<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dpr-pilih-wahiduddin-dan-aswanto-jadi-hakim-mk-periode-2019-2024_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK)&nbsp;memerintahkan agar penyelenggaraan Pilpres, Pileg dan DPD dipisah dengan pilkada dan pemilihan DPRD. Aturan ini mulai berlaku pada pemilu 2029 mendatang. &nbsp; Dengan putusan itu, tidak boleh lagi pemilu secara serentak. Diharapkan putusan ini bisa menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir ketentuan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 347 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Putusan MK memperkenalkan pola pemilu bertahap, di mana pemilihan legislatif dilaksanakan setelah pelantikan Presiden. Ini bertentangan dengan frasa dilaksanakan setiap lima tahun dan untuk memilih secara bersamaan," ujar Henry, Senin (30/6). Menurutnya, Pasal 22E UUD 1945 ayat (1) menyatakan pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 22E ayat (2) menyatakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD. Dengan begitu, MK telah menciptakan norma waktu baru terkait&nbsp;pelaksanaan pemilu. "Wewenang MK (Ultra Vires) sesuai Pasal 24C UUD 1945 membatasi kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD, bukan membuat norma baru," jelasnya.&nbsp; "Ketika MK melampaui batas kewenangannya, maka prinsip checks and balances harus diaktifkan melalui pengawasan etik dan politik oleh lembaga lain yang sah," tandasnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan DPR, DPD RI akan dipisahkan dengan pemilihan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Hal ini setelah MK memutuskan sebagian permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), terkait norma penyelenggaraan Pemilu Serentak. "Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) dsn Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat secara bersyarat," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (26/6). Dalam putusan itu, MK memerintahkan pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir ketentuan pemilu serentak.

MK Perintahkan Pemilu Nasional Dipisah Dengan Pemilu Daerah Dikritik, Dianggap Tak Sesuai Frasa 5 Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/20230422_0807561-145105631.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (22/4)." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (22/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 digelar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. &rdquo;Sebagai Menkopolhukam, saya menjamin bahwa pemilu harus terlaksana pada 14 Februari dan November 2024 untuk Pilkada,&rdquo; kata&nbsp;Mahfud&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton&nbsp;di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (22/4). Terkait persoalan gugatan Partai Prima, dia mengatakan, hal itu sudah selesai karena putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima sudah dibatalkan. Artinya, Pemilu 2024 tetap berlangsung sesuai dengan rencana awal. &rdquo;Mari kita siapkan untuk melaksanakan pemilu dengan baik dan pilih calon-calon Anda,&rdquo; tambah Mahfud MD. Dia menjelaskan, Indonesia yang berdasar demokrasi, pergantian kekuasaannya diatur dalam pemilu. Pemilu adalah forum musyawarah, sehingga siapa calon terbanyak mendapatkan pemilih akan keluar sebagai pemenang. &rdquo;Maka, saya mengajak masyarakat agar memberikan hak pilih pada saat pemilu. Pilih pemimpin-pemimpin, baik di DPR maupun pemerintahan, yang dapat dipercaya,&rdquo; kata Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Mahfud&nbsp;juga menyampaikan soal korupsi yang masih menjadi momok di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah membaik, korupsi masih saja terjadi. &rdquo;Tugas bangsa ini adalah membangun negara dengan terus menekan korupsi dari waktu ke waktu,&rdquo; ucap Mahfud MD. Dalam kunjungan ke Ponpes Nurul Jadid Paiton, Mahfud&nbsp;MD melaksanakan salat Idul Fitri 1444 H bersama keluarga besar pesantren, alumni, santri, serta masyarakat setempat. Usai salat Idul Fitri, dalam momen istimewa dan penting itu,&nbsp;Mahfud juga bertindak sebagai khatib dan menyampaikan&nbsp;tausiah yang dikemas dalam silaturahmi bersama para ulama dan umara di aula pesantren.

