<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mahathir-tegaskan-pembebasan-siti-aisyah-sesuai-hukum_m_.jpg" alt="Perdana Menteri Mahathir Mohamad" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Mahathir Mohamad</figcaption>
</figure>Dari Jabatan Ketua Partai Pejuang, tapi Tetap Pimpin Koalisi  JawaPos.com – Mahathir Mohamad mulai melepaskan diri dari jabatan di dunia politik. Mantan perdana menteri (PM) Malaysia tersebut mundur dari posisi Ketua Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang). Itu adalah partai yang dia dirikan pada 2020 setelah mundur dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).  "Anggota dewan eksekutif pusat dan anggota partai mengucapkan terima kasih atas layanan, bimbingan, dan kepemimpinannya selama masa jabatannya sebagai ketua," ujar Presiden Pejuang Mukhriz Mahathir, mengonfirmasi pengunduran diri ayahnya, seperti dikutip Channel News Asia.  Mukhriz menegaskan bahwa partai akan berusaha agar cara berpikir dan gaya kepemimpinan Mahathir yang berlandaskan prinsip dan nilai-nilai budaya murni dapat diteladani generasi penerusnya. Mahathir tetap menjadi anggota Pejuang. "Kami percaya dia akan terus memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif terhadap masa depan Malaysia sebagai negarawan yang luar biasa," ucap Mukhriz.  Salah satu pemimpin Pejuang yang tak mau disebut namanya mengungkapkan, keluarga Mahathir ingin politikus 97 tahun itu mundur saja dari dunia politik. Namun, banyak pihak yang meyakini itu bukan alasan sebenarnya. Sebab, ada beberapa laporan bahwa dia tetap menjabat ketua koalisi Gerakan Tanah Air (GTA). Itu adalah koalisi partai-partai yang berbasis warga Melayu, lembaga nonprofit, akademisi, dan profesional yang dibentuk sebelum pemilu November lalu.  Santer dugaan, Mahathir mundur karena kekalahannya di pemilu presiden. GTA mengusung 158 kandidat. Sebanyak 116 di antaranya memperebutkan kursi parlemen. Mereka bertarung di bawah panji Pejuang, namun kalah semua. Termasuk Mahathir dan Mukhriz. Mereka berdua ada dalam daftar 369 kandidat pemilu yang kehilangan depositnya.  Dalam pemilu di Malaysia, ada aturan bahwa setiap kandidat yang mencalonkan diri harus membayar deposit MYR 10 ribu atau setara dengan Rp 35,3 juta. Jika perolehan suara yang mereka dapat kurang dari 1 per 8 atau 12,5 persen dari jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya, deposit akan hangus dan masuk kas pemerintah.  Mahathir yang bertarung di Langkawi hanya meraih 4.566 suara. Jumlah tersebut kurang dari 12,5 persen dari pemilih yang memberikan hak suara di Langkawi. Itu adalah kekalahan pertamanya dalam 53 tahun dan yang paling memalukan. Dari lima kandidat di Langkawi, Mahathir hanya berada di posisi keempat. Kursi di wilayah tersebut jatuh ke kandidat Perikatan Nasional (PN).  Kekalahan GTA, khususnya Pejuang itu sangat memalukan. Terlebih jika melihat latar belakang Mahathir sebagai PM terlama di Malaysia. Mendapat suara sekecil itu, artinya dia sudah tidak diharapkan untuk berkecimpung di dunia perpolitikan Malaysia.  Mahathir menjadi presiden UMNO dan ketua Koalisi Barisan Nasional (BN) sejak 1981–2003. Saat itu dia juga menjabat PM. Dia meninggalkan UMNO pada 2016 dan mendirikan Partai Bersatu. Saat itu Mahathir berkonflik dengan Najib Razak dan para petinggi UMNO lainnya. Bersatu akhirnya bergabung dengan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim.  PH menang di Pemilu 2018. Namun, karena Anwar masih dipenjara, Mahathir diusung sebagai PM. Dengan catatan, hanya menjabat 2 tahun. Lalu, kekuasaan diserahkan kepada Anwar setelah dia mendapat pengampunan dari raja. Namun, Mahathir enggan turun dan menimbulkan konflik kekuasaan di Malaysia.  Mahathir meninggalkan Bersatu pada 2020 setelah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin memimpin partai untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan PAS dan Barisan Nasional. Setelah terdepak itulah Mahathir mendirikan Pejuang.

