<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pidato-Politik-AHY-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyesalkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Menurut AHY, isu penundaan pemilu sangat mengusik akal sehat dan rasa keadilan.  "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda pemilu, tentu sangat mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita. Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini?" kata AHY saat menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).  "Keputusan itu hadir setelah isu presiden tiga periode dan sistem pemilu proporsional tertutup," sambung AHY.  Putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan, rakyat yang ditemuinya di seluruh pelosok negeri tak ingin ada penundaan pemilu. Menurut AHY, jika pemilu dipaksakan ditunda, dirinya mempertanyakan siapa nantinya yang akan memimpin Indonesia.  "Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt presiden?" cetus AHY.  AHY mengatakan jika Pemilu 2024 ditunda nantinya para anggota dewan di DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota akan mengalami kekosongan. Lantas, AHY mempertanyakan apakah kekosongan pejabat itu harus diisi dengan pelaksana tugas (Plt).  "Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten/kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya, situasi nasional kita," ungkap AHY.  AHY merasa khawatir negara di dunia akan sangat tertuju pada Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya terbatas. Tentu, hal ini tidak seharusnya terjadi di Indonesia.  "Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik. Karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Tapi tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan tidak halal," pungkas AHY.

PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu 2024, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230305_220515.jpg" alt="Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan pemilihan umum (pemilu) dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan KPU merupakan upaya merampas hak politik rakyat, dikutip dari ANTARA.  "Aspek hukumnya harus diperiksa kembali karena perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kok putusannya malah merampas hak politik rakyat," kata Mikhael dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).  Mikhael menyebut sengketa yang terjadi dalam sidang adalah antara Prima dengan KPU. Harusnya, tutur Mikhael, putusan majelis hakim tidak sampai kepada penundaan pemilu, namun putusannya hanya kepada kedua kubu yang bersengketa.  Ia menjelaskan, pemilihan umum adalah milik semua warga negara dan jangan sampai merusak demokrasi dengan menunda pemilu demi kepentingan kelompok tertentu.  "Semua penyelenggara pemilu atau pengadilan mana pun, saya harap tidak membuat keputusan yang merampas hak politik rakyat dan menyakiti hati masyarakat luas. Karena dampaknya bisa sangat berbahaya kalau rakyat kecewa," ucap Mikhael.  Sebelumnya, gugatan Prima terhadap KPU dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Putusan PN Jakpus menghukum KPU dengan memerintah tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.  "Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut yang diketok majelis hakim pada Kamis, 2 Maret 2023.

PKB: Putusan PN Pusat Soal Penundaan Pemilu Rampas Hak Politik Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/hasto-di-gedung-sekolah-partai-antara.png" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak keras putusan penundaan pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PDIP menyatakan bahwa konstitusi sudah jelas menggariskan pesta demokrasi diadakan setiap lima tahun sekali.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa dalam kehidupan tata pemerintahan negara, juga tata pemerintahan yang baik, harus kokoh dalam konstitusi dan UUD 1945, serta seluruh peraturan perundangan-undangan.  "Karena itu kita tidak diam. Kita perjuangkan agar mekanisme demokrasi lima tahunan dapat dijalankan dengan tepat waktu, yakni 14 Februari 2024," ungkap Hasto usai kegiatan Gebyar Senam Sicita Se-DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta, pada Sabtu (4/3).  Hasto menyebut seluruh kader PDIP percaya bahwa siapa pun yang ingin menabrak konstitusi dan berupaya menunda pemilu, akan mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. "Pihak manapun yang mencoba melakukan berbagai cara, termasuk mengunakan instrumen hukum untuk menunda pemilu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," tegas Hasto.  Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.  “Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).  Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3) oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata. PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.  “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.  Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.

