<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengapresiasi Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat terkait dengan putusan terhadap terpidana kasus pemerkosaan belasan santri Herry Wirawan. Terutama mengenai restitusi korban yang akhirnya dibebankan kepada terdakwa.  Menurut dia, putusan itu sekaligus memperbaiki putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebelumnya. Ketika itu restitusi dibebankan kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).  ”Saya mendukung putusan majelis hakim yang menyatakan pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak,” katanya.  Sebab, lanjut Retno, pelaku kejahatan bakal merasa nyaman tidak dibebani kewajiban pembayaran restitusi kepada korban. Hal itu berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku.  Kendati begitu, dia menilai besaran restitusi yang diputus majelis hakim masih terlalu kecil. Hanya Rp 330 juta untuk belasan korban. Padahal, para anak korban harus melanjutkan hidup mereka. Belum lagi, biaya hidup untuk bayi yang dilahirkan. ”Saya lebih fokus ke korban. Seharusnya restitusi untuk bayi juga dihitung karena bayi-bayi itu juga korban,” keluhnya.  Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menuturkan, dalam kasus tersebut, perhatian harus lebih banyak diberikan kepada para korban. ”Kami juga sangat kuat mendorong proses restitusi, rehabilitasi, dan perhatian yang lebih serius dalam kasus Herry Wirawan,” ujar dia kemarin (5/4).  Karena itu, Damanik mendukung pemulihan korban dan pemenuhan terhadap hak-hak semua korban dilakukan secara maksimal. Lebih dari itu, Damanik mengingatkan para penegak hukum agar mempertimbangkan penghapusan penerapan hukuman mati yang menjadi tren global saat ini. ”Hukuman mati secara bertahap telah dihapuskan,” jelas dia melalui keterangan resmi yang disiarkan di kanal YouTube Komnas HAM kemarin.  Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) disebutkan, terpidana mati diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam periode yang ditentukan. ”Manakala terpidana mati itu melakukan perubahan-perubahan sikap, hukuman mati masih dimungkinkan untuk diturunkan yang lebih ringan,” jelasnya.  Hal senada disampaikan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Genoveva Alicia. Menurut dia, hukuman mati tidak serta-merta akan menimbulkan efek jera. Karena itu, meski mendukung putusan terkait dengan restitusi, ICJR menyayangkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan. ”Putusan itu akan menjadi preseden buruk bagi pencarian keadilan korban kekerasan seksual karena fokus negara justru diberikan pada pembalasan kepada pelaku, alih-alih korban yang pemulihannya seharusnya dibantu,” papar dia.

KPAI Sebut Nilai Restitusi Yang Dibebankan Kepada Herry Terlalu Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pemerkosa-santriwati.jpg" alt="GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan bahwa vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah tepat, karena memperkosa 13 santrinya di Bandung.  Menurut Suparji, vonis tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada sidang tingkat satu. Maka, ia mengapresiasi vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat.  "Vonis tersebut sudah tepat, mengingat ini sesuai dengan tuntutan yang disampaikan penuntut umum di persidangan tingkat satu. Jadi kita apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang memberikan vonis setimpal," ujar Suparji kepada wartawan, Selasa (6/4).  "Bahwa putusan tersebut juga sudah setimpal dengan perbuatan pelaku, di mana yang bersangkutan melakukan tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan," tambahnya.  Suparji menilai bahwa penjara seumur yang diputus oleh pengadilan tingkat satu hidup masih belum memenuhi rasa keadilan. Sebab, pihak korban pun banyak yang meminta agar dijatuhkan vonis mati.  "Dari pihak keluarga bahkan berharap tuntutan pidana mati dijatuhkan, akan tetapi tidak demikian. Seharusnya Majelis saat itu bisa lebih mempertimbangkan dari sisi korban. Maka kita sekali lagi apresiasi vonis ini," katanya.  Terhadap hukuman mati itu, Suparji menegaskan bahwa itu sesuai dengan aturan yang berlaku karena jumlah korbannya sangat banyak dan masih di bawah umur.  Selain itu, ada pula hukuman tambahan berupa kebiri kimia berdasarkan pasal 81 ayat 7. Jadi undang-undang di Indonesia memungkinkan dalam penjatuhan pidana ini.  "Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah keluar, maka otomatis vonis pengadilan sebelumnya dianulir. Bila pihak pelaku tidak puas dengan vonis ini, bisa mengambil upaya hukum lebih lanjut," pungkasnya.  Suparji juga mengapresiasi langkah penuntut umum yang saat itu mengajukan upaya hukum banding. Menurutnya, jika tidak mengajukan bisa jadi rasa keadilan masyarakat belum terwujud dari putusan tingkat satu.  