<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246549387.jpg" alt="ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi kasus pemerkosaan anak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepolisian didesak untuk menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di Jakarta Timur. Ihwal permintaan ini dikatakan&nbsp;Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). "Kementerian PPPA minta Kepolisian segera mengambil tindakan hukum terhadap seorang kakek yang diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (16/6). Menurutnya,&nbsp;bila pelaku terbukti bersalah dapat dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tak hanya itu, kata dia, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Margaret&nbsp;Robin&nbsp;Korwa menambahkan, saat ini Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta telah mendampingi korban terkait layanan hukum maupun pemeriksaan psikologis. "Saat ini anak dan ibunya telah mendapatkan pendampingan layanan hukum dan pemeriksaan psikologis dari UPT&nbsp;P2TP2A Provinsi DKI Jakarta," kata Margareth Robin Korwa. Korban diduga mengalami lima kali peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sejak 2021 hingga 2022. Pelaku yang merupakan tetangga korban diduga mengiming-iming korban dengan uang dan mengancam korban untuk tidak memberi tahu orang lain tentang peristiwa kekerasan seksual itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01813614/satu-tersangka-yang-jadi-dpo-kasus-pemerkosaan-anak-di-pari-moutong-ditangkap">Satu Tersangka yang jadi DPO Kasus Pemerkosaan Anak di Pari Moutong Ditangkap</a> Keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur pada Maret 2023.

"Saat ini anak dan ibunya telah mendapatkan pendampingan layanan hukum dan pemeriksaan psikologis dari UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta," k

Polisi Didesak Tangkap Kakek yang Perkosa Anak di Jakarta Timur

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Ipda MKS, seorang anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini menjalani proses hukum pidana dan sanksi etik dari institusi.</div> <div> "Terhadap oknum anggota Polri itu, selain dikenakan sanksi pidana, tersangka juga dikenakan sanksi etik yang saat ini semua prosesnya berjalan bersamaan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah&nbsp;Sulteng Komisaris Besar Polisi&nbsp;Djoko Wienartono di Kota Palu, dikutip daRI ANTARA, Senin (12/6).</div> Djoko&nbsp;mengemukakan sebanyak 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka asusila itu sudah ditangkap dan ditahan. Tersangka terakhir berinisial AW ditangkap polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. <div>"Sebelas&nbsp;tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapolda Sulteng untuk menjalani proses hukum lanjutan," terangnya. Dikatakannya, Polda Sulteng telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus asusila anak di bawah umur tersebut&nbsp;dan penetapan&nbsp;11 orang tersangka juga berdasarkan keterangan dari korban dan para saksi. Djoko&nbsp;mengatakan berkas perkara kasus asusila itu sedang dikebut dan direncanakan&nbsp;pekan depan dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila penyidik telah selesai melaksanakan pemeriksaan dan berkas dinyatakan&nbsp;P21, selanjutnya penyidik Polri berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti ke proses hukum berikutnya. "Saat ini masih menunggu hasil penyidikan," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01923803/ketua-bp2mi-ungkap-oknum-polisi-tni-hingga-kementerian-bekingi-tppo">Ketua BP2MI Ungkap Oknum Polisi, TNI Hingga Kementerian Bekingi TPPO</a> Djoko memaparkan&nbsp;11 tersangka terbukti melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman minimal lima&nbsp;tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. "Penetapan hukuman ini berdasarkan kajian dan pendapat para ahli, serta satu pasal diterapkan terhadap semua tersangka karena semua pelaku punya peran masing-masing," katanya.</div>

"Sebelas tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan di Mapolda Sulteng untuk menjalani proses hukum lanjutan," terangnya.

