<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/bpbd-bandung-3324759470.jpg" alt="Rapat koordinasi BPBD bersama jajaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung, Rabu (29/11)." width="100%">
<figcaption>Rapat koordinasi BPBD bersama jajaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bandung, Rabu (29/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengeluarkan keputusan terkait dampak cuaca ekstrem. Pemkab Bandung menetapkan status siaga bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor, mulai 27 November 2023 sampai 30 April 2024. Dilansir dari Antara pada Rabu (29/11), keputusan tersebut menyerukan kepada semua pihak, termasuk masyarakat, untuk waspada terhadap ancaman bencana tersebut saat musim hujan. Keputusan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama di Bandung pada Rabu (29/11). &rdquo;Menetapkan status siaga darurat bencana banjir, angin kencang, dan longsor, di wilayah Kabupaten Bandung. Selanjutnya status siaga darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bandung,&rdquo; ujar Uka. Uka menyebutkan, sudah menindaklanjuti penetapan status itu dengan melakukan berbagai macam langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam saat memasuki musim hujan. &rdquo;Selain melaksanakan pembinaan dan berbagai edukasi kepada masyarakat, kami di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), PMI, serta forum pengurangan risiko bencana, melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,&rdquo; ujar Uka. Sebagai upaya pencegahan, BPBD sudah melayangkan surat imbauan ke perwakilan OPD dan unsur kewilayahan agar selalu waspada dengan ancaman bencana saat musim hujan. &rdquo;OPD dan kecamatan untuk segera mempersiapkan personel, peralatan, logistik, dan peralatan lain,&rdquo; ungkap Uka. Berdasar prakiraan cuaca BMKG, musim hujan diprediksi akan berlangsung dari akhir 2023 sampai 2024. Wilayah Kabupaten Bandung memasuki musim hujan pada November 2023 sampai dengan Februari 2024. Pada Oktober sampai November 2023 terjadi peningkatan kejadian bencana alam yaitu angin kencang dan longsor di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Tercatat, sejak Januari sampai dengan bulan November 2023 kejadian bencana alam sejumlah 850 kejadian. &rdquo;BPBD sudah menyiapkan kebutuhan logistik untuk mengantisipasi musim hujan beserta personel di sejumlah kawasan rawan bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung,&rdquo; papar Uka. &rdquo;BPBD menyiagakan personel piket bencana berikut peralatan logistik yang dibutuhkan dalam kesiapsiagaan menghadapi awal musim hujan ini,&rdquo; tambah dia.

Pemkab Bandung mengeluarkan keputusan status siaga bencana terkait dampak cuaca ekstrem seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor

Hadapi Cuaca Ekstrem, Kabupaten Bandung Ditetapkan Status Siaga Bencana Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/8206EDFA-4174-43F0-8CCC-55DACD5F7DE9-2321930459.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyama." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mencatat sebanyak 1.000 tiket Piala Dunia U-17 telah diborong warga negara Jepang untuk menonton langsung pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat pada 11-21 November. &rdquo;Nah, yang menggembirakan lagi, ternyata sudah ada 1.000 penonton yang sudah membeli tiket, mereka berkebangsaan Jepang,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyama seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung, Rabu (8/11). Cakra menyatakan, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Kabupaten Bandung mendapat sambutan antusias dari para calon penonton. Baik dari dalam maupun luar negeri. &rdquo;Seperti kita ketahui, di pertandingan pembuka antara kesebelasan Jepang melawan Polandia di Stadion Si Jalak Harupat pada 11 November. Ada fenomena penjualan tiket yang cukup drastis, karena sudah terjual 6.000 tiket,&rdquo; tutur Cakra Amiyama. Dengan terjualnya 6.000 tiket, menurut dia, Pemkab Bandung optimistis tiket bisa mencapai target yang ditetapkan FIFA yakni minimal 10 ribu penonton di setiap pertandingan. &rdquo;Sukses penyelenggaraan seperti yang dipesankan Bapak Bupati Bandung kan di antaranya sukses dalam hal jumlah penonton selama tujuh kali pertandingan,&rdquo; ujar Cakra Amiyama. Cakra mengimbau jajaran ASN, para camat, kepala desa, serta seluruh masyarakat, untuk ikut menyukseskan Piala Dunia U-17 dengan menonton secara langsung di stadion. &rdquo;Karena itu kami mengimbau kerja samanya termasuk dari kalangan media massa untuk mempromosikan kepada khalayak ramai agar membeli tiket di laman resmi FIFA,&rdquo; ucap Cakra. Selain itu, dia menambahkan, ajang Piala Dunia U-17 yang akan digelar di Kabupaten Bandung tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka. &rdquo;Sehingga ada dampak multiplier effect perekonomian di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu saya mengimbau UMKM dan para pengusaha untuk menjadikan ajang Piala Dunia U-17 ini sebagai suatu momentum pergerakan perekonomian,&rdquo; ucap Cakra Amiyama.

