<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IMG-20240614-WA0024_copy_1280x978-3799876944.jpg" alt="Gedung Rektorat UI (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat UI (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Universitas Indonesia (UI) menegaskan komitmen terhadap proses pemilihan dekan yang transparan, akuntabel, dan bebas titipan. Hal ini disampaikan oleh Rektor UI, Heri Hermansyah, usai melantik sembilan dekan baru di lingkungan UI. Dia menekankan, setiap dekan memegang peran strategis, bukan hanya sebagai pemimpin akademik, tetapi juga sebagai pemimpin korporasi di tingkat fakultas.</p> <p>Heri menjelaskan, para dekan memikul dua peran besar sekaligus. "Sebagai pimpinan, tentunya tadi, dia harus memiliki dua karakter. Karena dia memimpin, pertama memimpin urusan akademik, dan memimpin urusan non-akademik," ujarnya. Dalam aspek akademik, dekan dituntut memiliki wibawa ilmiah untuk memimpin dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa, sehingga mampu membangun kultur akademik yang kuat.</p> <p>Namun, Heri menegaskan fungsi kedua yang tak kalah penting: kemampuan manajerial dan kepemimpinan layaknya pemimpin perusahaan. "Sekarang itu dia, dekan kita umpamakan itu sebagai seorang CEO. Dia memimpin bagaimana menggunakan SDM, menggerakkan expertise atau keahlian dari para dosen.</p> <p>Memanfaatkan aset-aset yang tidur di fakultasnya masing-masing," kata Heri. Menurutnya, aset fakultas tidak hanya berupa gedung atau laboratorium, tetapi juga ratusan dosen bergelar doktor dan profesor yang harus dioptimalkan kontribusinya.</p> <p>Heri memberi penekanan bahwa seorang dekan harus memahami seluruh konten pekerjaan yang berlangsung di fakultasnya. Ia mencontohkan pentingnya pemimpin membaca dan memahami setiap dokumen sebelum mengambil keputusan. "Jadi pertama itu. Sebenernya dari sini adalah Dekan itu harus menguasai konten pekerjaan. Poinnya di situ," ujarnya. Ia mengingatkan agar pola kerja kantor pos yang meneruskan surat tanpa memahami isinya, tidak boleh terjadi di fakultas.</p> <p>Dalam memimpin SDM, Heri mendorong setiap dekan mampu menempatkan orang sesuai kapasitasnya. "Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga the right man on the right job," ucapnya.</p> <p>Menurut dia, potensi seseorang sering kali tidak muncul bukan karena kurang kompeten, tetapi karena ditempatkan pada posisi yang salah.</p> <p>Dia menegaskan bahwa UI saat ini mengedepankan budaya kerja kolektif. "Manajemen Universitas Indonesia saat ini kita menyebutnya sebagai super team. Tidak ada superman. Tidak ada one man. Kita super team," katanya.</p> <p>Menjawab pertanyaan mengenai transparansi, Heri menegaskan proses seleksi dekan berlangsung ketat dan melalui beberapa tahap yang diumumkan ke publik.</p> <p>"Prosesnya panjang ya. Jadi dimulai dari seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi diumumkan, nama-namanya. Kemudian ada asupan publik terhadap nama-nama ini," jelasnya. Setelah itu, kandidat wajib memaparkan program kerja empat tahun ke depan dalam sesi seleksi substansi di hadapan panelis yang terdiri dari mantan rektor, MWA, serta tokoh-tokoh pendidikan tinggi.</p> <p>Tahapan dilanjutkan dengan wawancara bersama rektor. "Nilai dari ahli yang dipanelis tadi, nilai dari para warek, kemudian nilai dari rektor digabungkan jadi satu. Kemudian keluar skornya. Nah kita pilih yang terbaik," ungkap Heri.</p> <p class="class-paragraph">Melalui mekanisme seleksi berlapis, keterlibatan publik, panel independen, serta penilaian berbasis skor, UI menegaskan tidak ada ruang bagi intervensi eksternal maupun penunjukan berdasarkan kedekatan personal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Seluruh proses tersebut, kata Heri, dirancang untuk memastikan dekan yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, serta visi memajukan fakultas dan universitas menuju target besar yang sebelumnya juga diingatkan Presiden: masuk ke jajaran 100 perguruan tinggi terbaik dunia. (*)</p>

Universitas Indonesia menegaskan komitmen terhadap proses pemilihan dekan yang transparan dan akuntabel. Rektor UI, Heri Hermansyah

