<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/Transjakarta-Dery-Ridwansah-3-1509385962.jpg" alt="Ilustrasi bus Transjakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bus Transjakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial yang memeprlihatkan para pengendara sepeda motor terjatuh lantaran banyaknya atribut kampanye berupa baliho yang terpasang disekitaran jalan di Jakarta. Tak hanya satu atau dua orang, tapi beberapa pengendara motor mulai dari orang dewasa hingga kakek-nenek yang tengah berkendara. Masa kampanye memang tengah berjalan, lantaran kurang lebih satu bulan lagi Pemilu 2024 akan digelar secara serentak. Tak hayal banyak baliho terpampang dipinggir jalan mulai dari berukuran besar hingga kecil yang bisa mengganggu laju para pengendara. Oleh sebab itu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan memastikan seluruh aset steril dari atribut kampanye Pemilu 2024. Ampalagi baliho kampanye juga sempat ambruk menimpa pemotor di jalur busway daerah Jakarta Barat. "Di TransJakarta memastikan aset-aset steril dari kampanye politik. Jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo saat dimintai konfirmasi dikutip dari PMJ News, Minggu (21/1/2024). Selain itu, Wibowo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait keberadaan baliho di median jalan sebelah jalur TransJakarta. Pasalnya, pemasangan baliho di median jalan menjadi wewenang dinas terkait. "Kalau pemasangan baliho di median jalan, itu di wewenang Dinas. TransJ juga berkomunikasi dengan dinas mengenai informasi-informasi," tuturnya.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan memastikan seluruh aset steril dari atribut kampanye Pemilu 2024.

Diduga Mengganggu Perjalanan, Transjakarta Akan Sterilkan Atribut Kampanye

<div id="m#msg-f:1787525403730014833" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Screenshot_2024-01-08-19-39-22-809_comgoogleandroidgm-edit-2322133644.jpg" alt="Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi memberikan keterangan kepada pers." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi memberikan keterangan kepada pers.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp; <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Kurang lebih 37 hari lagi, pesta demokrasi Pemilu 2024 segera dihelat. Namun, sayangnya, perlengkapan "tempur" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya belum lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013710153/ngenes-truk-tronton-tabrak-gardu-di-bogor-dua-orang-tewas-tersengat-listrik">Ngenes! Truk Tronton Tabrak Gardu di Bogor, Dua Orang Tewas Tersengat Listrik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlengkapan "tempur" itu yakni logistik Pemilu untuk Surabaya. KPU Surabaya mendorong dan meminta kepada pusat untuk segera mengirimkan perlengkapan pemungutan suara menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan, beberapa logistik pemungutuan suara sebagian belum ada yang masuk. Misalnya, formulir-formulir hasil lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari total seluruh perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya yang memang ditentukan oleh KPU RI, berapa logistik yang belum masuk. Misal Sampul yang untuk bungkus sampil surat suara belum masuk,&rdquo; kata Syamsi kepada awakmedia di Kantor KPU Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsi mengungkapkan, formuli-formulir yang belum lengkap untuk KPU Surabaya lainnnya yang belum masuk adalah beberapa formulir C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misal C daftar hadir, C pemberitahuan, C kejadian khusus, C surat pengantar penyampaian hasil, C tanda terima penyampaikan hasil tapi kecil kecil ya, itu belum masuk di KPU Surabaya,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Syamsi menyatakan bahwa perlengakapan lainnya seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos sudah lengkap untuk KPU Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013710160/partai-pendukung-prabowo-gibran-di-surabaya-berkumpul-bawa-semangat-satu-putaran">Partai Pendukung Prabowo Gibran di Surabaya Berkumpul Bawa Semangat Satu Putaran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara umum perlengkapan pemungutan suara yang kokoh, kotak suara, bilik suara, alat coblos komplit.&nbsp; &ldquo;Total 40.800 sekian kotak suara. Surat suara jumlah DPT kami sekitar 2.2266167 juta. Sudah datang semua,&rdquo; tambahnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kurang lebih 37 hari lagi, pesta demokrasi Pemilu 2024 segera dihelat. Namun, sayangnya, perlengkapan "tempur" KPU Surabaya belum Lengkap

