<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_1823441.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan sebagai saksi terkait dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.  ”Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Erwin Yoesoef, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (30/1).  Ali menerangkan Erwin Yoesoef diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang melibatkan Bupati Bangkalan nonaktif R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI). KPK telah menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Sebagai penerima RALAI, sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).  Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, tersangka RALAI memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.  Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah tersangka RALAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  ”Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ungkap Firli.  ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI. Yakni tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  ”Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan,” terang Ali Fikri.  Selain itu, KPK juga menduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka RALAI karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

KPK Panggil Kabag Protokoler Kabupaten Bangkalan sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penerimaan uang oleh tersangka Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan.  KPK mendalami hal tersebut dengan memeriksa sembilan saksi di Gedung Polda Jawa Timur dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan.  ”Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka RALAI dari para ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/1).  Lima dari sembilan saksi tersebut diperiksa pada Kamis (12/1), yakni anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M. Sodiq, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hery Lianto Putra, Ketua ULP Bangkalan Moehammad Ridhwan, pihak swasta Diana Kusumawaty, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Masyhudunnury.  Empat saksi lainnya diperiksa pada Rabu (11/1), yaitu Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan Erwin Yoesoef, mantan penjabat Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo alias Yoyok, Kepala Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi BKPSDA Kabupaten Bangkalan Nauval Farisy, dan wiraswasta Zaenab Zuraidah.  Selain itu, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga mendalami pengetahuan sembilan saksi tersebut soal dugaan aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan. KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, salah satunya RALAI selaku penerima suap.  Lima tersangka pemberi suap yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka RALAI, selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan. Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan, atas perintah tersangka RALAI, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT), termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta biaya komitmen (commitment fee) berupa uang pada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Para ASN yang mengajukan diri dan sepakat memberikan sejumlah uang untuk dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI ialah tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  Besaran biaya komitmen yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi, sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. KPK menduga besaran nilai biaya komitmen tersebut dipatok Rp 50 juta-Rp150 juta, yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan RALAI.  Selain itu, KPK juga menduga tersangka RALAI menerima sejumlah uang lain karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan, dengan penentuan besaran biaya sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek. Tersangka RALAI diduga telah menerima uang lewat orang kepercayaannya senilai Rp 5,3 miliar.  KPK mengungkapkan uang yang diterima tersangka RALAI tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, salah satunya untuk membayar survei elektabilitas. Selain itu, tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lain dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

KPK Usut Penerimaan Uang Bupati nonaktif Bangkalan dari Para ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BUPATI-BANGAKALAN-MOHNI1.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni meninjau lokasi banjir di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Senin (2/1). Kominfo Bangkala/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni meninjau lokasi banjir di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Senin (2/1). Kominfo Bangkala/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah itu pada Malam Tahun Baru 2023 menyebabkan sebanyak 3.303 kepala keluarga terdampak banjir. Mereka tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Blega.  ”Data 3.303 kepala keluarga terdampak banjir ini, sesuai dengan laporan yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan,” kata Mohni seperti dilansir dari Antara di Bangkalan.  Dia menjelaskan, dari jumlah total keluarga terdampak ini, sebanyak 824 kepala keluarga berada di Kecamatan Arosbaya. Sedangkan sebanyak 2.479 kepala keluarga sisanya di Kecamatan Blega, Bangkalan.  Bupati menjelaskan, di Kecamatan Arosbaya, banjir melanda Desa Buduran di dua dusun, yakni Dusun Buduran dan Dusun Ta, anyar. ”Di Dusun Buduran ini ada 81 KK yang rumahnya tergenang banjir, sedangkan di Dusun Ta, Anyar ada 31 KK,” terang Mohni.  Di Desa Arosbaya ada enam dusun yang terdampak banjir, yakni Dusun Bunalas sebanyak 200 KK, Dusun Ranggujang sebanyak 131 KK, lalu Dusun Segaran sebanyak 31 KK, dan Dusun Mor Lorong sebanyak 25 KK, Dusun Ngantemoran sebanyak 31 KK, lalu Dusun Lebak Utara sebanyak 117 KK. Berikutnya di Desa Plakaran sebanyak 91 KK, lalu Desa Balung sebanyak 76 KK dan Desa Glagga sebanyak 10 KK.  Sedangkan di Kecamatan Arosbaya, banjir menggenangi empat desa. Yakni Desa Kajjan, Nyormanis, Karang Panasan, dan Desa Blega. Jumlah total sebanyak 2.479 KK yang terdampak bencana banjir itu.  ”Selain kawasan permukiman, banjir juga menggenangi lahan pertanian total terdampak seluas 58 hektare yang tersebar di Desa Blega, Nyormanis, dan Kajjan. Lahan tambak seluas 200 hektare di Desa Blega, Karang Gayam, dan Panjalinan,” papar Mohni.  Selain itu, lanjut Mohni , banjir juga menggenangi area perkantoran di Kecamatan Blega di antaranya kantor kecamatan, kantor korwil bidang pendidikan, puskesmas, serta sejumlah lembaga pendidikan.  ”Kami telah menginstruksikan BPBD Pemkab Bangkalan untuk terus melakukan pemantauan dan menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, mengingat berdasar prakiraan BMKG bencana masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan,” ucap Mohni.

