<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/pemilu-myanmar-291538635.jpg" alt="Seorang pria memberikan suara di tempat pemungutan suara selama fase kedua pemilihan umum Myanmar di kota Kawhmu, Yangon, pada 11 Januari 2026. (AFP/Sai Aung Main)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria memberikan suara di tempat pemungutan suara selama fase kedua pemilihan umum Myanmar di kota Kawhmu, Yangon, pada 11 Januari 2026. (AFP/Sai Aung Main)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Myanmar kembali menggelar pemungutan suara fase kedua pada Minggu (11/1). Pemungutan suara yang dikelola oleh pihak junta militer ini berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih meluas dan kritik internasional yang menyebut pemilu ini tidak bebas dan tidak kredibel. Tempat pemungutan suara dibuka di 100 kota di seluruh negeri. Di antaranya, wilayah Sagaing, Magway, Mandalay, Bago, dan Tanintharyi, serta negara bagian Mon, Shan, Kachin, Kayah, dan Kayin. Beberapa daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir dilanda bentrokan atau berada di bawah pengamanan ketat aparat. Dikutip dari Chanel News Asia, Minggu (11/1), tempat pemungutan suara ini telah dibuka sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Beberapa orang pun terlihat datang untuk memberikan suaranya. Pada tahap kedua pemilihan ini, diketahui jika suara didominasi oleh partai yang didukung oleh militer yang berkuasa. Meski, pihak junta militer sendiri diduga terus berupaya menutupi rendahnya partisipasi pemilih pada putaran pertama, sehingga mendapat cemoohan sebagai pemilu sandiwara. Sebagai informasi, pemilu Myanmar kali ini digelar dalam tiga fase akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung. Putaran pertama telah dilaksanakan pada 28 Desember 2025 di 102 dari total 330 kota. Kemudian, fase ketiga dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026, meski 65 kota dipastikan tidak ikut serta karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Myanmar sendiri terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Dalam aksi kudeta tersebut, junta militer juga menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta ini pun akhirnya memicu perang saudara yang kini meluas di berbagai wilayah negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang memenangkan pemilu 2020 secara telak, telah dibubarkan bersama puluhan partai oposisi lainnya karena tidak mendaftar dalam pemilu terbaru. Kelompok-kelompok perlawanan juga menolak untuk berpartisipasi. Keunggulan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer juga unggul di fase pertama. USDP memenangkan 90 dari 102 kursi majelis rendah yang diperebutkan. Tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 52,13 persen, jauh lebih rendah dibanding pemilu 2015 dan 2020. &ldquo;USDP berada di jalur kemenangan telak karena kondisi politik telah diatur untuk menguntungkan mereka, termasuk menyingkirkan semua pesaing serius,&rdquo; ujar penasihat senior Myanmar untuk Crisis Group, Richard Horsey. Seorang warga Yangon mengaku mencoblos semata untuk menghindari masalah. &ldquo;Saya memilih partai lain. Bahkan saya tidak ingat namanya,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok HAM menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil. Pelapor khusus PBB Tom Andrews menegaskan, pemilu tidak mungkin kredibel selama ribuan tahanan politik masih dipenjara, media dibungkam, dan kebebasan sipil dihancurkan. Data Assistance Association for Political Prisoners mencatat lebih dari 22 ribu tahanan politik masih mendekam di balik jeruji besi junta.

Pemilu fase kedua Myanmar, Minggu (11/1), berlangsung di tengah kritik internasional dan konflik bersenjata yang meluas.

