<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-remunerasi-kepala-daerah-ditinjau-ulang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kepala Daerah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kepala Daerah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, alasan menekan praktik politik uang, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak kedaulatan rakyat, dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Politikus PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menegaskan persoalan politik uang merupakan tantangan demokrasi yang harus diselesaikan tanpa mengorbankan hak pilih rakyat. Menurutnya, solusi atas problem tersebut tidak boleh dilakukan dengan memangkas partisipasi publik. &ldquo;PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,&rdquo; kata Mujab di sela-sela gelaran Rakernas I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Mujab mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal kuat mengenai sikap partai terhadap wacana tersebut melalui pidato pembukaan Rakernas. Megawati, kata dia, mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur. &ldquo;Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, &lsquo;Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?&rsquo;. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,&rdquo; ungkap mantan Ketua BEM UI tersebut. Menurut Mujab, wacana evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan justru membawa Indonesia ke arah kemunduran. Ia menilai, keputusan yang diambil akan menjadi cermin arah demokrasi nasional ke depan. Senada dengan Mujab, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Ia menilai, kedekatan tersebut hanya dapat terbangun melalui mekanisme pemilihan langsung. &ldquo;Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,&rdquo; ujar Seno. Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu tidak semata-mata dimaknai sebagai ajang meraih kemenangan politik atau kursi kekuasaan. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses menentukan bagaimana kepemimpinan dijalankan dan pemerintahan dikelola dengan amanah. &ldquo;Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD

PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Demokrasi Harus Maju, Bukan Seperti Poco-Poco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Susilo-Bambang-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-1JPG-301866342.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat menyatakan berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Demokrat menilai mekanisme Pilkada, baik secara langsung maupun melalui DPRD, sama-sama memiliki dasar konstitusional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. &ldquo;Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,&rdquo; kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1). Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini. &ldquo;Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. &ldquo;Selain efektivitas pemerintahan, opsi ini juga dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,&rdquo; ujar Herman. Meski demikian, Herman menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang sangat luas sehingga tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. &ldquo;Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka dan demokratis,&rdquo; ucapnya. Menurutnya, penting pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem pemilihan kepala daerah agar tetap mencerminkan kehendak rakyat. &ldquo;Pembahasan harus melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,&rdquo; ungkap Herman. Herman juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mempersoalkan mekanisme yang dipilih, selama prinsip demokrasi tetap dijaga. &ldquo;Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat harus tetap dihormati,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persatuan nasional harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan politik yang diambil negara. &ldquo;Persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Demokrat dan Prabowo setuju pilkada lewat DPRD konstitusional. Simak pandangan Herman Khaeron soal sistem pemilihan kepala daerah

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Konstitusional, Demokrat Pilih Sejalan dengan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/mensesneg2-266209560.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Kamis (18/9). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Kamis (18/9). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, pemerintah membuka diri terhadap seluruh aspirasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia. &ldquo;Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," kata Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (29/12). Prasetyo menilai, perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Setiap pihak memiliki penilaian masing-masing, baik terkait kelebihan maupun kekurangan dari sistem yang saat ini berjalan. &ldquo;Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani,&rdquo; ujarnya. Menurut Prasetyo, keberanian melakukan evaluasi dan perubahan sistem diperlukan apabila dalam praktiknya ditemukan berbagai dampak negatif. Ia menegaskan, perubahan sistem bukanlah hal tabu jika bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi. &ldquo;Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,&rdquo; tutur Prasetyo. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tingginya ongkos politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Prasetyo menyebut, mahalnya ongkos politik menjadi beban, baik bagi calon kepala daerah maupun sistem politik secara keseluruhan. &ldquo;Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,&rdquo; jelasnya. Politikus Partai Gerindra itu menekankan, kajian internal partainya telah lama membahas persoalan tersebut. Tingginya biaya politik dinilai berpotensi melahirkan berbagai persoalan turunan dalam praktik pemerintahan di daerah. &ldquo;Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,&rdquo; urai Prasetyo. Meski demikian, Prasetyo menegaskan pandangan tersebut disampaikannya dalam kapasitas sebagai pengurus partai, bukan sebagai Mensesneg. Ia menekankan bahwa seluruh wacana terkait perubahan sistem pilkada tetap harus dibahas secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. "Nah kalau kami, saya selaku pengurus partai ya, bukan selaku mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,&rdquo; pungkasnya.

Perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Mensesneg Sikapi Pilkada Dipilih DPRD: Harus Berani Melakukan Perubahan Sistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/BAn7glaUbuWHX0L6eU6AxuZY7V65jOPiXXrvOb3E-1-1109905077.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. (Riidwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. (Riidwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa partainya tegas menolak wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Ia menekankan, pemilihan langsung merupakan amanat reformasi yang tidak boleh digantikan oleh segelintir elite politik. "Jadi sungguh aneh kalau kemudian hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elite yang ada di DPRD. Kalau untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Jadi tidak dipilih oleh DPRD," kata Deddy ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7). Ia menyebut, revisi UU Pemilu memang belum masuk dalam pembahasan formal di DPR. Namun, ia memastikan sikap PDIP tetap konsisten dalam mempertahankan hak-hak konstitusional rakyat, khususnya dalam berdemokrasi. "Kita juga punya kekhawatiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD tetapi instrumen-instrumen negara, aparatur-aparatur kekuasaan ikut cawe-cawe, itu juga akan sangat berdampak pada stabilitas politik nasional," ujar Deddy. Anggota Komisi II DPR itu menilai, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, hal itu hanya akan membuka ruang bagi praktik transaksional dan intervensi elite kekuasaan yang mengingatkan pada masa Orde Baru. "Oleh karena itu, paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat," tegasnya. Wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Usulan ini disampaikan Cak Imin saat menyampaikan sambutan dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (23/7). Cak Imin menilai, efektivitas pemerintahan daerah akan lebih terjamin jika kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang lebih sederhana seperti pemilihan oleh DPRD. &ldquo;Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,&rdquo; pungkasnya.

PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menekankan hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya masing-masing.

Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Kembali, PDIP Ingatkan Hak Pilih Rakyat Jangan Direbut Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Presiden-Prabowo-Gunakan-Hak-Pilih-Di-Pilkada-2024-Muclish-Jr-1JPG-4009955146.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer. Tidak hanya digaungkan aktor politik pendukung pemerintah, sistem pemilihan yang pernah diberlakukan pada era Orde Lama dan Orde Baru itu juga didengungkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12) malam. Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengisyaratkan jika kepala daerah dipilih DPRD, itu akan menekan anggaran negara. &rdquo;Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. (Seperti, Red) Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,&rdquo; ujarnya. Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang. &rdquo;Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,&rdquo; kata ketua umum Partai Gerindra tersebut. Presiden berharap perbaikan itu bisa mengurangi beban anggaran negara ke depan. &rdquo;Berapa puluh triliun rupiah habis dalam 1&ndash;2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,&rdquo; ujarnya. Praktik Politik Uang Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengajak semua pihak tidak lupa tentang latar belakang lahirnya pilkada langsung. Salah satunya representasi calon yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. &rdquo;Juga ada praktik politik uang, di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Fenomena keputusasaan masyarakat atas calon yang dipilih DPRD itu pun menimbulkan masalah. Salah satunya, protes keras dengan merusak kantor DPRD. &rdquo;Pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan politik berbiaya tinggi,&rdquo; terangnya. Titi menegaskan, salah satu akar persoalan dari sistem politik Indonesia saat ini adalah buruknya penegakan hukum di internal partai. Selain itu, ada pula masalah integritas partai politik yang belum dibenahi secara serius. &rdquo;Usulan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD sama halnya memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang tertutup di DPRD,&rdquo; tuturnya. Di sisi lain, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebutkan bahwa upaya mencapai sistem politik yang ideal mesti dimulai dengan menyehatkan semua institusi politik. Termasuk di dalamnya partai politik. &rdquo;(Perbaikan) partai politik itu juga harus kita dorong terus,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024, KPU menyebutkan bahwa partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 71 persen untuk rata-rata nasional. Angka tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi sementara per 4 Desember lalu. Afifuddin menambahkan, masih ada proses rekapitulasi suara yang belum rampung di sejumlah daerah. Yakni, tujuh kabupaten/kota di Papua. Hal tersebut disebabkan faktor keamanan yang dialami petugas KPU. (tyo/c6/dio)

Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Pemenang pilkada lesu.