Menkopolhukam Mahfud MD jamin pelaksanaan Pemilu 2024 digelar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

Menkopolhukam Jamin Pemilu Serentak 2024 Digelar Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilpres-2019-kpu-putuskan-jokowi-boleh-gunakan-pesawat-kepresidenan_m_203178.jpeg" alt="Ilustrasi: Logo Kantor KPU Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Logo Kantor KPU Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KPU RI membuat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di sejumlah kota/kabupaten. Tujuannya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi 2024. Kota Pahlawan ditetapkan sebagai pilot project program itu.  Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi mengatakan, Surabaya dan Sidoarjo ditetapkan sebagai kota percontohan DP3 karena tingkat partisipasi warga dalam pemilu cukup tinggi. Alasan lain, dua kota itu memiliki jumlah penduduk yang besar dan heterogen. ’’Keunikan itulah yang akhirnya direkomendasikan KPU Jatim ke pusat,’’ ujarnya.  Kelurahan Semolowaru dipilih KPU Surabaya untuk membentuk DP3. Menurut Subairi, pemilihan Semolowaru bukan tanpa alasan. Sebab, tingkat partisipasi warganya saat pesta demokrasi terbilang rendah saat Pilkada 2020.  Secara garis besar, DP3 merupakan kepanjangan tangan KPU untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu. ’’Jadi, ketika ada konten sosialisasi, kami berikan ke mereka juga,’’ kata Subairi.  Di Semolowaru, ada 25 warga yang diangkat menjadi kader DP3 oleh KPU Surabaya. Mereka sudah diberi pembekalan tentang edukasi pemilihan dan cara persuasif mengajak warga ikut pemilihan, baik pemilihan kepala daerah (pilkada) ataupun pemilihan anggota legislatif (pileg).  Sementara itu, Hanis Supriyanto selaku koordinator kader DP3 Semolowaru menjelaskan, pihaknya terus menggelar sosialisasi pemilu. Sasarannya, para pemuda kampung dan perkumpulan karang taruna. ’’Sasaran lainnya adalah pasangan yang baru menikah. Yang mana, keduanya tergolong pemilih pemula,’’ paparnya.

Surabaya dan Sidoarjo Jadi Percontohan DP3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.  "Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4).  Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.  "Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambah Presiden Jokowi.  Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.  "Dan dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tegas Presiden.  Presiden Jokowi menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat. "Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," tambah Presiden.  Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan. "Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," ungkap Presiden.  Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (*)

Tepis Presiden 3 Periode, Jokowi Sebut Pemilu Serentak Tetap 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 Tingkat Kecamatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsir dan berbagai alternatif desain keserentakan pemilu di Indonesia. Dari lima alternatif yang disampaikan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih alternatif keempat dan kelima. Desain yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu di daerah dianggap paling memudahkan secara teknis.  Alternatif keempat adalah desain yang membagi keserentakan pemilu menjadi dua gelombang. Yakni, pemilu nasional (pilpres, DPR, DPD) dan pemilu daerah (pemilihan gubernur, bupati/wali kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota).  Kemudian, alternatif kelima adalah desain yang membagi keserentakan pemilu menjadi tiga gelombang. Yakni, pemilu nasional (pilpres, DPR, DPD), pemilu provinsi (pemilihan gubernur dan DPRD provinsi), serta pemilu kabupaten/kota (pemilihan bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota).  ”Yang manageable itu pilihan kelima. Tapi, sekurang-kurangnya pilihan keempat,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jakarta, Kamis (27/2).  Untuk alternatif pertama hingga ketiga yang disampaikan MK, Pram menilai tidak ideal. Sebab, opsinya menyerentakkan lima hingga tujuh pemilu. Berdasar pengalaman lalu, kata dia, pemilu lebih dari empat kotak suara sangat menyulitkan secara teknis.  Berkaca pada Pemilu 2019, petugas di lapangan keteteran. Dari aspek logistik, distribusinya juga tidak maksimal. Ada ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami keterlambatan logistik. Belum lagi dari sisi tenaga, prosesnya sangat melelahkan.  ”Jumlah petugas kita yang meninggal berkali-kali lipat dibandingkan petugas yang meninggal pada Pemilu 2014,’’ kata mantan ketua Bawaslu Provinsi Banten tersebut. Karena itu, KPU menilai alternatif pertama sampai ketiga sebaiknya tidak dipilih.

