<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/JKT_PENINGKATAN-KUNJUNGAN-TURIS-ASING-KE-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_09102025-11-1604166266.jpg" alt="Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) atau turis asing berwisata ke kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (09/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) atau turis asing berwisata ke kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (09/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) Kota Tua terus dimatangkan. Tidak hanya yang berkaitan dengan bangunan, pemindahan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) juga menjadi bagian dari rencana TOD Kota Tua tersebut. Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan, pemindahan IKJ itu menjadi upaya menghidupkan sekaligus melestarikan kawasan bersejarah tersebut. ''Untuk (pemindahan) IKJ itu, kami sedang melakukan pendalaman. Kenapa kemudian IKJ kami pindahkan ke Kota Tua? karena memang di Kota Tua itu tempatnya bagus banget,'' terangnya. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menyatakan sudah beberapa kali mengunjungi Kawasan Kota Tua. Menurut dia, untuk menghidupkan kawasan sejarah, perlu ada panggung kesenian. ''Harus ada panggung kesenian yang terus-menerus diadakan. Dan panggung kesenian itu akan sangat mudah diadakan kalau kemudian senimannya juga ada di sana sambil bersekolah,'' jelasnya. Karena itulah IKJ akan dipindah ke Kawasan Kota Tua. Pramono berharap langkah itu bisa pemantik atau inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga berkembang secara kreatif dan budaya. ''Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua, sebagai tempat yang heritage, tempat yang bisa berkembang dengan baik,'' jelasnya. Sementara itu, &nbsp;Wakil Gubernur DKI Rano Karno menuturkan, pengembangan kawasan menjadi kawasan berorientasi transit akan dilakukan secara bertahap. Baik itu TOD Dukuh Atas maupun Kota Tua, nantinya. ''Kami fokus satu per satu untuk selesaikan. Kami bikin saluran air, galian PAM bisa bikin macetnya se-Jakarta, apalagi itu (TOD) serentak (dikerjakan), bisa bikin repot,'' katanya. Terkait rencana pemindahan IKJ sebagai bagian TOD Kota Tua, Rano Karno langsung membantahnya. Menurutnya, yang dipindahkan itu hanya fakultas saja. ''Bukan IKJ nya, tapi minimal fakultas sinematografi (Film dan Televisi)-nya ke sini (Kota Tua, Red), supaya dapat gambarnya yang cakep, gitu,'' pungkasnya.

Pemindahan Institut Kesenian Jakarta menjadi bagian dari rencana pengembangan TOD di Kota Tua Jakarta.