Diketahui, Herry Wirawan, predator pelaku pemerkosaan 13 santriwati di Bandung mendapat vonis mati dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tidak hanya mendapat vonis mati, aset dan harta Herry juga dirampas negara untuk kepentingan para korban.  Ketua Majelis Hakim PT Bandung, Herry Swantoro menjelaskan bahwa perampasan harta dan aset tersebut dilakukan untuk bisa memenuhi biaya pendidikan dan hidup anak korban hingga mereka kelak dewasa nanti.  "Merampas harta kekayaan/aset terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam yayasan Yatim Piatu Manarul Huda," kata hakim Herry Swantoro.  Harta dan aset Herry Wirawan itu nantinya akan dilelang. Hasil lelang akan diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  "Dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah," ujar hakim.  Selain vonis mati, Herry Wirawan juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan dia dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban itu.

Vonis Mati Herry Wirawan Semoga Pemenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, sejak awal sudah membantu proses penyidikan kasus asusila 13 santriwati yang menjerat Herry Wirawan. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi menyatakan Herry Wirawan sudah mempunyai komitmen untuk membayar restitusi korban senilai Rp 300 juta.  Selain dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Herry Wirawan juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa restitusi kepada para korban senilai Rp 300 juta. Vonis ini lebih berat dari pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bandung.  "Saya sendiri bertemu HW (Herry Wirawan) pada tanggal 23 Februari 2022 di rutan (rumah tahanan) dan kemudian kami mendapatkan komitmen secara tertulis dari HW tentang aset-aset untuk membayar restitusi kepada korban-korban itu," kata Edwin dihubungi JawaPos.com, Selasa (5/4).  Edwin juga menyampaikan, pihak Herry Wirawan sudah memastikan akan membayarkan restitusi kepada para korban. Nantinya, restitusi itu dibayarkan dengan melakukan penyitaan sejumlah aset milik Herry.  "Jadi HW secara tertulis menyampaikan komitmennya kepada LPSK untuk membayar retitusi tersebut dari aset-aset yang dimiliki," papar Edwin.  Terlepas dari penjatuhan hukuman mati terhadap Herry, lanjut Edwin, Pengadilan Tinggi Jawa Barat menangkap pesan atas keresahan masyarakat dari perbuatan asusila yang dilakukan Herry Wirawan. Vonis tersebut diharapkan juga memberikan keadilan bagi para korban.  "Artinya menjatuhkan vonis maksimal disisi lain juga memberikan kepenuhan hak bagi para korbannya," ujar Edwin.  Edwin mengungkapkan, aset-aset milik Herry Wirawan tersebut di antaranya berupa tanah dan bangunan serta tabungan. Aset tersebut akan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dilelang, lalu dibayarkan restitusi kepada para korban.  Meski demikian, restitusi itu akan dibayarkan kepada para korban setelah vonis hakim berkekuatan hukum tetap. Sehingga, Kejaksaan Agung mempunyai hak untuk mengeksekusi putusan hakim.  "Tentu kalau sudah berkekuatan hukum tetap langkah selanjutnya melakukan penyitaan aset-aset itu termasuk juga melelang aset-aset tersebut," tegas Edwin.  Terkait besaran dari masing-masing restitusi hak para korban, kata Edwin, pihaknya akan melakukan penghitungan. Dia menyebut, secara total keseluruhan nilainya mencapai Rp 300 juta.  "Nilai restitusi yang dicatatkan HW berbeda dengan yang dihitung LPSK tapi yang dihitung LPSK kurang lebih Rp 300 juta. Totalnya hampir sama dengan perhitungan LPSK, tapi besaran setiap orangnya perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Kejaksaan Agung," tandas Edwin.  Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan. Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.  ”Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” kata Herri Swantoro seperti di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/4) kemarin.  Dalam putusan itu, hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung. Herry Wirawan juga diputuskan hakim untuk tetap ditahan. Hukuman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis pasal 27 KUHAP jis pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis pasal 193 KUHAP jis pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis pasal 241 KUHAP jis pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983.  Kemudian pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo pasal 76.D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.  Selain vonis mati, Herry juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan Herry dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban tersebut.