Anggota Polisi yang jadi Tersangka Pemerkosa Anak di Parigi Moutong Dikenakan Sanksi Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasi pengangkatan rahim remaja korban pemerkosaan sebelas orang kemungkinan dibatalkan. Ihwal adanya hal ini dikatakan Direktur Rumah Sakit Umum (RS) Undata Palu, Sulawesi Tengah Herry Mulyadi. "Hasil CT scan bagus dan hasil pengobatan cukup signifikan, serta menunjukkan hal-hal yang positif," kata Herry di Palu, saat menyampaikan perkembangan hasil pengobatan korban asusila, dikutip dari Antara, Jumat (9/6) . Ia mengemukakan RS Undata Palu terus memberikan pengobatan dan rencananya Bulan Juli kembali akan melakukan pemeriksaan untuk melihat perkembangan kesembuhan pasien. "Reaksi obat yang diberikan cukup bagus, kami menunggu tiga pekan pengobatan lalu dilakukan pemeriksaan kembali, kalau hasilnya menunjukkan penyembuhan, maka operasi dibatalkan," ujarnya. Dikatakannya, tim dokter mempertimbangkan untuk melakukan operasi, dikarenakan faktor usia pasien. Jika dilakukan operasi maka ada efek negatif yang akan mempengaruhi tubuh kembang pasien. Karena tindakan operasi merupakan langkah terakhir pemulihan kesehatan fisik, sehingga berbagai upaya telah dilakukan tim dokter untuk, dan hasil memberikan dampak positif. "Mempertimbangkan jangka panjang untuk pasien sehingga tim medis kami mengambil tindakan yang berisiko paling kecil, akan ada efek jika terburu-buru melakukan operasi," ucapnya. Pada pemulihan kesehatan, RS Undata Palu telah melibatkan psikolog dan dokter ahli jiwa untuk pemulihan trauma pasien. "Kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk pasien, Insya Allah hasilnya semakin membaik supaya tindakan operasi dibatalkan, dan korban juga secepatnya bisa sembuh," demikian Herry.

"Hasil CT scan bagus dan hasil pengobatan cukup signifikan, serta menunjukkan hal-hal yang positif," kata Herry di Palu

Hasil CT Scan dan Pengobatan Bagus, Operasi Anak Korban Pemerkosaan di Parigi Moutong Kemungkinan Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_202520-2_1-2823329153.jpg" alt="Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam." width="100%">
<figcaption>Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir. Sejumlah perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) tadi malam mengadakan doa bersama di depan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, tempat remaja putri 16 tahun itu dirawat. Kegiatan yang didominasi kaum perempuan yang menggunakan kemeja dan baju putih serta menggenggam lilin di tangan itu diorganisasi Gerakan Perempuan Bersatu. Para peserta yang datang melakukan penandatanganan petisi sebagai perlawanan atas aksi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Sulteng. Selain itu, ada pertunjukan musik serta puisi. Zulfiah, salah seorang peserta, menyempatkan diri untuk hadir meskipun harus berada di kursi roda. Dia bahkan diminta untuk memimpin doa secara Islam. Dia berharap kegiatan dukungan untuk korban kekerasan seperti ini dapat dilakukan secara rutin sebagai bentuk tekanan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. &rdquo;Saya meminta semua bisa sama-sama mengawal kasus ini,&rdquo; kata Zulfiah. Sementara itu, Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi mengungkapkan bahwa RI yang berasal dari Parigi Moutong sedang menjalani perawatan intensif. Hari ini (5/6) rumah sakit masih akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi terkini. &rdquo;Jadi, nanti hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap korban,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Ito Lawputra, anggota Tim LBH Rumah Hukum Tadulako yang diberi amanah oleh Tim Hotman 911, menegaskan bahwa seorang anak yang haknya terampas, yang mengalami bujuk rayu atau apa pun itu, dan adalah korban, tidak boleh ada siapa pun yang memperlambat proses hukum. &rdquo;Kita harus mengawal agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun,&rdquo; tegasnya. Sehari sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menyatakan, pihaknya mengamankan dua dari tiga pelaku dugaan pemerkosaan terhadap RI. Dua pelaku itu ditangkap di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Polda juga telah menetapkan personel kepolisian yang terlibat sebagai tersangka. (who/ham/c19/ttg)

Dukungan kepada RI, korban pemerkosaan anak oleh sebelas pelaku, termasuk seorang personel kepolisian, terus mengalir.