Gubernur Pramono Rencanakan Pemindahan IKJ Ke Kota Tua Jakarta, Rano Karno Sebut Minimal Fakultas Sinematografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/New-Project-45-324556879.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan akan mengecek ulang studi kelayakan rencana pemindahan titik keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai. Langkah tersebut dilakukan setelah Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pemindahan titik keberangkatan KAJJ itu. Menurut Andre, rencana itu terkesan dipaksakan dan tidak realistis. "Ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindah ke Stasiun Manggarai, saya melihat. Bahkan penumpang antar provinsi pun itu akan dipindah dari Gambir menuju Manggarai. Itu realistis nggak? hampir semua bilang enggak," kata Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini. Menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengaku akan menerima segala masukan yang ada.&nbsp; Dalam hal ini, pihaknya juga akan mengecek ulang studi kelayakan terkait rencana pemindahan itu. "Kami menyambut baik setiap masukan yang ada, dan kami akan mengecek langsung lagi studi kelayakan dari Stasiun Manggarai ini," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Allan Tandiono dalam media briefing di kantornya, Kamis (21/8). Dia menyampaikan, DJKA akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para operator, meliputi KAI dan juga Kereta Commuter Indonesia (KCI). Terlebih, kata dia, DJKA tetap meminta operator untuk fokus terhadap layanan kepada masyarakat. "Kami akan berkoordinasi dengan pemda, dengan para operator. Di sini tentunya ada KAI dan KCI, karena fokus kami terhadap pelayanan kepada masyarakat," jelas Allan. Andre Rosiade sebelumnya menyampaikan bahwa pemindahan dinilai tidak realistis, salah satunya karena tidak ada akses parkir yang memadai. Sementara, Stasiun Gambir memiliki parkiran yang luas. Dalam RDP bersama Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin itu, Andre bahkan meminta bos baru KAI itu untuk berbicara dengan Dirjen Kereta Api Kemenhub. Andre juga menilai bahwa rencana pemindahan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai hanya terkesan mengejar proyek. Padahal, kata dia, seharusnya KAI harus mengutamakan pelayanan. "Karena jalan aksesnya enggak ada, parkirnya enggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri, kenapa dirjen kereta api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau pelayanan? Ini kan logikanya enggak masuk akal," ujar dia. Tak hanya itu, Andre juga mengklaim telah berkali-kali pergi ke Stasiun Manggarai untuk melihat proyek tersebut dan menduga telah menghabiskan uang triliunan. "Penting ini pak. saya sudah berkali-kali ke Manggarai, saya melihat pembangunannya itu ngabisin uang triliunan rupiah," beber mertua Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan itu. Selain itu, Andre menilai rencana pemindahan itu hanya menerapkan rencana yang telah digadang-gadang sejak era orde baru. Kini menurut dia, rencana itu sudah tidak relevan untuk diterapkan karena lanskapnya telah berbeda. "Jangan karena proyek, kemudian kajian di zaman orde baru itu dipakai di zaman sekarang. Saya dengar itu kajian dari zaman orde baru, sekarang gimana akses parkir enggak ada," pungkasnya.

Andre Rosiade kritik pemindahan kereta jarak jauh ke Stasiun Manggarai, Kemenhub tanggapi dengan  celkk ulang studi kelayakan.

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/IMG_3829-718872761.jpeg" alt="Potret ribuan warga Gaza yang merayakan pengumuman gencatan senjata." width="100%">
<figcaption>Potret ribuan warga Gaza yang merayakan pengumuman gencatan senjata.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut pemerintahnya menentang/menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa. "Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (5/2). Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (4/2) mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang menjadi korban perang setelah warga Palestina dipindahkan ke tempat lain. Trump juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi di Gaza. Hal itu disampaikan Trump saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pengumuman tersebut menyusul usulan Trump sebelumnya yang menyebut ingin memindahkan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Mesir dan negara Arab lainnya. "Tiongkok selama ini percaya bahwa 'warga Palestina memerintah Palestina' adalah prinsip dasar pemerintahan pascakonflik Gaza," tambah Lin Jian. Ia pun menyebut Tiongkok meminta agar penyelesaian masalah di Palestina kembali ke jalur yang tepat yaitu lewat negosiasi politik berdasarkan solusi dua negara, sehingga dapat mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. "Tiongkok sangat tegas dalam prinsip bahwa Palestina memerintah Palestina. Jadi kami menentang pemindahan paksa yang menargetkan orang-orang di Gaza dan kami juga berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan gencatan senjata sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara," tegas Lin Jian. Presiden Trump juga mengatakan AS akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di Gaza serta akan mengambil alih Gaza, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadi sesuatu yang bisa membuat seluruh Timur Tengah bangga. Namun saat ditanya siapa yang akan tinggal di sana, Trump hanya mengatakan bahwa tempat itu bisa menjadi rumah bagi masyarakat dunia dan menjadi "Riviera" di Timur Tengah. Riviera dalam bahasa Italia berarti garis pantai atau wilayah pesisir. Netanyahu sendiri mendukung ide Trump dan mengatakan ide Trump cemerlang dan segar serta menunjukkan kemauan untuk menghancurkan pemikiran konvensional. Tetapi Trump tidak secara langsung menanggapi pertanyaan soal bagaimana dan di bawah wewenang apa AS dapat mengambil alih tanah Gaza dan mendudukinya dalam jangka panjang. Sebelumnya Trump pernah mengatakan bahwa warga Palestina di Jalur Gaza tidak punya pilihan lain selain meninggalkan jalur pantai tersebut, yang harus dibangun kembali setelah hampir 16 bulan perang antara Israel dan Hamas. Saran tersebut telah ditolak keras oleh pemimpin negara-negara Muslim dan Arab serta sejumlah negara Eropa seperti Prancis. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri juga mengecam pemindahan warga Gaza oleh Trump sebagai pengusiran dari tanah mereka. (*)

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut pemerintahnya menentang/menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa.