Aset Herry Wirawan Dilelang untuk Bayar Restitusi Korban Rp 300 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure><h3>Perawatan Bayi Para Korban Diserahkan ke Pemprov Jabar</h3> JawaPos.com  – <a href="https://www.jawapos.com/tag/herry-wirawan/">Herry Wirawan</a>, terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerkosa-santriwati/">pemerkosa 12 santriwati</a> di Bandung, hanya tertegun saat majelis hakim pengadilan tinggi membacakan vonis mati untuknya. Di balik maskernya, tatapan Herry tampak kosong. Predator seks itu kini harus menerima ganjaran dari aksi biadabnya. Dalam sidang yang dilaksanakan secara terbuka kemarin (4/4), majelis hakim menerima banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU). Hukuman penjara seumur hidup yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bandung/">Bandung</a> diperberat menjadi hukuman mati. Vonis tersebut diketok hakim ketua Herri Swantoro dan dua hakim anggota, Yuli Heryati dan Nur Aslam Bustaman. Dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos, majelis hakim menegaskan bahwa tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Karena itu, majelis hakim tidak ragu menerima banding JPU dan memperbaiki putusan PN Bandung nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim PN Bandung menghukum Herry dengan penjara seumur hidup. Putusan itu pula yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Bandung. ’’Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,’’ bunyi amar tersebut. Bukan hanya itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung meminta Herry tetap ditahan. Restitusi dengan total nilai Rp 331.527.186 juga dibebankan kepada terdakwa. Restitusi itu diperuntukkan 12 korban. Majelis hakim menyebutkan bahwa nilai restitusi sudah melalui pertimbangan dan penghitungan kerugian korban. Penghitungan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban/">Korban</a> (LPSK). Selain membebankan restitusi kepada Herry, majelis hakim memerintahkan agar harta atau aset milik terdakwa dirampas. Harta dan aset tersebut akan dilelang. Kemudian, hasilnya diserahkan ke Pemda Jawa Barat. Selanjutnya, Pemda Jawa Barat harus menggunakan uang hasil lelang itu untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup para korban dan bayinya. ’’Hingga mereka dewasa atau menikah,’’ terang majelis hakim. Jumlah bayi dari 12 korban rudapaksa Herry mencapai sembilan orang. Lewat putusan kemarin, perawatan sembilan bayi tersebut diserahkan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemda-jawa-barat/">Pemda Jawa Barat</a>. Namun, penyerahan itu harus seizin keluarga korban. Pemda Jawa Barat juga diminta melakukan evaluasi secara berkala. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para korban sudah siap secara mental dan kejiwaan, perawatan sembilan bayi itu boleh dikembalikan kepada setiap korban. Putusan tersebut diapresiasi sejumlah kalangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyatakan, pihaknya menghormati putusan itu. ’’Dan mengapresiasi (jaksa) penuntut umum karena tuntutan dan pertimbangan hukumnya telah diakomodasi dalam putusan,’’ paparnya saat diwawancarai Jawa Pos. Selanjutnya, Kejagung menunggu respons terdakwa atas putusan tersebut. ’’Menerima atau memutuskan banding,’’ imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan, sejak PN Bandung membacakan putusan untuk Herry, pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan terdakwa. ’’Dari komunikasi dengan Herry Wirawan, dia menyatakan bersedia membayar restitusi,’’ ungkap Edwin. Berdasar perhitungan LPSK, harta dan aset terdakwa cukup untuk membayar restitusi bagi para korban. Menurut Edwin, Herry juga sudah menyampaikan kepada LPSK bakal bertanggung jawab. ’’Kepada LPSK, dia membuat surat tertulis asetnya apa saja dan nilai-nilai yang dibayarkan kepada para korban,’’ ujarnya. Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan putusan PN Bandung yang menyerahkan tanggung jawab restitusi kepada pemerintah. Sebab, restitusi memang menjadi kewajiban terdakwa. Bukan pemerintah. Terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">vonis hukuman mati</a> yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung, LPSK menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah majelis hakim. Pihaknya tak ingin terlalu jauh berkomentar. Bahwa dalam komunikasi yang dilakukan LPSK memberikan sejumlah contoh kasus kepada Pengadilan Tinggi Bandung, hal itu tidak berkaitan dengan putusan yang dibacakan kemarin. ’’Yang jelas, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku. Itulah yang diluruskan Pengadilan Tinggi Bandung,’’ tegas Edwin. Putusan itu direspons positif oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Menurut dia, keputusan tersebut sesuai dengan UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan itu juga sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian pula terkait putusan restitusi yang akhirnya dibebankan kepada pelaku, bukan pemerintah. ’’Menurut kami sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,’’ ucapnya. Dia berharap <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">hukuman mati</a> dan pembebanan restitusi kepada pelaku tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga mencegah terulangnya kasus serupa. ’’Juga memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak korban beserta anak-anak yang dilahirkan,’’ tegasnya. Dari amar putusan hakim, pertimbangan yang memberatkan hukuman, antara lain, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban dan orang tua korban. Perbuatan terdakwa juga dianggap mencemarkan lembaga pondok pesantren dan merusak citra Islam. Hakim juga memutuskan untuk merampas harta/aset terdakwa yang berupa tanah dan bangunan, serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lain –baik yang sudah disita maupun belum disita. Aset tersebut akan dilelang. Hasilnya diserahkan untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban serta bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Terkait perawatan bayi para korban, lanjut dia, memang akan diserahkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapat izin dari keluarga masing masing. Tentu disertai evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-pemerkosaan/">korban</a> dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan, bayi-bayi itu akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik kabar tersebut. Menurut dia, hukuman mati sangat pantas diberikan lantaran perbuatan Herry sangat kejam. "Saya kira apa yang diputuskan pengadilan tinggi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran besar dalam sejarah bangsa ini," tutur Ridwan Kamil, seperti dilansir Radar Bandung.

Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati di Bandung Divonis Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pemerkosa-santriwati.jpg" alt="GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>GURU AMORAL: Terdakwa Herry Wirawan mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung, Kota Bandung, kemarin (15/2). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Herry Wirawan harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 muridnya di Bandung itu divonis penjara seumur hidup.  Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Yohannes Purnomo Suryo dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, kemarin (15/2). Herry yang hadir dalam sidang dinilai terbukti bersalah melakukan persetubuhan lebih dari satu kali.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan terdakwa tetap ditahan,” kata Yohannes seperti dilansir Radar Bandung. Majelis hakim menyatakan, hal yang memberatkan adalah terdakwa tak memberikan contoh sebagai pendidik. Dia juga merusak, mengganggu perkembangan anak, dan membuat trauma para korban.  Selain itu, guru mesum tersebut dianggap mencemarkan nama baik pondok pesantren. Ulah bejatnya bisa membuat orang tua merasa khawatir memasukkan anak mereka ke pesantren. "Tidak ada hal yang meringankan (bagi terdakwa, Red),” tegasnya.  Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Herry dengan hukuman mati dan kebiri. Selain itu, membayar denda Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta. Jaksa juga menuntut agar yayasan milik Herry dibubarkan. Lalu, semua asetnya dijual untuk diberikan kepada korban.  