<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-pilpres-pemilu1.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelanggaran selama Pemilu 2019 di Jawa Timur cukup banyak. Hanya, tidak semua temuan maupun laporan tersebut bisa ditangani Bawaslu. Tidak banyak juga pelanggaran yang berujung sanksi terhadap para pelaku, terutama soal pelanggaran pidana.  Fenomena itu menjadi salah satu evaluasi jajaran Bawaslu Jatim terhadap seluruh pelanggaran selama perhelatan Pileg-Pilpres 2019. Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, dalam evaluasi itu, selain mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran, Bawaslu melakukan kajian terhadap penanganan seluruh pelanggaran tersebut.  ''Dari sisi penanganan, hampir semua temuan maupun laporan pelanggaran sudah tertangani,'' katanya. Namun, dari seluruh pelanggaran yang ditangani, tidak banyak yang berujung sanksi, terutama untuk pelanggaran pidana. Selain karena tidak ditemukan unsur pelanggaran, tidak semua pelanggaran dilengkapi bukti yang kuat. ''Sehingga tidak bisa dilanjutkan,'' imbuhnya.  Hingga tahap rekapitulasi suara, jumlah laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Jatim maupun Bawaslu di 38 kabupaten/kota mencapai 10.121 pelanggaran. Itu belum termasuk pelanggaran pasca pemungutan-perhitungan suara.  Dari jumlah itu, 9.425 di antaranya adalah pelanggaran atribut kampanye. Sisanya adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Semuanya tertangani, termasuk 24 temuan/laporan dugaan pidana pemilu. Namun, hanya ada tiga pelanggaran yang berujung sanksi. Di antaranya, kasus perusakan atribut kampanye di Banyuwangi. Pelaku dihukum empat bulan. Juga ada kasus keterlibatan aparat di Mojokerto yang berujung pidana. Satu kasus serupa terjadi di Madiun (saat ini masih dalam proses banding).  Beberapa pelanggaran lain terhenti saat tahap penanganan. Baik saat proses di Bawaslu maupun di sentra penegakan hukum terpadu. Contohnya, empat laporan pelanggaran di Kabupaten Sumenep atau dua pelanggaran di Kabupaten Bangkalan yang akhirnya dihentikan saat pemeriksaan.  Sementara itu, mayoritas pelanggaran atribut kampanye berujung sanksi bagi pelaku. Termasuk pelanggaran administratif. Berbagai temuan itu, lanjut Aang, menjadi bahan evaluasi dalam menghadapi pilkada serentak 2020. ''Evaluasi itu juga untuk penanganan pelanggaran yang saat ini masih dalam proses. Sampai saat ini, kami memang terus menangani temuan atau laporan pelanggaran,'' tandasya.

Pidana Pemilu Minim yang Berujung Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kepala-BPT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 menyita perhatian publik. Pasalnya, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kelelahan bahkan sampai sakit dan meninggal dunia. Melihat fenomena tersebut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan sistem e-Pemilu.  Kepala BPPT Hammam Riza menuturkan, dalam sistem e-Pemilu ada sejumlah tahapan yang sudah memanfaatkan Informasi Teknologi (IT). Mulai dari e-verifikasi, e-voting, sampai e-rekapitulasi.  "Kita sudah lama mencobanya dalam pemilihan kepala desa. Di 18 kabupaten dan hampir 1.000 desa," katanya di kantor BPPT Rabu (29/5).  Hammam menuturkan, dalam pelaksanaan e-Pemilu diawali dengan e-verifikasi yang berbasis e-KTP. Melalui sistem ini orang yang berhak mencoblos di bilik suara, dipastikan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, tidak ada keraguan kepada setiap orang yang akan menentukan hak suaranya.  Lantas tahapan berikutnya adalah e-voting. Pada tahap ini, kata Hammam, tidak diperlukan lagi kertas suara. Hak suara disalurkan melalui layar monitor touch screen. Jadi pemilih cukup menyentuh foto orang yang tersedia, kemudian hasilnya langsung masuk ke sistem.  Menurutnya, dengan cara ini, penyelenggaraan pemilu bisa menghemat pengluaran untuk kertas. "Sekaligus juga mencegah potensi persoalan akibat kertas suara rusak atau tercoblos," jelasnya.  Kemudian, tahap berikutnya yang cukup penting adalah e-rekapitulasi. Pada tahap ini proses rekapitulasi tidak perlu memakan waktu berjam-jam. Atau bahkan sampai berganti hari, seperti saat rekapitulasi pemilu konvensional 17 April lalu. Sebab ketika TPS sudah ditutup, hasilnya langsung muncul saat itu juga.  Kemudian, lanjutnya, data yang sudah direkap secara sistem itu langsung dikirim ke server KPU pusat. Melalui cara ini proses rekapitulasi tidak perlu berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten atau kota, sampai provinsi. Melalui cara ini proses tabulasi berjalan cepat.  "Kemudian tenaga yang dikeluarkan oleh petugas KPPS juga tidak sebesar sekarang. Sehingga pemilu tidak lagi menguras tenaga manusia. Seperti petugas KPPS kelelahan sampai jatuh sakit, bahkan sampai meninggal bisa dicegah," paparnya.  Hammam berharap, sistem e-pemilu bisa dimasukkan dalam undang-undang pemilu berikutnya. Sehingga sistem yang sudah terbangun cukup lama ini bisa diterapkan dalam pemilihan umum tingkat pusat maupun daerah.