Simpati untuk Korban, Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dikawal Bareng-bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/polisi_tangkap.jpg" alt="PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN KASUS: Wakapolres Brebes Kompol Arwansa (dua dari kanan) dalam konferensi pers di Mapolres Brebes kemarin (18/1). (RADAR BREBES)</figcaption>
</figure><h3>Sempat Dimediasi LSM dengan Tiap Pelaku Serahkan ”Kompensasi” Rp 10 Juta</h3> JawaPos.com – Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, akhirnya menangkap enam terduga pelaku rudapaksa dengan korban masih di bawah umur.  Sebelumnya kasus itu berusaha ”dibungkam” lewat upaya mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang difasilitasi sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Seperti dilaporkan Radar Tegal, satu dari enam pelaku tersebut masih di bawah umur. Mereka sudah ditahan dan diamankan di Mapolres Brebes kemarin (18/1). ”Keenamnya berhasil kami amankan di kediaman masing-masing,” ucap Wakapolres Brebes Kompol Arwansa dalam konferensi pers di Mapolres Brebes.  Arwansa menjelaskan, kejadian itu terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat sesudah kasus tersebut ramai menjadi sorotan di berbagai platform. ”Mereka telah menjalani pemeriksaan penyidik,” katanya.  Rudapaksa itu terjadi pada akhir Desember tahun lalu di sebuah rumah kosong di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Sebelum dirudapaksa keenam terduga pelaku, korban dicekoki miras oplosan.  Setelah kejadian, sebuah LSM berusaha memediasi keluarga korban dan pelaku dengan tujuan kasus tersebut tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Dicapai kesepakatan, tiap pelaku menyerahkan Rp 10 juta sebagai semacam ”kompensasi”.  Itu pun, berdasar penelusuran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), keluarga korban hanya menerima Rp 32 juta. Muara mediasi tersebut berwujud sebuah surat kesepakatan.  Begitu mendengar kasus itu, Satgas PPA yang di dalamnya termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Brebes mendatangi rumah korban. Tujuannya agar bersedia melapor.  Namun sayang, lantaran sudah menandatangani surat kesepakatan, keluarga korban enggan menerima pendampingan. ”Korban ini masih di bawah umur, baru 15 tahun. Dia diperkosa oleh enam pelaku yang merupakan tetangganya sendiri,” kata Sekretaris DP3KB Brebes Rini Pujiastuti (16/1).  AW, kepala desa tempat korban dan para pelaku bermukim, membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menyebutkan, saat LSM tadi menanyakan kasus pemerkosaan di desanya, dirinya belum tahu karena tidak ada laporan dari warganya.  ”Awalnya ada beberapa orang LSM BPPI mendatangi saya terus dan bicara soal kasus ini. Akhirnya kedua belah pihak datang ke rumah saya dan membuat surat kesepakatan. Sebelum ada kesepakatan, saya sudah bilang kalau mau dibawa ke jalur hukum ya kami persilakan,” ungkap AW kepada Radar Tegal.  Pelaku terancam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E atau Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Yang mengatur tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda Rp 20.000.000.

Polisi Tangkap 6 Terduga Pelaku Rudapaksa Anak di Brebes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ilustrasi-kekerasan-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah begitu banyak anak-anak menjadi korban tindak asusila. Pencabulan atau pemerkosaan. Masa depan mereka terkoyak. Yang lebih miris lagi, tidak sedikit para predator bejat itu adalah orang dekat atau keluarga korban.  Kali ini, kasus memilukan itu kembali mengemuka di wilayah hukum Sidoarjo. Korbannya, seorang siswi kelas V SD. Sebut saja Mawar (bukan sama sebenarnya). Di usia yang masih bocah tersebut Mawar kini hamil. Anak 11 tahun itu diperkosa ayah sambung atau tirinya, yaitu YMM.  Tindakan biadab tersebut dilakukan ketika sang ibu korban pergi bekerja. ’’Sebenarnya, sudah lama warga mengetahui ada gelagat-gelagat antara bapak tiri dan anaknya itu,’’ ungkap JN, salah seorang warga yang tinggal di dekat kontrakan YMM di kawasan Sedati, ketika ditemui Jawa Pos kemarin (16/1).  Namun ketika kabar disampaikan kepada D, ibu korban, langsung membantahnya. JN menyebut keluarga mereka adalah warga pendatang. D merupakan warga Tuban, sedangkan YMM berasal dari Manado.  Kasus tersebut ketahuan ketika Mawar mengeluh sakit dan mual kepada ibunya pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sedati. Karena curiga, dokter memeriksa perut korban dengan alat USG. Benar saja, korban diketahui sedang hamil lima bulan.  Sang ibu yang tidak percaya bahwa anaknya yang masih duduk di bangku kelas V SD itu hamil langsung pulang. ’’Terus ketahuannya pas petugas puskesmas lapor ke lurah dan mereka didatangi sama pihak desa,’’ tutur JN.  Lantas, D bersama perangkat desa setempat melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo. Informasinya, aksi pemerkosaan tersebut berkali-kali dilakukan pelaku saat ibu korban sedang bekerja. Pelaku mengancam akan menyiksa korban jika tidak mau menuruti hawa nafsunya.  Kasihumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono ketika dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. ’’Saat ini, pelaku sudah diamankan,’’ ungkapnya.