Mahathir Mohamad Mundur setelah Kalah di Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddin-Nikkei-Asia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontestan calon Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menolak permintaan raja untuk bekerja sama dan rekonsiliasi dengan Anwar Ibrahim. Sejauh ini memang belum ada pemenang dalam pemilu di Malaysia karena tak ada yang unggul mutlak.  Tidak ada pemenang yang mutlak dengan banyak partai saling bersaing. Pakatan Harapan, oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim bertujuan untuk memulihkan mandat yang dimenangkannya pada 2018, yang direbut oleh Front Nasional petahana melalui manuver politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari Front Nasional, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, melihat kekalahan itu sebagai titik balik dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak terputus sejak kemerdekaan.  Muhyiddin Yassin dari koalisi Aliansi Nasional mengatakan raja mengusulkan agar partainya bekerja sama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk membentuk pemerintahan persatuan. Muhyiddin mengatakan dia menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan masalah utama dan menolak koalisi untuk bekerja sama.  Muhyiddin, yang melakukan audiensi dengan raja, tetap teguh bahwa Aliansi Nasionalnya mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen, lebih dari 112 nominasi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana.  "Kemarin kami telah mengirimkan pernyataan undang-undang dari 115 anggota parlemen dan ini diakui oleh sekretaris pribadi raja," klaim mantan perdana menteri itu.  "Namun, ketika saya bertemu dengan raja hari ini, saya diberi tahu bahwa itu tidak cukup karena alasan yang tidak diketahui," tambahnya.  Raja Malaysia telah memanggil semua 30 anggota parlemen dari koalisi Front Nasional ke istana setelah pertemuan dengan pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan saingan Aliansi Nasional Muhyiddin Yassin dan tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan baru. Raja juga berpesan kepada seluruh warga Malaysia untuk bersabar dan tenang hingga proses pembentukan pemerintahan dan penunjukan perdana menteri ke-10 selesai.  Anwar Ibrahim mengatakan hingga kini belum ada kesimpulan yang dibuat oleh raja. Sementara beberapa kantor berita mengutip sumber yang mengatakan bahwa dia telah diangkat sebagai perdana menteri sementara.

Muhyiddin Tolak Permintaan Raja Malaysia Koalisi dengan Anwar Ibrahim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Raja-Malaysia-reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah turun tangan memilih perdana menteri di tengah krisis pasca Pemilu. Calon PM Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin gagal memenangkan suara mayoritas. Berdasar itu keduanya sama-sama mengklaim kemenangan.  Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengatakan pada Selasa (22/11) akan memilih perdana menteri berikutnya segera setelah dua pesaing utama gagal memenangkan suara mayoritas. Akan tetapi, raja tidak menentukan waktu untuk keputusannya.  Krisis politik berlarut-larut hingga hari ketiga pasca Pemilu. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim maupun mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin tidak mencapai suara mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.  Pemilihan tersebut memperpanjang ketidakstabilan politik di Malayia, yang telah memiliki tiga perdana menteri selama bertahun-tahun. Hal itu berisiko menunda keputusan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.  Sekarang tergantung pada raja yang memainkan peran seremonial tetapi dapat menunjuk siapa pun yang dia yakini akan memimpin parlemen. "Biarkan saya membuat keputusan segera," kata raja kepada wartawan.  Raja juga meminta warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan. Dalam sebuah pernyataan, istana mengatakan tidak ada anggota parlemen yang berhasil mendapatkan mayoritas untuk diangkat sebagai perdana menteri.  Perolehan elektoral juga menimbulkan kekhawatiran di Malaysia yang multikultural, yang memiliki minoritas etnis Tiongkok dan India. Di satu sisi Partai Islam PAS telah mengadvokasi hukum syariah. Polisi Malaysia memperingatkan pengguna media sosial untuk tidak mem-posting konten provokatif tentang ras dan agama setelah pemilu yang memecah belah.

