<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/geospatial-ai-384567850.jpg" alt="Ilustrasi Geospatial AI. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Geospatial AI. (Pinterest)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Di era kemajuan teknologi yang serba cepat, peran surveyor dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan Geospatial AI yang semakin canggih. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini mengubah cara pengumpulan dan analisis data spasial, menjadikan proses pemetaan dan pengukuran jauh lebih efisien dan presisi dibandingkan metode konvensional. Integrasi Geospatial AI pun membuka peluang baru bagi para surveyor untuk bertransformasi menjadi analis data spasial yang mampu menafsirkan informasi kompleks dari citra satelit, drone, hingga sensor digital.&nbsp; Melihat hal ini, Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), Muchammad Masykur pun mengungkapkan harapannya agar surveyor Indonesia bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.&nbsp; &ldquo;Inilah saatnya surveyor Indonesia berdiri di garis depan, menghadirkan solusi nyata bagi bangsa dan memberi kontribusi berkelas dunia,&rdquo; kata Masykur dalam Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia 2025 di Hotel Harris, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah ini sekaligus untuk memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan GeoAI untuk pembangunan berkelanjutan.&nbsp; Sementara itu, Rektor ITN Malang, Awan Uji Krismanto, mengungkapkan bahwa sejatinya peluang AI pada bidang survei dan pemetaan sangat besar, mulai dari otomatisasi hingga analisis data spasial yang lebih cepat dan akurat. Namun, terdapat pula tantangan serius seperti kesenjangan kapasitas yang dimiliki oleh SDM. &ldquo;Kesenjangan kapasitas SDM (diantaranya surveyor) dalam menguasai AI, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan etika dan perlindungan privasi harus menjadi perhatian. Semua ini bisa diatasi dengan sinergi kuat antara praktisi, profesional, dan pendidikan tinggi,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, teknologi geospasial dan AI berperan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari mitigasi perubahan iklim, tata ruang perkotaan, ketahanan pangan, hingga sistem kebencanaan yang lebih adaptif. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Sumaryono, menekankan pentingnya sinergi antara kemampuan manusia atau surveyor dengan teknologi dalam penggunaan remote sensing. &ldquo;Untuk deteksi objek melalui remote sensing, sampai sekarang kemampuan manusia tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika manusia mulai lama, di situlah AI masuk. Tapi soal akurasi, manusia tetap tidak bisa dikalahkan. Itu sebabnya Kementerian Kehutanan tidak mau menggantikan tenaga manusia sepenuhnya,&rdquo; jelas Sumaryono. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BIG sendiri memiliki peran ganda, yakni sebagai regulator maupun eksekutor dalam tata kelola data geospasial nasional. &ldquo;Dalam kerangka Satu Data Indonesia, seluruh data harus menjadi big data yang siap dimanfaatkan untuk GeoAI. Data itu tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dibagi, dipakai, dan diolah menjadi satu informasi yang bernilai tinggi. Jangan lupa, industri hilir juga harus disiapkan, terutama karena peta skala 1:5000 akan diintegrasikan dengan peta tematik,&rdquo; paparnya. Selain itu, forum ini turut menyoroti urgensi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), peta jalan NSDI&ndash;JIGN, serta optimalisasi big data geospasial sebagai landasan utama dalam membangun ekosistem GeoAI nasional.&nbsp; Melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, serta penerapan teknologi mutakhir seperti machine learning, Internet of Things (IoT), dan arsitektur microservices, pengembangan GeoAI diharapkan dapat mewujudkan sistem informasi geospasial yang lebih responsif, terintegrasi, dan kompetitif di tingkat global. &nbsp;

Dalam era teknologi yang cepat, surveyor dituntut beradaptasi dengan Geospatial AI untuk efisiensi pemetaan.