Bupati Catat 3.303 Warga Bangkalan Terdampak Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3-1.jpg" alt="Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Plt Bupati Bangkalan Mohni punya PR besar untuk melanjutkan roda pemerintahan di Bangkalan. Apalagi pasca eks Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan.  Mohni baru saja dilantik menjadi Plt atau pelaksana tugas pada Kamis (8/12). Dia berjanji bakal menyelesaikan seluruh program yang belum tuntas kurang dari 3 minggu.  ”Kami akan selesaikan program yang belum tuntas 2022 maksimal pada 31 Desember,” ujar Mohni pasca dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Beberapa program yang belum tuntas di antaranya adalah bantuan sosial dan mengisi kursi kosong. Mengingat sebanyak 5 kepala dinas baru saja dijadikan tersangka bersama Ra Latif, panggilan akrab eks bupati.  ”Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember bisa kelar,” kata Mohni.  Sementara itu soal posisi kosong lima kepala dinas yang terjerat kasus KPK, Mohni memastikan bakal melakukan seleksi. Proses itu diakuinya baru bisa dilakukan setelah dilantik sebagai Plt.  ”Akan segera kita isi, secepatnya karena kami sudah boleh menandatangani dengan selaku Plt wakil tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati,” tegas Mohni.  Sebelumnya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dibawa ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12). Ra Latif, sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan.  Sebelum berangkat ke kantor KPK di Jakarta, dia terlebih dahulu dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim. Pengacara Ra Latif, Suryono Pane, mengonfirmasi kabar tersebut.  Dia mengatakan, Ra Latif dibawa dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada pukul 15.00 WIB. ”Terus dibawa ke Polda Jatim. Tadi nggak lama diperiksa di Polda Jatim,” kata Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim disebutnya hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati mendapat 4 pertanyaan.  Ra Latif tak sendiri. Lima kepala dinas juga menjadi tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.

Bupati Korupsi, Wabup Bangkalan Janji Tuntaskan Bansos dalam Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI) mematok tarif Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan.  ”Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta-Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri membacakan konstruksi perkara kasus tersebut seperti dilansir dari Antara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12) dini hari.  KPK telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Sebagai penerima Bupati RALAI. Sementara pemberi suap, yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).  Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Firli menjelaskan, dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, tersangka RALAI memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.  Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah tersangka RALAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT). Termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  ”Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ungkap Firli.  Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI. Yakni tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  ”Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan,” terang Firli.  Selain itu, KPK juga menduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka RALAI karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa  &nbsp;  &nbsp;