Soal Putusan PN Jakpus, PDIP Tolak Keras Pemilu 2024 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/COKLIT-data-pemilih-Untuk-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan" width="100%">
<figcaption>COKLIT data pemilih untuk Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 tersebut bertujuan untuk mencocokkan secara detail data pemilih yang ada di KPU/KIP Kabupaten dengan data pemilih asli di lapangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Doli menilai, putusan PN Jakpus telah melampaui kewenangannya.  "Saya cukup menyayangkan keputusan PN itu. Pertama bahwa itu kan putusan melampui kewenangannya. Kan, pemilu ini diatur dalam UU, bahkan UUD kita mengatakan pemilu itu lima tahun sekali. Jadi, habis dari 2019 ya 2024," kata Doli kepada wartawan, Jumat (3/3).  "Kalau pun kita mau menunda pemilu, atau yang dipersoalkan itu UU-nya. Nah, kalau mau mempersoalkan UU, itu ranahnya MK. Bukan ranah PN," sambungnya.  Politikus Partai Golkar ini menegaskan, putusan tersebut tidak bersifat mengikat. Sebab, bukan kewenangan pengadilan negeri dalam memutus pelaksanaan pemilu.  Keputusan PN Jakpus yang meminta tahapan pemilu ditunda, termuat dalam hasil gugatan Partai Prima. PN Jakpus mengabulkan gugatan partai yang dipimpin Agus Jabo Priyono terkait verifikasi administrasi parpol peserta pemilu.  "Partai Prima mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU. Kenapa keputusan KPU yang digugat? putusan akhirnya tiba-tiba penundaan pemilu yang mau membatalkan UU. Nah, itu yang saya sebut bahwa dia mengambil keputusan melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, putusan itu tidak mengikat. Jadi, menurut saya, pemilu jalan terus, karena ranahnya berbeda," tegas Doli.  Doli menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, Komisi II DPR mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding atas putusan PN Jakpus.  "Menurut saya, selama UU belum berubah, pemilu ini payung hukumnya UU Nomor 7 tahun 2017. Sekarang kita semua sedang melakukan persiapan untuk itu. Tahapan sudah jalan, ya kan, semua elemen dalam pemilu sudah bekerja, jadi jalan saja," pungkas Doli.

Soal Putusan PN Jakpus, DPR: KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal, dinilai melawan konstitusi. Hal ini dikatakan​ ​​​​Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati.  "Sudah jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pemilu digelar secara berkala dalam lima tahun sekali. PN seolah tidak paham konstitusi," kata Neni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (3/3).  Disamping itu, menurut Neni, putusan PN Jakpus juga bertentangan dengan Pasal 431 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu).  Pasal tersebut menyebutkan pemilu tidak dapat dilaksanakan atau dilakukan pemilu lanjutan, apabila terjadi sejumlah hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.  "Frasa dalam UU Pemilu sudah sangat jelas, pemilu dapat dihentikan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya," ucap dia.  Neni menambahkan sengketa partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi pada sub-tahapan penetapan peserta Pemilu 2024, semestinya diajukan oleh penggugat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pengadilan tata usaha negara (PTUN).  "Sejak kapan PN memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pemilu secara nasional dan dengan begitu saja mengubah jadwal pemilu?" ujar Neni.  Ia lalu mengingatkan agar KPU tidak terjebak dalam putusan PN Jakpus karena tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus tetap dilanjutkan.  "Saat ini, tahapan pemilu sudah memasuki pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih serta verifikasi faktual perseorangan calon DPD. Putusan PN Jakpus yang membawa malapetaka untuk demokrasi ke depan dengan melanggar konstitusi. Secara prosedur, KPU memang perlu melakukan banding," tutur Neni.

Putusan PN Jakarta Pusat Tunda Pemilu Dinilai Melawan Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-kpu-curhat-diserang-netizen-di-medsos_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.  "Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).  Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.  PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.  "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim PN Jakpus.  Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.  "Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan PN Jakpus.  Merespons putusan ini, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024.  "KPU akan upaya hukum banding," tegas Hasyim merespons putusan tersebut.

PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, KPU Akan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fadli-zon-prihatin-lembaga-survei-sudah-jadi-alat-kampanye_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 masih belum aman dari ancaman adanya rencana penundaan pesta demokrasi. Dia menegaskan, tahapan-tahapan yang sudah berjalan saat ini harus terus dikawal agar pelaksaan pemilu tetap terlaksana pada 2024 mendatang.  "Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan," kata Fadli Zon kepada wartawan, Kamis (29/12).  Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, alasan ancaman itu masih ada lantaran bulan lalu ada masih ada pemberitaan di sejumlah media ihwal adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik.  "Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia," ucap Fadli.  Selain itu, yang juga perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 terkait kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Politikus Partai Gerindra itu menilai bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019 yang menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius.  "Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat," ungkap Fadli.  Ketua BKSAP DPR RI itu menambahkan, pada 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.  "Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis," pungkasnya.