Pemilu Tak Capai Titik Temu, Raja Malaysia Turun Tangan Tunjuk PM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddin-Anwar-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerajaan Malaysia memperpanjang batas waktu penyerahan nama Perdana Menteri hingga hari ini, Selasa (22/11) menyusul pemilu tidak mencapai kemenangan yang telak. Partai bersaing ketat di tengah hambatan ekonomi global. Tak ada partai yang meraih suara mutlak 50 persen.  Hampir 1.000 kandidat memperebutkan 221 kursi parlemen. Pemungutan suara berakhir pada pukul 6 sore waktu setempat, Sabtu (19/11) dan hasilnya tak ada yang memenangkan kursi 50 persen.  Karena itu, Raja Malaysia telah memperpanjang batas waktu 24 jam bagi partai-partai untuk membentuk pemerintahan baru, hingga pukul 14:00 hari ini. Muhyiddin Yassin dari Aliansi Nasional dan Anwar Ibrahim dari Pakta Harapan bergegas membujuk partai-partai kecil untuk mendapatkan dukungan. Lobi-lobi tengah dilakukan.  "Raja telah mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tenang sampai pembentukan pemerintahan baru dan penunjukan Perdana Menteri ke-10 selesai," bunyi pernyataan dari Istana seperti dilansir dari <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Malaysia-election/Malaysia-election-live-Parties-rush-to-build-majority-ahead-of-afternoon-deadline">Asia Nikkei</a>, Selasa (22/11).  Ada 2 calon yang bersaing ketat dan saling klaim kemenangan. Mereka adalah Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim.  Muhyiddin, yang pertama mengklaim telah memenangkan mayoritas anggota majelis rendah yang baru terpilih, telah mendapat dukungan dari partai-partai yang memenangkan 28 kursi kumulatif. Anwar, terlihat dalam sebuah diskusi dengan Front Nasional pada Senin sore di Kuala Lumpur.  Front Nasional yang dipimpin oleh Ahmad Zahid Hamidi memenangkan 30 kursi dalam pemilihan majelis rendah yang diadakan pada hari Sabtu. Hope Pact resmi meraih 82 kursi. Koalisi akan membutuhkan setidaknya 112 untuk membentuk pemerintahan.

Pemilu Malaysia Buntu, Kerajaan Perpanjang Batas Waktu Nama PM Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Mahathir5.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. WAG Mahathir/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. WAG Mahathir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil Pemilu Malaysia bersaing ketat. Para calon yakni Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, dan Muhyiddin bersaing dalam kontestasi. Hasilnya, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, kehilangan kursi dengan kekalahan yang mengejutkan.  Pria berusia 97 tahun yang dua kali memimpin Malaysia itu mengalami kekalahan elektoral pertamanya dalam 53 tahun. Mahathir Mohamad telah kehilangan kursi parlementernya. Mahathir berada di urutan keempat.  "Ini adalah kejutan besar bahwa dia (Mahathir) tidak hanya kalah, tetapi dia juga kalah dengan cara yang spektakuler," kata laporan Al Jazeera.  Itu adalah kekalahan elektoral pertama pria berusia 97 tahun itu dalam lebih dari setengah abad. Dia adalah perdana menteri Malaysia selama 22 tahun dari tahun 1981 sampai dia mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan pada tahun 2003.  Muhyiddin dan Anwar Klaim Menang  Di sisi lain, laporan Nikkei, Muhyiddin dan Anwar sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilu Malaysia yang ketat. Pemimpin koalisi Aliansi Nasional Muhyiddin Yassin dan penantang kepemimpinan abadi Anwar Ibrahim, pemimpin Pakta Harapan, keduanya mengklaim bahwa mereka dapat membentuk pemerintahan Minggu pagi (20/11) setelah pemilihan umum Malaysia.  Pada pukul 04.30 waktu setempat, Pakta Harapan yang digawangi Anwar memiliki 82 dari 222 kursi, Aliansi Nasional digawangi Muhyiddin memiliki 73 kursi, dan Front Nasional pimpinan UNMO yang telah lama berkuasa memiliki 30 kursi. Anwar mengklaim meraih kemenangan untuk memerintah. Sementara Muhyiddin menyatakan aliansinya akan membentuk pemerintahan berikutnya bekerja sama dengan pihak lain.  Rekor hampir 1.000 kandidat memperebutkan pemilihan. Jumlah total kursi yang diperebutkan pada hari Sabtu adalah 220, bukannya 222, menyusul penangguhan pemungutan suara di dua daerah pemilihan karena cuaca buruk dan kematian mendadak seorang kandidat.

