<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/WhatsApp-Image-2025-06-20-at-110053_16788c3b-1203503851.jpg" alt="Rektor UHO Kendari Prof Muhammad Zamrun Firihu. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rektor UHO Kendari Prof Muhammad Zamrun Firihu. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperpanjang masa jabatan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Prof Muhammad Zamrun Firihu. Rektor UHO Periode 2021-2025 Prof Zamrun membenarkan informasi tersebut. Masa perpanjangan jabatannya sebagai Rektor UHO Kendari berlaku sejak 3 Juli 2025 hingga dilantiknya rektor yang baru sesuai dengan hasil pemilihan rektor yang dilaksanakan beberapa hari lalu. &rdquo;Sesuai SK (Mendiktisaintek) masa jabatan saya diperpanjang sampe rektor baru dilantik,&rdquo; kata Prof Zamrun seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, berdasar Surat Keputusan Mendiktisaintek tersebut, dirinya masih diberikan kepercayaan untuk memimpin UHO Kendari hingga dilaksanakan pelantikan terhadap Rektor UHO Periode 2025-2029. &rdquo;Iya (Masih di berikan kepercayaan oleh Kementerian) sampai pelantikan rektor baru,&rdquo; ujar Muhammad Zamrun Firihu. Senada dengan itu, Ketua Panitia Pemilihan Rektor UHO Prof Weka Widiyati menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi dari Kemendiktisaintek terkait jadwal pelantikan Prof Armid sebagai Rektor UHO Periode 2025-2029. &rdquo;Belum ada info (jadwal pelantikan), kami masih menunggu informasi dari kementerian terkait jadwal dan lokasi pelantikan,&rdquo; ucap Weka Widiyati. Sebelumnya, Prof Armid resmi terpilih sebagai Rektor UHO Kendari Periode 2025-2029 setelah meraih perolehan suara terbanyak pada pemilihan rektor dengan total 31 suara, pada Senin (16/6). Weka mengatakan, berdasar hasil perolehan suara secara keseluruhan pada pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo, Prof Armid berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 31 suara, sedangkan Prof Takdir Saili hanya kalah satu suara dengan perolehan 30 suara, dan selanjutnya Prof Ruslin meraih 13 suara. Sementara itu, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo Menggugat menyampaikan pernyataan sikap terkait hal tersebut. Mereka meminta Mendiktisaintek meninjau ulang seluruh proses pemilihan rektor. Sebab, proses pemilihan sarat dengan berbagai pelanggaran. &rdquo;Kami minta pelantikan rektor baru dibatalkan karena mencederai Marwah kampus,&rdquo; papar koordinator lapangan 1 Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo Menggugat Ferli dalam keterangannya. Dia menambahkan KBM UHO Menggugat menyatakan menolak hasil pemilihan rektor beberapa waktu lalu. Karena itu, pihaknya juga menolak pelantikan rektor. &rdquo;Kami mendesak Mendiktisaintek meninjau ulang prose pemilihan rektor karena dinilai sarat pelanggaran,&rdquo; ungkap Ferli.

Kemendiktisaintek) memperpanjang masa jabatan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Prof Muhammad Zamrun Firihu

Kemendiktisaintek Perpanjang Masa Jabatan Rektor UHO Prof Zamrun, KBM UHO Menggugat Sampaikan Pernyataan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/WhatsApp-Image-2025-06-16-at-1243-3450661300.jpg" alt="Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Weka Widayati. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Weka Widayati. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Prof. Armid terpilih sebagai Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Periode 2025-2029. Dia meraih perolehan suara terbanyak pada pemilihan rektor (Pilrek) dengan total 31 suara. Ketua Panitia Pilrek UHO Prof. Weka Widayati mengatakan, berdasar hasil perolehan suara secara keseluruhan pada pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo, Prof Armid berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 31 suara, sedangkan Prof Takdir Saili hanya kalah satu suara dengan perolehan 30 suara, dan selanjutnya Prof Ruslin meraih 13 suara. &rdquo;Prof Armid 31, Prof Takdir Saili 30 suara, dan Prof Ruslin 13. Total suara 74 suara, suara menteri 26, dan anggota senat semua ada 49 orang, tapi satu izin melaksanakan ibadah haji,&rdquo; kata Weka Widayati seperti dilansir dari Antara. Weka Widayati mengungkapkan, usai penetapan terpilihnya Prof Armid di tingkat universitas, pihaknya akan kembali meminta kelengkapan berkas terhadap yang bersangkutan agar dikirim ke Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia untuk keperluan penetapan dan pelantikan sebagai Rektor UHO Periode 2025-2029. &rdquo;Tahap selanjutnya nanti administrasinya dilengkapi semua untuk langsung dikirim ke Kementerian untuk mendapatkan penetapan atau sekaligus pelantikan,&rdquo; ungkap Weka Widayati. Sementara itu, Koalisi Pemerhati Perempuan dan Anak Sulawesi Tenggara (KPPA Sultra) keberatan atas pencalonan Prof. Armid S. Si., M.Si., M.Sc., D.Sc., sebagai rektor UHO. Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UHO itu dilaporkan KPPA ke Ombudsman Perwakilan Sultra atas dugaan pelanggaran integritas moral dan etika akademik. Ketua KPPA Sultra Dahlia menyampaikan, universitas bukan hanya tempat mengasah intelektual dan moral etika. Universitas adalah benteng nilai, etika, dan moralitas. &rdquo;Jika dari awal pemilihan sudah diwarnai dugaan pelanggaran integritas, kita tengah mempertaruhkan arah moral dari institusi ini,&rdquo; ujar Dahlia. Menurut dia, institusi pendidikan tinggi wajib dipimpin figur dengan rekam jejak pribadi yang bersih dan terpuji. Tidak hanya unggul secara akademik. &rdquo;Pemimpin harus menjadi panutan. Jika seorang calon rektor memiliki catatan dugaan pelanggaran moral, sangat disayangkan jika dia tetap melaju dalam proses pemilihan,&rdquo; tegas Dahlia. KPPA Sultra juga mempertanyakan keabsahan administratif pencalonan Prof. Armid. Sebab, dalam syarat administrasi pencalonan rektor UHO periode 2025&ndash;2029, dinyatakan bahwa setiap calon harus menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik dan moral. Dalam laporan resmi ke Ombudsman, KPPA menyertakan dokumen-dokumen pendukung yang diyakini cukup untuk menjadi dasar awal penyelidikan. Mereka menyatakan siap untuk memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan dalam proses investigasi. Laporan KPPA Sultra telah diterima secara resmi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sultra pada 21 Mei 2025. Hal ini dibuktikan dengan tanda terima dokumen yang ditandatangani staf Ombudsman bernama Andal. KPPA berharap agar Ombudsman segera menindaklanjuti laporan ini sesuai kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik, termasuk dalam konteks pemilihan rektor di PTN. &rdquo;Kami yakin Ombudsman akan bekerja profesional dan imparsial. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kami berharap ketegasan untuk mendiskualifikasi calon tersebut,&rdquo; tandas Dahlia. Sebelumnya, Aktivis Muda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Jaringan Mahasiswa Progresif Sulawesi Tenggara (Jamprof Sultra) menyatakan keprihatinan dan kecaman atas dugaan manipulasi dan intervensi pihak tertentu dalam pemilihan rektor UHO. Erit dari Aktivis Muda Sultra mengungkapkan kekhawatiran akan upaya sistematis untuk memenangkan calon tertentu. Senada dengan Erit, Fardin Nage dari Jamprof Sultra, meminta pemilihan rektor dilakukan dengan mencerminkan nilai-nilai luhur pendidikan. Intervensi pihak tertentu mencederai demokrasi kampus. Fardin khawatir otonomi kampus terganggu dan kepercayaan publik terhadap integritas dunia akademik menurun. UHO, yang seharusnya menjadi contoh praktik demokrasi dan meritokrasi, justru terjebak dalam pusaran politik. Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Prof. Fauzan menyebutkan, Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, dilaksanakan dengan lancar dan mencerminkan budaya akademik yang tinggi. Pemilihan orang nomor satu di Universitas Halu Oleo itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Alhamdulillah, Pilrek di Universitas Halu Oleo berjalan dengan bagus, sesuai dengan keinginan bersama dan mencerminkan budaya akademik yang tinggi. Sehingga pelaksanaannya juga lancar,&rdquo; kata Fauzan. Fauzan menyatakan, pergantian pemimpin universitas merupakan hal yang lumrah. Setelah pelaksanaan pemilihan, para akademisi bisa kembali memperjuangkan anak bangsa lebih baik ke depan. &rdquo;Satu hal yang saya catat. Pimpinan boleh berganti, jabatan pimpinan boleh berganti, tetapi memperjuangkan anak bangsa untuk menjadi lebih baik tidak boleh berhenti,&rdquo; ujar Fauzan. Rapat Senat Pilrek Universitas Halu Oleo digelar mulai pukul 09.00 hingga 11.30 wita. Rapat dilaksanakan secara tertutup di Gedung Rektorat UHO dengan pengamanan ketat di pintu masuk gedung. Aparat keamanan dari pihak universitas hingga kepolisian juga terlihat menjaga pelaksanaan Pilrek tersebut. Para simpatisan calon rektor juga terlihat berkumpul di beberapa titik di sekitar Gedung Rektorta UHO. Pilrek UHO digelar dengan tiga calon. Yakni Prof Armid, Prof Ruslin, dan Prof Takdir Saili.