KPU Surabaya Curhat Logistik Pemilu Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/Gibran-07-657663667.jpg" alt="Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pelaku UMKM berkumpul kawasan pusat batik Trusmi, Kabupaten Cirebon." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pelaku UMKM berkumpul kawasan pusat batik Trusmi, Kabupaten Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali melanjutkan kampanye. Melalui program Gibran Mendengar, Gibran menyerap aspirasi para pelaku UMKM di Cirebon, Sabtu (6/7/2023). Ratusan pelaku UMKM berkumpul kawasan pusat batik Trusmi, Kabupaten Cirebon. Mereka terdiri dari perajin tas, pembuat makanan ringan, dan makanan khas Cirebon seperti tapai ketan. Gani Maulana, pemilik UMKM kerupuk kulit ikan patin, meminta Gibran terus memerhatikan kemajuan UMKM jika nanti ia terpilih menjadi wakil presiden. Ia juga berharap bisa terus berkolaborasi dengan semua pihak dalam memajukan UMKM. &ldquo;Bantu kami untuk perizinan. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah. Bantu kami memasarkan produk,&rdquo; kata Gani. Gibran menanyakan kepada Gani terkait kendala yang ia hadapi selama ini. Menurut Gani, ia kesulitan peralatan karena UMKM-nya masih skala rumahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013705903/prabowo-gibran-komitmen-swasembada-air-tkn-krisis-air-bersih-juga-ancaman-pertahanan">Prabowo-Gibran Komitmen Swasembada Air, TKN: Krisis Air Bersih Juga Ancaman Pertahanan</a> &ldquo;Karena kami masih rumahan, jadi semua masih manual. Produk kami dijemur. Kami butuh alat seperti oven,&rdquo; kata Gani. Gibran mengatakan, ia akan berusaha mengatasi permasalahan tersebut. &ldquo;Ini produknya bagus. Kemasannya juga bagus,&rdquo; ujar Gibran sambil memegang produk keripik kulit ikan patin. Sedangkan Intan, pelaku UMKM lainnya, banyak berbicara soal pengurusan izin. Menurut Gibran, pemerintah berinovasi pengurusan izin melalui online agar lebih mudah dan tidak ada pungutan liar. &ldquo;Ini soal kepercayaan. Ke depan memang yang namanya perizinan harus serba online. OSS sangat mengurangi pungutan liar. Jadi ada digitalisasi. Kalau orang ketemu orang nanti ada pungutan liar,&rdquo; ujar Gibran. Gibran dan Gus se-Jawa Ikuti Futsal Sarungan Bareng Samsul Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka silaturahmi dengan para gus dan ning dari berbagai pondok pesantren se-Pulau Jawa. Pertemuan berlangsung santai dan didahului dengan bermain futsal bertajuk Fun Futsal Sarungan Bareng Samsul, Sabtu (6/12/2023). Pertemuan berlangsung dengan para gus dan ning diselenggarakan di Kota Cirebon. Hadir puluhan gus dan ning, termasuk dari Buntet Pesantren Cirebon. Mas Gibran dan para gus bermain futsal. Yang menarik dan menyita perhatian, Gibran mengenakan jersey dengan nama punggung Samsul dan nomor 2. Gibran mencetak dua gol dalam pertandingan itu. Setelah futsalan, sambil duduk bersila di lapangan futsal, Gibran dan para gus berdialog. &lt;span;&gt;Gibran menyampaikan ia sangat senang bisa bermain futsal bersama para Gus. &ldquo;Terima kasih, refreshing sekali ini di tengah hiruk-pikuk politik kampanye yang melelahkan. Hari ini cukup menyenangkan sekali,&rdquo; kata Gibran. Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada Gus-gus yang sudah berkenan meluangkan waktu dan mendoakannya. Menurut Gibran, ia dan capres Prabowo Subianto ingin ke depan ada transformasi di pondok pesantren. &ldquo;Jaringan pondok ini kan luar biasa sekali, santrinya, alumninya, luar biasa sekali. Jadi memang harus bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik, santri jangan sampai ketinggalan untuk perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,&rdquo; ujar Gibran. Ia meminta para Gus-gus untuk mengawal program-program Prabowo-Gibran, salah satunya Dana Abadi Pesantren, transformasi pondok-pondok, transformasi pesantren 5.0. &ldquo;Saya ingin yang muda mengambil peran dengan kerja keras. Gus-gus semua yang hadir di sini melek teknologi, itu menjadi modal utama,&rdquo; kata Gibran.

Pelaku UMKM meminta Gibran terus memerhatikan kemajuan UMKM jika nanti ia terpilih menjadi wakil presiden.