Pilihan KPU atas Putusan MK, Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-LANJUTAN-PHPU-PILPRES-2019-DERY-RIDWANSAH-4-.jpg" alt="Suasana sidang sengketa PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang sengketa PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penafsiran desain keserentakan pemilu akhirnya jelas. Meski gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ditolak, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan desain keserentakan konstitusional yang bisa digunakan dalam pemilu mendatang.  Dalam penjelasannya, MK menegaskan bahwa keserentakan pemilu tidak harus menggabungkan pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD kabupaten/kota. Yang wajib dibarengkan hanya pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) DPR serta DPD. Penggabungan tiga pemilu tersebut dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial yang dipilih Indonesia.  Karena itu, peninjauan dan penataan ulang desain keserentakan untuk Pemilu 2024 dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilu. ”Yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat, yaitu DPR dan DPD, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden,” kata hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta.  Untuk pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur dan bupati/wali kota, MK memberikan keleluasaan. Boleh digabung atau dipisah dari pemilu nasional. Bergantung mana yang lebih tepat.  Dalam pertimbangannya, MK memberikan beberapa alternatif terkait desain keserentakan yang bisa digunakan. Mulai menggabungkan pemilihan DPRD ke pemilu nasional hingga menggabungkan pemilihan DPRD ke pilkada.  Berbagai alternatif tersebut, jelas Saldi, bisa dipilih pembuat undang-undang (UU), yakni pemerintah dan DPR. ”Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan,” katanya.  Meski demikian, untuk menentukan desain mana yang akan dipilih, MK memberikan sejumlah rambu kepada DPR dan pemerintah. Pertama, pemilihan model dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang terkait dengan kepemiluan. Kedua, perubahan UU harus dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk menyimulasikan berbagai alternatif sebelum perubahan dilaksanakan.  Ketiga, memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia demi terciptanya pemilu berkualitas. Keempat, memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam menyalurkan hak politiknya. ”Kelima, tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum,” tuturnya.  Untuk diketahui, Perludem menggugat pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 UU Pemilu serta pasal 3 ayat 1 dan 201 ayat 7 dan 9 UU Pilkada. Intinya, Perludem menghendaki keserentakan pemilu hanya dibagi menjadi dua gelombang. Pertama, pemilu nasional yang terdiri atas pilpres serta pileg DPR dan DPD. Kedua, pemilu daerah yang terdiri atas pemilihan gubernur, pemilihan bupati/wali kota, serta pileg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.  Saat dikonfirmasi soal putusan MK, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, meski ditolak, pihaknya cukup puas atas putusan tersebut. Pasalnya, dengan adanya tafsir dari MK, hal itu memberikan kejelasan di tengah kegamangan merumuskan revisi UU Pemilu tahun ini. ”Dan apa yang kita (baca: Perludem, Red) minta juga masuk dalam alternatif keserentakan yang tadi disebutkan MK,” ujarnya.  Fadli menambahkan, putusan MK memberikan batasan yang sangat mendasar soal desain pemilu di Indonesia. Dikatakan, pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang menyerentakkan pemilihan DPR, DPD, dan presiden. ”Itu yang tidak boleh dipisahkan. Untuk DPRD, kepala daerah, MK memberikan pilihan silakan pembentuk UU yang memilih.”  Perludem sendiri mengusulkan pemilu serentak dibagi ke dua golongan. Dengan begitu, pemilu borongan yang mengakibatkan banyak korban dalam Pemilu 2019 tidak lagi terjadi.  Pria berdarah Minang itu juga meminta pemerintah dan DPR membahas desain RUU Pemilu secara komprehensif. Dengan demikian, konsepnya bisa dijalankan dalam waktu yang lama. Tidak berubah-ubah setiap lima tahun sebagaimana diingatkan MK.  