Fadli Zon: Pemilu 2024 Belum Aman dari Ancaman Penundaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-11-01-.jpg" alt="Bamsoet (MPR)" width="100%">
<figcaption>Bamsoet (MPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Santoso mengkritik pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang meminta untuk memikirkan ulang gelaran Pemilu 2024. Santoso menegaskan, siapa saja yang berupaya memundurkan atau memperpanjang masa jabatan presiden akan berhadapan dengan rakyat.  "Bagi siapa saja yang berupaya memundurkan/memperpanjang jabatan presiden akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden ditetapkan hanya dua periode adalah keputusan final," kata Santoso kepada JawaPos.com, Senin (12/12).  Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, pembatasan masa jabatan presiden dua periode dilakukan untuk mencegah kembali lahirnya pemerintahan yang totalitarian, sebagaimana dialami bangsa Indonesia pada era orde lama dan orde baru. Masa jabatan presiden dua periode juga merupakan kesepatan, serta semangat lahirnya reformasi.  "Kita sudah sepakati itu saat reformasi bergulir 23 tahun lalu bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode, baik secara berturut-turut atau berselang. Ini sudah final, sehingga jika ada wacana akan diperpanjang dua atau tiga tahun, apalagi dapat dipilih kembali setelah menjabat dua periode adalah suatu pengingkaran terhadap konstitusi," tegas anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.  "Di setiap negara manapun, jika terjadi pengingkaran/pelanggaran rerhadap konstitusi maka akan berhadapan dengan rakyat (pople power)," sambungnya.  Tidak ada alasan apapun, untuk memperpanjang kekuasaan. Santoso menegaskan, konstitusi tidak memberikan ruang alasan untuk memperpanjang kekuasaan.  "Tidak boleh dengan alasan mencegah perpecahan bangsa, sedang terjadi krisis ekonomi dan lain-lain untuk menjadi dasar bahwa Pemilu dapat dimundurkan, apalagi jabatan presiden diperpanjang. Konstitusi kita tidak memberi ruang untuk itu, nomenklaturnya jelas dan lugas bahwa jabatan presiden adalah paling lama dijabat dalam dua periode," cetus Santoso.  Menurut Santoso, dengan semakin dekatnya perhelatan Pemilu 2024, seharusnya tidak ada lagi perdebatan pemunduran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Terlebih, suara-suara sumbang itu dilontarkan oleh para pejabat negara.  "Pemilu sudah semakin dekat jangan ada lagi statemen yang disuarakan para elit di negeri ini mewacanakan Pilpres diundur atau masa jabatan presiden diperpanjang dan sebagainya. Apalagi untuk memuluskan tujuan itu kita kembali pada UUD 1945 yang asli," imbau Santoso. Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya menyatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Bamsoet beralasan Pemilu 2024 berpotensi memanaskan suhu politik nasional.  "Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," ujar Bamsoet dalam diskusi Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).  Terlebih, lanjut Bamsoet, publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hasil survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut, terdapat 73,2 persen tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.  "Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua?," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Diminta Berhadapan dengan Rakyat Jika Ingin Pemilu Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-terima-laporan-soal-nurul-arifin_m_187113.jpeg" alt="Nurul Arifin" width="100%">
<figcaption>Nurul Arifin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Golkar menegaskan bahwa mereka mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. Ini sesuai dengan kesepakatan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, DPR dan Pemerintah pada 14 Februari 2024.  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin menyampaikan, dukungan ini juga sesuai dengan hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan para menteri pada Minggu (10/4) yang memutuskan Pemilu tetap digelar sesuai jadwal.  “Partai Golkar sangat mendukung keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan menggelar pemilu sesuai jadwal yang disepakati dengan DPR dan KPU, pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Nurul kepada wartawan, Senin (11/4).  Nurul juga menyatakan, selama ini Golkar tidak pernah bersikap mendua soal pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menuturkan, partai berlambang pohon beringin taat pada konstitusi.  "Golkar selalu tegak lurus pada peraturan,” tegas Nurul.  Menurut Nurul, terkait sebagian masyarakat yang ingin adanya penundaan Pemilu merupakan kebebasan rakyat untuk bersuara dan berpendapat. Termasuk, munculnya aspirasi yang disampaikan sejumlah petani kelapa sawit kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Provinsi Riau, pada 24 Februari 2022 lalu.  Saat itu Airlangga yang melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi dari petani sawit agar ada perpanjangan masa jabatan Jokowi yang dinilai berkinerja baik.  “Kami dari Partai Golkar menerima itu sebagai bentuk masukan. Kami menghormatinya. Namun hal itu tidak pernah menjadi agenda Golkar secara resmi untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu,” ucap Nurul.  Nurul menampik, selama ini Airlangga tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk menunda Pemilu atau pengusulan perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan, Partai Golkar melakukan upaya untuk terus melakukan sosialisasi menuju Pemilu 2024.  “Dalam setiap kesempatan, kami dari Partai Golkar termasuk Ketua Umum Pak Airlangga terus menyosialisasikan program-program yang sudah kami buat untuk menuju Pilpres dan Pileg 2024,” ujarnya.  Terbukti, Airlangga terus berkeliling dan bertemu fungsionaris partai di berbagai daerah untuk konsolidasi. Terakhir, Airlangga menggelar konsolidasi dan silaturahim pengurus dan kader Golkar seluruh Sumatera Barat di Kota Padang, pada Sabtu (9/4).  "Jelas dalam pertemuan itu, kami menyatakan siap untuk bertarung di Pileg dan Pilpres 2024, serta memenangkan Airlangga Hartarto, capres kami, sebagai Presiden di 2024,” tutur Nurul.  Nurul juga menyatakan, partainya mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh masyarakat dan peserta tidak menggunakan isu politik identitas dan SARA di Pemilu 2024 mendatang.  "Golkar juga berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilkada 2024 berjalan dengan baik, tertib, dan memunculkan pemimpin nasional yang bisa diterima seluruh rakyat,” imbuh Nurul.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Menurut Jokowi, masyarakat perlu diberi penjelasan bahwa Pemerintah tidak melakukan upaya penundaan Pemilu.  "Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan jelas, semuanya tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi, situasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa Pemerintah, tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden tiga periode," kata Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).  Kepala negara tak menginginkan, masyarakat berspekulasi bahwa Pemerintah berupaya melakukan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia menegaskan, Pemerintah dan KPU menyepakati Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.  "Kita telah sepakat, Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024 jelas semuanya," tegas Jokowi.

Golkar Dukung Keputusan Jokowi Jalankan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Cak-Imin-dukung-tiga-periode.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pkb/">PKB</a>) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya masih tetap ingin mengusulkan penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">Pemilu 2024</a>. Pria yang karib disapa Cak Imin ini menyebut, PKB belum merubah sikapnya untuk mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.  “Ya masih lah. Belum-belum (berubah sikapnya),” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/jakarta/">Jakarta</a>, Selasa (15/3).  Meski demikian, Cak Imin mengklaim dirinya akan tetap pada konstitusi. Dia berujar, usulan yang disampaikan tersebut akan taat dalam koridor <a href="https://www.jawapos.com/tag/konstitusi/">konstitusi</a>.  “Ya, kita juga taat konstitusi jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi,” klaim Cak Imin.  Belakangan ini memang wacana penundaan Pemilu 2024 tengah menjadi polemik dan perdebatan publik. Cak Imin sebelumnya mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024, dengan alasan pemulihan ekonomi karena masih dalam situasi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>.  Pernyataan Cak Imin lantas ditanggapi positif oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan belakangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mempunyai big data 110 juta masyarakat yang ingin penundaan Pemilu.

Ngotot Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Klaim Taat Konstitusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemilu 2024 Ditunda

Berita Terkini