<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/13_keber-3078070211.jpg" alt="KENALKAN IKN: Presiden Joko Widodo didampingi panglima TNI dan Kapolri saat membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin (6/10). (VIDEO SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KENALKAN IKN: Presiden Joko Widodo didampingi panglima TNI dan Kapolri saat membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin (6/10). (VIDEO SETPRES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinannya mencapai 8 persen. Menanggapi itu, Jokowi menyatakan semua harus optimistis. &rdquo;Digitalisasi dan hilirisasi jadi kunci,&rdquo; bebernya. Salah satu keberlanjutan Jokowi ke Prabowo adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia tetap optimistis investasi di IKN akan mencapai Rp 100 triliun. &rdquo;Yang masuk banyak dan harus diseleksi,&rdquo; ungkapnya. Saat ini investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun. Menurut Jokowi, angka tersebut cukup besar. Obor estafet IKN sepertinya akan diserahkan penuh kepada presiden terpilih oleh Jokowi. Sebab, rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya dijadwalkan September 2024 pun batal terlaksana. Keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN juga tak kunjung diteken olehnya. Penundaan pemindahan ASN ke IKN ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 kemarin. Anas mengaku dihubungi malam-malam oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sehari sebelumnya soal pemindahan ini. Ada arahan dari Presiden Jokowi agar perpindahan ASN dilaksanakan Januari tahun depan. Sebetulnya, menurut dia, Oktober hingga Desember 2024, sarana dan prasarana untuk ASN sudah siap. Apalagi, dalam waktu dekat ada peresmian rumah sakit di sana. Karena itu, supporting system untuk ASN yang boyongan ke sana pun telah tersedia. Lalu, apa yang mendasari penundaan ini? Anas hanya menyebut, infrastruktur akan lebih siap awal tahun depan. &rdquo;Karena presiden maunya disempurnakan,&rdquo; ungkapnya. (lyn/mia/c19/ttg)

Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut, untuk pemindahan ASN ke IKN ditunda, karena  infrastruktur akan lebih siap awal tahun depan.

Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Menteri PAN-RB Sebut Infrastruktur akan Lebih Siap Awal Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/IKN-Edy-Pramana-2JPG-2368006515.jpg" alt="Suasana lapangan upacara yang akan digunakan pada HUT RI di kawasan Istana Kepresidenan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Edy Pramana/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana lapangan upacara yang akan digunakan pada HUT RI di kawasan Istana Kepresidenan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Edy Pramana/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) belum menunjukkan titik terang yang jelas. Bahkan mundur beberapa kali dari rencana awal. Apalagi ini sudah Oktober. Pada 20 Oktober mendatang Pemerintahan Indonesia berganti rezim dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun demikian. Belum dapat memastikan pemindahan ASN ke IKN dalam waktu dekat. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemindahan ASN ke IKN masih harus menunggu keputusan dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang baru akan dilantik pada Minggu, 20 Oktober mendatang. Adapun sebelumnya, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada September atau Oktober 2024. Meski belum diputuskan, Anas menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skenario pemindahan ASN ke IKN. "Tentu ini keputusan (pemindahan ASN ke IKN) di pemerintah yang baru untuk memutuskan. Tapi kita telah menyiapkan sejumlah skenario," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10). Sebelumnya pada Agustus 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sempat membeberkan skema pemindahan ASN ke IKN. Yaitu, 1.700 ASN akan mulai pindah ke IKN. Angka itu berdasarkan skema tempat tinggal yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana nantinya setiap ASN yang sudah berkeluarga akan mendapat satu unit apartemen. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga menyiapkan skema pemindahan ASN ke IKN dengan total sebanyak 3.200-an orang. Angka itu akan berlaku jika tempat tinggal disepakati bisa sharing alias berbagi. "Kalau sharing (apartemen) di bulan Oktober bisa pindah sekitar 3200-an ASN. Tapi kalau tidak sharing akan ada sekitar 1.700-an," kata Anas di IKN, Senin (12/8). Tapi, atas saran Presiden dalam ratas terbaru, ASN yang sudah menikah tidak lagi sharing di apartemen. "Sehingga dengan demikian jangan khawatir teman-teman yang muda, yang akan pindah, tidak akan sharing dan tetap dengan keluarga," jelasnya. Anas juga memastikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan kesiapan hunian. Hingga Oktober nanti, dipastikan akan selesai sebanyak 47 tower. "Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower. Sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," jelasnya.

