<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Wakil Ketua MA yang dijadwalkan pada akhir Agustus atau awal September 2025. Namun, pemilihan ini diperingatkan agar tidak menjadi ajang meloloskan calon bermasalah yang berpotensi membawa persoalan hukum di masa mendatang.&nbsp; Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menegaskan pentingnya seleksi yang bersih demi menjaga integritas lembaga yudikatif. &ldquo;Pemilihan Wakil Ketua MA kali ini tidak boleh hanya menjadi formalitas, apalagi untuk memberi jalan bagi calon yang bermasalah. Publik tentu berharap MA berbenah setelah berbagai kasus korupsi yang mencoreng wajah peradilan dalam dua tahun terakhir,&rdquo; kata Julius Ibrani dalam keterangannya, Kamis (21/8). Ia menilai, kasus-kasus yang melibatkan hakim tingkat pertama hingga hakim agung masih segar dalam ingatan publik. Julius mengingatkan agar calon yang pernah diperiksa aparat penegak hukum atau dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) tidak dipilih.&nbsp; &ldquo;Hakim Agung yang memiliki catatan kotor, baik pernah diperiksa KPK atau terindikasi dalam kasus suap, seharusnya tidak diberi ruang. Kalau dipilih, sama saja menyandera masa depan MA,&rdquo; tegasnya. Menurut Julius, keberadaan pimpinan yang bermasalah justru akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap MA. &ldquo;Bayangkan jika Wakil Ketua MA yang membawahi badan pengawasan dan kesekjenan justru kembali dipanggil KPK karena kasus lama. Itu bukan solusi, tapi sumber masalah baru,&rdquo; ujarnya. Julius menambahkan, MA tidak bisa menutup diri dari pengawasan publik. Ia mengusulkan agar proses pemilihan Wakil Ketua MA melibatkan masukan masyarakat sipil.&nbsp; &ldquo;MA perlu mendengar suara rakyat. Publik sudah jenuh melihat kasus-kasus jual beli perkara, dan sekarang waktunya MA menunjukkan keberanian untuk benar-benar bersih,&rdquo; tegasnya. PBHI juga mendesak MA untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen dalam proses seleksi pemilihan Wakil Ketua MA. &ldquo;Penting bagi MA untuk memastikan calon yang diajukan bebas dari potensi masalah hukum. Jangan sampai figur yang dipilih justru menyulitkan Ketua MA dalam upaya membangun lembaga yang lebih transparan dan akuntabel,&rdquo; ucap Julius. Ia menekankan, Ketua MA Sunarto yang dikenal bersih dan berintegritas harus didukung oleh sosok wakil yang juga kredibel.&nbsp; &ldquo;Pak Sunarto tidak bisa sendirian. Beliau perlu pendamping yang benar-benar punya integritas, bukan calon yang masih menyimpan beban masa lalu,&rdquo; ungkap Julius. Lebih lanjut, Julius menegaskan pemilihan Wakil Ketua MA bukan hanya urusan internal lembaga, tetapi juga kepentingan publik.&nbsp; &ldquo;Rakyat butuh jaminan bahwa peradilan tidak lagi dikuasai makelar kasus. Pemilihan kali ini adalah ujian bagi MA, apakah mereka mau tetap berada di jalan yang kotor, atau berani memilih jalan bersih,&rdquo; pungkasnya.

Pemilihan Wakil Ketua MA kali ini tidak boleh hanya menjadi formalitas, apalagi untuk memberi jalan bagi calon yang bermasalah.