Pemkab Bandung catat, 1.000 tiket Piala Dunia U-17 telah diborong warga Jepang untuk nonton pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat

Pemkab Bandung Sebut 1.000 Tiket Piala Dunia U-17 Diborong Warga Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/IMG-20230630-WA0000_8-4102485333.jpg" alt="Tangkapan layar rencana manajemen rekayasa lalu lintas di Soreang, Kabupaten Bandung, pada 2-5 Juli mendatang sehubungan dengan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-VII Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar rencana manajemen rekayasa lalu lintas di Soreang, Kabupaten Bandung, pada 2-5 Juli mendatang sehubungan dengan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-VII Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bersama Polresta Bandung akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung mulai Minggu (2/7) hingga Rabu (5/7). Itu dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan Fornas ke-VII Jawa Barat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Iman Irianto menjelaskan, pihaknya bersama kepolisian akan melaksanakan manajemen lalin, karena Kabupaten Bandung menjadi wilayah tuan rumah&nbsp;Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas VII Jawa Barat, 2 sampai 9 Juli. &rdquo;Manajemen rekayasa lalin ini karena Kabupaten Bandung mendapatkan kehormatan menjadi wilayah yang paling banyak menjadi venue pada gelaran Fornas ke-VII Jawa Barat tersebut yang juga diisi berbagai kegiatan di Soreang,&rdquo; kata Iman seperti dilansir dari Antara di Soreang, Kabupaten Bandung. Iman menjelaskan, dalam rangkaian kegiatan Fornas ke-VII Jawa Barat tersebut, digelar pula berbagai kegiatan akbar seperti Bedas Expo, Asean Sport Day, Job Fair, Colour Run, dan Fun Bike yang akan dilaksanakan di Jalan Al Fathu Soreang, Kabupaten Bandung, dengan prediksi dihadiri ribu orang. &rdquo;Seluruh kegiatan dalam Fornas ke-VII Jawa Barat ini diperkirakan akan dihadiri ribuan orang, baik dari unsur pegiat olahraga rekreasi yang berjumlah hampir 22.800 orang, kemudian masyarakat yang akan menyaksikan dan menghadiri berbagai event&nbsp;tersebut. Karena itu kita lakukan manajemen lalin,&rdquo; ucap. Adapun rencana rekayasa lalu lintas di Soreang, Kabupaten Bandung mulai Minggu (2/7) hingga Rabu (5/7) adalah sebagai berikut: <ol> <li>Jalan Al Fathu akan ditutup total dari mulai Simpang Tol Soroja hingga Gerbang Utama Pemkab. Sementara pada 6-8 Juli Jalan Al Fathu dapat dilintasi dengan diberlakukan contra flow.</li> <li>Kendaraan dari Arah Toll Soroja yang akan menuju Ciwidey, Soreang dan sebagainya harus berbelok kiri ke arah Jalan Terusan Gading Tutuka.</li> <li>Kendaraan dari arah tol&nbsp;yang akan menuju Sukarame tetap bisa lurus ke arah Al Fathu, namun setelah U turn, sedikit berbelok ke kanan untuk contra flow menuju Jalan Al Fathu dan menuju Jalan Sukarame karena setelah U turn, ruas jalan akan ditutup hingga Simpang Al Fathu untuk dipergunakan lahan Parkir.</li> <li>Simpang Empat Gading akan diberlakukan pengaturan lalu lintas manual. Kendaraan dari arah Warunglobak yang akan menuju Pemkab/Soreang akan dibelokkan ke kiri dan berputar di depan Samsat. Kendaraan dari arah Pemkab/Soreang yang akan menuju Warunglobak/Katapang harus berbelok ke kiri dan berputar di U turn pertama.</li> <li>Begitupun kendaraan dari arah tol yang akan menuju pemkab, harus berputar di Samsat dan Kendaraan dari arah Gading yang akan menuju Warunglobak harus berputar di U turn pertama sebelum belok kiri kembali ke arah Warunglobak.</li> <li>Simpang Pemkab juga akan diberlakukan pengaturan lalu lintas manual. Kendaraan dari arah manapun dilarang masuk ke Jalan Al Fathu kecuali pegiat Fornas dan tamu Pemkab Bandung.</li> </ol> &rdquo;Seluruh ASN diimbau&nbsp;untuk tidak membawa kendaraan dari tanggal 3-5 Juli,&rdquo; ucap Iman. Adapun untuk arus lalu lintas bagi tamu VIP, peserta dan juri yang melalui tol Soroja, tambah Iman, bisa langsung lurus menuju ke Jalan Al Fathu yang tengah ditutup. Kemudian untuk sirkulasi kendaraan di venue Gedung Budaya Sabilulungan, untuk akses keluar masuk kendaraan VIP, peserta dan juri bisa melalui akses pintu Presiden Joko Widodo (Jokowi). &rdquo;Sedangkan untuk parkir di sekitar kawasan Gedung Budaya Sabilulungan mengikuti arahan dari petugas,&rdquo; tutur Iman.