Bupati Bangkalan Diduga Patok Rp 50 Juta – Rp 150 Juta Terkait Lelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6487327-3.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus jual beli jabatan sejak sebulan lalu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron baru dibawa ke Kantor KPK pada Rabu (7/12).  Pengacara Ra Latif, sapaan Abdul Latif Amin Imron, Suryono Panoe menuding Taufan Zairinsjah, sekretaris daerah (sekda) Bangkalan menjadi dalang di balik kasus tersebut. Kliennya tidak bersalah karena tidak mengetahui apapun terkait jual beli jabatan.  ”(Sekda) melakukan transaksi uangnya dengan mereka (lima tersangka yang telah menjadi kepala dinas). Jadi kena di situ,” kata Suryono, ditemui pasca pemeriksaan Ra Latif di Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (7/12).  Ra Latif diperiksa bersama lima kepala dinas lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  ”Kalau memang ada bukti transaksi, uangnya dimana? Wong (padahal) Pak Bupati nggak minta uang,” ucap Suryono.  Kepada Suryono, Ra Latif mengaku tak meminta maupun mendapatkan uang tersebut. ”Jadi Sekda ini mengatasnamakan bupati. Saya lihat kasus ini bukan jual beli jabatan ya, tapi lebih ke jual beli nama bupati,” papar Suryono.  Ra Latif, lanjut dia, justru baru mengetahui ada kasus itu ketika dipanggil KPK. Saat itulah dia berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi.  ”Uang nggak diterima bupati. Yang menerima ya sekda karena sebagai pansel, kemudian Plt BKD. Jadi bupati dijebak. Ini rekayasa hukum,” terang Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim, lanjut Suryono, hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati yang baru dilantik tahun lalu itu mendapat 4 pertanyaan.  ”Tadi pemeriksaan hanya 3-4 pertanyaan. Dan itu semua nggak masuk materi pokok seperti yang disangkakan dalam penetapan dari KPK,” ungkap Suryono.  Dari pemeriksaan itu, lanjut dia, Ra Latif langsung bertolak ke Bandar Udara Internasional Juanda untuk dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Dia menambahkan, Ra Latif menghabiskan banyak waktu di Polda Jatim untuk menunggu jadwal keberangkatan pesawat.  ”Pesawat jam 8 malam. Tadi lama karena nungguin pesawat,” ujar Suryono.

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Bangkalan Tuding Sekda dan Plt BKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6487327-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12). Ra Latif, sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan.  Sebelum berangkat ke kantor KPK di Jakarta, dia terlebih dahulu dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim. Pengacara Ra Latif, Suryono Pane, mengonfirmasi kabar tersebut. Dia menjelaskan, Ra Latif dibawa dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada pukul 15.00 WIB.  ”Terus dibawa ke Polda Jatim. Tadi nggak lama diperiksa di Polda Jatim,” kata Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim disebutnya hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati mendapat 4 pertanyaan.  ”Tadi pemeriksaan hanya 3-4 pertanyaan. Dan itu semua nggak masuk materi pokok seperti yang disangkakan dalam penetapan dari KPK,” ungkap Suryono.  Dari pemeriksaan itu, lanjut dia, Ra Latif langsung bertolak ke Bandar Udara Internasional Juanda untuk pergi ke kantor KPK di Jakarta. Ra Latif menghabiskan banyak waktu di Polda Jatim untuk menunggu jadwal keberangkatan pesawat.  ”Pesawat jam 8 malam. Tadi lama karena nungguin pesawat,” terang Suryono.  Dalam pemeriksaan itu, Suryono menyebut Ra Latif turut ditemani istri keduanya, Ayu Khoirunnisa beserta sang ibu. Istri pertama Ra Latif tak tampak.  ”Keluarga tadi ada Ibu dan istri kedua,” ucap Suryono.  Sebelumnya, Berdasar informasi yang didapatkan tim JawaPos.com, Bupati Bangkalan yang akrab dipanggil Ra Latif itu telah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Rabu (7/12). Ra Latif juga kabarnya ditemani 5 kepala dinas lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka.  Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa  &nbsp;

Diperiksa 30 Menit di Polda Jatim, Bupati Bangkalan Dibawa ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-0707.jpg" alt="Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ra Latif di Polda Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidikan tersangka jual beli jabatan yang menjerat Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron kembali berlangsung. Berdasar informasi yang didapatkan tim JawaPos.com, Bupati Bangkalan yang akrab dipanggil Ra Latif itu telah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Rabu (7/12).  Ra Latif tak sendiri. Dari pantauan JawaPos.com, dia ditemani istri keduanya, Ayu Khoirunnita. Ra Latif juga kabarnya ditemani 5 kepala dinas lain.  Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.  Kabar itu dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim Dirmanto.  ”Dicek dulu,” jawab Dirmanto singkat via WA.  Namun hingga berita ini diturunkan, Polda Jatim belum memberikan keterangan apapun.