Prof. Armid terpilih sebagai Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari periode 2025-2029 ungggul 1 suara atas pesaing terdekatnya

Prof Armid Terpilih sebagai Rektor UHO Periode 2025-2029, KPPA Keberatan dan Sudah Pernah Lapor Ombudsman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/pemilihan-rektor-4170123468.jpg" alt="Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat Musa Yoseph Sombuk menegaskan pemilihan Rektor Universitas Papua (Unipa) periode 2024-2028 harus bersih dari praktik suap." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat Musa Yoseph Sombuk menegaskan pemilihan Rektor Universitas Papua (Unipa) periode 2024-2028 harus bersih dari praktik suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat Musa Yoseph Sombuk menegaskan pemilihan Rektor Universitas Papua (Unipa) periode 2024-2028 harus bersih dari praktik suap, janji jabatan, dan berbagai bentuk intervensi lainnya. "Tidak boleh ada praktik politik kotor dalam mencari pemimpin perguruan tinggi," kata Musa Sombuk di Manokwari, Sabtu, (20/4). Dia menjelaskan bahwa Ombudsman telah menerima informasi adanya oknum yang mencoba berbuat curang demi meraih suara terbanyak saat pemilihan Rektor Unipa pada 25 April 2024. Praktik yang tidak menjunjung prinsip demokrasi yang bersih dan jujur semestinya tidak diadopsi ke dalam lingkungan masyarakat ilmiah. Oleh&nbsp;karena itu, Ombudsman akan melakukan pengawasan secara ketat. "Jangan pakai cara-cara begitu (curang). Saya ingatkan, kalau terbukti curang maka bisa diproses pidana," ujar Musa. Dia mengharapkan 45 anggota senat pemilik hak suara yang mewakili seluruh sivitas akademika&nbsp;agar menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam memilih Rektor Unipa periode 2024-2028. Ada tiga calon rektor yang telah dinyatakan lolos tahapan penyaringan, yaitu Dr&nbsp;Meky Sagrim, Prof Dr Sepus M Fatem, dan Dr&nbsp;Aplena Elen Siane Bless. "Senat bisa pelajari visi misi masing-masing calon, dan jejak rekam mereka sebelum menentukan pilihan," ujar Musa. Menurut dia, jabatan rektor merupakan amanah dari seluruh sivitas akademika untuk memimpin organisasi dalam periode tertentu, namun tetap memegang prinsip kolektif kolegial guna menjaga eksistensi perguruan tinggi. Rektor terpilih wajib mewujudkan tiga hal, yakni iklim akademik yang kondusif, penyusunan struktur akademik sesuai aturan perundang-undangan, dan jaminan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat kampus. "Pemilihan rektor masih menerapkan metode lama, yaitu senat mewakili suara sivitas akademika. Jabatan rektor adalah mandat bersama," ucap Musa. Ketua Senat Sementara Unipa Prof Dr&nbsp;Jacob Manusawai mengakui bahwa ada informasi yang berkembang menjelang penyaringan empat calon menjadi tiga calon yaitu janji pemberian jabatan apabila memilih salah satu kandidat. Perilaku tersebut, menurut dia, sangat bertolak belakang dengan standar moral perguruan tinggi dalam menjaga ruang demokrasi yang adil, benar, dan jujur demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berintegritas. "Ilmu itu untuk kemanusiaan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu," ujar dia. Menurut dia, rapat terbuka penyaringan calon rektor yang digelar pada Rabu (17/4) dapat dikategorikan ilegal lantaran pimpinan senat sementara tidak mengantongi surat keputusan sebagai anggota senat. Hal itu sudah disampaikan dalam pertemuan bersama para anggota senat ketika dia diminta untuk menjadi pimpinan senat sementara karena rektor definitif (Meky Sagrim) kembali mencalonkan diri. "Saya sudah ingatkan bahwa saya tidak punya SK sejak dilantik menjadi guru besar. Selama ini saya tidak ikut rapat senat karena ilegal tetapi mereka diam saja," ucap Jacob. Dia mempersilakan pihak yang merasa dirugikan melayangkan gugatan agar proses pemilihan calon Rektor Unipa dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah membuat laporan polisi disertai dengan alat bukti perbuatan curang saat proses penyaringan calon rektor, sehingga oknum dimaksud dikenakan sanksi pidana. "Silakan lapor ke pihak berwajib jika memang benar ada oknum yang menjanjikan anggota senat dengan tujuan tertentu," ujar Jacob Manusawai. Dr Obadja A Fenetiruma selaku ketua panitia pemilihan calon Rektor Unipa periode 2024-2028 mempersilakan para pihak yang dirugikan atas praktik curang membuat laporan pengaduan ke pihak berwajib. Panitia hanya menjalankan amanat agar seluruh proses pemilihan calon rektor dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui rapat para senat.