UI Tegaskan Seleksi Ketat dan Transparan dalam Pemilihan Dekan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-ke-anies-sandi-program-yang-sudah-bagus-jalankan_m_162863.jpeg" alt="Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio" width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengingatkan agar Universitas Indonesia (UI) tetap memegang teguh jati diri kampus sebagai lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kampus harus tetap berorientasi kepada pembentukan SDM unggul.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hal itu disampaikan Agus menanggapi pernyataan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah yang menilai dekan ideal harus memiliki corporate culture. Pernyataan tersebut dianggap kurang tepat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Oh ya nggak bisa lah, itu kan lembaga pendidikan. Masa dijadikan perusahaan, nanti kaya kasus dulu yang program-program S2 magister, itu kan menjadi sangat komersial dan dihentikan kalau nggak salah," kata Agus kepada wartawan, Kamis (6/11).&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dia menegaskan, pengelolaan lembaga pendidikan berbeda dengan perusahaan. "Lembaga pendidikan ga boleh dijadikan korporasi, ini lembaga pendidikan bukan lembaga perusahaan kan tata kelolanya juga beda," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016795621/kemnaker-raih-peringkat-terbaik-ke-2-pengendalian-gratifikasi-kpk-2025">Kemnaker Raih Peringkat Terbaik ke-2 Pengendalian Gratifikasi KPK 2025</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebagai mantan dosen tamu UI, Agus berpendapat, kepemimpinan dekan sebagai penggerak riset dan intelektualitas harus dikedepankan. Kampus tidak boleh mengejar keuntungan ekonomi semata.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Ya buat pendidikan engga pas, sehingga nanti orientasi dekan atau pengelola itu cari uang. Padahal tugas dia meningkatkan kualitas pendidikan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Di sisi lain ia berpandangan jika kampus meniru gaya korporasi berisiko tidak fokus untuk meningkatkan kualitas akademik. Justru yang ada memperkuat praktik transaksional.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Jadi UI harus netral dan dibiayai negara, jangan cari duit seperti korporasi. Jadi akibatnya kan kadang-kadang misalnya, ketua yang biayai dari swasta, kan ujung-ujungnya supaya dia bantu," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Atas dasar itu, Agus mendorong pemerintah bisa menambah dana pendidikan perguruan tinggi. Dengan begitu, kampus bisa fokus pada pengembangan pendidikan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Memang negara harus nambah dana itu, karena jumlah orang miskin yang ke terima perguruan tinggi katakan UI bertambah. Nah sementara yang tahap tes mandiri yang bayarnya mahal itu jumlahnya terbatas," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebelumnya Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan, UI merupakan Universitas research and entrepreneur. Menurutnya, rektor dan dekan harus memiliki pemahaman corporate culture. Artinya memiliki kemampuan managerial bagus.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Nah gabungan dua hal inilah bagaimana seorang dekan bisa memiliki karakter dan mampu me-manage fakultasnya. Seperti corporate tapi juga mereka tetap bisa menjaga kualitas akademiknya. Jadi gabungan antara corporate culture dan academic culture," kata Heri.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sebagaimana diketahui, saat ini UI tengah melakukan pemilihan dekan baru. Proses seleksi telah memasuki tahap mendengar masukan publik hingga 13 November 2025.</div>

Agus Pambagio mengingatkan agar Universitas Indonesia (UI) tetap memegang teguh jati diri kampus sebagai lembaga pendidikan. 

Di Tengah Bursa Pemilihan Dekan Baru, Pakar Minta UI Fokus Tingkatkan Akademik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/Twitter-univ_indo-Foto-UI-1471576027.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Indonesia. (twitter UI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029. Sebagai universitas unggulan di Indonesia, UI memiliki integritas tinggi yang harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Zayyid karena belakangan mulai berhembus isu tidak sedap dalam proses pemilihan dekan. Oleh karena itu, segala bentuk dugaan infiltrasi politik, nepotisme, dan praktik transaksional harus dicegah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Zayyid, bila intervensi tersebut datang dari eksternal kampus. Kelompok mahasiswa akan berusaha maksimal agar pemilihan dekan&nbsp; berjalan dengan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menuntut semua calon dekan berani memaparkan gagasan, visi, dan misi secara transparan. Jangan sampai mahasiswa membeli kucing dalam karung. Kami akan skeptis terhadap calon yang minim gagasan dan sarat kepentingan,&rdquo; kata Zayyid kepada wartawan, Jumat (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016771501/harga-emas-antam-31-oktober-2025-naik-rp-42000-jadi-rp-2305000-per-gram">Harga Emas Antam 31 Oktober 2025: Naik Rp 42.000 jadi Rp 2.305.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, infiltrasi politik dalam pemilihan dekan bisa berlanjut hingga keterpilihan. Dia merasa mahasiswa akan menjadi yang pertama terdampak bila hal ini terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dampaknya bisa langsung terasa. Mulai dari penetapan UKT yang tidak transparan, pembatasan kegiatan mahasiswa, sampai tekanan akademis terhadap mereka yang kritis,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BEM UI juga memperingatkan agar pola patron-klien antara dekanat dan rektorat tidak kembali menciptakan utang budi politik yang justru menyeret kampus ke dalam lingkaran kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan tetap bersuara dan mengawal seluruh proses agar pemilihan dekan tidak berubah menjadi ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan,&rdquo; jelas Zayyid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dia mendorong pemilihan dekan di UI harus dijauhkan dari intervensi politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dugaan intervensi politik dalam pemilihan dekan, di kampus manapun, termasuk UI, merupakan persoalan serius. Pemilihan dekan harus objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik,&rdquo; tegas politisi PKB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendorong Kemendikbudristek dan pihak UI melakukan pengawasan ketat agar tidak ada ruang bagi praktik transaksional yang bisa menggerus integritas akademik.</div>