Bupati Bangkalan Tersangka Korupsi Dibawa ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT-Masa-berlaku-paspor-10-Tahun-Haritsah-Almudatsir-5.jpg" alt="Petugas menunjukan masa berlaku pasport baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Timur,Jakarta, Kamis (13/10/2022). Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18/2022 mulai 12 Oktober 2022 masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun untuk s" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan masa berlaku pasport baru di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Timur,Jakarta, Kamis (13/10/2022). Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18/2022 mulai 12 Oktober 2022 masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun untuk s</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, pihaknya melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Pencegahan itu dilakukan setelah menerima surat permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Abdul Latif Amin Imron dilakukan pencegahan ke luar negeri terhitung selama enam bulan. Diduga pencegahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang bergulir di KPK.  ”Yang bersangkutan masuk daftar pencegahan atas usul dari KPK, masa berlaku pencegahan 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh dikonfirmasi, Rabu (26/10).  Terpisah, KPK masih enggan menjelaskan secara rinci alasan mencegah Abdul Latif Amin Imron ke luar negeri. Hal itu sejalan dengan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.  Diduga penggeledahan itu terkait dugaan suap lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah pada Selasa (25/10).  Lembaga antirasuah belum memberikan informasi secara resmi terkait langkah penyidikan di Pemkab Bangkalan. Sebab, KPK baru akan menjelaskan informasi secara rinci saat upaya paksa penetapan dan penahanan tersangka.

Diduga Tersangkut Kasus Korupsi, Bupati Bangkalan Dicegah ke LN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/POLRES-BANGKALAN.jpg" alt="Petugas Polres Bangkalan menjaga pintu masuk DPRD Bangkalan saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Selasa (25/10). Polres Bangkalan/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Polres Bangkalan menjaga pintu masuk DPRD Bangkalan saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Selasa (25/10). Polres Bangkalan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di Kabupaten Bangkalan, Selasa (25/10). Sebelumnya KPK menggeledah kantor Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kantor Wakil Bupati Bangkalan.  Kantor pemerintahan yang menjadi sasaran penggeledahan tim antirasuah itu meliputi kantor DPRD Bangkalan dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bangkalan.  ”Benar, ada tim KPK yang melakukan penggeledahan,” kata Kabag Humas DPRD Bangkalan Taufikurrohman seperti dilansir dari Antara di Bangkalan, Selasa (25/10).  Tim penyidik KPK datang ke Bangkalan dengan mengendarai lima unit mobil. Dua unit di DPRD Bangkalan, sedang tiga unit lainnya di kantor PUPR Pemkab Bangkalan. Personel bersenjata laras panjang dari Polres Bangkalan melakukan penjagaan di pintu masuk menuju kantor DPRD Bangkalan saat tim melakukan penggeledahan.  Tim terlihat keluar dari kantor DPRD dengan membawa dua koper yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan mulai pukul 09.30 hingga pukul 11.00 WIB.  Sehari sebelumnya, yakni pada Senin (24/10), tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan. Yakni di ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan.  Rombongan tim penyidik KPK ini datang ke Pemkab Bangkalan sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengendarai lima unit kendaraan berpelat nomor luar Madura, seperti W (Sidoarjo dan Gresik) serta L (Surabaya) berikut kendaraan patroli pengawal dari Polres Bangkalan.  Tim langsung menuju lantai II kantor Pemkab Bangkalan yang merupakan ruang kerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Wakil Bupati Mohni, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bangkalan Taufan Zairinsjah, serta ruang kerja asisten Bupati Bangkalan. Pada pukul 12.30 WIB, tim meninggalkan kantor Pemkab Bangkalan dengan membawa empat koper.  Sebelumnya, pada Juli, tiga orang pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan juga telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka satu orang kepala bagian dan dua orang kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

KPK Lanjutkan Penggeledahan di Kabupaten Bangkalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab bangkalan

Berita Terkini