Ombudsman telah menerima informasi adanya oknum yang mencoba berbuat curang demi meraih suara terbanyak saat pemilihan Rektor Unipa.

Ombudsman Minta Pemilihan Rektor Bersih dari Praktik Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uns-irwan1.jpg" alt="Irwan Trinugroho. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Irwan Trinugroho. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dinilai janggal. Hal itu menyusul digugurkannya salah satu peserta atas nama Irwan Trinugroho karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.  Salah satu rekan Irwan, Sapta Kunta Purnama mengatakan, pada saat itu Irwan gugur sebagai peserta karena dianggap tidak mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).  ”Saya dulu kan mendampingi Prof Irwan mendaftar sebagai calon rektor UNS. Karena ada sesuatu yang belum dikumpulkan, terus disampaikan yang belum disampaikan berkas itu adalah LHKASN atau LHKPN. Karena dari UNS tidak wajib untuk LHKPN, terus mengumpulkan LHKASN,” kata Sapta Kunta Purnama seperti dilansir dari Antara.  Namun saat itu, pengiriman yang dilakukan secara daring terkendala jaringan. Selanjutnya, Irwan disarankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan secara manual.  ”Setelah mengisi, Kementerian RB (Kementerian PANRB) menyatakan yang paling benar dokumen tersebut disahkan kementerian yang membawahi UNS, yakni Kemendikbudristek,” kata Sapta Kunta Purnama, Dekan Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS itu.  Namun demikian, dari Majelis Wali Amanat (MWA) menyatakan, hanya delapan dari sembilan orang yang lolos sebagai peserta pemilihan Rektor UNS.  ”Dari Wakil Ketua MWA saat dikonfirmasi tidak melakukan klarifikasi secara personal namun lewat media. Padahal Kemendikbudristek menyatakan LHKASN sah,” papar Sapta Kunta Purnama.  Terkait hal itu, dia menilai, seharusnya saat memutuskan sah atau tidaknya calon peserta tersebut, panitia bertanya ke kementerian terkait terlebih dahulu.  ”Itu yang jadi bahan pertanyaan sampai sekarang. Kenapa sekelas pemilihan Rektor UNS yang besar ini dalam memutuskan sesuatu saya kira kurang teliti,” ucap Sapta Kunta Purnama.  Sebelumnya, Irwan mengaku sudah mengumpulkan seluruh persyaratan pendaftaran calon Rektor UNS yang diminta P3CR. Dia mengumpulkan LHKASN pada hari terakhir batas pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran calon Rektor UNS masa bakti 2023-2028.  ”Saya sudah menyampaikan seluruh persyaratan yang diminta sesuai dengan deadline yang ditetapkan panitia yakni 11 Oktober,” tutur Irwan.  Pengumpulan tersebut dapat dibuktikan dengan tanda terima melengkapi berkas persyaratan dengan Nomor 09/P3CR/UN27.MWA/2022.  Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi enggan memberikan penjelasan. ”Saya sedang ada rapat. Sebentar, sebentar,” kata Hasan Fauzi sambil memutuskan sambungan telepon.