Pemilu Malaysia: Mahathir Kalah, Anwar Ibrahim-Muhyiddin Klaim Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/malaysia.jpeg" alt="Malaysia menghadapi parlemen gantung untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hasil pemilu tidak jelas siapa pemenangnya secara telak. REUTERS" width="100%">
<figcaption>Malaysia menghadapi parlemen gantung untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hasil pemilu tidak jelas siapa pemenangnya secara telak. REUTERS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Malaysia menghadapi parlemen gantung untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hasil pemilu tidak jelas siapa pemenangnya secara telak.  Dukungan untuk aliansi Islam konservatif mencegah koalisi besar memenangkan mayoritas sederhana dalam pemilihan umum. Tanpa pemenang yang jelas, ketidakpastian politik dapat berlanjut karena Malaysia menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Bahkan negara itu memiliki 3 perdana menteri dalam beberapa tahun.  Kegagalan partai-partai utama untuk memenangkan suara mayoritas membuat mereka harus membangun aliansi mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Raja konstitusional Malaysia juga dapat terlibat, karena ia memiliki kekuasaan untuk menunjuk sebagai Perdana Menteri seorang anggota parlemen yang ia yakini dapat memimpin mayoritas.  Hasil Pemilu  Koalisi pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum hari Sabtu (19/11) seperti laporan Komisi Pemilihan. Kejutan terbesar datang dari mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin menunjukkan kinerja yang kuat, menarik dukungan dari kubu-kubu tradisional pemerintah petahana.  Aliansi Muhyiddin mencakup partai konservatif Melayu-sentris dan partai Islamis yang menggembar-gemborkan syariah atau hukum Islam. Ras dan agama adalah isu yang memecah belah di Malaysia, di mana populasi etnis Melayu Muslim menjadi mayoritas dan etnis Tiongkok dan India menjadi minoritas.  Baik Anwar maupun Muhyiddin mengaku mendapat dukungan untuk membentuk pemerintahan, meski tidak mengungkapkan dengan partai mana mereka bersekutu. Muhyiddin mengatakan dia berharap untuk menyelesaikan diskusi pada Minggu sore. Anwar mengatakan dia akan mengirimkan surat kepada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah yang merinci dukungannya.  Malaysia memiliki 222 kursi parlemen tetapi pemungutan suara diadakan hanya untuk 220 pada hari Sabtu (19/11). Komisi Pemilihan mengatakan koalisi multi-etnis Pakatan Harapan Anwar memenangkan total 82 kursi, sementara aliansi Perikatan Nasional Muhyiddin memenangkan 73 kursi. Koalisi Barisan Ismail memperoleh 30 kursi. Satu kursi belum diumumkan pada pukul 21.00 GMT.  Ketua KPU Abdul Ghani Salleh mengatakan masing-masing partai tak ada yang mendapat lebih dari 50 persen kursi dalam pemilu Malaysia ke-15. Tak ada yang menang telak meraih 50 persen kursi dari total 220 kursi.  "Berdasarkan keputusan yang diperoleh tersebut, tidak ada partai mana pun yang berhasil memperoleh mayoritas melebihi 50 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan," katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (20/11).  Barisan dan Pakatan telah lama menjadi blok utama Malaysia. Barisan mengatakan menerima keputusan rakyat, tetapi tidak mau mengakui kekalahan.  Padahal jumlah pemilih Malaysia yang memberikan suara pada hari Sabtu mencapai rekor. Mereka berharap untuk mengakhiri serentetan ketidakpastian politik yang telah menghasilkan tiga perdana menteri di tengah masa ekonomi yang tidak menentu dan pandemi Covid-19.

