<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Ketua-MK-Terpilih-Suhartoyo-Dery-Ridwansah-1JPG-4106464854.jpg" alt="Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman dalam acara pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman dalam acara pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman, yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku. Suhartoyo akan resmi dilantik menjadi Ketua MK, di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (13/11) mendatang.</p> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Suhartoyo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1699600137382000&amp;usg=AOvVaw1j8JtrSo67z34MIJFYGRAm">elhkpn.kpk.go.id</a>, Kamis (9/11), Suhartoyo memiliki total harta kekayaan sebesar Rp&nbsp;14.748.971.796 atau Rp 14,74 miliar. LHKPN ini terakhir disampaikan Suhartoyo pada 14 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak delapan bidang yang tersebar di Kota Sleman, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Kota Tangerang. Total harta tidak bergerak milik Suhartoyo senilai Rp&nbsp;6.486.585.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi, di antaranya mobil Toyota Hardtop Jeep tahun 1992, mobil Jeep Wilys tahun 1960 dan mobil Toyota Alphard tahun 2018. Harta bergerak milik Suhartoyo itu berjumlah Rp&nbsp;810.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp&nbsp;810.000.000, kas dan setara kas Rp&nbsp;7.264.386.796. Sehingga total harta seluruhnya milik Suhartoyo mencapai Rp&nbsp;14.748.971.796.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerjasama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama-kerjasama untuk peningkatan kelembagaan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," pungkas Suhartoyo.</div> </div>

Menggantikan Anwar Usman, Suhartoyo akan resmi dilantik menjadi Ketua MK, di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (13/11) mendatang.

Gantikan Anwar Usman, Ketua MK Baru Suhartoyo Miliki Harta Rp 14,74 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/ketua-mk-baru-3009385606.jpg" alt="Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih secara musyawarah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengoordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerja sama-kerja sama untuk peningkatan kelembagaan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," ujar Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra memastikan, MK ke depan akan lebih mengedepankan kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan. "Makanya tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif kolegial, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan koletif dalam menghadapi ini," tegas Saldi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menyebut, siatuasi MK yang tengah menjadi sorotan publik ini tidak bisa diselesaikan seorang diri. Melainkan butuh kekompakan dari para sembilan hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu dua orang, harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan," pungkas Saldi.</div> </div>

Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Terpilih jadi Ketua MK, Suhartoyo Berjanji Tak Antikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Sekjen-MK-738683836.png" alt="Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi heru saat konferensi pers di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu (8/11) / Sumber : ANTARA - Fath Putra Mulya" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi heru saat konferensi pers di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu (8/11) / Sumber : ANTARA - Fath Putra Mulya</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan mengumumkan jika pihaknya akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru pada Kamis (9/11). Tindakan tersebut dilakukan pasca putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) terhadap Anwar Usman dengan sanksi pemberhentian dari jabatan.</p> <p>&nbsp;"Sesuai dengan putusan MKMK, Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan PMK (Peraturan MK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang (Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK) esok hari (Kamis) pukul 9.00 WIB," kata Heru saat konferensi pers di Gedung MK RI, Jakarta, pada Rabu (8/11).</p> <p>Heru menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan MK yang baru akan dimulai dengan upaya untuk musyawarah dan mufakat. Hal tersebut sebagaimana PMK Nomor 6 Tahun 2023. "Dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya," imbuh Heru.</p> <p>Sebelumnya, MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.</p> <p>Pelanggaran tersebut adalah melanggar Prinsip ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam Sapta Karsa Hutama.</p> <p>"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).</p> <p>Dari sanksi tersebut, Anwar tidak lagi menjabat sebagai ketua MK. MKMK pun memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilu Ketua MK yang baru, terhitung 2x24 jam sejak putusan dibacakan.</p> <p>Selain itu, Anwar tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pemimpin MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Umum mendatang.</p> <p>"Hakim terlapor tidak diperkenankan melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," jelas Jimly.</p>

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan mengumumkan jika pihaknya akan melaksanakan pemilihan pimpinan baru.