Sementara itu, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pemerintah saat ini berada dalam posisi menunggu. Sebagaimana kesepakatan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, RUU Pemilu menjadi inisiatif DPR. ”Draf Rancangan UU Pemilu nanti datangnya dari DPR,” ujarnya.  Terkait berbagai alternatif keserentakan yang akan digunakan dalam Pemilu 2024, Bahtiar belum bisa menyampaikan mana yang paling tepat. Saat ini pengkajian masih dilakukan. Namun, dia menegaskan, opsi apa pun masih sangat terbuka. ”Itu bagian yang kami didiskusikan.”  Dia menambahkan, draf RUU Pemilu diharapkan bisa segera disampaikan ke pemerintah. Setelah draf masuk, akan dilakukan sinkronisasi dengan ide-ide pemerintah. Kemendagri menargetkan pembahasan bisa dimulai setidaknya pada Mei tahun ini. Dengan begitu, pembahasan selesai pada 2021 sebelum tahapan pemilu dimulai pertengahan 2022.

Pemilu Yang Wajib Serentak Hanya Pilpres dan Pileg DPR-DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Hasto-Hendra-Eka.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pemilihan umum (Pemilu) serentak yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia.  Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan pemilihan presiden (Pilpres) tidak berbarengan dengan pemilihan legislatif (Pileg).  "Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/11).  Selain itu, Hasto mengatakan ‎komitmennya untuk mengawal reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode. "Presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," katanya.  Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. "Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," ungkapnya.

PDIP Usul Pilpres Tidak Dilaksanakan Serentak dengan Pileg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/survei-index-elektabilitas-pdip-turun-parpol-baru-naik_m_.jpg" alt="PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PDIP. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah rekomendasi penting muncul dalam Kongres V PDIP di Bali. Kemarin (9/7) komisi IV yang menangani persoalan kepemiluan menelurkan sejumlah keputusan dalam rapat pleno.  Salah satunya terkait dengan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold (PT) dalam Pemilu 2024.  PDIP merekomendasikan kenaikan PT. Yaitu, dari 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi 5 persen pada Pemilu 2024. Bahkan, sistem PT tidak hanya berlaku untuk perolehan kursi DPR, tetapi juga diusulkan untuk DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. ''Kami usul PT nasional 5 persen, DPRD provinsi 4 persen, dan DPRD kabupaten/kota 3 persen,'' kata kader PDIP Arief Wibowo di arena Kongres V PDIP di Bali kemarin.  Pertimbangannya, sistem presidensial tidak cocok dengan multipartai. Sebab, sistem tersebut bisa menciptakan demokrasi yang tidak stabil. Karena itu, keterwakilannya harus dikuatkan dengan pemberlakuan PT yang berjenjang.  PT memang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2009, PT ditetapkan 2,5 persen. Pada 2014 menjadi 3 persen dan Pemilu 2019 meningkat lagi menjadi 4 persen. Nah, kini PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mengusulkan PT dinaikkan lagi menjadi 5 persen. ''Ini penting untuk penguatan demokrasi ke depan,'' paparnya.  Rekomendasi lain berupa pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada. PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Berikutnya pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digabung menjadi satu.  Lalu, yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah serentak. Jika rekomendasi itu disetujui, bukan tidak mungkin masyarakat akan mencoblos sampai tiga kali dalam setahun. ''Ini untuk efisiensi dan memudahkan pemilihan,'' kata Arief.  Dia menyampaikan, PDIP berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih. Belum lagi memakan anggaran yang besar. ''Padahal, prinsip pemilu itu harus dimudahkan,'' imbuh anggota DPR tersebut.  Rekomendasi lain berupa jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Untuk DPR, jumlah kursi per dapil dialokasikan 3-8 kursi. Sementara alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencapai 3-10 kursi per dapil. Pada Pemilu 2019 lalu, alokasi kursi per dapil mencapai 3-10 kursi. Itu merata untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.  Sementara itu, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sedang hangat-hangatnya. Saat Prabowo tidak berada di arena kongres PDIP pun, Megawati masih bisa mengekspresikan hubungan harmonisnya dengan ketua umum Partai Gerindra tersebut. Itu terlihat saat tadi malam (9/8) Megawati meninjau pameran foto di lobi Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, tempat berlangsungnya Kongres V PDIP 2019.  Sebanyak 25 foto yang dipamerkan tidak luput dari pandangannya. Setelah Megawati puas melirik foto satu per satu, wartawan bertanya tentang mana foto favorit presiden ke-5 RI itu. Megawati langsung menunjuk foto yang dipajang di bagian bawah.  Cukup lama Mega -sapaan Megawati- menunjuk foto tersebut sambil mengembangkan senyum ceria. Rupanya itulah foto dirinya bersama Prabowo. Momen tersebut diambil ketika Mega menjamu Prabowo makan siang di kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Juli lalu.  Dalam foto itu keduanya tersenyum lepas. Prabowo tampak memegang perut, menandakan kenyang dan sangat menikmati masakan Mega. Sementara Mega tertawa lepas melihat ke arah Prabowo. "Ini foto favorit saya," kata Mega sambil menunjuk foto berukuran 45 x 60 cm tersebut.  "Kenapa pilih foto itu, Bu?" tanya wartawan. "Karena Pak Prabowo menunjukkan perutnya. Kan katanya kenyang," jawab Megawati. "Nasi goreng buatan Ibu enak ya?" tanya wartawan lagi. "Ya tidak tahu saya," ucap Mega.  "Ibu kelihatan lepas banget ekspresinya di foto itu," komentar wartawan lagi. "Yang mana? Yang di foto itu? Soalnya ya saya senang saja," jawab Mega, lalu tersenyum.  Pameran foto bertema "Kepemimpinan dan Kerakyatan Bersama PDI Perjuangan" itu adalah hasil karya pewarta foto. Sebanyak 25 foto dipamerkan setelah diseleksi dari 300 foto yang terkumpul.  Pengamat politik Indo Barometer M. Qodari menyampaikan, itu adalah sinyal kuat kedekatan Prabowo-Megawati. Tidak hanya akrab secara personal, tapi bisa juga diterjemahkan dalam hubungan politik yang saling mendukung satu sama lain. "Bukan tidak mungkin nanti Prabowo akan menjalin koalisi dengan calon yang diusung PDIP," katanya saat ditemui di lokasi kongres PDIP di Bali.  Dukungan tersebut, jelas Qodari, bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk kerja sama di parlemen, kerja sama di pilkada 2020, hingga koalisi di Pilpres 2024.  Saat ini Megawati dinilai sebagai godmother bidang politik. "Sehingga wajar kalau kemudian Prabowo merapat ke Megawati," ujarnya.  Di sisi lain, tambah Qodari, saat ini sosok yang paling potensial untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Prabowo. Karena itu, Gerindra harus menjalin hubungan harmonis dengan PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019. Sinyal tersebut juga dilontarkan Mega langsung saat menyampaikan pidato politiknya Kamis lalu (8/8).  "Kalau nanti (ingin maju capres 2024, Red) nggak tahu kapan. Tolong deketin saya ya, Mas Bowo (Prabowo, Red)," seloroh Megawati yang disambut tepuk tangan para peserta kongres.  Menurut Qodari, nasib Prabowo sebagai capres sangat bergantung nanti pada 2022 atau 2023. Biasanya dua atau satu tahun menjelang pilpres akan muncul sosok alternatif. Pola itu mirip dengan saat kemunculan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. "Jangan lupa, saat ini Prabowo adalah capres terkuat kedua setelah Jokowi. Apakah nanti ada yang muncul selain Prabowo, kita tunggu saja," imbuhnya.  Sementara itu, hari ini agenda Kongres V PDIP memasuki hari terakhir. Megawati akan mengumumkan dan melantik struktur pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Mega menyusun sendiri daftar personalia kepengurusan DPP. Sebab, oleh kongres dia didapuk sebagai formatur tunggal. "Ketua umum terpilih sedang menyusun daftar personalia struktur DPP. Besok (hari ini, Red) akan dilantik," kata Ketua Sidang Kongres V PDIP I Wayan Koster.  Siapa yang akan duduk dalam kepengurusan DPP lima tahun mendatang, terang Wayan, sangat bergantung pada keputusan Mega. Struktur DPP PDIP 2019-2024 pun tidak akan berubah.

Rekomendasi Kongres V PDIP: Minta Pemilu Serentak Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61660_80693_Cak-Udi.jpg" alt="SAMSUDIN ADLAWI" width="100%">
<figcaption>SAMSUDIN ADLAWI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhirnya sejarah itu benar-benar tercipta. Indonesia sukses menggelar pemilu serentak. Untuk kali pertama sejak merdeka. Lima level pemilihan (presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD) berhasil dilaksanakan. Hanya dalam satu waktu. Pada 17 April 2019.  Tetapi, kesuksesan besar itu tidak gratis. Ratusan nyawa menjadi tumbal pesta demokrasi. Mayoritas di antara mereka merupakan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).  Bukan hanya KPU yang berduka. Bawaslu juga mengumumkan jajarannya yang gugur dalam tugas pengawasan pemilu. Jika ditambah dengan personel pengamanan, petugas yang gugur makin banyak. Kabar terakhir menyebutkan, sudah 500 petugas pemilu yang meninggal.  Dari keprihatinan itu, mulai menguar suara-suara yang menyoal format pemilu serentak. Intinya, pemilu serentak dinilai tidak ideal. Misalnya yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang urgensi perbaikan sistem (Jawa Pos, 23/4).  Semua pasti sepakat dengan Bamsoet. Tetapi, seharusnya perbaikan tidak hanya difokuskan pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu. Pembenahan seyogianya dilakukan secara komprehensif. Semua aspek yang terkait dengan pemilu harus ditengok ulang. Termasuk aspek kebahasaan. Sangat mungkin istilah dalam pemilu selama ini memengaruhi kejiwaan para penyelenggara yang bertugas di lapangan.  Terdapat beberapa istilah dalam pemilu yang pemaknaannya kacau. Salah satunya seperti yang diungkap Umar Fauzi Ballah di rubrik Lingua koran ini pada 21 April 2019. Umar dengan jeli menemukan kesalahkaprahan penggunaan istilah "menang" bagi kontestan pemilu.  Kata "menang" lebih tepat untuk digunakan sebagai hasil akhir dalam pertandingan atau perlombaan yang mensyaratkan keunggulan ego. Sedangkan untuk pemilu, menurut Umar, calon yang unggul seharusnya disebut dengan "terpilih". Sebab, dalam prosesnya, dia memang dipilih rakyat. Jadi, pemilu itu bukan soal menang atau kalah, melainkan terpilih atau tidak terpilih.  Satu lagi istilah yang cukup merisak. Dan, rasanya bukan sebuah kebetulan jika istilah dalam pemilu yang saya maksud itu berkelindan dengan bergugurannya penyelenggara pemilu. Kita mafhum, saat pemilu berlangsung, para pemilik hak pilih berbondong-bondong ke TPS (tempat pemungutan suara).  Yang dijaga PPS (panitia pemungutan suara) maupun KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara). Mengapa tempat untuk menentukan pilihan itu menggunakan istilah "pemungutan"? Yang dipungut suara lagi. Mengapa tidak pakai istilah tempat "mencoblos" atau "pencoblosan" saja?  Dan, yang dicoblos adalah gambar dan atau nama calon. Bukan suara. Sebab, dalam praktiknya, aktivitas pemilih ketika berada di bilik kecil adalah mencoblos gambar dan atau nama calon. Bukan "memungut" suara.  Memang KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengakomodasi istilah "pemungutan suara" dengan arti: pemberian suara oleh anggota (warga negara dsb) dl rangka pemilihan pengurus perkumpulan (anggota DPR dsb). Namun, ketika ditelisik lebih jauh, kita akan menemukan pengertian yang kurang sesuai dengan semangat pemilu.  