Lagi-Lagi, Bocah SD di Sidoarjo Hamil Diperkosa Bapak Tiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Bejat betul kelakuan Rudji. Pria 42 tahun itu ditangkap karena tega mencabuli tetangganya yang masih bocah di bawah umur. Kebiadabannya berlangsung selama setahun. Sejak korban berusia 6 tahun hingga 7 tahun. Dia menggunakan modus mengajak korban bermain, berpura-pura menjadi pasangan ayah dan ibu.  Rabu (7/12) kemarin, warga Gedangan itu dihadirkan di Mapolresta Sidoarjo. ’’Saya khilaf melakukannya,’’ ujar Rudji. Pelaku mengungkapkan alasannya mencabuli korban karena sudah lama memendam syahwat lantaran istrinya tidak mau melayaninya. ’’Istri saya sakit tidak bisa diajak,’’ tuturnya.  Rudji menegaskan, dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan korban. ’’Beneran Pak tetangga jauh, bukan keponakan saya,’’ jawabnya saat ditanya Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro.  Rudji datang ke rumah tetangganya dan mengajak bocah kelas I SD itu untuk main ke rumahnya. ’’Saya bilang untuk dulinan bapak-bapakan ibu-ibuan. Aku jadi bapake kamu ibue begitu, Pak,’’ katanya dengan jelas.  Selama ini, Rudji mencium dan menggesek-gesek kemaluannya ke organ intim korban. Namun, Senin (5/12) dia berusaha memaksa korban berhubungan badan. Karena kesakitan, korban langsung mengadu ke orang tuanya. ’’Langsung dilanjutkan melapor ke sini,’’ jelas Kusumo.  Terungkap juga bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut di rumahnya saat istrinya pergi. Pelaku hanya tinggal berdua dengan istrinya dan tidak memiliki anak. ’’Korban juga diiming-imingi jajan dan uang Rp 2.000,’’ kata Kusumo.  Tindakan cabul pelaku juga diperkuat dengan hasil visum yang menyatakan selaput dara milik korban robek. Karena tindakan bejatnye itu, Rudji pun terancam mendekam lama di sel tahanan. Kasus itupun menambah daftar panjang tindak pidana asusila dengan korban anak di bawah umur.