Berhasil Diterapkan untuk Pilkades, BPPT Sodorkan e-Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/jaman-rekonsiliasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu serentak 2019 sudah selesai. Kedua pendukung diharapkan bisa kembali bersatu, merajut tali persaudaran yang sempat merenggang lantara perbedaan pilihan politik.  Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Iwan Dwi Laksono saat acara buka bersama antara pendukung 01 dan 02 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.  "Sudah saatnya kita merajut kembali persatuan dan kesatuan, dan melupakan segala perbedaan," ujar Iwan, Kamis (23/5).  Jaman juga menyayangkan, saat ini masih ada beberapa elite politik dari kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang belum move on.  "Kita minta sudahilah, jangan lagi berbicara yang bisa memercikkan gesekan di masyarakat. Pemilu sudah usai. Rakyat sudah menentukan pilihan. Jika ada permasalahan segera selesaikan secara konstitusional," tegasnya.  Menurut Iwan, para tokoh-tokoh bangsa sudah saatnya kemablai mengkampanyekan persatuan dan berhenti membuat emosi masyakarat. Tujuannya agar atmosfer politik di bawah bisa lebih sejuk.  "Kami percaya di Negeri ini masih banyak tokoh politik yang santun, yang masih bisa berfikir jernih, itu yang harus kita munculkan," pintanya lagi.  Sementara itu, perwakilan dan pendukung 02, Anies Fauzan mengatakan, dengan adanya agenda bukber dan silaturahmi dua pendukung bisa menular ke elite-elite diatas.  "Kami meminta baik kader internal kami, dan relawan 01, mulai saat ini kita sama-sama menanggalakn baju masing-masing. Saatnya kita sebagai anak-anak muda melanjutkan cita-cita bangsa," papar Anies yang berharap, gerakan ini bisa menular ke daerah-daerah.