Dishub Kabupaten Bandung bersama Polresta Bandung akan berlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Soreang, mulai Minggu hingga Rabu (5/7)

Rekayasa Lalin Diberlakukan di Soreang 2-5 Juli Sehubungan Fornas VII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/WhatsApp-Image-2022-04-04-at-135942-2513490791.jpeg" alt="ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung." width="100%">
<figcaption>ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajukan usul penambahan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kabupaten. Sebab Kabupaten Bandung masih kekurangan 8.000 PNS untuk melayani masyarakat. &rdquo;Pemkab Bandung masih kekurangan sekitar 8.000 pegawai (ASN), sehingga berpengaruh terhadap kuantitas layanan kepada masyarakat,&rdquo; kata Dadang seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (5/4). Dadang mengungkapkan, jumlah pegawai Pemkab Bandung saat ini terdiri atas ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 14.997 orang. Ditambah tenaga honorer 10.998 orang. &rdquo;Dengan jumlah pegawai 26.000 orang, tidak sepadan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang saat ini tercatat sebanyak 3,7 juta jiwa,&rdquo; ucap Dadang. Dengan adanya aturan Menpan RB terkait dengan tidak boleh lagi menerima tenaga honorer, bupati menyatakan, telah berupaya melakukan konsultasi, meminta arahan dan kejelasan kepada Kementerian PAN RB terkait regulasi yang mengatur penambahan pegawai. Hal itu agar tidak salah dalam mengambil kebijakan. Usul penambahan pegawai tersebut, menurut Dadang Supriatna, juga merupakan upaya untuk menutupi kebutuhan pada lima RSUD di Kabupaten Bandung. Pada 2023, dua di antaranya pembangunannya telah selesai. &rdquo;Saya sangat serius ingin berjuang. Saya tidak mau main-main dalam hal ini, karena Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi, saya juga tetap harus mematuhi aturan yang berlaku,&rdquo; tutur Dadang Supriatna. Rencana penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat ataupun daerah. Pemerintah disebut tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, karena akan membebani APBN. Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2022. &nbsp;

Bupati Bandung Dadang Supriatna ajukan usul penambahan aparatur sipil negara (ASN). Sebab Kabupaten Bandung masih kekurangan 8.000 PNS

Kabupaten Bandung Masih Kekurangan 8.000 ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA0019-1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan dana Rp 77,3 miliar untuk keperluan perjalanan dinas dari APBD 2023.  Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penganggaran perjalanan dinas itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri.  ”Jadi, kebutuhan perjalanan dinas, termasuk perjalanan luar negeri sudah sesuai dengan rencana yang memang harus dilaksanakan,” kata Cakra Amiyana seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bandung.  Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 77,3 miliar itu terdiri atas kebutuhan perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 75,8 miliar dan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 1,4 miliar. Anggaran puluhan miliar itu dihitung berdasar jumlah pegawai sipil negara (PNS) dan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung yang berjumlah sekitar 30 ribu.  Dia mengklaim, anggaran itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan rasio puluhan ribu pegawai itu. ”Artinya, rasio perjalanan dinas per pegawai per bulan hanya kurang lebih sekitar Rp 213 ribu,” papar Cakra Amiyana.  Selain itu, menurut dia, anggaran tersebut pun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 109 miliar.  Sementara itu, pengamat anggaran dari Forum Diskusi Anggaran Kabupaten Bandung Hery Ferdian menyebut, besarnya anggaran itu sudah tidak relevan pada era teknologi saat ini.  Sebab, menurut dia, pada era yang sudah modern, pertemuan atau perjalanan dinas sudah bisa digantikan pertemuan secara daring. Sehingga, anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti ketahanan pangan.  ”Kan sekarang melihat dunia luar bisa secara digital, sekarang kita menggembar-gemborkan digitalisasi, ya manfaatkan itu. Kalau ada yang harus diklarifikasi itu ya tinggal koordinasi saja antarlembaga,” ucap Hery.

