<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/05/IMG-20240605-WA0003-1-1005341245.jpg" alt="Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di depan Istana Negara Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di depan Istana Negara Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan mengenai Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN masih belum rampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi menyebut, Keppres itu bisa saja ditandatangani dan kemudian diterbitkan oleh Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bisa saya yang menandatangani, bisa nanti presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani,&rdquo; ujar Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan video, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014727304/eri-cahyadi-armuji-belum-kantongi-rekomendasi-pilkada-surabaya-pdip-jatim-buka-suara">Eri Cahyadi-Armuji Belum Kantongi Rekomendasi Pilkada Surabaya? PDIP Jatim Buka Suara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu disebutkan, Jakarta masih menjadi Ibu Kota Indonesia sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,&rdquo; bunyi Pasal 63 aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada Pasal 64 dijelaskan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut UU Nomor 2 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), mengatakan, dirinya akan bertugas untuk pembentukan embrio Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, pengganti OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014727308/menurut-primbon-jawa-kuno-ini-10-tanda-orang-sedang-merindukanmu-salah-satunya-kedutan-di-mata">Menurut Primbon Jawa Kuno, Ini 10 Tanda Orang Sedang Merindukanmu, Salah Satunya Kedutan di Mata</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, kata Basuki, begitu Peraturan Presiden (Perpres) IKN diterbitkan Presiden Jokowi, maka harus ada embrio Pemdasus IKN. &ldquo;Sesuai dengan Perpres IKN, (OIKN) mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN karena nanti begitu Perpres ditandatangani oleh Presiden tentang IKN, maka ada embrio Pemdasus IKN tersebut,&rdquo; ujar Menteri Basuki dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Otorita IKN tidak akan serta merta menjadi Pemda Khusus. Pasalnya, OIKN sendiri ditugaskan untuk mempercepat pembangunan IKN, tidak untuk dijadikan sebagai pemerintahan khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pemerintah daerah khusus IKN akan dibentuk tersendiri oleh satuan tugas (satgas) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;OIKN tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri, Pemdasus nanti akan dibentuk tersendiri oleh mungkin satgas atau gugus tugas bersama dengan Kemendagri,&rdquo; jelasnya.</div>

Jokowi menyampaikan mengenai Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN masih belum rampung.

Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN,  Jokowi: Bisa Saya yang Menandatangani, Bisa Presiden Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/anies-baswedan-2620157161.jpg" alt="Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendengarkan keluhan para petani di Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendengarkan keluhan para petani di Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan meninjau ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022. Hal itu sehubungan dengan kritiknya terhadap IKN yang disebut tak efektif untuk menyelesaikan ketimpangan daerah di Indonesia. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013342788/cerita-luhut-dijenguk-puan-di-singapura-bahas-soal-ekonomi-karbon-hingga-pemilu-2024">Cerita Luhut Dijenguk Puan di Singapura, Bahas Soal Ekonomi Karbon hingga Pemilu 2024</a> "Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," ujar Anies dalam acara Desak Anies di 150 Cafe, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11). Ia mengakui bahwa saat ini memang pemindahan ibu kota sudah seharusnya dilakukan dari Jakarta ke Kalimantan karena sudah menjadi undang-undang. Namun begitu, Anies memandang bahwa pelaksanaan undang-undang itu terlalu menghabiskan anggaran besar jika hanya untuk pembangunan di satu tempat. "Anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu, Rp 460 sekian triliun itu kalau dipake untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa," jelasnya. "Kalau itu dipake untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia belum ada, bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yg mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," pungkas Anies. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. "Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucap Syaikhu. &nbsp;"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya. (*)

Anies Baswedan berjanji akan meninjau ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022. Hal itu sehubungan dengan kritiknya