Galang Rekonsiliasi, Jaman Gelar Buka Puasa Bersama Kubu 01 dan 02

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jangan-mau-jadi-daun-daun-kering_c_245352.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemarin dini hari (21/5) KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang dalam kontestasi kepemimpinan nasional, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  Setelah penetapan itu, semangat rekonsiliasi perlu diperkuat kembali oleh semua elemen kekuatan politik untuk mengukuhkan kohesivitas dan persatuan nasional. Pada saat yang sama, semangat rekonsiliasi tersebut juga harus diikuti upaya perbaikan terhadap sejumlah produk regulasi kepemiluan nasional.  Pertama, polarisasi politik di tengah masyarakat yang disebabkan konfrontasi antar-narasi pendukung harus segera dihentikan. Langkah yang bisa dilakukan melalui penurunan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.  PT 20 persen cenderung membatasi ruang manuver politik untuk menghadirkan koalisi alternatif. Alhasil, dinamika politik hanya cenderung menghadirkan dua pasangan kandidat pemimpin. Berdasar pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, terbatasnya dua pasangan kandidat itu mendorong terbukanya potensi konflik dan ketegangan dalam pola interaksi masyarakat di akar rumput.  Kondisi itu diperburuk penggunaan narasi politik identitas yang notabene tidak konstruktif terhadap spirit demokrasi. Fukuyama (2019) dalam buku terbarunya, Identity: Demand for Dignity and Politics of Resentment, mengonfirmasi bahwa di sejumlah negara besar, eksploitasi politik identitas secara tidak bertanggung jawab hanya akan membuat akar kemarahan dan kebencian di antara sesama anak bangsa semakin kuat.  Karena itu, ke depan PT harus dirasionalisasi. Pembentukan koalisi di level pemilihan umum presiden (pilpres) harus dibiarkan terjadi secara natural. Selama ini tingginya PT telah membuat koalisi terbangun atas dasar pragmatisme ketimbang "pertemuan visi, misi, serta platform ideologi".  Kedua, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah mendegradasi peran partai politik dalam sistem demokrasi. Terutama partai-partai politik yang tidak memiliki kandidat di ajang pilpres. Itu berimplikasi pada tenggelamnya wacana visi, misi, dan platform kepartaian karena lebih didominasi wacana pilpres. Alhasil, masyarakat lebih mudah mengidentifikasi partai politik berdasar dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu ketimbang corak ideologi dan platform perjuangan kepartaiannya.  Untuk itu, sistem kepemiluan mendatang harus memberikan peluang yang egaliter dan leluasa kepada partai-partai politik untuk mendekati dan meyakinkan masyarakat terkait komitmennya dalam berdemokrasi. Untuk itu, perlu adanya redefinisi pemilu serentak.  Jika perdebatannya kembali pada aspek efisiensi anggaran, pengalaman Pemilu 2019 justru tidak mengonfirmasi argumen lama yang telah digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberlakukan sistem serentak ini. Jika biaya pileg (pemilihan umum legislatif) dan pilpres secara terpisah dalam Pemilu 2014 mencapai sekitar Rp 24,1 triliun, Pemilu Serentak 2019 ternyata juga membutuhkan ongkos serupa, sekitar Rp 24,8 triliun (Bawaslu, 2019). Untuk itu, penguatan kualitas demokrasi harus lebih diutamakan dan argumen efisiensi mesti kembali dicermati ulang.  Ketiga, pencermatan ulang terhadap sistem pemilu serentak ini juga harus dilakukan setelah bangsa Indonesia berkaca pada tingginya kompleksitas pelaksanaan di lapangan. Banyaknya lembar suara di level eksekutif, legislatif di tiga tingkat (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), serta senator (DPD) telah membuat beban kerja penyelenggara pemilu menjadi berat.  Akibatnya, banyak petugas di TPS dan petugas penghitungan suara yang menjadi korban. KPU (2019) menyatakan, ada sekitar 520 korban jiwa serta ribuan petugas yang harus dirawat di rumah sakit. Di tengah besarnya kompleksitas teknis kepemiluan itu, banyak praktik jual beli suara, utamanya di level pileg, terjadi di berbagai level.  Percepat Reformasi  Untuk itu, di tengah masa jeda ini, saat pengajuan proses gugatan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap proses demokrasi kepada MK akan dilakukan, menjadi sangat relevan jika spirit rekonsiliasi yang ada harus ditopang komitmen reformasi sistem kepemiluan nasional. Setidaknya, rasionalisasi PT dan redefinisi sistem pemilu serentak menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Dua langkah itu merupakan hal teknis, tapi memiliki makna strategis dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.  Jika perbaikan tidak dilakukan, kita membiarkan api dalam sekam yang siap menyulut akar persatuan nasional di masa depan. Komitmen reformasi sistem kepemiluan ini hendaknya dilakukan secepatnya. Tanpa harus menunggu masa mendekati kontestasi Pemilu 2024 mendatang. (*)  *) Dosen Politik Internasional di Universitas Paramadina Jakarta; Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia

Rasionalisasi PT, Redefinisi Pemilu Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JIMLY-ASSHIDDIQIE.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendiri sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang pertama Profesor Jimly Asshiddiqie menuturkan keprihatinnya soal berbagai kontroversi yang muncul selepas perhelatan Pilpres. Karena itu ia meminta agar tidak ada lagi demo-demo soal pilpres.  “Saran saya, sebaiknya kita kurangi dulu demo-demo dan opini-opini baik di darat maupun di udara, sambil menunggu keputusan resmi dari KPU," ujar Jimly, Selasa (2/5)  Jimly juga mengingatkan, secara hukum, negara kita juga sudah memiliki mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang. Karena itu jika ada sengketa terkait pelaksaan Pilpres maupun Pileg.  “Biarkan lah pihak-pihak resmi yang bekerja mempersiapkan diri (untuk kemudian) bersengketa dengan segala bukti yang diyakini oleh masing-masing pihak, kalau ternyata nanti masih ada perbedaan pendapat," tuturnya.  Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada Pemilu kemarin mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI ini menegaskan, hal tersebut perlu dilakukan agar demokrasi di Indonesia bisa terlembagakan.  Beliau juga mengajak rakyat pemilih agar kembali ke urusan masing-masing, karena sesungguhnya pemilu sudah selesai meski secara formal hasilnya belum dinyatakan.  "Kita sama-sama harus bersabar. Beri kesempatan (agar) semua berproses (secara) resmi saja," paparnya.  Meski demikian, Jimly tetap optimis bahwa tidak akan terjadi keributan apapun pasca pengumuman resmi KPU sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak.  “Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa yang menghawatirkan pasca pemilu. Ini bagian dari pendewasaan berdemokrasi," pungkasnya.

Tunggu Hasil Resmi KPU, Jimly Serukan Stop Demo dan Sebar Opini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Relawan-Trisakti-Jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komunitas Relawan Trisakti untuk Jokowi menggelar syukuran dan hiburan atas kemenangan Jokowi - Amin, Selasa (30/4) malam di Jl Bungur Indah, Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Mereka meminta pendukung pasangan nomor 01 dan 02 melebur dalam rasa syukur dan kegembiraan.  Salah satu Koordinator Komunitas Relawan Trisakti untuk Jokowi Muhanto Hatta mengatakan, pihaknya bersyukur karena agenda besar lima tahunan itu rampung tanpa gangguan keamanan. Juga bersyukur karena momen pencoblosan berdekatan dengan awal bulan suci Ramadan.  "Kita semua berharap, begitu masuk bulan puasa fokus kita beralih dari perjuangan politik menjadi perjuangan kembali menjadi fitri. Jadi sudah tak ada lagi 01 atau 02," kata Muhanto.  Acara tersebut diisi dengan syukuran dan hiburan campursari Budi Laras. Mereka memanjatkan doa bersama agar Indonesia bebas dari fitnah dan perpecahan.  "Umat sebentar lagi sedang fokus ibadah. Makanya, kita doakan semua pihak bisa saling mendinginkan suasana," kaya Muhanto.  Acara tersebut juga diisi dengan hiburan dari musik campursari Budi Laras. Ratusan peserta yang datang ikut bergembira dan bernyanyi bersama. Muhanto mengatakan bahwa campursari dipilih karena dekat dengan rakyat kecil.  "Kita juga ingin menunjukkan bahwa pilpres dan pileg adalah salah satu momen kegembiraan bagi rakyat. Sebab, dalam ajang lima tahun sekali ini intensitas dialog antara pemimpin, calon wakil rakyat, dan warga meningkat," katanya.  Pilpres dan pileg, kata Muhanto, tak hanya menghadirkan dialog yang sehat. Tapi juga kompetisi yang kreatif. "Kemudian ditutup dengan perayaan yang tak berlebihan tapi sangat menggembirakan," katanya.  Muhanto mengatakan, usai pilpres semua pihak melebur menjadi Indonesia. Perbedaan pendapat yang tersisa pasca pencoblosan adalah bagian dari dinamika. Bukan ajang untuk berpecah belah.  "Ramadan ini kita akan belajar kembali tentang persatuan untuk bersama-sama menjadi umat yang fitri," katanya.

