<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-3-1744734671.jpg" alt="ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akhirnya membeberkan soal progres pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, pelaksanaan pemindahan terus diundur seiring dengan pergantian kepemimpinan dan bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN, pihaknya sudah melayangkan surat penundaan kepada seluruh K/L di Kabinet Merah Putih. Surat tersebut telah ditandatangani pada 24 Januari 2025.</p> <p>Dia menjelaskan, penundaan itu dilakukan sebagai bentuk pertimbangan atas strategi pembangunan IKN terbaru dan kesiapan infrastruktur seiring dengan bertambahnya jumlah K/L. Sehingga diharapkan, pemindahan ASN ke IKN dapat dilakukan secara relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.</p> <p>"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi, tata kerja sebagian Kementerian dan Lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan K/L pada Kabinet Merah Putih dan surat tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," kata Menteri Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDO) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).</p> <p>"Selain itu sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian dan Lembaga," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan soal kepastian pemindahan ASN ke IKN masih menunggu arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata Rini, mengenai Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan IKN masih belum ditandatangani oleh Prabowo hingga hari ini.</p> <p>"Oleh karena itu rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan, adapun jadwal pemindahannya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujar Rini.</p> <p>"Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden," lanjutnya.</p> <p>Adapun sebelumnya, pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan mulai Januari 2025 dari sebelumnya dijadwalkan sekitar September dan Oktober tahun ini.<br />&nbsp;<br />Anas mengklaim, jadwal pemindahan ini telah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang didapatnya melalui Mensesneg Pratikno.</p> <p>&ldquo;Saya kemarin sudah dapat perintah ditanya terus sama wartawan ini kapan pindah ke IKN. Tadinya September ke Oktober arah Presiden bukan soal apa. Tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN Tadi sampaikan sudah selesai tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan,&rdquo; kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).<br />&nbsp;<br />&ldquo;Tapi semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno. Dapat perintah Januari ASN pindah ke IKN,&rdquo; sambungnya.</p>

"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan," kata Menteri Rini.

Pemindahan ASN ke IKN Masih Ditunda, Kepastiannya Tunggu Arahan Presiden Prabowo

<div id="m#msg-f:1796466386629519963" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_2024-04-16-12-43-46-369_comgoogleandroidgm-edit-1881948660.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah HUT Kemerdekaan RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014545069/bmkg-ingatkan-potensi-gelombang-tinggi-hingga-25-meter-terjadi-di-sejumlah-perairan-indonesia">BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi hingga 2,5 Meter Terjadi di Sejumlah Perairan Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun alasannya, karena hunian-hunian serta yang ada di IKN akan lebih dulu dipakai untuk petugas-petugas upacara kemerdekaan 17 Agustus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk ASN sendiri, kan Juli-Agustus rencana dipakai untuk 17 Agustusan. Baru setelah itu ASN pindah, karena hunian-hunian yang ada dan kantor di sana dipakai dulu untuk petugas-petugas upacara 17-an," kata Basuki saat ditemui usai menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna memastikan kesiapan itu, Menteri Basuki mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke IKN untuk melihat progres terakhir pembangunan pada pekan depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap, sebelum IKN digunakan untuk upacara kemerdekaan, kebutuhan krusial, seperti air minum sudah harus masuk dan terdistribusi di kawasan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu depan saya mau ke IKN. Untuk melihat progres terakhir, supaya Juni targetnya untuk yang krusial, air minum harus udah masuk, supaya Juli sudah bisa dimanfatkan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan ada sebanyak 2.505 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kementerian/Lembaga dari 38 K/L, mulai dari Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan data ini bersumber dari data Kementerian PANRB per tanggal 15 Maret 2024. Menurut data tersebut, paling banyak ASN yang bersedia pindah ke IKN berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 321 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryomo memastikan seluruh ASN yang akan pindah ke IKN telah memenuhi syarat dalam penilaian potensi dan kompetensi. "Sehingga semuanyanya akan dipindah tapi ada skala prioritas, yang kita prioritaskan pertama adalah mereka yang memenuhi syarat untuk bisa dipindahkan berdasarkan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN," kata Haryomo dalam konferensi pers Persiapan Pengelolaan Manajemen ASN Menuju IKN di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haryomo memastikan, total ASN yang telah siap pindah ke IKN sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Adapun ASN terbesar kedua yang siap pindah ke IKN berasal dari Kementerian Sekretaris Negara sebanyak 254 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu disusul oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 247 orang, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebanyak 205 orang, Kementerian Kesehatan sebanyak 201 orang. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 182 orang, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebanyak 146 orang, Kementerian Keuangan sebanyak 110 orang, Kejaksaan Agung sebanyak 79 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 87 orang, Badan Siber dan Sandi Negara sebanyak 61 orang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebanyak 35 orang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 39 orang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 31 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 24 orang, Badan Pembinaan Ideologi Nasional sebanyak 25 orang, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 59 orang, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak 56 orang, Kementerian Luar Negeri sebanyak 85 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014545042/7-perjuangan-yang-hanya-dirasakan-oleh-infj-salah-satunya-merasa-seperti-orang-asing-secara-terus-menerus">7 Perjuangan yang Hanya Dirasakan oleh INFJ, Salah Satunya Merasa Seperti Orang Asing Secara Terus Menerus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian PANRB sebanyak 47 orang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebanyak 49 orang, Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 35 orang, Sekretarian Jenderal MPR sebanyak 26 orang, dan paling sedikit berasal dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 22 orang," urainya. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Basuki Hadimuljono memastikan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah HUT Kemerdekaan RI.

Menteri PUPR Pastikan Pemindahan ASN ke IKN akan Dilakukan usai Perayaan  HUT Kemerdekaan RI

Pemindahan ASN ke IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemindahan ASN ke IKN

Berita Terkini

Pemindahan ASN ke IKN Masih Ditunda, Kepastiannya Tunggu Arahan Presiden Prabowo

Menteri PUPR Pastikan Pemindahan ASN ke IKN akan Dilakukan usai Perayaan HUT Kemerdekaan RI

Download Aplikasi JawaPos.com