Pemilu Fase Kedua Myanmar Digelar dengan Bayang-bayang Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Diktator-Nyamar-2883238859.jpeg" alt="pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu." width="100%">
<figcaption>pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini. Seperti yang diketahui, Myanmar saat ini dipimpin oleh pemimpin militer bernama Junta Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.&nbsp; Penundaan pemilihan umum di Myanmar terjadi karena kondisi yang tidak kondusif di dalam negeri. Junta menilai kekerasan masih terjadi di berbagai daerah, ia tidak menginginkan jika pemilihan digelar terjadi demonstrasi yang masih berkelanjutan. "Dalam melaksanakan pemilu, agar bebas dan adil serta bisa memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan peraturan keamanan sehingga status darurat perlu diperpanjang dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Junta militer Myanmar dikutip dari Reuters. Menanggapi pengumuman itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ikut berkomentar. Menurutnya pernyataan Junta militer hanya ingin memperlama kedudukan ia berkuasa, ini dapat dilihat dari penundaan yang terus menerus dilakukannya dengan beralasan jurang kekerasan dan ketidakstabilan yang tidak bisa ia selesaikan selama memimpin negara. "Rezim yang dipimpin Junta memiliki kewenangan yang tidak stabil dan cenderung keras terhadap masyarakat. Dengan kondisi tersebut Myanmar tidak akan bisa keluar dari krisis," kata juru bicara Kemenlu AS, Matthew Miller. Myanmar berada dalam kondisi krisis politik dan kemanusiaan sejak militer melakukan kudeta kepemimpinan dari Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Sejak kepemimpinannya, warga selalu memprotes kebijakan yang dikeluarkan militer dan membuat kondisi di dalam negeri Myamnar tidak aman. Atas banyaknya protes dari masyarakat tersebut, Junta militer cenderung menggunakan kekerasan dalam mengatasi demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari tersebut. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan jumlah korban tewas sejak Junta militer memimpin sebanyak 3.875 orang, sementara yang ditangkap mencapai 24.100.

Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.

Ingin Berkuasa Lebih Lama, Pemimpin Myanmar Min Aung Hlang Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/38_partai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penghitungan suara pemilu Myanmar masih berlangsung. Meski begitu, Senin (9/11) National League for Democracy (NLD) sudah mengklaim kemenangan. Optimisme partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu berdasar data dari laporan saksi-saksi partai yang tersebar di berbagai tempat pemungutan suara di Myanmar.  Juru Bicara NLD Myo Nyunt mengungkapkan, untuk membentuk pemerintahan, dibutuhkan 322 kursi. Partainya yakin bisa melampaui angka tersebut. ”Kami yakin bisa melampaui rekor yang kami buat pada 2015 lalu, yaitu 390 kursi,” tegasnya seperti dikutip Agence France-Presse.  Namun, Myo Nyunt tidak memberikan kepastian berapa kursi yang mungkin mereka dapatkan. Hasil resmi pemilu baru keluar beberapa hari lagi.  Kemenangan NLD memang sudah diprediksi para pengamat politik. Sebab, penduduk Myanmar masih sangat menghormati Aung San Suu Kyi, meski di dunia internasional dia dikecam. Penyebabnya, Suu Kyi selama ini bungkam terkait kekerasan atas penduduk Rohingya di Rakhine.  Belum ada sosok kuat yang bisa menggantikannya. NLD adalah satu-satunya pilihan jika penduduk tidak ingin kembali dikuasai oleh junta militer. Ini adalah pemilu kedua sejak militer dilengserkan kekuasaannya pada 2011 lalu.  Simpatisan NLD sudah berpesta sejak Minggu malam (8/11). Mereka sangat yakin akan kemenangan partai yang berdiri sejak 1988 itu. Di sisi lain, Union Solidarity and Development Party (USDP) belum bersuara banyak. Partai oposisi yang beraliansi dengan militer itu menyatakan masih mengumpulkan informasi.  Tidak semua bisa memberikan suara dalam pemilu yang berlangsung Minggu itu. Sekitar 600 ribu penduduk Rohingya tidak bisa memilih karena tidak memiliki kartu penduduk. Sudah lama mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meski sudah tinggal puluhan tahun. Sedangkan pemungutan suara di beberapa area etnis minoritas juga ditunda dengan alasan keamanan.

Partai Pimpinan Aung San Suu Kyi Yakin Pecahkan Rekor Jumlah Kursi

pemilu myanmar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu myanmar

Berita Terkini

Pemilu Fase Kedua Myanmar Digelar dengan Bayang-bayang Senjata

Ingin Berkuasa Lebih Lama, Pemimpin Myanmar Min Aung Hlang Tunda Pemilu

Partai Pimpinan Aung San Suu Kyi Yakin Pecahkan Rekor Jumlah Kursi

Download Aplikasi JawaPos.com