Bila Jadi Presiden, Anies Akan Tinjau Ulang Undang-undang IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/IKN-02-3789080236.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota RI dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan lantaran masih banyak orang yang bertanya kepada dirinya soal rencana pemindahan tersebut. Terkait itu, Jokowi membeberkan bahwa salah satu alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN karena kepadatan penduduk. Terutama kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta. "Pak kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta, dan 56 persen itu hidup di Jawa, 56 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki penduduknya ada di Jawa. 56 persen," kata Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di IKN, Kamis (02/11). Tak hanya itu, alasan lain yang membuat Ibu Kota Indonesia harus segera pindah ke Kalimantan adalah soal Produk Domestik Bruto (PDB). Jokowi mengatakan, bahwa perputaran ekonomi RI sebesar 57-58 persen masih berpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. "Sehingga beban Pulau Jawa beban Jakarta itu sudah di luar kapasitas yang dimiliki," imbuhnya. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan agar terjadinya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, kata Jokowi, sejak Presiden Pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Bahkan, Presiden Soeharto juga memiliki keinginan yang sama, yakni ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. "Kemudian sembilan tahun yang lalu, secara diam-diam kita bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya, setelah 6 tahun studi berkalkulasi dan berhitung kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara," jelasnya. Jokowi juga mengakui bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen. Sementara 80 persen lainnya, berasal dari private sektor atau swasta. "Untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20 persen untuk infrastruktur dasar, bangunan pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sektor. Kepada dunia usaha, kepada swasta," pungkasnya.

Pemindahan Ibu Kota RI ke IKN di Kalimantan Timur kareba kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 56 persen dari total penduduk 278 juta.

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Negara Harus Pindah Dari Jakarta ke Kalimantan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pantai-Maju-111221-wpa-8.jpg" alt="Warga menyaksikan matahari tenggelam saat mengunjungi kawasan Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Jakarta. Wahyu Putro A./Antara" width="100%">
<figcaption>Warga menyaksikan matahari tenggelam saat mengunjungi kawasan Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Jakarta. Wahyu Putro A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah segera memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Meskipun nantinya DKI Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, namun masih menarik untuk investasi.  Sebab, nantinya DKI Jakarta akan menjadi kota bisnis sehingga menjadi pilihan bagi sektor properti di Indonesia. Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, Arvin Fibrianto Iskandar berpendapat, pemindahan Ibu Kota Negara akan berlangsung lama.  Pemindahan dan pengerjaan infrastrukturnya pun tidak selesai dalam waktu dekat. Sehingga, banyak investor yang masih menanamkan modalnya ke industri properti di Jakarta.  "Jakarta masih tetap merupakan pilihan untuk investasi. Walaupun ada rencana pemindahan ibu kota, tapi ini masih cukup lama. Saya yakin Jakarta masih the best pilihan untuk investasi," ujarnya saat ditemui oleh wartawan di Jakarta, Jumat (22/4).  Arvin melanjutkan, perputaran dan pergerakan ekonomi dan bisnis hingga saat ini dan beberapa waktu kedepan masih terpusat di Jakarta. Sehingga, investasi masih mengalir deras di Jakarta. Sebab, para investor belum mau beranjak dari kota metropolitan ini.  "Contohnya di negara besar seperti Amerika ibu kotanya kita tahu Washington DC, tapi bukan pilihan utama untuk investasi, sama dengan Jakarta saat ini jadi pusat investasi negara-negara lain," ungkapnya.  Arvin menyebut, pengembang properti di Jakarta dan sekitarnya juga tidak merasa khawatir dan terganggu dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara. Ia menyebut, justru pandemi Covid-19 yang membuat pengembang merana.  "Saat ini tidak ada (kegaduhan) berjalan normal, justru properti ini menjadi kendala karena covid, bukan rencana pemindahan ibu kota," tuturnya.  Di sisi lain, Arvin menambahkan, kondisi industri properti di Jakarta mulai berangsur-angsur membaik. Hal ini, didorong oleh stimulus kebijakan pemerintah yang mempermudah masyarakat membeli rumah.  "Diibandingkan 2 tahun lalu, tahun ini lumayan, walaupun di awal tahun ini ada omicron cuma terus terang sekarang sudah lebih baik. Peningkatan penjuala sekitar 20-30 persen dengan ada free PPN," pungkasnya.