Tantangan dan Peluang Surveyor di Era AI dan Teknologi Geospasial

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ganggu-ketertiban-dan-bahayakan-nyawa-arena-balap-liar-ini-dihentikan_m_157788.jpeg" alt="Balap liar menjadi salah satu gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama periode Lebaran berdasarkan pemetaan dari Polda Jatim" width="100%">
<figcaption>Balap liar menjadi salah satu gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama periode Lebaran berdasarkan pemetaan dari Polda Jatim</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Perayaan Lebaran bukan hanya tentang mudik dan berkumpul bersama keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai ancaman keamanan. Untuk itu, Polda Jawa Timur telah memetakan titik-titik rawan serta berbagai potensi gangguan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang bisa terjadi selama momen periode Idul Fitri 2025. &nbsp; "Kami akan menempatkan personel di titik-titik rawan dan berkoordinasi dengan TNI serta stakeholder terkait untuk memastikan keamanan selama Lebaran," jelas Imam. &nbsp; Sebagai bagian dari langkah pengamanan Lebaran, Polda Jatim bersama Kodam V/Brawijaya akan melaksanakan Operasi Ketupat Semeru 2025 selama 13 hari, dengan menyiapkan 149 Pos Pengamanan (Pos PAM) di berbagai titik strategis, 41 Pos Pelayanan (Pos YAN) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan kesehatan, juga 13 Pos Terpadu yang mengintegrasikan pengamanan dari berbagai instansi. &nbsp; "Jika masyarakat melihat hal mencurigakan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi petugas di pos terdekat. Kami siap memberikan perlindungan penuh selama Lebaran," tegas Imam. &nbsp; Dengan pengamanan ketat yang dilakukan aparat kepolisian dan berbagai instansi terkait, diharapkan perayaan Idul Fitri 2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan berarti.

Polda Jawa Timur telah memetakan titik-titik rawan serta berbagai potensi gangguan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang bisa terjadi

6 Gangguan Keamanan Berikut Ini Berpotensi Mengintai Warga selama Periode Lebaran berdasarkan Pemetaan Polda Jatim   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TPS-MARUF-AMIN.jpg" alt="Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jelang hari pemungutan suara atau pencoblosan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kota Surabaya telah memetakan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hasilnya, ada sebanyak 1.156 TPS atau lebih dari sepertiga dari total 3.394 TPS di Surabaya yang dianggap rawan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin. "Pemetaan TPS Rawan dilakukan oleh 153 Pengawas Kelurahan selama 6 hari pada 10 November 2024 sampai dengan 15 November 2024," ujar Syafiudin. Pemetaan kerawanan, lanjut dia, dilakukan dalam 8 variabel dan 26 indikator. Berdasarkan pemetaan dari 3.964 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan, serta 31 Kecamatan di Kota Surabaya. Dari 1.156 TPS yang dianggap rawan, Syafiudin menyebut ada 265 TPS yang terdapat pemilih DPT tidak memenuhi syarat. Kemudian di 203 TPS, terdapat Pemilih Tambahan (DPTb). Di 81 TPS, terdapat Potensi DPK atau pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT. Sedangkan di 94 TPS, terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.&nbsp; "Di 311 TPS, terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS, dan 17 TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU), 2 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan," tambah Syafiudin. Bawaslu juga mencatat ada 5 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan. Juga 1 TPS yang pernah ada penolakan penyelenggaraan pemungutan suara, serta 11 TPS dengan riwayat praktik politik uang. 3 TPS di Surabaya juga tercatat memiliki riwayat petugas KPPS yang ikut berkampanye. Lalu di 3 TPS lainnya, ada riwayat ASN, TNI/Polri, dan perangkat kelurahan melakukan kegiatan yang condong ke salah satu paslon. Di 4 TPS, ada riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara rusak. Lalu 19 TPS memiliki riwayat kekurangan dan kelebihan logistik, 4 TPS riwayat terlambat distribusi logistik, dan 2 TPS sulit dijangkau. "11 TPS didirikan di wilayah rawan konflik, 12 TPS rawan bencana, 3 TPS di lokasi khusus, 52 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih," tutur Komisioner Bawaslu Surabaya itu. Syafiudin menambahkan, Bawaslu juga mencatat 11 TPS terkendala jaringan internet, 11 TPS lainnya terkendala kendala aliran listrik. 17 TPS ada di dekat wilayah kerja, dan 13 TPS dekat rumah atau posko tim kampanye pasangan calon.&nbsp;

Jelang hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024, ada sebanyak 1.156 TPS atau lebih dari sepertiga dari 3.394 TPS di Surabaya yang rawan.

