernama Wagiman yang mengaku dikarantina karena dilaporkan istrinya.  ”Saya dilaporkan istri Pak. Gara-gara istri lapor ketua RT, saya langsung dikarantina,” kata Wagiman.  Meskipun pernyataan tersebut membuat Ganjar dan pejabat lain tertawa, Wagiman berusaha meyakinkan bahwa dia benar-benar dilaporkan istrinya. Dia mengaku ketika baru pulang dari Jakarta, istrinya langsung lapor ke ketua RT, sehingga dia langsung dibawa ke tempat karantina padahal belum sempat bertemu dengan anak-istrinya.  ”Langsung sampai sini dikarantina, belum ketemu anak istri sudah dikarantina di sini,” ujar Wagiman.  Dia sempat merasa jengkel namun akhirnya menyadari kesalahan nekat mudik setelah mengetahui bahwa semua pemudik yang datang ke Banyumas pada 6–17 Mei bakal dikarantina. Oleh karena itu, dia bersedia menjalani karantina selama lima hari sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.  ”Saya pesan pada saudara-saudara lain, enggak usah mudik kalau ingin keluarga sehat semua, jangan mudik. Mudik juga sengsara, karena akan dikarantina seperti saya,” ucap Wagiman.  Pemudik lain, Rasikun mengaku pulang ke Banyumas pada 6 Mei dan langsung dijemput perangkat desa untuk menjalani karantina di GOR Satria Purwokerto. ”Saya ikut saja, karena sudah peraturan mau gimana lagi,” ujar Rasikun.  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kisah Wagiman justru menjadi inspiratif karena pria tersebut dikarantina setelah laporan dari istrinya. ”Jadi dia dilaporkan istrinya ke RT. Istrinya bilang bahwa suaminya akan mudik dari Jakarta tanggal sekian, sehingga ketika pulang langsung ketahuan,” kata Ganjar.  Terkait dengan hal itu, Ganjar memberi apresiasi atas partisipasi masyarakat Banyumas. Dia mengharapkan kejadian tersebut dapat menjadi contoh bagi semuanya.  Ganjar juga mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas yang mengarantina selama lima hari bagi semua pemudik yang pulang pada 6–17 Mei guna memberikan efek jera.  Selain menemui dua pemudik yang dikarantina di Kompleks GOR Satria Purwokerto, Ganjar juga berkesempatan mengunjungi dan memberi semangat kepada 50 warga yang menjalani isolasi di Rumah Karantina Pondok Slamet, Baturraden. Sebanyak 50 warga itu tertular Covid-19 dari klaster tarawih.

Ganjar Temui Pemudik yang Dikarantina di GOR Satria Purwokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bupati-banyumas.jpg" alt="Bupati Banyumas Achmad Husein. Sumarwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Banyumas Achmad Husein. Sumarwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, menyelisik penyebab meninggalnya seorang perempuan lanjut usia (lansia) beberapa jam setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19.  ”Perempuan berusia 75 tahun itu divaksin pada Senin (8/3) bersamaan dengan sekitar 2.500 lansia yang mendapatkan vaksinasi Covid-19,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Banyumas, Selasa (9/3).  Dia mengatakan, berdasar laporan, hasil skrining lansia tersebut dinilai layak mendapatkan vaksinasi Covid-19. Setelah menjalani observasi selama 30 menit pascavaksin, yang bersangkutan tidak ada keluhan.  Menurut bupati, perempuan tersebut pulang dan tiba di rumahnya sekitar pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan melakukan kegiatan rutin termasuk minum obat dari Puskesmas. Sebab, yang bersangkutan mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).  ”Setelah makan sore sekitar pukul 17.00 WIB, yang bersangkutan menonton televisi dan selanjutnya pergi ke belakang. Namun dia tiba-tiba jatuh terduduk di lantai dan mengeluh pegal di badan sebelah kanan serta berkeringat,” terang Husein.  Bupati mengatakan, lansia tersebut selanjutnya dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Banyumas pada pukul 18.46 WIB. ”Saat dibawa ke IGD RSUD Banyumas masih dalam kondisi sadar. Bahkan, saat berada di IGD masih bisa istighfar, hanya saja kondisinya gelisah,” terang Husein.  Dia menjelaskan, berdasar data dari RSUD Banyumas, kondisi umum lansia tersebut gelisah dengan kelemahan anggota gerak bagian kiri, tanpa batuk maupun demam, namun napasnya cepat. Lansia tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes melitus dan hipertensi (tekanan darah tinggi).  ”Namun akhirnya ibu itu meninggal dunia pukul 19.15 WIB,” tutur Husein.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Sadiyanto mengatakan, pihaknya belum bisa memberi keterangan lebih lanjut terkait dengan kejadian tersebut. Sebab, masih diperiksa Tim Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).  Menurut dia, pemberian vaksin Covid-19 kepada lansia dilakukan sesuai dengan prosedur atas izin pemerintah pusat berdasar sejumlah kajian. ”Saya belum bisa memberikan keterangan lebih. Kita tunggu laporan resmi KIPI,” ucap Sadiyanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/mT9K4NO7XUM

Pemkab Banyumas Selisik Penyebab Kematian Seorang Lansia Pascavaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/172-pns-dilantik-malam-hari-ada-apa_m_129546.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Bupati Banyumas Achmad Husein melanitik 172 orang PNS untuk menempati posisi baru. Namun, pelantkan tersebut terkesan mendadak. Sebab, pelantikan dilakukan malam hari, Rabu (10/5). Sekretaris Daerah Banyumas, Wahyu Budi Saptono mengatakan, pelantikan digeser pada malam hari karena ada tiga alasan. Pertama mensinkronkan agenda bupati, dimana Rabu siang yang bersangkutan masih dalam perjalanan dinas dari provinsi. Kedua menyesuaikan surat persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan ketiga kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendesak. &ldquo;Untuk yang masih kosong dimungkinkan nanti ada lelang lagi karena sesuai aturan batas akhir maksimal boleh melakukan pelantikan, yakni enam bulan sebelum penetapan calon untuk pelaksanaan Pilkada Banyumas 2018,&rdquo; katanya. Jabatan kosong yang kemungkinan akan dilelang, yakni staf ahli hukum dan politik (eselon IIb). Pejabat lama Herni Sulastri, pindah menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu. Selain itu, untuk sejumlah jabatan camat yang sudah memasuki masa pensiun. Sesuai data di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebanyak 172 pejabat yang dilantik, terdiri pejabat pimpinan tinggi pratama eselon IIb, mutasi 6 orang dan promosi 2 orang. Pejabat administrator eselon IIIa, mutasi 9 dan promosi 5. Kemudian pejabat administrator eselon IIIb, mutasi 16 dan promosi . Untuk pejabat pengawas eselon IV a, mutasi 60 dan promosi 30, dan pejabat pengawas eselon IVb, mutasi 14 serta promosi 22. Dalam sambutannya, Bupati Achmad Husein mengatakan, pihaknya minta pejabat yang sudah dilantik harus makin berkontribusi nyata, berkreasi dan berinovasi agar dapat mensejahterahkan dan membahagiakan masyarakat Banyumas. &ldquo;Saya mohon maaf kalau ada yang kecewa dalam pergeseran atau mutasi ini. Kalau yang promosi pasti senang. Ini sudah dipertimbangkan masak-masak oleh tim, tidak hanya saya. Ini dilakukan supaya pelayanan ke masyarakat di Banyumas makin lebih baik,&rdquo; ujar Husein. (why/acd/yuz/JPG)

172 PNS Dilantik Malam Hari, Ada Apa?

pemkab banyumas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab banyumas