Zayyid Sulthan Rahman menekankan tidak boleh ada nepotisme maupun manipulasi dalam pemilihan dekan periode 2025-2029.

BEM Minta Pemilihan Dekan UI Transparan, Harus Dijauhkan dari Nepotisme dan Intervensi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/universitas-Indonesia-UI-ist.jpeg" alt="Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Universitas Indonesia (UI) memastikan pemilihan Dekan periode 2025-2029 bebas dari intervensi maupun kepentingan politik. Proses seleksi akan dilakukan secara profesional sesuai aturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada intervensi politik dalam pemilihan dekan di UI," kata Juru Bicara Universitas Indonesia (UI) Emir Chairullah dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Emir menekankan, pemilihan Dekan akan dilakukan secara transparan. Sehingga akan mendapatkan kandidat terbaik dan berintegritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses pemilihan dekan di UI dilakukan secara transparan. Melalui proses otonom perguruan tinggi," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/016743444/kemhan-resmi-serahkan-kri-belati-622-kepada-tni-al-langsung-ditugaskan-di-wilayah-koarmada-iii">Kemhan Resmi Serahkan KRI Belati-622 Kepada TNI AL, Langsung Ditugaskan di Wilayah Koarmada III</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa&nbsp;pemilihan Dekan&nbsp;Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi dan politik praktis. Menurutnya, universitas harus tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dugaan&nbsp;intervensi politik&nbsp;dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu dalam keterangan tertulis Rabu (22/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pemilihan Dekan seluruh fakultas di UI periode 2025-2029 diketahui telah melalui tahap verifikasi administrasi. Selanjutnya, para calon akan menempuh sesi asupan publik serta pemaparan visi dan misi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik bisa memberikan masukan kepada para calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun publik yang dimaksud yakni dari kalangan internal meliputi sivitas dan warga Universitas Indonesia. Lalu dari eksternal berbagai kalangan dan latar belakang. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Universitas Indonesia (UI) memastikan pemilihan Dekan periode 2025-2029 bebas dari intervensi maupun kepentingan politik.

Universitas Indonesia Pastikan Pemilihan Calon Dekan Transparan dan Jauh Dari Intervensi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/WhatsApp-Image-2025-06-02-at-210025-1-2056032607.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pemilihan Dekan Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi dan politik praktis. Menurutnya, universitas harus tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu dalam keterangan tertulis Rabu (22/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pemilihan Dekan seluruh fakultas di UI periode 2025-2029 diketahui telah melalui tahap verifikasi administrasi. Selanjutnya, para calon akan menempuh sesi asupan publik serta pemaparan visi dan misi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016732575/satu-tahun-memimpin-survei-86-persen-warga-jatim-puas-dengan-program-mbg-prabowo-gibran">Satu Tahun Memimpin, Survei: 86 Persen Warga Jatim Puas dengan Program MBG Prabowo-Gibran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik bisa memberikan masukan kepada para calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun publik yang dimaksud yakni dari kalangan internal meliputi sivitas dan warga Universitas Indonesia. Lalu dari eksternal berbagai kalangan dan latar belakang. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik. Sehingga, pemilihan menghasilkan dekan dengan kualitas terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, seruan serupa juga dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia tak ingin pemilihan Dekan UI diintervensi oleh kepentingan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,&rdquo; kata Trubus.</div>

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pemilihan Dekan Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi.

Jaga Integritas, DPR Ingatkan Pemilihan Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi

pemilihan dekan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilihan dekan

Berita Terkini

UI Tegaskan Seleksi Ketat dan Transparan dalam Pemilihan Dekan Baru

Di Tengah Bursa Pemilihan Dekan Baru, Pakar Minta UI Fokus Tingkatkan Akademik

BEM Minta Pemilihan Dekan UI Transparan, Harus Dijauhkan dari Nepotisme dan Intervensi Politik

Universitas Indonesia Pastikan Pemilihan Calon Dekan Transparan dan Jauh Dari Intervensi

Jaga Integritas, DPR Ingatkan Pemilihan Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi

Download Aplikasi JawaPos.com