Presiden Prabowo Nilai Sistem Pilkada Terlalu Mahal, Kepala Daerah Dipilih DPRD Dianggap Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/Komisioner-KPU-1602114001.jpg" alt="Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kanan) bersama anggota KPU lainnya menjelaskan jadwal Pilkada 202 dalam Uji Publik tiga Rancangan PKPU di Jakarta pada hari Kamis (11/1)." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kanan) bersama anggota KPU lainnya menjelaskan jadwal Pilkada 202 dalam Uji Publik tiga Rancangan PKPU di Jakarta pada hari Kamis (11/1).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 telah resmi jadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memastikan Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. &nbsp; Tanggal pelaksanaan Pilkada serentak itu berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 24 Januari 2022 serta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022. &nbsp;&ldquo;Pilkada Digelar Sesuai kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 24 Januari 2022 dengan Komisi II DPR dan Keputusan KPU No. 21 Tahun 2022,"&nbsp;ujarnya dalam Uji Publik tiga Rancangan PKPU hari Kamis (11/1). "Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan pada 27 Novemberr 2024&rdquo; lanjutnya. Dilansir dari Antara, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan rencana digelarnya pemungutan suara Pilkada 2024 telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013652359/kaesang-temui-gubernur-sulteng-bahas-dukungan-pilkada-dan-syaratnya">Kaesang Temui Gubernur Sulteng, Bahas Dukungan Pilkada dan Syaratnya</a> Jadwal Pilkada tersebut akan tetap sama dengan tiga pertimbangan yaitu tidak terjadi singgungan antara tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah atau jika tidak terjadi Pemilihan Presiden putaran kedua sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja penyelenggara Pemilu. Maka dari itu, menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat partai politik menyiapkan syarat pencalonan untuk Pilkada pada November 2024 dengan tetap memperhatikan hari-hari libur nasional dan keagamaan. Untuk mempersiapkan syarat pencalonan Pilkada, para calon perlu mengetahui jadwal pelaksanaan Pilkada 2024. Berikut adalah rancangan jadwal Pilkada yang telah disusun oleh KPU: Tanggal 5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan. Tanggal 27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon. Tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon. Tanggal 23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Tanggal 25 September-23 November 2024: Masa Kampanye. Tanggal 24-26 November 2024: Masa Tenang. Tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara. Tanggal 27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan. *** &nbsp;

Pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Berikut ini penjelasan dan jadwalnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Catat! Pilkada 2024 Dilaksanakan 27 November Mendatang, Berikut Penjelasan dan Jadwal Selengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG-20230516-WA0030-01-1159292009.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menuturkan, dirinya membidik peluang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar atau DKI Jakarta pada 2024. Dua peristiwa politik tersebut merupakan peluang yang paling rasional bagi dirinya untuk bisa berlaga kembali di kancah politik dalam waktu dekat ini. &rdquo;Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan gubernur, nanti November 2024 ialah antara (Pilkada) Jawa Barat atau DKI (Jakarta). Dan survei dua-duanya bagus,&rdquo; kata Gubernur Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Kamis (25/5). Pernyataan Ridwan Kamil tersebut seolah menjadi jawaban tentang langkah politik apa yang akan diambil ke depannya. Yakni seusai tidak lagi menjabat Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil menuturkan, tidak punya waktu untuk beristirahat setelah masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 5 September 2023. &rdquo;Saya enggak nyaleg. Saya ini sudah 10 tahun mengabdi sebagai eksekutif, yakni 5 tahun jadi wali kota, 5 tahun jadi gubernur. Sehingga kalau ada jeda, saya sangat bahagia. Karena nggak pernah punya waktu pribadi juga,&rdquo; tutur Ridwan Kamil. Akan tetapi, Ridwan Kamil mengatakan, hingga saat ini belum bisa menyebut jika pernyataannya itu bakal selaras dengan keputusan Partai Golkar. Dia memastikan jika restu dari Partai Golkar tentang siapa yang bakal dicalonkan untuk Pilkada Jabar atau DKI Jakarta akan ditentukan selepas Pileg dan Pilpres pada Februari 2024. &rdquo;Untuk restu partai belum, karena nanti setelah Februari (Pileg dan Pilpres 2024). Namun, kalau berbicara hari ini, dua provinsi itu surveinya bagus,&rdquo; ujar Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membidik peluang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar atau DKI Jakarta pada 2024