Relawan Trisakti Berharap Pendukung 01 dan 02 Melebur di Bulan Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/M-Ihsan-Relawan-Jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan warga yang tergabung dalam Relawan Jokowi Kita (RJK) menggelar syukuran di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, Minggu malam (28/4). Acara syukuran itu ditandai dengan potong tumpeng  dan doa bersama untuk keselamatan negeri.  Bahkan, mereka juga mengundang masyarakat yang selama ini mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tujuanya untuk sama-sama mendoakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.  Salah satu tokoh masyarakat Kapuk, M. Ihsan yang ikut menjadi inisiator acara syukuran tersebut mengatakan kepada awak media, selama berjalannya pemilu 2019, tidak pernah terjadi apa-apa di wilayahnya. Justru pendukung Prabowo satu hari setelah pencoblosan mendatangi poskonya untuk sekadar ngopi bareng.  "Khususnya wilayah kami relatif aman, justru di sini para pendukung 01 dan 02 bisa ngopi bareng, perbedaan itu biasa, tapi bukan berarti perbedaan itu menjadi jurang pemisah, malah harus kita jadikan jembatan komunikasi yang baik antar warga," tutur Ihsan.  Karena itu, Ihsan juga mengundang para pendukung Prabowo untuk menghadiri acara syukuran tersebut. “Kita sama-sama sepakat sudah tidak ada lagi istilah 01 maupun 02. Saat ini semuanya kembali bersatu," tegasnya.  Senada dengan Ihsan, Ridwan sebagai pendukung Prabowo-Sandi mengatakan, di tempat mereka tinggal mereka, berbeda pandangan politik adalah hal biasa. Mereka tidak pernah saling membenci.  “Kami tetap saling menghargai, buktinya saya hadir malam ini untuk penuhi undangan kawan saya di acara syukurannya," beber Ridwan.  Dia mengharapkan seluruh pendukung 01 dan 02 agar bisa seperti di tempatnya, yaitu menghilangkan perbedaan yang selama ini terjadi akubat perbedaan pilihan. "Ya semoga saja rekan-rekan baik dari pendukung 01 dan 02 bisa seperti di tempat kami, bareng-barenga lagi," tandasnya.  Dalam syukuran tersebut, Relawan Jokowi dan masyarakat juga memberikan apresiasi pemilu yang sudah berjalan lancar, aman, jujur dan adil (Jurdil). Tak lupa juga mereka mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga anggota KPPS dan Panwas yang wafat saat sedang bertugas.  Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, Yudi Halim, sebenarnya syukuran tersebut bukanlah klaim kemenangan, melainkan syukuran karena situasi di tempatnya berjalan baik dan aman, secara umum nasional sukses dan lancar.  "Kita bukan syukuran klaim kemenangan, soal itu biarkan KPU bekerja dengan tenang menjalankan proses penghitungan suara. Kita serahkan kepada KPU. Tapi patut kita syukuran karena selama pemilu situasi berjalan baik dan aman terutama di Kapuk," tegas Yudi.  Yudi menyatakan, dirinya adalah  pendukung Jokowi, dan beberapa tetangganya menjadi pendukung Prabowo. Namun, kata dia, selama proses pemilu hingga hari ini antar pendukung di kampungnya baik baik saja, serta tidak ada gesekan sedikit pun.  "Tapi kami tetap hidup rukun bertetangga, tidak ada tuh gontok-gontokan, apalagi sampe gesekan," ucap Yudi.

Pemilu 2019 Berjalan Damai, Pendukung 01 dan 02 Ngopi Bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-fasilitasi-parpol-buka-4-digit-nik-di-dpt_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Viryan Aziz menyebutkan, fasilitas yang diberikan kepada seluruh parpol peserta pemilu itu akan dibuka pada Jumat (14/12) esok hari." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Viryan Aziz menyebutkan, fasilitas yang diberikan kepada seluruh parpol peserta pemilu itu akan dibuka pada Jumat (14/12) esok hari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena bertugas terus bertambah. Totalnya sudah 230 orang. Kemudian yang dirawat karean sakit angkanya sudah mencapai ribuan.  "Update data 26 Apri 2019, pukul 12.00 WIB wafat 230, sakit 1.671 orang, sehingga total 1.901 petugas KPPS," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz Viryan, Jumat (26/4).  Terpisah, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah sepakat untuk memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia.  "Tentu saja‎ untuk yang meninggal dunia sedang menyiapkan santunan," katanya.  Untuk jumlah nominal santunan setiap korbannya, Hasyim mengaku KPU masih belum mengetahuinya. Karena hal ini sudah ranahnya Kementerian keuangan (Kemenke). KPU juga sampai saat ini terus menjalin komunikasi intens terakit hal itu.  "Karena ini biayanya harus bicara dengan Kemenkeu standartnya seperti apa santunan dan kematian," ungkapnya.  Sebelumnya, Viryan mengatakan, dengan banyakanya kasus petugas KPPS yang meninggal dunia, KPU berharap tidak ada lagi pemilu yang dilakuan secara serentak.  "Pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja. Jangan lagi dilaksanakan," ujar Viryan.  Menurut Viryan banyaknya petugas KPP yang meninggal menjadi harga yang sangat mahal bagi penyelenggara demokrasi lima tahunan di Indonesia. Sehingga dia berharap jangan ada lagi korban yang meninggal ataupun yang sakit.  "Kami juga merasakan khususnya temen-temen, kami di daerah ini harga yang sangat mahal untuk demokrasi," katanya.