Gibran Mendengar, UMKM Cirebon Curhat soal Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/Andika-Perkasa-Menjadi-Pembicara-Di-Kuliah-Umum-Miftahul-Hayat-1-1296376998.jpeg" alt="Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahud Jenderal (Purn) Andika Perkasa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahud Jenderal (Purn) Andika Perkasa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Andika Perkas mengaku ikhlas, jika akhirnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024. Terlebih, Partai Golkar telah mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo. "Oh saya yakin (ikhlas). Walaupun saya enggak tahu nanti kan," kata Andika di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10). Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan, seharusnya menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) pemenangan Ganjar-Mahfud. Namun, TPN GP ikhlas jika memang Gibran punya pilihan lain dalam menentukan karier politiknya. "Pasti sangat lah (ikhlas)," ucap Andika. Menurut Andika, sudah sepatutnya gabungan partai politik (parpol) pengusung dan pendukung Ganjar-Mahfud di antaranya PDIP, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo mensosialisikan visi dan misi ke tengah masyarakat. Bahkan, Jurkamnas Ganjar-Mahfud bukan hanya dari empat parpol itu, tetapi juga ada dari kalangan profesional, generasi Z dan milenial. "TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya empat parpol yang misalnya mendukung ini," tegas Andika. Sebelumnya, Partai Golkar resmi mengajukan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah dibahas bersama dengan para jajaran partai. Arah dukungan itu, disampaikan Ketua Umum Parta Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapimnas partai yang digelar di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (21/10). &nbsp;

Partai Golkar resmi mengajukan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

TPN GP Sudah Ikhlas Jika Gibran Dipilih jadi Cawapres Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/PRABOWO-14-3095093253.jpg" alt="Cawapres yang diusung Partai Gerindra, PKB, PAN dan Partai Golkar, Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Cawapres yang diusung Partai Gerindra, PKB, PAN dan Partai Golkar, Prabowo Subianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp; Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut sejumlah pihak berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Menurutnya, sejumlah nama bisa dipertimbangkan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Pilpres 2024, setelah Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan. Menurutnya, Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo. Ia mengatakan, Golkar akan menyodorkan kader terbaiknya Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo. Sementara, PAN diprediksi tetap mengusulkan Erick Thohir. Selain dua nama itu, masih ada PKB dengan Muhaimin Iskandar. "Jadi, potensi cawapres di sisi koalisi Prabowo adalah Gus Imin, Airlangga Hartarto, Erick Thohir. Penentuan cawapres dari sejumlah nama itu tentu tidak mudah diputuskan dalam koalisi," kata Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting ini, dalam keterangan, Senin (15/8/2023). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012707612/bmkg-imbau-masyarakat-waspadai-gelombang-tinggi-di-sejumlah-pesisir-di-indonesia">BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Sejumlah Pesisir di Indonesia </a> Diketahui, Golkar dan PAN menambah tiga parpol yang sebelumnya sudah menyarakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Hingga saat ini, lima partai telah menyatakan dukungan kepada bakal capres Prabowo Subianto. Yakni, Gerindra, PKB, PBB, Golkar, dan PAN. Dari kelima partai ini, empat diantaranya merupakan partai yang berhasil masuk dan memiliki kursi di DPR RI. Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2019, dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI. Bahkan, jumlah kursi Golkar melebihi partai asal Prabowo sendiri, Gerindra. Golkar, yang saat ini dipimpin Ketua Umum Airlangga ini berhasil mengantarkan 85 kadernya untuk duduk di kursi Parlemen Senayan. Di urutan kedua, ada Gerindra yang berhasil merebut 78 kursi di Pileg 2019. Sementara, PKB dan PAN menyusul setelah Gerindra dengan 58 kursi (PKB) dan 44 kursi (PAN). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/012707545/mutiara-ayu-puspitasari-mimpi-menapaki-podium-susy-dan-marin">Mutiara Ayu Puspitasari: Mimpi Menapaki Podium Susy dan Marin &nbsp;</a> Jika empat parpol yang masuk parlemen Senayan ini digabung, jumlah total perolehan kursi mereka untuk mengusung Prabowo Subianto yakni 265 kursi. Jumlah itu setara dengan 46,09 persen jumlah total kursi di DPR RI. Gabungan keempat partai sudah jauh melebihi syarat minimal 20 persen untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Airlangga Hartarto menegaskan, alasan utama partai berlambang pohon beringin mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yakni Menteri Pertahanan itu lahir dari rahim Partai Golkar. &ldquo;Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Subianto? tidak lain, tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi," ujar Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2024).