Gubernur Ridwan Kamil Bidik Peluang di Pilkada Jabar atau DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/golkar-bandung.jpg" alt="Ketua Harian DPD Partai Golkar Surakarta Bandung Joko Suryono. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPD Partai Golkar Surakarta Bandung Joko Suryono. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPD Partai Golkar Surakarta mengusung nama Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024.  ”Untuk kepala daerah provinsi pada 2024 secara internal partai, personel yang diusulkan Panggah Susanto, yakni Ketua DPD Partai Golkar Jateng. Namun secara eksternal muncul nama Gibran Rakabuming Raka,” kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Surakarta Bandung Joko Suryono seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (31/10).  Dia mengatakan diusungnya Gibran sebagai kandidat calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah karena beberapa pertimbangan, salah satunya karena Wali Kota Surakarta tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memimpin suatu daerah.  ”Yang tadinya sebagian orang (meragukan), apa mampu memimpin Solo. Dari pengamatan kami beliau punya kemampuan luar biasa untuk mengemban amanah sebagai Wali Kota Surakarta. Potensi ini makin bermanfaat untuk kepentingan rakyat apabila beliau kami proyeksikan jadi Gubernur Jawa Tengah,” kata Bandung Joko Suryono.  Selain itu, kinerja tersebut mampu dibuktikan Gibran meski baru setengah jalan memimpin Kota Solo. Menurut Bandung Joko Suryono, hal itu merupakan prestasi tersendiri.  ”Ketika seluruh bangsa, termasuk Surakarta mengalami situasi sulit, yakni saat pandemi Covid-19 ternyata di bawah kepemimpinan Mas Gibran, Surakarta mampu  mengatasinya,” terang Bandung Joko Suryono.  Dia mengatakan, Gibran tidak hanya mampu mengembalikan stabilitas kesehatan tetapi juga stabilitas ekonomi. ”Dalam masa sulit maupun saat pandemi terjadi recovery. Mampu melakukan percepatan, kebijakan yang dilakukan, antara lain melakukan pendampingan kepada sebanyak 6.500 UMKM, menyelenggarakan event lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Ini berdampak signifikan terhadap pemulihan dan percepatan ekonomi di Surakarta,” ucap Bandung Joko Suryono.  Dia menilai Gibran berhasil menciptakan stabilitas keamanan maupun ketertiban masyarakat sehingga masyarakat Kota Surakarta berada dalam iklim yang nyaman dan kondusif. ”Selain itu, saat ini yang sedang dan akan berproses, yakni Mas Gibran meletakkan fondasi kuat untuk kemajuan Surakarta. Ada sepuluh sektor pembangunan yang saat ini tengah dikerjakan di antaranya Masjid Raya Sheikh Al Zayed, Islamic Center, elevated rel, revitalisasi Solo Technopark Park, Taman Balekambang, dan IKM Mebel Gilingan,” terang Bandung Joko Suryono.  Langkah visioner lain, menurut dia, adalah mendorong Surakarta menuju smart city atau kota pintar. Melihat beberapa pertimbangan tersebut, dia berharap diusungnya Gibran pada Pilkada 2024 oleh DPD Partai Golkar Surakarta dapat menjadi pertimbangan bagi DPP Partai Golkar.  ”Karena nanti malam ada rapat di DPP dengan agenda finalisasi terkait pileg (pemilihan legislatif) dan pilkada, saya harus sampaikan ini ke media dengan harapan percepatan akses informasi segera sampai DPD provinsi dan DPP,” ucap Bandung Joko Suryono.