Tiongkok Tolak Usulan Pemindahan Warga Palestina dari Jalur Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/IMG-20240827-WA0025-3010806588.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015049409/jelang-kualifikasi-piala-dunia-2026-maarten-paes-mulai-latihan-bersama-skuad-garuda-di-jeddah">Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes Mulai Latihan Bersama Skuad Garuda di Jeddah</a> Azwar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN, karena masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. "Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Azwar menjelaskan bahwa rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap. Namun, Presiden Joko Widodo, kata Azwar, memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya. Saat ditanya lebih lanjut soal mundurnya kepindahan ASN dari jadwal semula pada September, Azwar mengatakan bahwa keputusan itu masih menunggu hunian dan perkantoran selesai. Presiden Jokowi pun sebelumnya mengatakan bahwa ia menunggu kesiapan Bandara di IKN selesai dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN. "Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar. Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan aASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap. "Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," kata Presiden Jokowi pada Agustus lalu. Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni. (*)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN)

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/Screenshot_2024-08-06-17-24-09-327_comandroidchrome-edit-3880607148.jpg" alt="Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Ariza (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)" width="100%">
<figcaption>Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Ariza (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang belum menikah atau lajang akan mengikuti tahap awal pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014946698/jika-anda-jarang-memposting-kehidupan-pribadi-di-media-sosial-anda-mungkin-memiliki-8-kualitas-unik-ini">Jika Anda Jarang Memposting Kehidupan Pribadi di Media Sosial, Anda Mungkin Memiliki 8 Kualitas Unik Ini</a> "Kita ASN yang dipindah itu, ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas kemarin ya, arahannya itu yang pindah tahap awal itu mereka (ASN) yang masih lanjang," ujar Arizal dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu. Menurutnya, hal itu menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN. "Artinya, ketika dia sudah punya keluarga di sini ya. Untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana. Jadi yang masih lanjang," katanya. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memaparkan tiga skema pemindahan ASN ke IKN. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN tersebut dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. &ldquo;Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,&rdquo; ungkap Anas di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/7). Menurutnya, bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan. Cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di Instansi Pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN. &ldquo;Jadi rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN,&rdquo; tambahnya. Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. Adapun, cara ketiga yakni dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN. Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. &ldquo;Nanti dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi ASN, lalu sebagian lainnya diisi TNI/Polri,&rdquo; jelas Anas. Ia menjelaskan secara rinci progres ketersediaan 29 tower yang akan dihuni ASN. Pada Juli 2024 akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan ada 14 tower yang berarti berjumlah 840 unit. Sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN. Ia mencontohkan Kemenkomarves pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain. Anas menuturkan pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR. &ldquo;Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,&rdquo; pungkasnya. (*)

aparatur sipil negara (ASN) yang belum menikah atau lajang akan mengikuti tahap awal pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Siap-siap! Asdep Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal Sebut ASN Lajang Ikut Tahap Awal Pemindahan ke IKN 

pemindahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemindahan

Berita Terkini

Gubernur Pramono Rencanakan Pemindahan IKJ Ke Kota Tua Jakarta, Rano Karno Sebut Minimal Fakultas Sinematografi

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

Tiongkok Tolak Usulan Pemindahan Warga Palestina dari Jalur Gaza

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

Siap-siap! Asdep Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB Arizal Sebut ASN Lajang Ikut Tahap Awal Pemindahan ke IKN

Download Aplikasi JawaPos.com