Diajak Main Bapak-Bapakan dan Ibu-Ibuan, Bocah SD Dicabuli Tetangganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220922_194305.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut baik usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dua lembaga tersebut menuntut Pemprov DKI untuk memasang  CCTV di fasilitas umum seperti taman di Jakarta untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat tersebut.  Hal itu diusulkan imbas dari adanya kasus pemerkosaan oleh empat anak terhadap anak perempuan lainnya yang berusia 14 tahun di Taman Hutan Kota, Jakarta Pusat. Menanggapi hal itu, Ariza mengatakan bahwa pihaknya sudah menargetkan ribuan CCTV terpasang di fasilitas-fasilitas umum yang ada di Jakarta. "DKI Jakarta sendiri bekerja sama dengan Polda metro, kodam jaya, agar kita membangun ribuan CCTV di seluruh Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (24/9).  Ia menambahkan, Pemprov DKI bekerja sama dengan pihak terkait akan menambah secara berangsur CCTV di kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran termasuk kekerasan seksual.  "Ke depan setiap tahun akan kita tambah, akan kita tingkatkan CCTV di wilayah Jakarta agar tadi juga membantu agar mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya," tegasnya.  Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu mengajak agar semua warga Jakarta saling mengawasi dan melaporkan jika melihat adanya kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang publik. Pasalnya, menurut dia Jakarta itu luas dan selalu ada celah untuk pelaku kejahatan melakukan aksinya di ruang-ruang yang tak terawasi secara maksimal di Jakarta. "Untuk itu perlu kesadaran kita bersama seluruh warga Jakarta untuk menjaga seluruh warga agar tidak terjadi lagi seperti itu," tegas dia.  Selain meminta Pemprov DKI agar memasang CCTV di kawasan yang rawan terjadi kekerasan seksual, Kemen PPPA juga meminta agar diadakannya fasilitas umum yang ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), dan juga Zona Selamat Sekolah (ZoSS).  Sebelumnya, diketahui terjadi pemerkosaan yang melibatkan empat anak di bawah umur terhadap seorang remaja berusia 14 tahun di Taman Hutan Kota, Jakarta Utara, (1/9). Saat ini, pelaku pemerkosaan tersebut sudah diberikan sanksi dengan menjalani pembinaan di Panti Rehabilitasi Cipayung selama enam bulan.  Menyusul kejadian tersebut, warga sekitar kemudian meminta agar pemerintah setempat menutup juga tempat prostitusi di Rawa Malang. Pasalnya, lokasi kejadian pemerkosaan tersebut hanya berjarak kurang-lebih satu kilometer dari tempat prostitusi tersebut. (*)  &nbsp;  Royyan

Buntut Pemerkosaan Anak di Taman, Pemprov DKI akan Pasang CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Utara tengah menangani kasus pemerkosaan terhadap remaja berusia 13 tahun oleh 4 orang yang diduga anak di bawah umur. Pascaperistiwa asusila di Hutan Kota tersebut, korban sampai saat ini masih mengalami trauma mendalam.  Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Febri Isman mengatakan, korban akan mendapat pendampingan dari psikologi dan P2TP2A. Dengan cara ini diharapkan trauma yang dialami bisa segera diobati.  "Sehingga tetap dilakukan pendampingan," kata Febri kepada wartawan, Selasa (20/9).  Febri mengatakan, kondisi korban masih belum stabil. Sejauh ini banyak diam saat ditanya.  "Kalau ditanya masih diam," jelasnya.  Sebelumnya, pengacara Hotman Paris Hutapea menerima aduan dari seorang remaja putri berusia 13 tahun yang mengaku diperkosa oleh 4 pria di hutan kota Jakarta Utara melalui layanan Hotman 911. Aduan ini juga diunggah Hotman melalui akun Instagram-nya.  "Bapak Kapolda Metro tolong diatensi kasus ini. Ini sudah 10 pemerkosaan dalam bulan ini datang ke Hotman 911," kata Hotman, Sabtu (17/9).  Menurut Hotman, kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara pada 6 September 2022. Oleh karena itu dia meminta agar laporan tersebut segera diproses.  Hotman menuturkan, korban berstatus sebagai anak yatim piatu."(Korban) Cuman 13 tahun. Yang memerkosa ada empat orang dan dia yatim piatu," imbuhnya.