DPD Partai Golkar Surakarta Usung Nama Gibran pada Pilkada Jateng 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/puan6.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah agar pemilihan penjabat Kepala Daerah dilakukan secara selektif. Menurutnya, Penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas hingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 harus memenuhi kualifikasi, berintegritas dan tahu kondisi rill pembangunan daerah yang akan dipimpinnya.  ’’Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya,” kata Puan, Senin (18/4).  Gelombang pertama Penjabat Kepala Daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten. Sementara itu pada tahun 2023, ada 171 Penjabat Kepala Daerah yang akan memimpin sementara daerah. Puan mengingatkan, Penjabat Kepala Daerah yang nantinya dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya.  ’’Jangan setelah menjabat, baru mempelajari lagi dari nol daerah yang dipimpinnya. Ingat, sekarang rakyat butuh pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu. ’’Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan all out,” tambah Puan.  Mantan Menko PMK itu menegaskan, pejabat kepala daerah tidak boleh menjalankan tugas-tugas seadanya karena merasa jabatannya hanya sementara, apalagi hanya mengambil keuntungan sesaat dari jabatannya. ’’Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas Penjabat Kepala Daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan,” tegasnya.  Masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menunjuk Penjabat Kepala Daerah gelombang pertama. Puan meminta Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik. ’’Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujarnya.  Puan berharap Pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan Penjabat Daerah dengan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Menurutnya, penting sekali bagi Pemerintah menetapkan Penjabat Kepala Daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.  Puan pun menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para Penjabat Kepala Daerah. Selain itu, Pemerintah juga diminta memperhatikan masukan dan pertimbangan dari DPR, khususnya Komisi II sebagai representasi rakyat. ’’Pengawasan yang superketat ini mutlak sebagai kompensasi jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah, bukan dipilih rakyat,” tegasnya. (*)

Puan Harapkan Kepala Daerah Kerja Sepenuhnya untuk Kepentingan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/hakimub-1.jpg" alt="Prof Dr Luqman Hakim akan dikukuhkan sebagai Guru Besar FIA UB, Kamis (17/12). Univeristas Brawijaya" width="100%">
<figcaption>Prof Dr Luqman Hakim akan dikukuhkan sebagai Guru Besar FIA UB, Kamis (17/12). Univeristas Brawijaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ahli sosiologi Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB) Luqman Hakim menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini mengalami bias politik dan sosial. Sehingga berkembang menjadi pemilihan politik antroposentrik kedaerahan, dalam arti lebih menyuburkan ikatan-ikatan primordialisme daripada ikatan-ikatan nasionalisme politik.  Saat ini, menurut Luqman Hakim, pilkada lebih mirip seperti pemilihan kepala politik dibandingkan kepemimpinan administrasif. Hal itu sesuai dengan penelitian yang telah dilakukannya selama 15 tahun. Pilkada dianggap membahayakan, karena sudah menjauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945.  ”Biaya pemilihan politik yang mahal, calon kepala daerah dikuasai ataupun secara sukarela menyerahkan diri kepada oligarki yang pusat kekuasaannya berada di tangan para pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, atau para cukong,” ucap Luqman Hakim.  Oleh karena itu, lanjut dia, dari perspektif sosiologi pemerintahan diprediksi, pilkada, cepat atau lambat, membahayakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Luqman menambahkan meskipun sudah menjauh dari cita-cita proklamasi, masyarakat sudah cerdas. Menurut profesor yang menyelesaikan program doktoralnya (S3) di UGM itu, masyarakat justru memainkan pilkada untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Mereka sengaja menjual suara kepada semua bakal calon, tetapi juga menanti serangan fajar.  ”Ketika akhirnya tidak sedikit mereka yang berhasil terpilih ternyata masuk bui, masyarakat tidak peduli. Bahkan, mempersalahkan sang aktor yang hanya pandai korupsi berjamaah dengan kelompoknya dan gagal memainkan peran Si Pitung, si perampok dermawan dalam folklore rakyat Betawi zaman kolonial,” ujar Luqman Hakim.  Luqman Hakim yang menyelesaikan studi S1 di UGM, S2 di SOAS University of London, itu bakal dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-12 dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), profesor aktif ke-188 di UB, dan ke-271 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Pengukuhan itu dilaksanakan di Malang pada Kamis (17/12).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tbBNiL4st4w

Ahli sosiologi UB Sebut Pilkada Mengalami Bias Politik dan Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilihan kepala daerah

Berita Terkini