Pemilihan Wakil Ketua MA Diingatkan Bebas dari Calon Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-suap-hakim-pn-semarang-diberhentikan-sementara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) bakal menggelar pemilihan terkait Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, menyusul akan pensiunnya Andi Samsan Nganro, pada Selasa (7/2) mendatang. Pemilihan pimpinan MA ini akan dilakukan tepat pada hari yang sama.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (Pakem FH-UMI) Fahri Bachmid, menginginkan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ke depan harus berintegritas tinggi. Terlebih, belakangan MA diterpa isu korupsi setelah dua hakim agung ditetapkan sebagai tersangka.  "Idealnya Wakil Ketua MA RI yang akan dipilih nantinya adalah benar-benar merupakan seorang pemimpin yang memiliki integritas serta ketegasan sikap dan pemaham yang mendalam atas situasi yang terjadi saat ini," kata Fahri kepada JawaPos.com, Minggu (5/2).  Fahri menjelaskan, berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yakni merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  Ia menyebut, konsekuensi MA sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Karena tidak hanya membawahi empat lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana.  "Beleeid satu atap memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka tentunya sangat diperlukan kepemimpinan ditubuh Mahkamah Agung RI yang kuat dan kredible, yang mempunyai visi yang jauh ke depan," papar Fahri.  Fahri berpendapat, kepemimpinan MA haruslah figur yang negarawan, serta menguasai aspek hukum serta kepemimpinan yang berwibawa dan kuat, untuk terwujudnya pengadilan yang unggul (court excellence). Hal ini juga penting, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MA.  Karena itu, Fahri menyarankan pimpinan MA saat ini harus memiliki sense off crisis dalam menyikapi permasalahan di tubuh MA. Hal ini dalam rangka penataan, serta mengendalikan suasana yang lebih kondusif, tidak boleh ada demoralisasi terhadap eksistensi Hakim Agung.  "Pimpinan MA harus mengambil tanggung jawab institusi agar kepercayaan publik dapat di raih, dan secara moril Hakim Agung dapat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas konstitusional terhadap penaganan perkara dengan baik, jangan lagi ada pimpinan MA yang secara tegas mengatakan bahwa, mohon maaf saya angkat tangan dan seakan tidak sanggup meyakinkan publik untuk menyelesaikan masalah korupsi di tubuh MA," pungkas Fahri.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Diharapkan Berintegritas Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-ini-ma-tentukan-siapa-wakil-ketua-bidang-non-yudisial_m_207487.jpeg" alt="Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Wakil Ketua MA bidang non Yudisial yang sebelumnya diisi oleh Suwardi. Pemilihan tersebut akan dilakukan pada Kamis (26/4) sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor MA, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. "Hari ini akan dilakukan pemilihan calon Wakil Ketua MA bidang non Yudisial yang sampai hari ini kosong. Besok akan ditentukan bidang non Yudisial," kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Kantor MA, Jakarta Pusat, Kamis (26/4). Menurut Abdullah, terdapat 48 hakim agung yang akan mengikuti calon pemilihan tersebut lantaran semua hakim agung berkesempatan dipilih dan memilih. "Proses pemilihan non yudisial semua hakim agung memiliki kesempatan yang sama. Dipilih siapa pun atau memilih dirinya sendiri," ujar Abdullah. Proses pemilihan, kata Abdullah, para peserta pemilih akan menentukan nama calon atau diri sendiri dan akan kembali dipilih masuk babak berikutnya. Proses berikutnya, kata Abdullah, para calon yang lolos bisa memilih kembali sampat mendapatkan suara calon lebih banyak. "Akan masuk babak berikutnya nama suara akan dipilih. Tapi pilihannya siapa yang menentukan suara itu. Satu hari sampai selesai. 50 persen lebih satu," ungkap Abdullah. Untuk diketahui pemilihan tersebut dilakukan lantaran masa jabatan Suwardi memasuki masa purnabakti 1 Juni 2017. Sejak Juni 2017 posisi wakil ketua MA non Yudisial telah lama tidak diisi. Acara tersebut nantinya akan dihadiri oleh Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari; Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman; para Ketua Pengadilan di Indonesia.

Hari Ini MA Tentukan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial

pemilihan wakil ketua ma

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilihan wakil ketua ma

Berita Terkini

Pemilihan Wakil Ketua MA Diingatkan Bebas dari Calon Bermasalah

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Diharapkan Berintegritas Tinggi

Hari Ini MA Tentukan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial

Download Aplikasi JawaPos.com