Ibu Kota Pindah Kalimantan, Jakarta Tetap Pilihan Investor Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ksad-dudung.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memastikan pihaknya mendukung mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Untuk itu, dia akan menertibkan whatsapp group (WAG) di internal TNI AD.  Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, masih ada kalangan internal TNI-Polri yang masih memperdebatkan soal pemindahan IKN Nusantara meskipun telah disepakati pemerintah dan DPR.  "Ada penekanan khusus dari bapak presiden masalah di WA grup yang masih membicarakan tentang IKN, pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan dan ini sudah final," ujar Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (2/3).  Dudung menambahkan, apapun nanti yang akan terjadi proses pemindahan, TNI AD akan mengikuti dan juga mempersiapkan untuk pindah ke Kalimantan.  Selain itu, Dudung mengatakan bahwa dalam Rapim TNI AD ini akan dibahas terkait perkembangan situasi dan permasalahan terkini soal kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.  Oleh karena itu, TNI AD siap mendukung program pemerintah soal food estate di berbagai daerah mulai dari NTT, Kalimantan dan berbagai daerah lainnya.  "Bagaimana program-program TNI AD yang mendukung bagaimana meningkatkan perekonomian dari dampak Covid-19," pungkasnya.

Dukung Pemindahan Ibu Kota, KSAD Akan Tertibkan WhatsApp Grup TNI AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan.jpg" alt="PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)" width="100%">
<figcaption>PENGGANTI JAKARTA: Gambar Istana Negara di ibu kota negara (IKN) baru yang didesain Nyoman Nuarta. (INSTAGRAM NYOMAN NUARTA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/<a href="https://www.jawapos.com/tag/bappenas/">Bappenas</a>, Rudy S Prawiradinata menyatakan bahwa selama 30-40 tahun terakhir, persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta, dan Sumatera.  Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merancang pemindahan Ibu Kota Negara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ikn/">IKN</a>) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan IKN tersebut sudah dirancang sejak 2017.  "Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," ujar Rudy dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk 'Urgensi <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemindahan-ibu-kota/">Pemindahan Ibu Kota</a> Negara dari Jakarta ke Nusantara', Jumat (18/2).  Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.  "Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa,” katanya.  Pada tahun yang sama, Rudy mengungkapkan pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.  "Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, pemerhati politik dan isu-isu strategis Imron Cotan menyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.  Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/02/2022/ikn-dibangun-seluas-256-ribu-ha-suharso-80-persen-jadi-hutan-kota/">luas wilayah Jakarta</a> hanya sekitar 661,5 kilometer persegi  Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.  "Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas," kata Imron.  "Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.

Bappenas Sebut Pemindahan IKN Dirancang Sejak 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ibu-kota-5-3.jpg" alt="TEMPAT TEDUH: Taman Bunga Rozeline adalah salah satu tempat wisata urban di Penajam Paser Utara. (BAYU PUTRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TEMPAT TEDUH: Taman Bunga Rozeline adalah salah satu tempat wisata urban di Penajam Paser Utara. (BAYU PUTRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan penundaan tersebut.  ’’Mengenai IKN, sampai hari ini programnya masih di-hold,’’ ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR kemarin (8/9). Penundaan itu disebabkan pemerintah masih fokus menanggulangi pandemi Covid-19. Meski begitu, dia memastikan bahwa pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah daerah penyangga IKN tetap berjalan.  Hal itu juga tertuang dalam agenda masterplan yang telah disusun pemerintah. Namun, dia tak memerinci sampai kapan penundaan itu dilakukan.  ’’Tapi, kita tetap dalam rangka persiapan dan melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan Balikpapan,’’ tutur dia.  Peneliti geografi ekonomi dan perkotaan Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptekin LIPI Galuh Syahbana Indraprahasta mengatakan, keputusan pemerintah menunda proyek IKN adalah langkah bijak. Saat ini memang tepat menunda program-program yang bisa membebani keuangan negara. Sebab, keuangan negara sedang dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/20/08/2020/bangun-ibu-kota-baru-pusat-pastikan-tak-ada-penggusuran-warga/">Bangun Ibu Kota Baru, Pusat Pastikan Tak Ada Penggusuran Warga</a>  Menurut dia, terlepas dengan adanya Covid-19, pemindahan ibu kota negara perlu dirembukkan lebih lanjut. ’’Karena selama ini pengalaman negara lain, termasuk di negara maju, proses pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar,’’ jelasnya. Dia mencontohkan, Korea Selatan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong.  Galuh mengatakan, ada dua hal yang perlu dibahas lebih dalam terkait proyek IKN itu. Yaitu, aspek sosial dan lingkungan hidup. Menurut dia, aspek sosial sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Sampai saat ini pembahasan belum matang.  ’’Memindahkan sesuatu yang baru di tempat baru akan berpotensi konflik,’’ katanya. Dia menjelaskan, sebagian besar proyek IKN menggunakan anggaran non-APBN atau milik swasta. Sektor swasta tentu punya aspek bisnis. Mereka menyasar kelompok ekonomi menengah atas supaya investasinya cepat balik modal.  Padahal, menurut Galuh, proyek IKN seharusnya bersifat inklusi. Artinya, semua golongan ekonomi masyarakat bisa menikmatinya. Mulai lapisan masyarakat kelas bawah, menengah, sampai atas. <div>Saksikan video menarik berikut ini:</div> <div>  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HnnBCb-x3cs  </div>