Pemilihan Rektor UNS Surakarta Dinilai Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/REKTOR-UPN-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemilihan rektor (pilrek) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ’’Veteran’’ Jawa Timur telah masuk tahap penyaringan, Rabu (3/8). Ada lima nama yang menjadi bakal calon rektor (bacarek).  Kelima nama itu telah melewati penyampaian visi dan misi di hadapan anggota senat dan perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) UPN ’’Veteran’’ Jawa Timur 2022–2026 Ely Kurniati menyatakan, lima nama bacarek yang masuk tahap pertama penyaringan adalah petahana Prof Akhmad Fauzi, Prof Syarif Imam Hidayat, Dr Rossyda Priyadharsini, dr Yenni Wuryandari, dan Dr Lukman.  Selain penyampaian visi dan misi, pengambilan suara oleh anggota senat dan perwakilan dari Kemendikbudristek sudah dilakukan kemarin. ’’Sudah ada tiga nama terpilih dari hasil voting untuk masuk ke tahap pemilihan rektor,’’ katanya kepada Jawa Pos.  Ely menambahkan, pencoblosan pada tahap penyaringan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup senat. Total ada 27 anggota senat yang hadir, ditambah dari perwakilan dari Kemendikbudristek. ’’Hasil dari pencoblosan, Prof Fauzi mendapatkan 20 suara tertinggi,’’ ujarnya.  Prof Fauzi adalah guru besar kelahiran Jombang, 9 Nopember 1965. Dua calon lain di bawah nama Prof Fauzi adalah Dr Rossyda Priyadharsin mendapatkan empat suara dan dr Yenni Wuryandari meraih dua suara.  Setelah mendapatkan tiga nama, lanjut dia, tahap pemilihan rektor akan dilanjutkan dengan seleksi terakhir. Rencananya, pilrek tahap terakhir dilakukan pada 18–24 Agustus.  Nanti juga dihadiri Kemendikbudristek dengan membawa surat menteri. Komposisinya, 35 persen suara menteri dan 65 persen suara dari anggota senat. ’’Nanti diketahui satu nama yang terpilih menjadi rektor UPN ’’Veteran’’ Jatim periode berikutnya,’’ katanya.  Wakil Rektor 1 UPN ’’Veteran’’ Jatim Sukendah menyatakan, rektor terpilih nanti diharapkan dapat membawa UPN ’’Veteran’’ Jawa Timur sesuai dengan visi dan misi dalam menghadapi tantangan sekarang dan ke depan.  Sosok rektor tersebut harus dapat memperkuat UPN bukan hanya di level nasional, melainkan juga internasional. ’’Khususnya keberhasilan kampus UPN ’’Veteran’’ Jatim agar lulusannya dapat terserap di dunia kerja,’’ ujarnya.

Guru Besar Kelahiran Jombang Berpeluang Jadi Rektor UPN Jatim Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Laode-dan-Senat-UNJ.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan dari Senat dan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta di Gedung KPK, Rabu (31/7). Lembaga antirasuah akan ikut memantau proses pemilihan Rektor UNJ agar tidak timbul praktik korupsi dalam pemilihan.  "KPK ingin sekali lagi mengimbau agar proses untuk mendapatkan rektor yang baru di UNJ berjalan dengan baik dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/7).  Laode mengimbau agar para pemilik suara dalam pemilihan Rektor UNJ tidak terbuai dengan janji-janji banyak pihak. Secara khusus, Laode meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingi (Menristekdikti) untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak.  "Kepada menteri yang memiliki suara 35 persen itu juga harus digunakan dengan wise, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu," ucap Laode.  Sementara itu, Ketua Senat UNJ Prof Hafid Abas mengatakan, salah satu kriteria rektor UNJ berikutnya adalah mampu mewujudkan kampus yang bebas dari praktik KKN.  "Kami sungguh-sungguh berterimakasih ada pengawalan ada perhatian khusus dari KPK. Kami dari senat tidak ingin memilih tanpa ada pertimbangan yang memenuhi ktiteria kami ya," jelas Hafid.  Untuk diketahui, proses pemilihan Rektor UNJ saat ini dalam tahap pendaftaran calon. Pemilihan Rektor bersama Menristekdikti dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2019 mendatang.