Bawaslu Sebut Lebih dari 1.000 TPS di Surabaya Berpotensi Rawan saat Hari pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/Artikel-PelepasanJPG-5511660.jpg" alt="Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panjangnya area perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga yang perlu diawasi dan dijaga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sehingga, bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan&nbsp;(BNPP) ikut&nbsp;merancang strategi penanganan yang tepat terhadap jalur pelintasan antar negara yang digunakan warga. Bagaimana tidak, di wilayah Kalimantan Barat saja misalnya, di area sepanjang 966 Km yang melintasi 5 kabupaten yang langsung bersinggungan dengan negara tetangga, hanya terdapat 9 pintu yang diakui 2 negara sebagai gerbang untuk masuk atau keluar wilayah. 4 diantaranya telah menjalankan fungsi maksimal sebagai PLBN yaitu aruk, jagoi babang, entikong dan Badau, sementara 5 lokasi selebihnya yaitu Temajuk, saparan, segumon, Sei Kelik, dan merakai panjang merupakan gerbang tradisional dengan pelayanan lintas negara yang terbatas. Di luar sembilan lokasi gerbang tersebut, jika menjadi pilihan warga untuk melintas pada hakekatnya dikategorikan melintas Tidak pada lokasi semestinya atau melintas di Jalur Tidak Resmi (JTR). Lokasi-lokasi yang dikategorikan seperti JTR tersebut terdeteksi di 4 kabupaten perbatasan yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas hulu sebanyak 81 lokasi yang sangat urgent untuk terus dipantau karena rawan disalahgunakan untuk tindakan ilegal. Banyak jalur yang sejatinya terbatas digunakan warga lokal, saat lengah sedikit saja, kurang pengawasan dan longgar penjagaan, secara cepat dimanfaatkan oleh oknum warga untuk kegiatan yang dilarang seperti ilegal entri, penyelundupan PMI ilegal, penyelundupan barang sampai dengan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Secara kuantitas jumlah jalur-jalur tidak resmi jauh lebih banyak jika dibandingkan jalur dengan status pintu resmi. Jalur tidak resmi tersebut secara normal berkarakter untuk aktifitas jembatan sosial budaya dan pemenuhan kebutuhan harian warga. Menjelang&nbsp;hari kemerdekaan tahun 2024 ini, BNPP kembali melanjutkan pemetaan dan profiling terhadap jalur2 tidak resmi sepanjang perbatasan negara yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. survei tersebut akan memotret karakteristik JTR sebagai wilayah terbuka yang secara geografis dan sosiologis tak memiliki barrier pagar secara fisik yang bisa dengan mudah dimanfaatkan melintas untuk pergi dan pulang dari wilayah Indonesia ke negara tetangga, dan begitu sebaliknya. Menyoroti hal tersebut, saat pelepasan tim survei jalur tak resmi 2024 di Kalimantan barat, Deputi BNPP Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP DR. Robert Simbolon, MPA menyampaikan bahwa kedepan beberapa titik jalur tak resmi yang menghubungkan perkampungan dua negara misalnya akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalur resmi. &ldquo;Untuk itu tentu ada kebutuhan untuk memperkuat diplomasi perbatasan melalui forum lintas batas negara dua negara, sebagian akan kita usulkan untuk diintegrasikan pelayanannya antara satgas pamtas dengan unit-unit pelayanan lintas batas negara, khususnya dan yang mendesak itu adalah dengan imigrasi,&rdquo; tuturnya. Penggunaan JTR perbatasan negara di kabupaten Sintang untuk aktifitas warga, tentu tidak dapat dihindari dan muncul secara alamiah menjadi pilihan dan merupakan kebutuhan dari warga sekitar. M engingat pula, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang Sebagian besar memang didapatkan dari negara tetangga yang memiliki jarak tempuh yang relative dekat. Kemudian juga mengingat kekeluargaan yang masih kental secara turun temurun dari warga kedua negara jauh sebelum kemerdekaan, menjadi pertimbangan yang begitu membatasi ruang gerak penindakan di perbatasan dua negara. Membangun PLBN tentu merupakan sebuah jalan keluar yang nyata. Namun membangun sebuah PLBN bukan hal yang mudah begitu saja dibangun. &nbsp; &ldquo;Tentu kita harus realistis juga, sangat tergantung juga kepada satu keuangan negara, kita tidak bisa juga berangan-angan tanpa melihat fakta. Untuk menciptakan barrier secara non-fisik di perbatasan negara sejak tahun 2022 yang lalu, kami inisiasi program dengan sebutan LKD Mentas, yaitu lembaga kemasyarakatan desa menjaga perbatasan,&rdquo; tegas Robert. Program ini bertujuan memberikan peran yang besar kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk ikut bersama Satgas Pamtas untuk jadi pengawas segala aktifitas lintas batas negara yang ada di desanya masing-masing. Tidak mudah tentu saja mengelola wilayah perbatasan. Karena&nbsp;koordinasi antar kementrian dan lembaga negara sangat dibutuhkan. Tak hanya masalah pengamanan atau sekedar membuat jalur perlintasan ekonomi, namun selama kebutuhan ekonomi warga tak bisa dipenuhi dinegara sendiri, mereka tetap akan terus melakukan perlintasan secara berkala untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Penggunaan JTR perbatasan negara di kabupaten Sintang untuk aktifitas warga, tentu tidak dapat dihindari dan muncul secara alamiah.