Fokus Tangani Pandemi Covid-19, Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan, pemindahan ibu kota berjalan sesuai rencana meski saat ini Indonesia dilanda wabah Covid-19. "Semua prioritas nasional kami tetap berjalan, termasuk juga IKN tetap berjalan," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dilansir dari Antara, Kamis (30/4).  Rudy menuturkan, saat ini proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terus berjalan. Meski begitu, rencana ini tidak menjadi fokus pemerintah dalam RKP 2021.  Pasalnya, pada tahun depan, pemerintah akan fokus pada upaya pemulihan pasca Covid-19. Soal pemindahan ibu kota negara, tahun depan pemerintah baru menyiapkan hal-hal mendasar, misalnya infrastruktur yang dibutuhkan.  "Masih perlu kami sesuaikan, perlu kami pertajam karena kami masih menyelesaikan masterplan, urban desain masih difinalkan," imbuhnya.  Sebelum Covid-19 mewabah, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, tahun ini masterplan ibu kota negara sudah siap. Kemudian dilakukan penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN hingga Badan Otorita Ibu Kota.  Sementara itu, pada 2021, tahapan ground breaking dimulai. Dan pada 2022, hunian pendukung hingga sarana kesehatan mulai dibangun.  Selanjutnya, pada 2023, jaringan telekomunikasi mulai dibangun, begitu juga dengan lahan untuk diplomatik. Pada 2024, rencananya ibu kota negara telah resmi pindah ke Kalimantan Timur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IMaiuYQ3ieE  https://www.youtube.com/watch?v=06TVCDs0PLg  https://www.youtube.com/watch?v=qfoSDn7v64A

Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Lanjut Meski Ada Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uni Emirat Arab (UEA) terus menanyakan mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF) ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, meski kelanjutan pemindahan ibu kota negara belum jelas. Luhut menyampaikan, Menteri Energi UEA Suhail Mohammed Faraj al Mazroui menanyakan hal itu baru-baru ini.  "Dia tanya lagi, 'Pak Luhut, ini (soal) ibu kota baru, SWF jalan enggak?' kata Luhut menirukan pertanyaan Suhail, dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, dilansir Antara, Selasa (21/4).  "Saya bilang, jalan saja karena SWF itu bukan hanya untuk ibu kota saja, tapi juga untuk infrastruktur," lanjut Menteri Perhubungan ad interim tersebut.  Meski begitu, kata Luhut, dia menegaskan ke Suhail bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus menangani pandemi virus korona Covid-19. Suhail pun bisa menerima penjelasan Luhut.  Namun, dia mengatakan pembicaraan tentang ibu kota baru dan SWF harus dilanjutkan. Sebab, Suhail meyakini akan ada perubahan struktur bisnis di dunia setelah merebaknya Covid-19.  "Karena itu banyak sekali memang nanti yang diceritakan dia lagi. Oleh karena itu nanti semua kita kerjakan," katanya tanpa merinci rencana lanjutan pembangunan ibu kota negara.  Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satupun kegiatan terkait ibu kota negara selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tahun ini, PUPR juga tidak mengalokasikan anggaran untuk ibu kota negara, lantaran belum ada payung hukumnya.  Basuki menambahkan, keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibu kota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibu kota. "Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya.