Pemkab Bandung Anggarkan Rp 77,3 Miliar untuk Perjalanan Dinas 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221104_163020.jpg" alt="Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung menyatakan masih menangani tiga pasien anak yang mengalami penyakit gagal ginjal akut. Total ada lima anak Kabupaten Bandung yang mengalami penyakit tersebut.  Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami mengatakan, dari lima anak itu, satu meninggal dunia pada 24 Oktober dan satu anak lainnya sudah sembuh. Sedangkan sisanya masih dalam perawatan.  ”Satu dalam proses penyembuhan, dan sisanya (dua anak) dalam perawatan tentunya berharap juga menuju arah kesembuhan,” kata Grace seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (4/11).  Guna mencegah ada kasus lain, Grace mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Polresta Bandung untuk mengawasi obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi anak sesuai arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  ”Kita juga sambil menunggu informasi kembali dari Kemenkes maupun BPOM terhadap jenis-jenis obat yang saat ini dilarang atau nanti diperbolehkan,” ujar Grace Mediana Purnami.  Di samping itu, dia pun telah menginstruksikan kepada para apotek atau toko obat untuk tidak menjual obat yang diduga mengandung Etilen Glikol dan Dietilon Glikol.  ”Dipisahkan dan tidak diberikan karena diduga berdampak kepada kematian kepada orang yang mengonsumsinya,” terang Grace Mediana Purnami.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, faktor risiko terbesar penyebab kematian pasien gangguan ginjal akut di Indonesia karena keracunan senyawa kimia Etilon Glikol (EG) dan Dietilon Glikol (DEG) yang melebihi standar aman pada obat. Adapun faktor lain yang memiliki kemungkinan kecil bisa memicu gangguan ginjal akut menurutnya adalah infeksi, kelainan genetik, dehidrasi berat, dan kehilangan darah.

Dinkes Bandung Masih Tangani Tiga Anak Gagal Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bandung Dadang Supriatna mencatat tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab mencapai 83,6 persen. Artinya ada sebanyak 16,4 persen ASN yang bolos pada hari pertama kerja saat Ramadan.  Menurut Dadabg Supriatna sebanyak 1.724 ASN yang hadir dari sekitar 2.000 ASN di Pemkab Bandung. Namun, jumlah kehadiran tersebut lebih banyak dari beberapa waktu sebelumnya.  ”Artinya, yang hadir baru 83,6 persen. Dibandingkan dengan inspeksi mendadak yang pernah kita lakukan sebelumnya, saat ini lebih baik,” kata Dadang seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Senin (4/4).  Dadang Supriatna mengaku, akan terus melakukan evaluasi terhadap para ASN tersebut, demi terwujudnya program Pemerintah Kabupaten Bandung.  ”Karena masing-masing perangkat daerah (PD) menandatangani perjanjian kinerja. Kita akan evaluasi kinerja tiga bulan kemarin, apakah target kinerjanya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, ada sanksi, baik sanksi lisan maupun tulisan,” ujar Dadang.  Dadang mengimbau kepada ASN tidak bermalas-malasan dan tetap bekerja seperti biasanya meski dalam kondisi berpuasa. ”Tentunya ada niat, tata cara dan lain sebagainya yang akan menyempurnakan ibadah puasa dan tidak mengganggu kinerja,” terang Dadang.  ”Bekerja seperti biasa. Hanya waktu yang berubah, biasanya masuk jam 07.30 WIB, sekarang jadi jam 08.00 sampai jam 15.00 WIB,” ucap Dadang.

16 Persen ASN Pemkab Bandung Bolos Hari Pertama Kerja saat Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-15.40.08.jpeg" alt="Bupati Bandung Dadang Supriatna. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bandung Dadang Supriatna. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mencatat, ada enam anak yang menjadi korban tindak asusila oknum guru les musik berinisial AR, 58, di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku prihatin atas aksi tidak terpuji itu. Terlebih lagi enam korban asusila itu merupakan anak dengan rentang usia lima hingga tujuh tahun.  ”Pemkab Bandung juga telah memberikan pendampingan kepada para korban, baik advokasi, konsultasi dan trauma healing dengan melibatkan psikolog,” kata Dadang seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (2/2).  Tindakan pencabulan terhadap diduga dilakukan AR dengan modus les alat musik. Dia memastikan pelaku asusila itu kini sudah ditangani pihak kepolisian.  ”Saat ini tersangka sudah diamankan pihak berwajib,” terang Dadang.  Guna mencegah peristiwa serupa, Dadang mengimbau para orangtua untuk ikut andil mengawasi para anak-anaknya. Orang tua wajib memberikan wawasan untuk mencegah adanya tindak asusila.  ”Biasanya, kekerasan seksual pada anak dilakukan orang-orang terdekat. Oleh karena itu, orang tua seharusnya lebih ketat mengawasi anaknya,” ujar Dadang.  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Muhammad Hairun memastikan, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap para korban. Berdasar hasil asesmen, para korban dan keluarga dinilai masih dalam keadaan trauma.  Dia menambahkan, akan melakukan sesi konseling terhadap korban. ”Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, RT dan RW setempat untuk dukungan penguatan keluarga, khususnya para korban,” ucap Hairun.