Usai Diperkosa 4 Orang Di Hutan Kota, Remaja 13 Tahun Trauma Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mahasiswi-palopo-digarap-tiga-temannya-usai-pesta-durian_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemerkosaan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemerkosaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa kasus pemerkosaan terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan memberikan sejumlah bukti terkait penghentian penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan tiga anak. Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir menilai penghentian penyelidikan yang dilakukan Polres Luwu Timur adalah prematur, serta di dalamnya ditemui sejumlah pelanggaran prosedur.  Dia menjelaskan, proses pengambilan keterangan terhadap para anak korban, pelapor selaku ibu dari para anak dilarang untuk mendampingi. Termasuk saat membaca berita acara pemeriksaan para anak korban yang Penyidik minta Pelapor untuk tandatangani.  "Bahwa proses tersebut juga tidak melibatkan pendamping hukum, pekerja sosial, atau pendamping lainnya. Hal ini menyalahi ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 yang menyatakan bahwa, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial," kata Haedir dalam keterangannya, Minggu (10/9).  Menurut Haedir, pengambilan keterangan para anak korban yang hanya dilakukan satu kali dan tidak didampingi dalam pemeriksaan tersebut, mengakibatkan keterangan para anak korban tidak tergali dan terjelaskan utuh dalam berita acara interogasi pada berkas perkara. Dia pun mengungkapkan, dasar penghentian penyelidikan oleh penyidik adalah termasuk dua dokumen yang dikategorikan penyidik sebagai bukti petunjuk, yaitu hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur dan asesmen Puspaga Lutim. Kedua petunjuk tersebut pada pokoknya menyatakan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan Terlapor selaku ayahnya.  "Sementara keduanya berasal dari proses yang berpihak pada terlapor. Ini salah satunya ditunjukkan dari dipertemukannya para anak korban dengan terlapor ketika pertama kali pelapor meminta perlindungan di P2TP2A Luwu Timur. Bahkan petugas yang menerima laporan memiliki konflik kepentingan karena pertemanan dengan terlapor sebagai sesama Aparat Sipil Negara (ASN)," ungkap Haedir.  Haedir menyesalkan, dalam berkas perkara penyelidikan yang dipaparkan pada gelar perkara khusus di Polda Sulsel terdapat dokumen yang semestinya didalami penyidik tapi diabaikan. Salah satunya, Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para anak korban, yang masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor.  Meski begitu, terdapat kejanggalan juga dalam dokumen tersebut. Sebab memasukkan hasil pemeriksaan P2TP2A Luwu Timur yang menerangkan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku Ayahnya.  "Ada upaya mendelegitimasi kesaksian Pelapor lewat tindakan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuat serta tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pelapor. Kami menilai hal ini justru menunjukkan ketidakberpihakan Penyidik Polres Lutim pada korban," cetus Haedir.  Karena itu, terdapat laporan psikologis terhadap para anak korban oleh Psikolog P2TP2A Kota Makassar tertanggal 20 Desember 2019, yang telah diajukan Tim Kuasa Hukum pada gelar perkara di Polda Sulsel tanggal 6 Maret 2020. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa para anak korban mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang dilakukan oleh ayah kandung korban beserta dua temannya.  "Adapun tidak ditemukannya tanda-tanda trauma pada para anak tidak berarti kekerasan seksual tersebut tidak terjadi," ucap Haedir.  Hal ini justru berbeda dengan dua surat Visum et Repertum (VeR) yang disebut penyidik tidak terdapat tanda kekerasan. Pelapor memilik bukti foto dubur dan vagina para anak korban yang memerah dan nampak janggal, yang diambil pada Oktober 2019. Pada sekitar waktu tersebut, para anak korban terus mengeluhkan sakit pada area dubur dan vagina mereka kepada pelapor.  "Bahwa pelapor melakukan pemeriksaaan terhadap para anak korban di Puskesmas Malili dan mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter lain, tertulis hasil diagnosa bahwa para anak korban mengalami kerusakan pada bagian anus dan vagina, serta child abuse," tegas Haedir.  Dia memastikan, bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut telah disampaikan dalam Gelar Perkara Khusus atas permintaan kami Pada 6 Maret 2020 di Polda Sulsel. Namun hasil seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh Polda Sulsel.  "Pada 14 April 2020 Polda Sulsel mengeluarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) dengan nomor: B/ 338/ IV/ RES.7.5/ 2020/ Ditreskrimum. Bahwa surat tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa proses penyelidikan terhadap perkara a quo dihentikan penyelidikannya, karena tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup dan memberikan rekomendasi kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Luwu Timur agar menghentikan proses penyelidikan dan melengkapi administrasinya," pungkas Haedir.  Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono telah menyampaikan, Polri akan melanjutkan laporan pemerkosaan tiga anak yang diduga oleh Ayah kandung. Hal ini jika ditemukan bukti baru.  "Ini tidak final. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru maka penyidikan bisa dialkukan kembali," ucap Rusdi di Kompleks Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/10).  Rusdi menjelaskan, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena tidak ditemukan adanya barang bukti yang kuat. Sehingga, Ayah korban selaku terduga pelaku, tidak bisa diproses hingga ke persidangan.  "Hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut," pungkas Rusdi.

LBH Makassar Beberkan Kejanggalan Penghentian Kasus Pemerkosaan 3 Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerkosaan anak

Berita Terkini