Ditanya UEA soal Sovereign Wealth Fund, Luhut: Jalan Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-KUNJUNGAN-PERDANA_FUAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="KUNJUNGAN PERDANA: Didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU, Selasa (17/12) sore. Dengan latar belakang topografi yang berbukit-bukit" width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN PERDANA: Didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU, Selasa (17/12) sore. Dengan latar belakang topografi yang berbukit-bukit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan wabah Covid-19 membutuhkan biaya besar. Banyak anggaran yang akan tersedot untuk mengatasi virus tersebut. Pemerintah pun diminta membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), karena proyek itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.  Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, semakin banyak masyarakat yang terjangkit Covid-19. Dengan banyaknya pasien yang ditangani, dan pencegahan yang harus dilakukan, maka pemerintah membutuhkan cukup besar. "Jumlah orang yang positif korona semakin bertambah, tidak tahu berapa lagi yang akan kena," kata dia.  Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengatasinya, karena virus itu sudah menyebar luas dan sangat cepat menjangkiti masyarakat. Dampak dari virus itu sangat banyak. Salah satunya dampak ekonomi. Banyak negara yang ekonominya terdampak, karena pandemi global Covid-19.  Dengan banyaknya masalah, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap proyek besar, seperti rencana pemindahan ibu kota. Menurut dia, proyek besar itu lebih baik dibatalkan, karena membutuhkan anggaran besar. "Anggaran negara kan sudah tersedot ke penanganan korona," ungkap dia.  Apalagi, kata dia, sampai sekarang anggaran pemindahan ibu kota memang tidak ada. Jika pembiayaan proyek IKN diserahkan ke swasta, belum tentu ada pihak swasta yang mau membiayai. Atau tukar guling dengan aset negara. "Itu juga masih tanda tanya," terang pengajar Universitas Al-Azhar Indonesia itu.  Jadi, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan membatalkan rencana pemindahan ibu kota. Itu lebih baik daripada pemerintah memaksakan pemindahan IKN dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit  Terpisah, Anggota DPR RI Irwan mengatakan, walaupun pemerintah menghadapi banyak permasalahan, rencana pemindahan ibu kota harus tetap dilaksanakan. Apalagi sekarang, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan naskah akademik dan draf RUU IKN.  Legislator asal Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu mengatakan, bulan lalu Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyerahkan draf RUU IKN akhir Maret. Maka, pihaknya pun menagih janji itu dan meminta pemerintah menyerahkan draf RUU sesuai waktu yang dijanjikan. "Yang paling penting itu RUU-nya dulu," terang dia.  Irwan mengatakan, penyerahan naskah akademik dan draf RUU tidak boleh ditunda-tunda lagi. Apalagi, ucapnya, pemerintah ingin memindahkan ibu kota pada 2024. Maka, butuh persiapan yang matang. Persiapan pertama tentu adalah pembentukan undang-undang. Regulasi itu yang harus dituntaskan terlebih dahulu.  Selain undang-undang, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan pemerintah. Pertama, penyiapan sumber daya manusia lokal. Nanti akan banyak yang masuk Kaltim, maka masyarakat lokal harus disiapkan. Mereka bisa dilibatkan dalam Badan Otoritas IKN, dan juga dimasukkan dalam struktur ibu kota yang baru nanti. "Masyarakat Kaltim harus punya pernah. Maka dari itu sumber daya manusia lokal harus disiapkan," papar politikus Partai Demokrat itu.  Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan pemeratan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, yang dibangun tidak cukup hanya empat kabupaten/kota yang ditempati IKN dan terdampak langsung, tapi juga seluruh daerah yang ada di Kaltim. Pembangunan infrastruktur harus merata.  Tidak hanya itu, pembangunan ekonomi juga harus merata. Bukan hanya di perkotaan, tapi juga di daerah pendesaan. Ekonomi mereka harus dibangun, sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi. Begitu juga soal lingkungan. Pembangunan IKN harus memperhatikan ekosistem yang ada. "Konsep smart and green harus betul-betul diterapkan," ungkap dia.  Dan yang tidak kalah pentingnya, tambah Irwan, pembangunan IKN harus memperhatikan budaya lokal. Kearifan lokal harus tetap dipertahankan. Jangan sampai proyek itu mengerus dan mengabaikan budaya lokal Katim.

Anggaran Tersedot Covid-19, Pemindahan Ibu Kota Diminta Dibatalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemindahan ibu kota

Berita Terkini

Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi: Bisa Saya yang Menandatangani, Bisa Presiden Terpilih