Santunan Belum Jelas, Petugas KPPS yang Meninggal Sudah 230 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Gedung-BI-Jawa-Pos.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) kembali melakukan Rapat Dewan Gubernur hari ini, Rabu (24/4) hingga Kamis (25/4) untuk menentukan arah kebijakan moneter ke depan dengan menetapkan kebijakan suku bunga acuan terbarunya (BI 7-Day Repo Rate).  Suksesnya penyelenggaran pemilu serentak yang berlangsung 17 April 2019 diprediksi akan mendorong investor melirik kembali  Indonesia sebagai tempat berlabuh untuk pengembangan investasinya.  Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan menyimpulkan stabilitas sistem keuangan kuartal I 2019 terjaga dengan baik.  Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan dan penjaminan simpanan. Pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia.  Kemana arah kebijakan BI ke depan? Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan cadangan devisa terpantau stabil selama kuartal pertama, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan pelaku pasar.  “Saya perkirakan masih tetap, tidak ada perubahan bunga acuan. Rupiah terpantau stabil dan cadangan devisa juga diperkirakan naik selama kuartal I. Tidak ada kekhawatiran di market,” ujar Bhima kepada Jawapos.com, Rabu (24/4).  Bhima mengingatkan BI sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan dalam menentukan tingkat suku bunga sebelum melihat kondisi global, terutama bank sentral AS, The Fed.  “BI lebih baik menahan bunga acuan dulu. Jangan terburu-buru menurunkan tingkat bunga acuan. Lihat kondisi global. Setelah The Fed turunkan bunga, BI bisa ikut,” tuturnya.  Bila tingkat bunga diturunkan, Ia khawatir justru akan memberikan sentimen negatif bagi pelaku pasar modal, meskipun positif bagi perbankan dan sektor rill. “Terlalu cepat turunkan bunga bisa buat capital outflow meski positif bagi bank dan sektor riil,” tandasnya.  Sebagaiman diketahui, BI telah menahan suku bunga acuan di level 6 persen sejak lima bulan lalu. Terakhir, otoritas moneter menaikkan bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 5,75 menjadi 6 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 15 November 2018.

BI Gelar RDG Pertama Usai Pemilu Damai, Kemana Arah Suku Bunga Acuan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TPS-Horor-Lebak-Bulus-Issak-Ramdhani_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Total sebanyak 119 panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS‎) meninggal dunia. Sementara yang mengalami sakit saat bertugas ada 548 orang. Ini menjadi bagian dari evaluasi Komisi Pemilhan Umum (KPU).  Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, dengan adanya kasus tersebut pihaknya berharap tidak ada lagi pemilu yang dilakuan secara serentak.  "Pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja. Jangan lagi dilaksanakan. Kami juga merasakan khususnya temen-temen kami di daerah. Tentu ini harga yang sangat mahal untuk demokrasi," ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4).  Lebih lanjut, Viryan berharap jangan ada lagi pihak-pihak yang menuduh KPU lewat petugas KPPS bermain curang. Karena 119 petugas KPPS sudah mengkorbankan nyawanya untuk Pemilu 2019.  "Jangan sampai ada hal-ha yang disangka kami curang. Padahal pada kenyataanya tidak ada," pungkasnya.  Diketahui, sampai pukul 16.30 Selasa (23/4), tercatat sebanyak 119 petugas KPPS meninggal dunia ditambah 548 sakit dan dalam perawatan, semuanya tersebar di 25 provinsi di Indonesia.  Viryan menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah memberikan dukungan akan memberikan santunan terhadap petugas KPPS yang mengalami musibah ini. Bahkan menurut Viryan Pemerintah Provinsi masing-masing juga akan memberikan santunan.  Namun, untuk berapa besaran santunan itu pihak KPU belum mengetahuinya. Namun yang jelas pemerintah hadir memberikan apresiasi besar terhadap petugas KPPS yang gugur dalam mengawal Pemilu 2019. ‎

119 KPPS Meninggal, KPU Tak Ingin Model Pemilu Serentak Digelar Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu serentak 2019

Berita Terkini