MK Gelar Pemilihan Ketua Baru, Buntut Dicopotnya Anwar Usman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-pimpinan-mk-kpk-imbau-hakim-anwar-usman-dan-aswanto-lapor-lhkpn_m_200948.jpeg" alt="Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap terpilihnya Anwar Usman dan Aswanto sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) baru, bisa memberi semangat dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah.</p><br /> <p>"Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru. Diharapkan ada semangat yang jauh lebih kuat untuk pemberantasan korupsi," ungkap Febri Diansyah pada awak media, Senin (4/2).</p><br /> <p>Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, Febri pun mengimbau Anwar dan Aswanto segera&nbsp;melaporkan LHKPN ke KPK.</p><br /> <p>"Sesuai UU 28/1999 maka tentu PN yang baru dilantik wajib melaporkan kekayaannya. KPK akan menerima pelaporan tersebut. Agar lebih mudah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui e-LHKPN," jelasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, MK telah selesai menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat. Hasilnya, Anwar Usman terpilih menjadi Ketua dan Aswanto sebagai Wakil Ketua.</p><br /> <p>Pemilihan Ketua MK diputuskan secara voting oleh sembilan hakim konstitusi. Perolehan suara Anwar Usman mengungguli Suhartoyo dalam bursa pemilihan, sedangkan perolehan suara Aswanto mengungguli Saldi Isra.</p><br /> <p>Dengan terpilihnya pimpinan baru MK, maka jabatan Arief Hidayat secara otomatis digantikan Anwar. Arief tidak bisa lagi mengikuti pemilihan karena sudah dua kali menjadi Ketua, pada 2015 dan 2017. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 3a Undang-Undang MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.</p>

Jadi Pimpinan MK, KPK Imbau Hakim Anwar Usman dan Aswanto Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-pesan-arief-hidayat-untuk-ketua-mk-terpilih_m_200732.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Arief Hidayat" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Arief Hidayat</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan terdapat pekerjaan besar yang akan diselesaikan pada 2018 yakni Pilakada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah. Hal ini dilontarkan Arief saat memberikan sambutan di rapat pleno khusus pemilihan Ketua MK periode 2018-2020.</p><br /> <p>"Tapi kalau dilihat dari daerah jumlah pemilihannya sekitar 70 sampai 90 persen jumlah pemilih. Sehingga keberhasilan Pilkada ini menjadi tolak ukur Pemilu 2019," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Arief </a>di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4).</p><br /> <p>Tak hanya itu, MK akan diberikan tanggung jawab dalam rangka menyelesaikan pesta demokrasi di 2019. "Kemudian Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres mempunyai makna luar biasa," ujar Arief.</p><br /> <p>Oleh karena itu, akui Arief, MK akan berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa pesta demokrasi.</p><br /> <p>"Tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan baik KPU, Bawaslu, DKPP maupun MK harus dijalankan sebaik-sebaiknya," urai Arief.</p><br /> <p>Arief pun berpesan kepada Ketua MK terpilih untuk dapat menjaga kepentingan bangsa, ideologi pancasila dan independensi hakim konstitusi.</p><br /> <p>"Kita harus menjaga independensi imparsialitas, tidak bisa mencampuri hakim yang lain. Saya akan mendukung ketua siapapun yang terpilih dalam pemilihan kali ini," jelas Arief.</p><br /> <p>Untuk diketahui, Arief Hidayat tidak lagi bisa menjadi Ketua MK lantaran telah terpilih sebanyak dua kali pada 7 Januari 2015 lalu, menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian kembali terpilih sebagai Ketua MK pada 14 Juli 2017.</p><br /> <p>Setidaknya pada rapat pleno pemilihan Ketua MK dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi, mereka diantaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahidudd Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra.</p>