BNPP Lakukan Pemetaan dan Profilling Jalur Tak Resmi di Kabupaten Sintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210824-WA0030.jpg" alt="Vaksinasi masal dengan mobil vaksin keliling di Kecamatan Jambangan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi masal dengan mobil vaksin keliling di Kecamatan Jambangan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kondisi Covid-19 di Kota Surabaya kini turun ke level 3. Artinya, kasus aktif dan angka kematian terus menurun.  Untuk mempercepat penurunan level, Pemkot Surabaya mendetailkan berdasar skala kota. Detail itu didasarkan pada level skala kelurahan dan kecamatan.  ”Pemetaan detail ini ada satgas kelurahan. Jadi walaupun Surabaya masuk level 3, terdapat beberapa kelurahan yang masuk level 4,” tutur Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara pada Selasa (24/8).  Pendetailan level berbasis kelurahan itu dijadikan sebagai pola pencegahan dari hulu. Selain menciptakan awareness pada warga, penanganan juga dikuatkan dari basis terkecil masyarakat.  ”Pencegahan dari yang kecil. Kalau di satuan wilayah kecil kuat, bisa lebih besar. RT/RW kuat,” beber Febriadhitya Prajatara.  Upaya itu berkaitan dengan tujuan Pemkot Surabaya untuk mencapai status level 2 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Untuk itu, tiap hari Pemkot Surabaya mengingatkan lurah, camat, bahkan RT/RW untuk berlomba menurunkan level.  ”Penentuan level berdasar angka konfirmasi positif. Jadi dihitung berdasar angka kasus aktif di kelurahan,” terang Febriadhitya Prajatara.  Febri mengingatkan perangkat kecamatan untuk segera berupaya menurunkan ke level 2. Salah satunya dengan mengurangi kasus positif di tiap kelurahan.  ”Kalau melebihi ambang batas, berarti level meningkat. Sudah diatur per Minggu (22/8),” jelas Febriadhitya Prajatara.  Untuk mengetahui level didapat dari jumlah kasus positif selama seminggu dibagi kasus konfirmasi baru per 100.000 penduduk per minggu. Bila hasilnya di atas 150, kelurahan itu masuk level 4. Kalau angka kasusnya 50–150 per 100 ribu penduduk masuk level 3, kalau 20–50 level 2, dan di bawah 20 masuk level 1.  ”Ini posisi sekarang ada beberapa yang cukup banyak yang level 1 dan 2, serta 3. Kami ingin mempertahankan ini. Kami butuh dukungan,” tutur Febriadhitya Prajatara.  Hingga hari ini (24/8), terdapat 21 kelurahan yang berstatus level 4 dari total jumlah kelurahan di Surabaya 154 kelurahan.  Ditanya total kelurahan level 3, level 2, dan level 1, Febri mengaku belum mengetahui angkanya. ”Tapi yang jelas ada 21 kelurahan masuk level 4. Saya berharap teman-teman satgas kampung dan kelurahan bisa menekan level ini,” ucap Febriadhitya Prajatara.

Pemkot Surabaya Buat Sistem Asesmen Level di Tiap Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Screenshot_2020-09-30-12-46-32-421_com.google.android.youtube.jpg" alt="Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam siaran Youtube BNPB, Rabu (30/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam siaran Youtube BNPB, Rabu (30/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mobilisasi masyarakat dapat menyebabkan potensi penyebaran virus Korona semakin meluas. Pemerintah sudah tepat menerapkan strategi karantina wilayah tingkat RT/RW untuk memitigasi penularan.  Agar tidak terjadi klaster di lingkungan sekitar, masyarakat juga perlu memetakan anggota keluarga mana saja yang berpotensi sebagai carrier di dalam rumah. Hal ini baiknya dilakukan, sebab lebih bagus mencegah daripada mengobati.  Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah menuturkan, mereka yang berpotensi tertular adalah yang sering beraktivitas di luar rumah. Meskipun saat ini pemerintah terus menggencarkan vaksinasi, hal ini juga perli diantisipasi.  "Tiap keluarga punya potensi siapa yang punya potensi penularan (karena aktivitas di luar)," ujar Dewi beberapa waktu lalu.  Kemudian, tamu yang datang ke rumah pun juga perlu diwaspadai dan diberikan pengertian yang halus bahwa diri kita ingin meminimalisir penyebaran virus. "Ketika ada tamu ke rumah kita tetap lakukan protokol keehatan, jaga jarak dijaga," tuturnya.  Jadi, menurut dia ada baiknya tidak keluar rumah jika tidak penting. Apabila mengharuskan untuk keluar rumah, maka harus dipastikan penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak.  "Hanya untuk kumpul-kumpul jangan keluar, gunakan masker, kurangi kegiatan sosial di masyarakat. Jangan piknik di penuh keramaian," imbuhnya.

Risiko Penularan di Klaster Keluarga Tinggi, Pemetaan Perlu Dilakukan

pemetaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemetaan