<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-nyatakan-siap-100-persen-hadapi-sengketa-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Iluatrasi MK." width="100%">
<figcaption>Iluatrasi MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilihan umum (Pemilu) tingkat nasional diantaranya Pilpres, Pileg DPR RI dan DPD RI dipisahkan dengan Pemilu Daerah yakni Pileg DPRD dan Pilkada tingkat provinsi/kota/kabupaten menjadi perdebatan pada 2025. Hal itu tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan itu dibacakan MK, pada Kamis (26/6). Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan Pilkada, berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda Pemilu. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang menggunakan model lima kotak. Mahkamah berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, MK memerintahkan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. <h3>Alasan pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah untuk meningkatkan kualitas demokrasi</h3> Dengan adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah, masyarakat dinilai memiliki ruang yang lebih memadai untuk menilai kinerja pejabat nasional sebelum menentukan pilihan politik di tingkat daerah. Pola ini memberi kesempatan bagi pemilih untuk bersikap lebih rasional dan berbasis evaluasi kinerja. Kondisi tersebut juga mendorong partai politik agar lebih selektif dalam mengusung calon kepala daerah. Proses rekrutmen kandidat diharapkan tidak lagi bertumpu pada popularitas semata, melainkan mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, rekam jejak, serta integritas calon. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sistem pemilu terpisah berpotensi melahirkan pemimpin daerah yang lebih kompeten. Dengan pemisahan jadwal, kandidat daerah tidak lagi sekadar diuntungkan oleh &ldquo;efek ekor jas&rdquo; dari pemilu nasional. MK juga mencatat bahwa pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya menimbulkan tantangan besar, baik bagi pemilih maupun petugas pemilu. Banyaknya surat suara&mdash;hingga lima jenis dengan pilihan berbeda&mdash;membuat proses pencoblosan menjadi rumit dan memakan waktu lama. Situasi tersebut kerap menimbulkan kelelahan pemilih dan meningkatkan beban kerja penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi dan akurasi proses pemungutan suara. Menurut MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah akan membuat penyelenggaraan lebih efisien dan terkelola dengan baik. Pemilih dapat lebih fokus dalam menentukan pilihan tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Sementara itu, penyelenggara pemilu juga dapat bekerja secara lebih tertib, terukur, dan profesional. Dengan demikian, kualitas demokrasi diharapkan meningkat seiring dengan proses pemilu yang lebih sederhana dan akuntabel. <h3 class="class-paragraph">DPR sikapi dengan revisi UU Pemilu</h3> Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR hingga kini belum menyikapi secara resmi rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025. Menurutnya, DPR baru akan membahas putusan tersebut dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Saan menjelaskan, saat ini belum ada pembahasan konkret di internal DPR terkait implementasi putusan MK tersebut. Oleh karena itu, sikap resmi parlemen belum dapat ditentukan. &ldquo;Hal itu masih dibicarakan dan dikaji di DPR. Karena pembahasan undang-undang belum mulai, nanti pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu kita akan coba sikapi keputusan MK tersebut,&rdquo; kata Saan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (21/12). Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, seluruh keputusan terkait desain pemilu ke depan akan ditentukan melalui mekanisme legislasi di DPR. Pembahasan akan melibatkan berbagai pandangan fraksi dan mempertimbangkan dampak politik maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Saan juga menegaskan, hingga saat ini belum ada kepastian apakah pemilu nasional dan pemilu daerah benar-benar akan dilaksanakan secara terpisah sebagaimana amanat putusan MK. Menurutnya, keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan revisi UU Pemilu. &ldquo;Nanti kita lihat hasil pembahasannya,&rdquo; tegas Saan. <h3>MK perintahkan Pembentuk UU Ubah Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029</h3> Putusan MK lainnya yang menuai kontroversi adalah perintah kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dengan metode dan argumentasi yang memadai agar dapat diberlakukan pada Pemilu 2029. Dalam putusannya, MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menilai ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, MK menegaskan penghapusan ambang batas parlemen 4 persen tidak berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Ketentuan tersebut baru akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu DPR 2029, sehingga memberi waktu bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian regulasi. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada Kamis (29/2). Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah menyatakan tidak menemukan dasar metode dan argumentasi yang memadai dalam penentuan besaran ambang batas parlemen selama ini. MK menilai, baik metode maupun argumen penghitungan terkait penetapan ambang batas paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak pernah dijelaskan secara rasional dan terukur. Bahkan, berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas yang jelas dalam penetapan angka tersebut. Tidak terdapat penjelasan mengenai metode penghitungan atau pertimbangan ilmiah yang digunakan untuk menetapkan persentase ambang batas parlemen. Atas dasar itu, MK menilai ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tidak memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dan perlu diperbaiki melalui pembentukan undang-undang yang disertai metode serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demokratis. <h3>NasDem usul dinaikkan 7 persen</h3> Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan Partai NasDem mendorong peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi 7 persen. Dorongan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen NasDem dalam memperkuat sistem politik dan demokrasi di Indonesia. &ldquo;NasDem sejak awal selalu mengusulkan angka 7 persen dalam setiap pembahasan UU Pemilu. Nantinya, kita akan bicarakan bersama partai dan fraksi lain terkait angka idealnya,&rdquo; ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (11/11). Menurut Saan, usulan kenaikan ambang batas parlemen bertujuan menciptakan sistem kepartaian yang lebih efektif dan memperkuat kualitas representasi politik di parlemen. Legislator Fraksi NasDem itu menjelaskan, revisi Undang-Undang Pemilu memang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun hingga saat ini, pembahasan resmi di DPR belum dimulai. &ldquo;Kita belum mulai pembahasan revisi UU Pemilu. Selain soal ambang batas parlemen, masih banyak isu lain yang akan kita diskusikan dengan seluruh fraksi,&rdquo; tandasnya. Saan menambahkan, revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan mendesak, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait ambang batas parlemen.

MK yang memutuskan untuk memisahkan pemilihan umum (Pemilu) tingkat nasional dan daerah. Isu perubahan ambang batas parlemen.

Kaleidoskop 2025: Kontroversi Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah hingga Wacana Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/67708db1-9adb-4578-8191-c0bf2f1d2433-1154865460.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Dok Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai 2029. Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut keputusan tersebut merupakan langkah maju bagi demokrasi Indonesia untuk memperkuat otonomi daerah. Dalam putusan itu, MK menetapkan bahwa Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan diselenggarakan secara terpisah mulai 2029.&nbsp; Pemilu Nasional meliputi pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, dan DPD, sedangkan Pemilu Lokal mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah. Jarak antara kedua pemilu ini ditetapkan paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun. &ldquo;Putusan MK yang sekarang disetujui oleh semua Hakim MK. Tidak ada dissenting opinion. Termasuk pendapat setiap Hakim semua dipublikasikan terbuka,&rdquo; kata Mardani kepada wartawan, Senin (28/7). Mardani menilai pemisahan Pemilu diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik, terutama dalam pemilu lokal yang selama ini kerap tenggelam oleh hingar-bingar pemilu nasional. &ldquo;Ide pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal bagus. Karena public engagement (terikatan publik) kian kuat. Apalagi selama ini pemilu lokal selalu tenggelam oleh hiruk-pikuk pemilu nasional. Pilpres khususnya,&rdquo; ujarnya. Dia juga menilai keputusan MK itu sebagai bentuk penguatan terhadap otonomi daerah. Menurutnya, pemisahan pemilu memungkinkan isu-isu daerah dibahas lebih mendalam tanpa terdistraksi isu nasional. "Pemisahan juga baik untuk penguatan otonomi daerah. Bahwa tidak semua berpusat di Jakarta. Isu daerah bisa lebih dibahas secara detail dan mendalam. Sehingga kekuatan daerah bisa tumbuh,&rdquo; tegasnya. Mardani juga meyakini para hakim MK memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam mengambil keputusan. "Adakah ini melanggar konstitusi? Saya tidak yakin. Mereka (hakim MK) punya pemahanan mendalam tentang konstitusi. Tapi ini bagus jadi diskursus publik. Kita tunggu jawaban hakim MK,&rdquo; ucapnya. Mardani memastikan Komisi II DPR akan terus mengawal proses lanjutan dari putusan ini. Ia juga mendorong agar diskusi publik diperluas agar sistem pemilu ke depan dapat lebih adil dan efisien. "Pada akhirnya, semua pihak, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun di Mahkamah Konstitusi, memiliki niat yang sama untuk memajukan demokrasi Indonesia dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan lebih baik dan lebih kuat di masa depan,&rdquo; pungkasnya.

Mardani Ali Sera, anggota DPR RI, setuju pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah mulai 2029 untuk tingkatkan otonomi daerah.

Mardani Ali Sera: Selama Ini Pemilu Lokal Tenggelam dengan HIruk Pikuk Pemilu Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-nyatakan-siap-100-persen-hadapi-sengketa-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Iluatrasi MK." width="100%">
<figcaption>Iluatrasi MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) merespons berbagai kritikan publik terkait putusan yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah pada 2029. MK menegaskan, pihaknya kini hanya menunggu langkah lanjutan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kewenangan legislasi untuk menindaklanjuti putusan tersebut. "Putusan MK kan sudah diucapkan, kami tinggal menunggu kewenangan DPR untuk menindaklanjuti. Kami tunggu. Karena DPR juga punya kewenangan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7). Heru menegaskan, MK bekerja berdasarkan prinsip konstitusional dan tidak bisa melampaui batas kewenangannya. Setelah putusan dibacakan, pelaksanaan teknis di lapangan dan penyesuaian regulasi bukan lagi tanggung jawab MK, melainkan domain lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu. "Karena ini rapat anggaran tentu enggak ada kaitannya," ujar Heru. Ia menambahkan, pihaknya menghormati segala dinamika yang berkembang di DPR dan masyarakat, namun tetap memposisikan MK sebagai lembaga yudisial yang netral. Heru menekankan, setiap kritik publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi.&nbsp; "Kami memahami bahwa masyarakat punya berbagai pandangan, itu sehat untuk demokrasi. Tapi MK sudah menjalankan tugasnya sesuai konstitusi," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, putusan MK yang memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden telah menuai reaksi beragam, mulai dari kritik keras hingga dukungan. Sejumlah pihak menilai keputusan itu dapat memicu perubahan besar dalam sistem pemilu nasional yang selama ini telah berjalan serentak sejak 2019. &nbsp;

MK merespons kritik terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah, menunggu DPR untuk tindak lanjut..

MK Respons Masifnya Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: Kami Tunggu Kewenangan DPR untuk Tindaklanjuti

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/WhatsApp-Image-2025-07-01-at-85737-AM-1677856517.jpeg" alt="Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat membacakan sikap resmi partai di NasDem Tower, Jakarta Pusat. (DPP NasDem)." width="100%">
<figcaption>Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat membacakan sikap resmi partai di NasDem Tower, Jakarta Pusat. (DPP NasDem).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;DPP Partai NasDem mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Tak nanggung, NasDem menilai telah terjadi pelanggaran konstitusi atas putusan tersebut. &ldquo;Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional bahkan deadlock constitutional. Sebab, apabila Putusan MK dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi,&rdquo; kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat membacakan sikap resmi partai di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Rerie sapaan akrabnya mengatakaan, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD maka terjadi pelanggaran konstitusional. Atas dasar itu, putusan MK dianggap telah melebihi kewenangannya. &ldquo;MK memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah). MK telah menjadi negative legislator sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokratis dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi,&rdquo; imbuhnya. Rerie berpendapat, MK telah melanggar prinsip kepastian hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah, bahwa putusan hakim harus konsisten. Dari sini jelas menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum, dan putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pemisahan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD dinilai melanggar UUD NRI 1945. Putusan&nbsp;ini bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. &ldquo;MK dalam kapasitas sebagai guardian of constitution tidak diberikan kewenangan untuk merubah norma dalam UUD, sehingga putusan MK terkait pergeseran pemilihan kepala daerah dan DPRD melampaui masa pemilihan 5 tahun adalah inkonstitusional bertentangan dengan pasal 22E UUD NRI 1945,&rdquo; ungkapnya. Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan,&nbsp;perpanjangan masa jabatan anggota DPRD setelah selesai periode 5 tahun, akan menempatkan para&nbsp;legisator tersebut bertugas dan menjabat tanpa landasan demokratis. Sedangkan jabatan anggota DPRD adalah kedudukan politis yang hanya dapat dijalankan berdasarkan hasil pemilu sebagaimana pasal 22E UUD NRI 1945. Hadir dalam pembacaan sikap resmi partai ini yakni, Wakil Ketua Umum DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjend Hermawi Taslim, Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat, Ketua Fraksi NasDem MPR Roberth Rouw, Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP Rifqinizamy Karsayuda serta elite DPP NasDem lainnya.

PP Partai NasDem mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Partai NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Dipisah Inkonstitusional, Bertentangan Dengan UUD 1945