Hasil Pemilihan Legislatif 2019, dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.

Golkar Miliki Kursi Terbanyak di Koalisi, Pengamat Sebut Airlangga Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JKT_PARIPURNA-SETUJUI-REVISI-UU-PPP_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disah" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) disah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memproses daftar calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, DPRD dan DPD RI untuk Pemilu 2024. Bahkan, sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu telah menyerahkan 580 bakal Caleg ke KPU RI untuk 84 daerah pemilihan (dapil). DPR merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki peran penting untuk membuat undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD RI. DPR sebagai lembaga legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Secara spesifik, DPR RI sebagaimana dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tak heran, gaji anggota deqan cukup tinggi, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR. Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada surat edaran sekjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada surat menteri keuangan nomor S-520/MK.02/2015. Gaji pokok anggota DPR juga diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2000. Pasal 1 menjelaskan, besaran gaji pokok Ketua DPR sejumlah Rp 5.040.000, gaji pokok Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 dan gaji pokok Anggota DPR sebesar Rp 4.200.000. Tak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar. Tunjangan itu juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Adapun tunjangan yang didapat meliputi: Uang sidang/paket sebesar Rp 2.000.000. Asisten anggota Rp 2.250.000. Tunjangan beras sebesar Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan. Tunjangan PPh Rp 2.699.813. Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok untuk Anggota DPR: Rp 420.000 per bulan. Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 462.000 per bulan. Anggota DPR merangkap Ketua Rp 504.000 per bulan. Tunjangan untuk dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok anggota DPR RI untuk: Anggota DPR Rp 168.000 per bulan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 184.000 per bulan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 201.600 per bulan Tunjangan jabatan Anggota DPR RI: Tunjangan jabatan Anggota DPR Rp 9.700.000 per bulan. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 15.600.000 per bulan. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 18.900.000 per bulan Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Tunjangan kehormatan Anggota DPR Rp 5.580.000 per bulan. Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 6.450.000 per bulan. Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 6.690.000 per bulan. Tunjangan komunikasi anggota DPR RI: Tunjangan komunikasi Anggota DPR Rp 15.554.000 per bulan. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 16.009.000 per bulan. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua Rp 16.468.000 per bulan. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000 Biaya perjalanan harian: Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000. DPR juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, perlengkapan rumah, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Berikut rincian fasilitas yang didapatkan anggota DPR: Fasilitas rumah jabatan (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan (per tahun) sebesar Rp 3.000.000. Fasilitas RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) sebesar Rp 5.000.000. Tunjangan beras pensiunan sebesar Rp 30.900 per bulan. Uang Pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok: Ketua DPR sebesar Rp 3.024.000 Wakil ketua DPR sebesar Rp 2.772.000 Anggota DPR sebesar Rp 2.520.000. Meski gaji anggota dewan terbilang besar, namun risiko dari pekerjaannya juga akan semakin sulit. Maka tak heran, gaji DPR dan juga tunjangannya cukup besar. &nbsp;

Tak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya.

Berebut Kursi Parlemen, Ini Besaran Gaji Tunjangan dan Fasilitas yang Didapat Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah sampai saat ini belum pernah membahas wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Hal ini dikatakan Mafud MD, setelah sebelumnya tiga elite partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar menginginkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.  "Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden, Wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Tidak ada di tubuh pemerintah," ujar Mahfud dalam jumpa pers secara virtual, Senin (7/3).  Oleh sebab itu, Mahfud meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan isu penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan pemerintah. Sebab wacana itu sama sekali belum pernah dibahas.  "Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," katanya.  Mahfud menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali mengelar rapat kabinet, yakni tanggal 17 September dan 23 September 2021. Dalam rapat yang dihadiri olehnya, KPU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Jokowi meminta agar Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar.  "Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024," ungkapnya.  Menurut Mahfud, arahan Presiden Jokowi tersebut agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. "Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021 di sidang kabinet terbatas," tuturnya.  Setelah itu berdasarkan rapat, Presiden Jokowi menyetujui usulan KPU terkait jadwal pelaksanaan Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jokowi pun meminta kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.  "Dengan demikian sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Jadi, tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar yang menjadi urusan di luar-luar pemerintahan," tegasnya.

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu 2024

Pemilu 20024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemilu 20024

Berita Terkini