Begini Pesan Arief Hidayat untuk Ketua MK Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-lepas-jabatan-ketua-mk-arief-hidayat-minta-maaf_m_200709.jpeg" alt="Ketua MK Arief Hidayat" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Arief Hidayat</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan permintaan maaf dalam rapat pleno pemilihan Ketua MK periode 2018-2020. Arief menyebut masih banyak kekurangan saat dirinya menjadi pimpinan MK.</p><br /> <p>"Saya menyampaikan permohonan maaf apabila pada waktu saya menjadi ketua ada kekurangan dalam menjalankan amanah," kata<a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank"> Arief </a>di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4).</p><br /> <p>Menurut Arief, MK merupakan lembaga strategis yang dapat mengubah kehidupan bangsa melalui uji materi undang-undang.</p><br /> <p>"MK sebagai lembaga seksi yang bisa mengubah arah kehidupan bangsa dari segala aspek. Mulai dari hewan sakit sampai agama, sosial, budaya, diajukan ke sini," ujar Arief.</p><br /> <p>Meski demikian, Arief tidak lagi bisa terpilih menjadi Ketua MK lantaran telah dua kali menjabat sebagai Ketua MK. Pada 7 Januari 2015 lalu menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian kembali terpilih sebagai Ketua MK pada 14 Juli 2017.</p><br /> <p>Setidaknya pada rapat pleno pemilihan Ketua MK dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi, di antaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahidudd Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra.</p><br /> <p>Selain Arief Hidayat, delapan orang hakim lainnya mempunyai hak dipilih untuk menjadi Ketua MK sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemilihan ketua MK dipilih oleh para hakim konstitusi yang dimusyawarahkan secara tertutup oleh sembilan hakim konstitusi.</p><br /> <p><br /><br /></p>

Akan Lepas Jabatan Ketua MK, Arief Hidayat Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/hakim-konstitusi-gagal-adu-domba-saat-musyawarah-pemilihan-ketua_m_144275.jpeg" alt="Hakim MK" width="100%">
<figcaption>Hakim MK</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Setelah berjam-jam melakukan musyawarah tertutup, sembilan hakim dari Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan keputusan final. Arief Hidayat diputuskan kembali menjabat ketua MK hingga 2020 mendatang.</p><br /> <p>Salah satu peserta musyawarah adalah Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, selama proses rapat, dia dan sejumlah hakim lainnya telah berusaha membuat adu domba. "Kami sudah berusaha mengadu domba tapi tidak ada yang mau," kata dia seraya tertawa di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).</p><br /> <p>Proses pemilihan ini, lanjut dia, memang tertutup dan tak bisa dibeberkan ke publik. Sehingga alasan utama terpilihnya Arief menjadi ketua tak bisa dipaparkan ke publik.</p><br /> <p>Sebab, hal itu sudah diatur dalam peraturan. Meski demikian, para hakim sebelum mengambil keputusan sudah melakukan evaluasi. "Ini bukan soal prestasi, melainkan goal (tujuan) yang mau kami capai. Tentu kami melakukan evaluasi dan itu menjadi catatan, apakah pilihan ini terbaik atau tidak," tambahnya.</p><br /> <p>Menurut dia, masyarakat tentu bisa membayangkan dari sembilan hakim yang ikut musyawarah, berapa waktu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan evaluasi terhadap MK sebelum tiba pada pilihan.</p><br /> <p>"Secara bergurau tadi saya sudah sampaikan kami sudah mencoba mengadu domba, tapi pilihannya ya ini berdasarkan evaluasi kami selama tiga jam tadi. Bagaimana materinya, tidak perlu disampaikan, tapi secara substansi tentu berkaitan dengan kinerja MK," terangnya. <strong>(elf/JPG)</strong></p>

Hakim Konstitusi Gagal Adu Domba Saat Musyawarah Pemilihan Ketua