Cegah Praktik KKN, KPK Akan Pantau Proses Pemilihan Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/begini-beda-aturan-kemenag-dan-kemenristekdikti_m_.jpg" alt="Dalam aturan Kemenag, Rektor UIN sangat bisa ditentukan oleh Menteri Agama dengan cepat." width="100%">
<figcaption>Dalam aturan Kemenag, Rektor UIN sangat bisa ditentukan oleh Menteri Agama dengan cepat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah masih mecampuri proses pemilihan rektor (Pilrek) universitas. 'Tangannya', yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag).&nbsp; Keduanya memiliki aturan sendiri. Kemenag, dalam memilih rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengacu kepada PMA 68/2015 yang memberikan kewenangan kepada senat untuk memberikan penilaian secara kualitatif kepada calon.&nbsp; Namun, penilaian itu antara lain hanya mencakup integritas, kompetensi akademik, pengalaman dan kemampuan manajerial, leadership dan kerjasama calon rektor atau ketua. &ldquo;Penilaian Senat menjadi salah satu dasar dan pertimbangan komisi seleksi (komsel). Jadi sangat penting dalam proses seleksi dimaksud," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Minggu (24/3). Hasil penilaian kualitatif dari Senat, dikirim ke Kemenag untuk dilakukan seleksi oleh Komsel yang dibentuk oleh Menteri Agama. Komsel bertugas melakukan fit and propert test atas nama-nama yang dicalonkan oleh Senat.&nbsp; Selanjutnya, Komsel bekerja untuk menghasilkan tiga nama terbaik, lalu diserahkan kepada Menag untuk dipilih salah satunya. Tiga nama yang diserahkan itu adalah orang-orang yang oleh Komsel dinilai layak menjadi Rektor atau Ketua, sehingga Menag bisa memilih salah satunya. &ldquo;Komsel seleksi diisi oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan tidak bisa diintervensi. Menag atau siapapun tidak bisa mengintervensi tim komisi seleksi. Anggotanya ada tujuh orang guru besar,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Artinya, penunjukkan rektor di PTKIN sepenuhnya wewenang Menag. Hal itu tak jarang menjadi polemik. Bahkan, sejumlah pihak menilai aturan tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya jual beli jabatan. Jika dibandingkan dengan Kemenristekdikti, suara senat akademik dan menteri terbagi sebesar 35:65 persen. Sementara calon rektor, diusulkan oleh senat akademik untuk selanjutnya dilakukan profiling oleh Kementerian. &ldquo;Pemilihan rektor khususnya di kemenristekdikti semua diserahkan kepada senat akademik yang melakukan proses pemilihan, menjaring menjadi tiga yang terbaik,&rdquo; kata Menristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di kantornya, Jumat (22/3). &ldquo;Dari tiga diprofiling di Kementerian, baru diadakan pemungutan suara senat akademik dengan menteri. Di mana menteri memiliki hak suara 35 persen,&rdquo; tambahnya. Artinya dengan demikian, Nasir meyakini kombinasi pembagian hak suara antara dirinya dengan senat akademik adil dan tidak akan memberatkan pihak manapun. Dia menjamin Kemenristekdikti mengawasi dengan ketat proses Pilrek di kampus.

Begini Beda Aturan Kemenag dan Kemenristekdikti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelantikan-rektor-uin-malang-diduga-ada-kaitan-dengan-kasus-rommy_m_.jpg" alt="Mantan Rektor UIN Malang periode 2013-2017 Prof Dr Mudjia Rahardjo." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor UIN Malang periode 2013-2017 Prof Dr Mudjia Rahardjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Ketua Umum PPP <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">M. Romahurmuziy</a> (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jual beli pelelangan jabatan di tubuh Kementerian Agama merembet pada isu proses pelantikan rektor di UIN Malang. Diduga, terjadi ketidakberesan dalam proses <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">suksesi kepemimpinan</a> di UIN Malang pada tahun 2017 lalu tersebut. Hal itu disampaikan oleh mantan Rektor UIN Malang periode 2013-2017 Prof Dr Mudjia Rahardjo. Mudjia juga merasakan sendiri ketidakberesan tersebut pada saat dirinya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">kembali mencalonkan diri </a>sebagai Rektor UIN Malang periode 2017-2021. Dia menceritakan, bila sesuai dengan keputusan senat, seharusnya dia bisa kembali memimpin UIN Malang. Namun, kejadian aneh justru terjadi menjelang proses pelantikan. Posisi Rektor UIN Malang justru diberikan kepada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">guru besar UIN Sunan Ampel</a> Surabaya Prof Dr Abdul Haris. Padahal, nama Abdul Haris tidak direkomendasikan oleh senat kampus. Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi sebagian besar pihak. Terutama, Mudjia yang merupakan guru besar dari dalam institusi UIN Malang sendiri telah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">mendapat dukungan penuh</a> mayoritas dari total 29 anggota senat. Sementara Prof Dr Abdul Haris, merupakan 'orang luar' dari institusi. Namun, pada Jumat, 28 Juli 2017, Prof Dr Abdul Haris justru dilantik sebagai rektor UIN Malang periode 2017-2021. Padahal, saat itu Prof Mudjia sudah membawa serta keluarganya ke Jakarta untuk acara pelantikan kembali dirinya. Dia&nbsp; pun <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">merasa malu</a> atas kejadian tersebut. "Jadi mayoritas senat itu sudah mendukung saya, tapi ternyata bukan saya yang dilantik," ujarnya pada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">JawaPos.com</a>&nbsp;ketika ditemui di kediamannya di Jalan Sigura-gura V, Kota Malang, Rabu (20/3).&nbsp; Dia mengungkapkan, aturan yang memayungi pada saat itu yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015. "Memang aturan yang memayungi adalah PMA 68, dimana kekuasaan mengangkat dan memberhentikan itu sepenuhnya hak Menteri. Hanya persoalannya, sepenuhnya itu <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">tidak semaunya, seenaknya</a>. Jadi ada rambu-rambu lah yang diperhatikan," jelasnya.&nbsp; Calon-calon dari Luar Nilainya Rendah Rambu-rambu yang dimaksud yakni senat yang ada di universitas. Dalam proses pemilihan rektor saat itu, dirinya memperoleh suara mayoitas. Hal itu dilihat dari penilaian senat yang meliputi kinerja, moralitas, kepemimpinan, manajerial dan bijaksana. Sedangkan menurutnya, komponen tersebut tidak dipunyai oleh calon rektor yang berasal dari luar institusi. "Bisa dibayangkan, calon-calon dari luar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">nilainya rendah</a>," kata dia.&nbsp; Ketika memasuki proses pansel di Jakarta, dirinya juga telah diberitahu oleh semua anggota pansel bila dirinya lah yang direkomendasikan oleh senat untuk menjadi rektor. "Saya diberitahu oleh semua anggota pansel yang nominated itu saya, karena yang paling menguasai internal kampus itu saya. Yang terjadi, pelantikan itu sama sekali <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">menghiraukan nilai senat</a> dan pansel," terangnya.&nbsp; Pada saat itu dia sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag). Namun hingga saat ini dirinya belum mendapat jawaban atas pelantikan yang terbilang tidak transparan tersebut. "Sebenarnya saya juga mempertanyakan, kenapa di dunia akademik terjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">sesuatu tidak rasional.</a> Ini kan bahaya sekali kalau hal-hal semacam ini terus berlanjut, tidak memberi pendidikan yang baik pada generasi yang akan datang," tegasnya. Dia pun menyatakan bahwa pihak senat sebenarnya telah melayangkan surat protes resmi terkait dirinya yang tidak jadi dilantik sebagai rektor kepada pihak Kemenag, tepatnya dua hari usai pelantikan. Hampir seluruh senat membubuhkan tanda tangan pada surat protes tersebut. Namun hingga kini tidak ada tanggapan terkait surat tersebut. "Kemenag tidak memberikan jawaban sampai sekarang," ungkapnya.&nbsp; Pria yang kini menjabat sebagai Guru Besar di Fakultas Humaniora UIN Malang ini pun <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">menuntut adanya kebenaran </a>terkait proses pelantikan rektor tersebut. "Kalau mengutip keterangan dari KPK (terkait usut tuntas jual beli jabatan di Kementerian Agama), ya memang (pemilihan rektor) itu perlu diperiksa. Biar isu itu (lelang jabatan) mereda," jelasnya. Menurutnya, setidaknya ada 3 institusi yang harus turun untuk<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank"> mengusut kasus ini.</a> Yakni KPK, KASN, dan Ombudsman. "Kalau terbukti (ada kecurangan), harus ada sanksi," kata dia. Mudjia menyebut, kasus yang menimpa dirinya tersebut juga terjadi di daerah lain. Artinya, ada rekomendasi dari senat, namun justru <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2019/sempat-dampingi-rommy-berikut-cerita-ketua-dpw-ppp-jatim" target="_blank">keputusan Menteri</a> lah yang menang. Pada periode tahun 2018-2019, setidaknya ada 6 kasus serupa yang terjadi. Antara lain terjadi di Aceh, Meulaboh, Palu, dan Ternate.&nbsp; Sebagai informasi, Mudjia juga sempat menjadi salah satu narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk 'OTT Rommy-Ketua Umum PPP, Pukulan Bagi Kubu 01' di salah satu stasiun televisi swasta Selasa (19/3) malam. Pada kesempatan itu, Mudjia&nbsp; menceritakan terkait proses tidak jadi dilantiknya dirinya sebagai rektor UIN. Sementara itu Kepala Humas UIN Malang Baydowi belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Hingga Rabu (20/3) malam, pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada nomor ponsel yang bersangkutan juga belum mendapatkan jawaban.&nbsp;

Pelantikan Rektor UIN Malang Diduga Ada Kaitan dengan Kasus Rommy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/empat-bakal-calon-rektor-perebutkan-kursi-tertinggi-ub_m_193631.jpeg" alt="DIALOG TERBUKA: Empat bakal calon rektor UB memaparkan visi misi pada saat acara dialog terbuka dengan sivitas akademika UB di Gedung Sasana Samanta Krida UB, Senin (5/3)." width="100%">