Hasil Pemilu Malaysia Gantung, Tak Jelas Siapa yang Menang Telak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Band-Ungu-Istimewa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Konser grup band Ungu di Malaysia dipastikan ditunda pelaksaannya setelah sebelumnya dijadwalkan konser bakal digelar di Star Convention &amp; Exhibition Center, Menara PGRM, Kuala Lumpur, pada Sabtu, 19 November 2022 mendatang. "Alhamdulillah konser Ungu, Oktober kemarin sukses di Singapura, terus rencananya di Malaysia. Tapi ternyata kami dapat info konser di Malaysia ditunda," kata Rowman, drummer grup band Ungu, saat ditemui di bilangan Saharjo Jakarta Selatan, Rabu (9/11). Konser Ungu yang menandai perayaan ultahnya ke-26 diputuskan ditunda pelaksanaannya di Negeri Jiran dengan alasan pemilu dimajukan di sana.  "Pemilu di sana dimajuin, kan tidak mungkin kita bentrokin sama pemilu," ucap pemilik nama lengkap Muhamad Nur  Rohman. Konser Ungu di Malaysia awalnya dijadwalkan satu hari saja. Namun jadwal konser akhirnya ditambah jadi 2 hari setelah tiket konser yang pertama sold out kurang dari 2 jam.  Menurut Rowman, konser Ungu ditunda pelaksanaanya ke bulan depan. "Ditunda ke bulan Desember pads tanggal 26 sama 28 Desember," jelasnya. Dia juga mengungkapkan, antusiasme para penonton terhadap Ungu tidak saja terjadi di Malaysia. Saat konser di Singapura animo para penonton juga sangat tinggi. Rowman menduga sambutan yang demikian besar terhadap Ungu terjadi setelah cukup lama mereka tidak manggung di dua negara tersebut akibat pandemi Covid-19. (*)

Terimbas Pelaksanaan Pemilu, Konser Ungu di Malaysia Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bendera-Malaysia-Pxhere-CC0.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemilu ke-15 Malaysia bakal berbujet besar. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia Abdul Ghani Salleh mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan mencapai MYR 1,1 miliar atau setara Rp 3,6 triliun.  Dengan nominal itu, pemilu yang rencananya dimajukan tersebut akan menjadi pemilu termahal di Malaysia. Angka itu dua kali lipat dibandingkan pemilu ke-14 pada 2018.  Abdul mengungkapkan alasan biaya pemilu bakal membengkak. Itu disebabkan banyaknya sumber daya manusia yang harus mereka gunakan. Pemerintah Malaysia menurunkan batas usia minimal pemilih, yaitu dari 21 tahun ke 18 tahun. Selain itu, mereka juga mengimplementasikan sistem registrasi pemilih otomatis. Dua perubahan tersebut berlaku sejak Desember tahun lalu.  Dengan aturan baru tersebut, jumlah pemilih yang terdaftar menjadi 21 juta orang. Di pemilu sebelumnya hanya ada 14,9 juta orang. Karena pemilih bertambah, jumlah petugas juga naik. Dari 260 ribu orang pada pemilu sebelumnya menjadi 366 ribu orang.  ’’Jumlah tempat pemungutan suara juga bertambah untuk pemilu ke depan,’’ ujarnya seperti dikutip The Straits Times, Minggu (25/9). TPS naik dari 9.010 menjadi 9.560, sedangkan bilik TPS dari 29.054 menjadi 38.990.  Pemilu ke-15 seharusnya digelar September tahun depan. Namun, pembicaraan tentang pesta demokrasi itu kian menghangat karena UMNO menginginkan pemilu digelar tahun ini. Jika memungkinkan, pada November atau Desember nanti. Namun, banyak pihak yang menolak hal tersebut.  Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengungkapkan, jika pemilu digelar akhir tahun, akan muncul risiko. Yakni, musim hujan dan potensi banjir. Hal itu merujuk pada musim hujan tahun-tahun sebelumnya. Khairy menyarankan agar pemilu digelar sebelum atau setelah musim hujan.  