Rencana pemindahan ASN ke IKN belum menunjukkan titik terang yang jelas. Bahkan mundur beberapa kali dari rencana awal.

Mundur Lagi, Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Prabowo Subianto Dilantik Jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/JKT-1-IKN-UPACARA-17-AGUSTUS-FED-12JPG-2469614602.jpg" alt="Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipastikan kembali molor. Hal ini lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya penyempurnaan kompleks perkantoran dan sistem digitalnya, sebelum ASN benar-benar diboyong ke Kalimantan Timur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden telah memberi arahan terbaru agar pemindahan ASN ke IKN tak terburu-buru. &rdquo;Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital. Jadi infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,&rdquo; ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/9). Anas belum bisa memberikan kepastian sampai kapan penjadwalan mundurnya. Dia hanya meminta untuk sabar menunggu skema pemindahannya dan penyelesaian secara tuntas kompleks hunian dan perkantoran. Hingga saat ini, belum ada perubahan target pemindahan ASN ke IKN. Masih 1700-an orang di awal. Meski nantinya penempatannya bertahap sesuai dengan kesediaan hunian. Saat ini sendiri, ada 14 tower apartemen untuk ASN, TNI, dan Polri yang sudah selesai dibangun. Targetnya, hingga Desember 2024, sebanyak 47 tower akan rampung dibangun. &rdquo;Sekali lagi September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah. Tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu. Sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan,&rdquo; jelasnya. Disinggung soal tunjangan pionir yang dijanjikan bagi ASN yang pindah duluan, Anas menyebut bahwa sudah mengantongi angkanya. Namun, masih perlu difinalisasi. Termasuk soal tunjangan kemahalan hingga tunjangan pindahan. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN pada September jika belum siap. Jokowi menegaskan, kepindahan ASN akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti sudah siap atau tidaknya hunian ASN untuk ditempati. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana penunjang.&nbsp; &rdquo;Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan,&rdquo; ungkapnya.

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipastikan kembali molor.

Jokowi Tunda Pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN Bulan Ini, MenPANRB Sebut Tunggu Kesiapan Insfrastruktur Digital   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-173700-2851911682.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi. &ldquo;Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,&rdquo; ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7). Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN ke ibukota baru Indonesia tersebut secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. &ldquo;Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,&rdquo; ujar Anas. &ldquo;Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,&rdquo; imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Adapun cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN. &ldquo;Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN. Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,&rdquo; ujar Anas. Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. &ldquo;Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,&rdquo; ujar Anas. Anas menambahkan, cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. &ldquo;Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,&rdquo; ujar Anas. Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. &ldquo;Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN,&rdquo; ujar Anas. Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. &ldquo;Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,&rdquo; jelasnya. Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit. Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN. &ldquo;Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian. Misalnya Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain,&rdquo; ujarnya. Anas mengatakan, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. &ldquo;Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan ASN ke IKN. Menteri PANRB Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN.

Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan, Kementerian PANRB Paparkan Tiga Skema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/ANAS-22-A-842063783.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendapat penjelasan terkait pembangunan gedung perkantoran di IKN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendapat penjelasan terkait pembangunan gedung perkantoran di IKN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini untuk memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. &ldquo;Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu dimana Kementerian PANRB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap,&rdquo; ungkap Menteri Anas di Jakarta, Senin (22/01). Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PANRB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Menteri Anas melanjutkan, untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, Kementerian PANRB tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri. Kementerian PANRB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Selain itu, Kementerian PANRB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN. Untuk itu, dalam pengusulan kebutuhan pada Seleksi CASN Tahun 2024 ini, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari Otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya. &ldquo;Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara,&rdquo; paparnya. Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Kementerian PANRB tidak hanya mengoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PANRB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal. &ldquo;Tentu kita koordinasi dengan kementerian/lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian/lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara,&rdquo; lanjut Anas. Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PANRB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Menteri Anas menyampaikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN. &ldquo;Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technologi (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,&rdquo; pungkasnya. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di IKN, diperlukan implementasi SPBE yang baik serta beberapa pendukung. Diantaranya interkoneksi data dan informasi, interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi, serta standar sistem dan keamanan informasi. Selain itu, juga dibutuhkan proses bisnis tematik cross-cutting, integrasi layanan digital berbagi pakai, serta shared office.

Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian PANRB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN.

Kementerian PANRB Matangkan Skenario Pemindahan ASN dan Pemenuhan CASN 2024 pada K/L di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20221217111520_copy_1280x864.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Ahmad Jaka Santos Adiwijaya menyatakan fasilitas pendukung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama di IKN seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan lainnya disiapkan 2024, sebelum mereka pindah ke IKN.  "Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan pasti siap seiring dengan perpindahan ASN tahun 2024," ujar Jaka Santos dalam rilis Tim Komunikasi OIKN, Minggu (26/3).  Pemerintah, katanya, menyiapkan mekanisme pemindahan ASN ke IKN dengan cermat, yakni pada tahap pertama pemindahan mereka akan berlangsung pada 2024. Pada tahap awal tersebut jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara sebanyak 16.990 orang.  Seiring dengan persiapan ini, maka pemerintah terus menggenjot pembangunan sejumlah fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lainnya.  Menurut Jaka, fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah direncanakan sejak lama dan siap dibangun, seperti rumah sakit bertaraf internasional yang disiapkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kemudian kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.  Sementara Farida Dewi Maharani, Fungsional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, pemindahan IKN menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta, mengatasi kepadatan penduduk, dan pemerataan ekonomi.  Berdasarkan data BPS 2020-2022,, jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta jiwa, Jawa Barat 48 juta jiwa, Jawa Timur 40 juta, Jawa Tengah 36 juta, dan Banten sebanyak 11 juta jiwa, namun banyak penduduk dari daerah-daerah tersebut yang setiap hari ke Jakarta.  Setelah adanya ibu kota baru, maka akan ada sekitar 970 ribu ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang digeser ke IKN, sehingga hal ini akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, padahal angka 970 ribu ASN ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diboyong dalam proses pemindahan IKN.  Hal ini menjadikan momentum memperbaiki kota lebih layak huni baik dari aspek tata kota lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik, dan aspek layanan publik yang lebih manusiawi.  "Saya bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan jauh lebih layak atau minimal tidak macet, hunian asri dan modern serta udara lebih sehat. Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindahkan awal, ini tentu keistimewaan tersendiri," ujar Dewi. (*)

Fasilitas Pendukung Gelombang Pemindahan ASN Pertama di IKN Siap 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/boyongan-asn.jpg" alt="MATANGKAN RELOKASI: Abdullah Azwar Anas (kiri) bersama Ma" width="100%">
<figcaption>MATANGKAN RELOKASI: Abdullah Azwar Anas (kiri) bersama Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang menggodok empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Total ada empat skenario yang dipersiapkan. Empat skenario itu disusun berdasar jumlah personel ASN yang nanti diboyong ke Kalimantan.  Empat skenario itu dipaparkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta kemarin (16/11). ”Sudah ada skenario yang kami laporkan ke Bapak Presiden. Ada skenario 5.000 (pegawai), 10 ribu, 60 ribu, dan 100 ribu. Tergantung (kesiapan) lokasi di sana,” kata mantan bupati Banyuwangi itu.  Dia menjelaskan, dari empat skenario tersebut, sampai sekarang belum diputuskan. Presiden masih menghitung skenario mana yang akan diambil. Sebab, pengambilan keputusan akan disesuaikan dengan tempat tinggal dan kantor ASN. Pemerintah juga bakal menerapkan sistem kantor sharing atau kantor bersama. Sistem kantor sharing dilakukan dengan layanan program digital.  ”Tentu mereka (ASN) yang terkait dengan kebijakan langsung akan pindah ke sana. Tetapi, yang terkait pelayanan publik akan pindah bertahap,” jelasnya. Azwar mengatakan, pemerintah tidak hanya mengkaji skema pindahan ASN secara fisik. Tetapi, juga sedang dibahas skema insentif bagi ASN yang diboyong ke IKN.  Kementerian PAN-RB juga belum sampai pada aturan sanksi bagi ASN yang menolak pindah ke IKN. Seperti diketahui, sejumlah ASN yang bekerja di Jakarta memilih pindah ke instansi Pemda DKI Jakarta atau sekitarnya. Hal itu mereka lakukan untuk menghindar dari instruksi pindah ke IKN.

ASN Boyongan ke IKN, Pemerintah Kaji Empat Skenario

Pemindahan ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemindahan ASN

Berita Terkini