<figcaption>DIALOG TERBUKA: Empat bakal calon rektor UB memaparkan visi misi pada saat acara dialog terbuka dengan sivitas akademika UB di Gedung Sasana Samanta Krida UB, Senin (5/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya ada empat kandidat rektor yang akan memperebutkan kursi pucuk pimpinan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Keempat calon tersebut nantinya masih akan melewati tahap penyaringan dan masuk dalam tiga besar calon untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Keempat bakal calon rektor tersebut yakni petahana Prof Dr Ir M Bisri MS, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS, Dr Ir Osfar Sjofjan MSc, dan Drs Tjahyo Suprajogo MSi. Namun, sebelum menjalani tahap penyaringan, mereka terlebih dahulu melakukan dialog terbuka dengan sivitas akademika UB.&nbsp; Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa saja visi misi masing-masing bakal calon rektor tersebut. Humas Panitia Pemilihan Rektor UB Ahmad Imron Rosuli mengatakan, pemilihan kali ini memang berbeda dibanding periode sebelumnya. "Peraturan menteri sudah merubah pola pemilihan. Sekarang harus ada sense of belonging atau rasa kepemilikan," ujarnya pada saat acara dialog terbuka dengan sivitas akademika UB di Gedung Sasana Samanta Krida UB, Senin (5/3). Dia menyampaikan, dengan adanya kegiatan itu, diharapkan ketika ada rasa kepemilikan kemudian bisa menghasilkan input berupa saran yang nantinya bisa ditampung oleh bakal calon rektor. "Dan bisa menjadi bahan untuk perbaikan program dan sebagainya," terangnya. Terutama, lanjut dia, yang berasal dari mahasiswa dimana sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan akademis.&nbsp; Imron menerangkan, kegiatan ini nantinya akan berlanjut pada tanggal 7 Maret mendatang. "Ada dialog terbuka dengan skup lebih luas, termasuk audience-nya para anggota senat. Sehingga bisa memahami apa sebetulnya yang mau diemban oleh para bakal calon," kata dia.&nbsp; Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret, akan dilakukan proses penyaringan dari empat bakal calon menjadi tiga. Kemudian, nama-nama bakal calon tersebut akan dikirim ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Hal itu dimaksudkan agar UB bisa memiliki pemimpin yang diharapkan.

Empat Bakal Calon Rektor Perebutkan Kursi Tertinggi UB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-kandidat-bersaing-jadi-rektor-uii-jogja_m_192991.jpeg" alt="Wakil Rektor II UII Nur Feriyanto saat melakukan pemilihan di Gedung Kuliah Umum UII." width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor II UII Nur Feriyanto saat melakukan pemilihan di Gedung Kuliah Umum UII.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Nandang Sutrisno akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Juni mendatang. Kini, pihak universitas sudah memulai proses pemilihan rektor baru. Ketua Panitia Pemilihan Rektor UII Syamsudin mengatakan, dari hasil pemilihan 12 bakal calon didapati 5 calon rektor. Adalah Fathul Wahid yang mendapatkan 259 suara, Suparman Marzuki dengan 151 suara, Rohidin dengan 98 suara, Widodo dengan 83 suara, dan Dwipraptono Agus Harjito dengan 71 suara. Pemungutan suara yang digelar akhir Februari lalu melibatkan 1.049 pemilih dari berbagai unsur. Seperti dosen tetap dan tenaga pendidik sebanyak 929 orang. Kemudian perwakilan lembaga kemahasiswaan sebanyak 120 orang. Lima calon rektor dijadwalkan melalukan paparan rencana kerja di Gedung Auditorium Kahar Muzakir pada 14 Maret mendatang. Acara akan dihadiri pengurus Yayasan Badan Wakaf UII, anggota senat universitas, dosen tetap, tenaga kependidikan, dan perwakilan lembaga kemahasiswaan. "Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendengar dan melihat visi dan kemampuan masing-masing calon rektor dalam menjabarkan arah strategis yayasan dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UII dalam bentuk rencana program kerja," kata Syamsudin dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (3/3). Selanjutnya, kelima calon rektor diajukan kepada senat universitas untuk dilakukan pemilihan. Akan dipilih sebanyak 3 calon. Kemudian diajukan ke Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII untuk ditentukan menjadi rektor terpilih. Fathul Wahid sendiri mempunyai pengalaman pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Industri UII periode 2010-2014. Sementara Suparman Marzuki pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial RI periode 2015-2017 dan Pembantu Dekan III di FH UII. Rohidin, saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan di FH UII Periode 2014-2018. Sedangkan Widodo, kini menjabat sebagai Dekan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Periode 2014-2018. Untuk Dwipraptono Agus Harjito juga sedang menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi UII Periode 2014-2018.

Lima Kandidat Bersaing Jadi Rektor UII Jogja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilihan rektor

Berita Terkini