Pemkab Bandung Catat Enam Anak Jadi Korban Asusila Guru Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2020-12-04-at-18.47.26.jpg" alt="Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Humas Pemkab Bandung/Antara  " width="100%">
<figcaption>Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Humas Pemkab Bandung/Antara  </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung memastikan Stadion Si Jalak Harupat (SJH) memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menggelar uji coba pertandingan Liga 1 yang dihadiri suporter.  Kepala Dispora Kabupaten Bandung Marlan Nirsyamsu mengatakan, SJH pada masa pandemi kerap digunakan sebagai sentra vaksinasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu, pihaknya memiliki pengalaman dalam pemetaan protokol kesehatan dalam penggunaan SJH.  ”Setelah kita menjadi pusat vaksinasi dan sebagainya, itu bisa jadi rujukan lah, kita punya pengalaman bagaimana mengatur orang untuk keluar masuk, secara prokesnya ketat,” kata Marlan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/11).  Berdasarkan aturan di Kabupaten Bandung maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), sarana olahraga bisa digunakan dengan kapasitas 50 persen. Namun dari informasi yang dia terima, PT LIB kemungkinan akan menggunakan SJH dengan kapasitas 30 persen. Sehingga, dia memastikan SJH sudah cukup siap untuk menerima penonton dalam ajang Liga 1.  ”Jalak Harupat itu sudah siap. Yang penting kan infrastrukturnya di lapangan, kemudian kita juga sudah punya pengalaman waktu Piala Menpora,” ujar Marlan.  Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih belum menerima informasi secara resmi dari PT LIB atau dari penyelenggara lokal. Meski begitu, dia berharap SJH dapat terpilih sebagai stadion yang bisa dihadiri suporter dalam Liga 1.  ”Biasanya nanti ada rapat dengan PT LIB, dengan Polresta Bandung, dan panitia penyelenggara,” papar Marlan.

Si Jalak Harupat Mumpuni untuk Dihadiri Suporter pada Liga 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/dff4ef44-0549-4828-b7f6-ad6baff919d8.jpg" alt="Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan mendorong para pelaku usaha di desa wisata, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), memaksimalkan media sosial. Medsos bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi destinasi wisata dan produk UMKM.  Dalam mempromosikan produk UMKM, menurut dia, peran teknologi digital sangat penting. Para pelaku usaha dapat memasarkan produk secara lebih luas, salah satunya dengan cara membuat konten yang menarik di medsos.  ”Sebagai contoh aplikasi Instagram dan Tiktok menjadi platform yang sangat diminati masyarakat. Hal itu patut dicoba sekaligus dikembangkan para pengelola UMKM maupun tempat wisata desa,” kata Sahrul seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (4/10).  Kehadiran sejumlah desa wisata di Kabupaten Bandung, lanjut dia, dapat membantu membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, membuka lowongan kerja bagi masyarakat di sekitar tempat wisata.  ”Seperti kita ketahui tahun ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemkab Bandung menempatkan sektor pariwisata dan UMKM sebagai lokomotif penggerak perekonomian,” ujar Sahrul.  Dia tak memungkiri jika pandemi merupakan kondisi yang amat berat bagi para pelaku UMKM dan juga sektor pariwisata. Pemerintah daerah akan mendorong digitalisasi UMKM dan akan mempermudah pengurusan izin.  ”Kami akan memudahkan izin koperasi, sebagai upaya penguatan usaha disertai dengan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Nantinya para pelaku ini dapat meningkatkan kreativitasnya dan mempromosikan produk-produknya,” tutur Sahrul.  Dia mengajak seluruh komponen masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata dengan harapan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi pedesaan. ”Warga yang berkunjung ke sini bisa membeli oleh-oleh dari produk UMKM. Di sisi lain, pemasaran produk UMKM mencantumkan alamat desa ini, dapat mengundang masyarakat luas untuk berkunjung ke sini,” ucap Sahrul.

Wabup Sahrul Gunawan Dorong Desa Wisata Promosi via Medsos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkab bandung

Berita Terkini