Sabtu (24/9) ratusan massa menggelar aksi di Kuala Lumpur. Mereka juga menolak pemilu dimajukan tahun ini. Demonstran membawa berbagai spanduk yang bertulisan Nyawa Dulu Baru Pemilu. Itu mengacu pada banjir yang kerap memakan korban jiwa.  Di Malaysia, musim hujan terjadi pada November–Februari. Tahun lalu pada puncak musim hujan, terjadi banjir yang menyebabkan 60 ribu orang berlindung di tempat penampungan sementara. Sebanyak 54 orang meninggal dunia. Kekhawatiran massa cukup beralasan. Bersamaan dengan aksi di Kuala Lumpur tersebut, banjir sudah terjadi di Penang. Bandara dan beberapa desa kebanjiran setelah hujan deras.

Biaya Pemilu ke-15 Malaysia Melonjak, Termahal Sepanjang Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ismail-Sabri-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ismail Sabri Yaakob agaknya tidak sependapat dengan para kolega satu partainya di UMNO. Perdana menteri (PM) Malaysia itu memandang bahwa pemilu ke-15 tak perlu digelar secepatnya.  Sikap itu merespons pernyataan mayoritas politikus UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN). Mereka ingin pesta demokrasi tersebut digelar tahun ini, bukan September tahun depan seperti jadwal seharusnya.  Ismail mengatakan, dibutuhkan pertimbangan yang lebih rinci dan hati-hati sebelum membubarkan parlemen dan menggelar pemilu. Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai masalah penduduk dan negara. Salah satunya adalah ekonomi global yang melambat.  ’’Tapi, jika mengatakan (pemilu digelar) tahun ini, masih ada terlalu banyak masalah yang sedang berlangsung dan perlu diselesaikan. Itu sebabnya, ini adalah keputusan sulit,’’ ujar Ismail dalam wawancara setahun kepemimpinannya kemarin (21/8). Politikus 62 tahun tersebut menjabat PM Malaysia pada 21 Agustus tahun lalu.  Isu skandal juga membuat Ismail harus berpikir ulang untuk menggelar pemilu. Hal itu terkait kasus proyek pembelian kapal jenis littoral combat ship (LCS). Proyek gagal itu melibatkan beberapa petinggi UMNO. Salah satunya Presiden UMNO sekaligus Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi.  Pemerintah Malaysia membeli enam LCS seharga USD 2,8 miliar (Rp 41,2 triliun) pada Boustead Naval Shipyard (BNS) tanpa tender terbuka pada 2011. Seharusnya kapal-kapal itu mulai dikirim pada 2019, tapi kontraktor gagal memenuhi janji. Padahal, pemerintah Malaysia sudah membayar Rp 19,8 triliun. Saat itu Zahid menjabat menteri pertahanan.  ’’Masalah LCS ini baru saja muncul dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1–2 bulan ke depan,’’ terang Ismail yang juga wakil presiden UMNO, seperti dikutip Free Malaysia Today.  Menurut Ismail, masalah skandal LCS itu sangat mungkin membuat pemilu mundur dari jadwal. Dia tak ingin UMNO mengulang kesalahan yang sama dua kali. Pada pemilu ke-14 lalu, untuk kali pertama UMNO kalah dan digulingkan dari pemerintahan oleh oposisi. Padahal, sejak Malaysia merdeka pada 1957, UMNO selalu berkuasa.  Penyebab utama kekalahan UMNO dan koalisi BN saat itu adalah skandal 1MDB yang menjerat mantan PM Malaysia Najib Razak dan kroni-kroninya. Mayoritas yang terseret adalah politikus UMNO. Ismail berhasil menjabat sebagai PM karena pada waktu yang sama oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) justru terpecah.