Apalagi kalau ditarik ke arti kata dasar asal istilah "pemungutan". Yakni, "pungut" yang dalam KBBI daring memiliki lima pengertian. Kelima-limanya terkait dengan objek yang nyata. Dan, tidak satu pun di antara kelimanya yang terkait dengan suara. Arti "pungut" yang pertama: mengambil yg ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dsb). Kedua, memetik (buah, hasil tanaman, dsb). Ketiga, menarik (biaya, derma, dsb). Keempat, mengutip (karangan dsb). Dan kelima, meminjam kata-kata (dr bahasa asing).  Sangat jelas. Dari lima arti kata "pungut" itu, tidak ada yang terhubung dengan suara. Sama sekali. Apalagi dengan pemilu. Ada kesan, KBBI terlalu memaksakan kata "pemungutan" untuk dikaitkan dengan pemilu. Itu terlihat dari arti "pemungutan" dan contoh penggunaannya dalam KBBI: proses, cara, perbuatan memungut: pemungutan sampah yang berserakan di lantai.  Wa ba'du. Fakta di lapangan, yang dilakukan oleh para pemilik hak pilih adalah mencoblos gambar atau nama calon (presiden atau anggota legislatif). Seperti itulah sistem pemilihan presiden dan wakilnya serta anggota legislatif di Indonesia.  Kalau masih dipaksakan memakai istilah "pemungutan suara" dalam pemilu mendatang, sebaiknya gunakan saja cara voting. Yakni, dengan cara pemilik suara mengangkat tangan sebagai dukungan kepada calon tertentu. (*)

Memungut Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngajak-golput-dijerat-uu-ite-bpn-curiga-wiranto-punya-motif-lain_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut berbela sungkawa atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sampai saat ini data yang diterima sudah mencapai 139 orang. Para korban disebut sebagai pahlawan demokrasi.  "Bahkan sampai saat ini kita masih menyesalkan adanya korban yang meninggal 139 petugas. Itu kita mendoakan agar arwah para pahlawan demokrasi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Banyaknya korban jiwa ini lanjut Wiranto, harus membuat rakyat mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu. Pasalnya mereka sudah berusaha begitu keras untuk membuat pemilu berjalan baik.  Oleh sebab itu, Wiranto tak mau ada pihak yang melayangkan tuduhan negatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena hal itu akan menyakiti keluarga para korban.  "Sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar," tegasnya.  Diketahui, sampai pukul 16.30 Selasa (23/4), tercatat sebanyak 119 petugas KPPS meninggal dunia ditambah 548 sakit dan dalam perawatan, semuanya tersebar di 25 provinsi di Indonesia.  Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, dengan adanya kasus tersebut pihaknya berharap tidak ada lagi pemilu yang dilakuan secara serentak.  “Pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja. Jangan lagi dilaksanakan. Kami juga merasakan khususnya temen-temen kami di daerah. Tentu ini harga yang sangat mahal untuk demokrasi,” ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4).

Wiranto Minta Masyarakat Tak Tuding Negatif Penyelenggara Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu serentak

Berita Terkini