Tak Ingin UMNO Kalah Lagi, PM Malaysia Hati-Hati Gelar Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bendera-malaysia.jpg" alt="SEREMBAN 14 OGOS 2018, Pekerja Majlis Perbandaran Seremban (MPS) melakukan kerja kerja memasang bendera jalur gemilang di Dataran Seremban sempena bulan kemerdekaan yang disambut setiap tahun pada 31 Ogos, tahun ini tema kemerdekaan bertema" width="100%">
<figcaption>SEREMBAN 14 OGOS 2018, Pekerja Majlis Perbandaran Seremban (MPS) melakukan kerja kerja memasang bendera jalur gemilang di Dataran Seremban sempena bulan kemerdekaan yang disambut setiap tahun pada 31 Ogos, tahun ini tema kemerdekaan bertema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan penduduk usia 18–20 tahun di Malaysia untuk bisa ikut pesta demokrasi pupus sudah. Itu disebabkan Komisi Pemilihan (EC) Malaysia menegaskan bahwa mereka belum bisa mengimplementasikan aturan baru untuk menurunkan usia pemilih. Lockdown karena pandemi Covid-19 jadi alasan. Padahal, pemilu rencananya digelar tahun ini.  Dilansir The Straits Times, pada pemerintahan Pakatan Harapan (PH) 2019, parlemen setuju untuk menurunkan batas bawah usia pemilih. Yaitu, dari 21 tahun menjadi 18 tahun. Seharusnya, kebijakan yang dikenal dengan undi 18 itu mulai berlaku Juli nanti. Diperkirakan penduduk yang berusia 18–20 tahun mencapai 1,2 juta orang.  ”Penerapan undi 18 dan sistem registrasi pemilih otomatis yang seharusnya diterapkan tahun ini kini bakal berlaku selambat-lambatnya mulai September 2022,” ujar Kepala EC Abdul Ghani Salleh.  Di luar itu, masih ada 4,4 juta penduduk usia 21 tahun ke atas yang belum terdaftar sebagai pemilih.  Seharusnya, mereka terinput otomatis di sistem registrasi pemilih. Tapi karena sistem itu terganggu, mereka diminta untuk mendaftar manual. Pada pemilu 2018, ada 14,9 juta pemilih terdaftar. Seharusnya, implementasi undi 18 dan sistem registrasi otomatis menambah jumlah pemilih hingga 30 persen.  Keputusan KPU Malaysia itu menuai kritik. Salah satunya dari mantan Menteri Olahraga dan Pemuda Syed Saddiq Abdul Rahman. Selama ini dia mendukung dan mendorong diberlakukannya undi 18. Dia menilai alasan EC tidak memiliki kaitan dengan penerapan lockdown.  ”Jangan mencuri hak para pemuda untuk memilih,” tegas pendiri sekaligus pemimpin Partai Muda tersebut. Itu adalah partai pertama di Malaysia yang berbasis pemuda. Rencananya, Partai Muda akan mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan EC.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ftsd_cZ1m10&amp;ab

Harapan Pupus, Pemilih Usia 18-20 Tahun Gagal Ikut Pemilu Malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu malaysia

Berita Terkini