Namun, hakim tidak mengabulkan tuntutan kebiri kimia yang diajukan jaksa. Alasannya, kebiri kimia hanya bisa dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok paling lama dua tahun. Tuntutan tersebut tidak bisa diberlakukan untuk terdakwa yang divonis mati atau penjara seumur hidup. ’’Tidak mungkin setelah terpidana menjalani eksekusi mati atau pidana seumur hidup, lalu dikenai kebiri kimia. Lagi pula, pasal 67 KUHP tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah divonis pidana mati atau seumur hidup,” jelas hakim.  Majelis hakim juga tidak mengabulkan tuntutan restitusi dan denda Rp 500 juta. Hakim membebankan restitusi itu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). "Majelis berpendapat, berdasar pasal 67 KUHP, ketika orang dijatuhi hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lagi,” ujar hakim.  Tuntutan restitusi juga tidak dapat dikabulkan dengan mengacu pada pasal 67 KUHP. Majelis hakim menyebutkan, undang-undang belum mengatur kepada siapa restitusi dibebankan jika pelaku berhalangan untuk membayar. Karena itu, biaya tersebut merupakan tugas negara, yakni Kementerian PPPA yang memiliki tugas melindungi para korban.  Total restitusi untuk anak yang menjadi korban pemerkosaan Herry berjumlah Rp 331.527.186. ’’Rp 331 juta itu dibebankan kepada KPPPA. Apabila tidak tersedia anggarannya, akan dianggarkan dalam tahun berikutnya,” jelas hakim.  Respons JPU dan Kuasa Hukum  Ketua Tim JPU yang juga Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana memutuskan untuk pikir-pikir terhadap putusan hakim. Menurut Asep, terdapat sejumlah putusan hakim yang mengambil pertimbangan dari tuntutan jaksa sebelumnya. ’’Pertama perlu saya sampaikan, kami mengapresiasi dan menghormati putusan majelis hakim PN Bandung,” ujar Asep seusai sidang. Kendati demikian, Asep mengaku ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan hakim. Pihaknya akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari untuk menentukan sikap. ’’Kami akan pelajari secara menyeluruh pertimbangan-pertimbangan dari salinan lengkap,” tuturnya.  Sementara itu, kuasa hukum Herry Wirawan, Ira Mambo, mengungkapkan bahwa pada dasarnya putusan hakim tak sesuai dengan keinginan Herry. ’’Jadi, intinya bahwa itu bukan keinginan kami. Bukan kami yang menanggapi dan memutuskan putusan hakim, melainkan nanti terdakwa yang akan memilih sikapnya, menerima, banding, atau pikir-pikir,” ujarnya setelah persidangan.  Ira mengatakan, Herry mengambil sikap pikir-pikir selama tujuh hari. Ira menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Herry. ’’Kalau mau banding, berarti kita akan menyiapkan memori bandingnya,’’ katanya.  Dari Jakarta, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menghormati putusan majelis hakim. Namun, dia mengatakan bahwa 13 korban yang masih anak-anak dan 9 bayinya belum mendapat keadilan penuh. Pasalnya, restitusi yang diputuskan untuk para korban sangat kecil, hanya Rp 331 juta. ”Itu pun untuk seluruh korban. Jika masih dibagi 13 korban dan 9 bayi, mereka hanya menerima sekitar Rp 15 juta per korban,” ungkapnya kemarin (15/2).  Mirisnya lagi, tanggungan restitusi itu tidak dibebankan kepada Herry. Tapi, dibebankan kepada Kementerian PPPA. Padahal, menurut dia, anggaran Kementerian PPPA sangat kecil dibandingkan kementerian lain. Yang cukup mengganjal, aset yayasan Herry disita dan hasil pelelangannya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai aset memang belum jelas. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk lebih concern pada keadilan bagi 13 korban maupun 9 bayi yang dilahirkan. Keadilan bagi korban tidak berhenti hanya pada dipenjaranya si pelaku.  Retno menekankan, seluruh anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Begitu pula bayi-bayi mereka yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dengan optimal. ”Termasuk hak untuk memperoleh pemulihan psikis yang pasti menimbulkan trauma berat. Proses ini pasti sangat lama dan panjang,” ungkapnya.  Selain itu, dia mendorong agar pemerintah bisa berperan dalam pembiayaan anak-anak korban dan bayinya melalui program yang ada. Misalnya, program KIP (kartu Indonesia pintar), KIS (kartu Indonesia sehat), dan PKH (program keluarga harapan). ”Mereka seharusnya otomatis dapat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak oleh negara,” tegasnya.  Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap vonis itu dapat menimbulkan efek jera. ”Bukan hanya pada pelaku, tapi juga dapat mencegah terjadinya kasus serupa berulang,” tuturnya. Kendati begitu, dia menyoroti putusan hakim soal restitusi (ganti rugi) untuk para korban. Putusan hakim terhadap penetapan restitusi dinilainya tidak memiliki dasar hukum. Dalam kasus itu, Kementerian PPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi. Terlebih jika merujuk pada pasal 1 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disebutkan, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara. ”Penetapan restitusi masih menunggu putusan yang inkracht. Kami segera membahasnya dengan LPSK,” ungkapnya.  Regulasi Kemenag  Kementerian Agama (Kemenag) belum mengeluarkan tanggapan soal vonis penjara seumur hidup untuk Herry Wirawan. Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Thobib Al-Asyhar mengatakan, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.  ’’Kemenag meminta agar pelaku dihukum setimpal. Sesuai dengan perbuatannya,’’ katanya. Kemenag sendiri saat ini sedang merancang regulasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Salah satunya adalah di lingkungan pondok pesantren. Namun Thobib tidak bisa memberikan penjelasan soal perkembangan pembuatan regulasi tersebut.  Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan mereka sedang menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Penyusunan regulasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keberagaman.  Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah laporan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Pelakunya sudah dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindakan asusila. Dalam catatannya, dalam beberapa tahun terakhir sedikitnya ada 12 kasus di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus tersebut terjadi di Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Cilacap, Kulonprogo, dan Bantul. Kemudian di Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang, dan Trenggalek. Beberapa kasus diantaranya sudah berproses di tingkat persidangan atau pengadilan.

Kementerian PPPA Keberatan Dibebani Biaya Restitusi Korban Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati di bawah umur merupakan hal baru, dikutip dari ANTARA.  "Kita lihat (vonis) ini mencerminkan keadilan meskipun tak sesuai harapan, yakni agar dihukum mati dan kebiri kimia," kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (15/2).  Ia mengatakan vonis penjara seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan merupakan hal baru, apalagi dengan korban masih di bawah umur.  “Vonis seumur hidup untuk sebuah kasus pemerkosaan adalah hal baru. Apalagi ini menyangkut anak di bawah umur dan dia menggunakan simbol agama sebagai upaya manipulasi kejahatan yang dilakukan sehingga vonis ini mencerminkan keadilan,” katanya.  Selain soal vonis, Dedi berharap ada keadilan bagi para korban karena mereka harus mendapatkan rehabilitasi dan fasilitas agar bisa menatap masa depan lebih baik.  “Korban harus dijamin haknya seperti kembali sekolah persamaan atau mengikuti pelatihan yang mengarah profesionalitas mereka agar bisa hidup layak di tengah masyarakat,” katanya.  Dedi Mulyadi sebelumnya telah menemui keluarga dan beberapa anak yang menjadi korban pemerkosaan Herry Wirawan. Saat ini beberapa korban telah diangkat menjadi anak asuh Dedi Mulyadi.  “Walaupun tidak semuanya (korban jadi anak angkat), saya ikut di dalamnya (membangun masa depan korban),” ujar Dedi.  Saat kembali disinggung vonis Herry Wirawan, ia mengatakan hal tersebut telah menjadi pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan di masyarakat.  “Walaupun keinginan masyarakat itu pasti hukuman mati dan kebiri kimia. Tapi kalau hakim memvonis seumur hidup, ya itu mendekati,” katanya.  Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah memvonis predator seks Herry Wirawan yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di bawah umur dengan penjara seumur hidup.  Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Herry dengan hukuman mati. Herry dianggap terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat 1 ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76d UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis Penjara Seumur Hidup Pelaku Pemerkosaan Disebut Sebagai Hal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220111-WA0056-01.jpg" alt="Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan tidak menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. Hakim berpendapat, hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilakukan mengingat Herry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Berdasarkan undang-undang, kebiri kimia bisa dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.  "Apabila terdakwa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka tindakan kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan," kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2), dikutip dari ANTARA.  Menurutnya hal tersebut tidak memungkinkan berdasarkan Pasal 67 KUHP. Di situ disebutkan jika terpidana tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain apabila sudah dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup.  Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu.  Sehingga majelis hakim memutuskan Herry agar dihukum penjara seumur hidup guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan.  "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Herry Wirawan), dengan pidana penjara seumur hidup," kata hakim.  Perbuatan Herry itu dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Dihukum Seumur Hidup, Herry Wirawan Tidak Bisa Dikebiri Kimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220111-WA0056-01.jpg" alt="Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyebut Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati direncanakan dihadirkan langsung dalam sidang vonis.  ”Informasi terakhir yang saya dapat (Herry Wirawan) akan dihadirkan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil sepert dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Senin (14/2).  Herry akan mendengarkan langsung vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Adapun sidang vonis tersebut bakal digelar Selasa (15/2) di PN Bandung, Jawa Barat.  Dodi mengatakan, rencananya Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana bakal menghadiri sidang vonis tersebut. Kepala Kejati Jawa Barat secara langsung memberi tuntutan kepada Herry ketika menjadi jaksa penuntut umum.  ”Pak Kajati juga rencananya hadir (sidang vonis),” ujar Dodi.  Herry Wirawan oleh jaksa dituntut untuk diberi hukuman mati akibat aksi tidak terpujinya itu. Akibat memerkosa, para korban yang di bawah umur itu juga mengalami kehamilan hingga melahirkan.  Selain dihukum mati, jaksa juga menuntut agar Herry dihukum kebiri kimia dan pengumuman identitas selaku pelaku pemerkosa 13 santriwati tersebut. Meski telah melakukan hal tersebut, Herry sempat meminta hukumannya diringankan kepada majelis hakim ketika membacakan nota pembelaan. Sedangkan pada sidang agenda tanggapan, jaksa menyatakan tidak akan mengubah tuntutan tersebut.

JPU Sebut Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri Dihadirkan di Sidang Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang kasus pemerkosaan belasan santri dengan terdakwa Herry Wirawan kembali bergulir dengan agenda pembacaan pleidoi atau pembelaan pada Kamis (20/1). Pria 36 tahun itu meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim.  Persidangan yang digelar tertutup tersebut dilaksanakan secara hybrid. Herry Wirawan berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, menyampaikan pleidoi secara daring kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.  Setelah sidang, kuasa hukum Herry, Ira Mambo, menyebut tidak bisa mengungkap secara detail isi dari pleidoi tersebut. Namun, dia memastikan semua berkaitan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai hukuman mati dan kebiri hingga denda ratusan juta rupiah.  ’’Karena itu dilarang oleh UU Peradilan Anak, dinyatakan hakim perkara ini tertutup, maka fakta persidangan tidak bisa diberikan, maupun keadaan terdakwa dan segala sesuatu menyangkut perkara ini,’’ kata Ira.  Ira menambahkan, dirinya tidak bisa menerangkan apa isi pembelaan. ’’Sebab, harus utuh menyeluruh. Intinya adalah kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya, spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan dan terdakwa pun diberi kesempatan pembelaannya pribadi secara tersendiri,’’ lanjutnya.  Herry memerkosa puluhan santriwati asuhannya yang semuanya anak-anak. Dalam sidang tuntutan pekan lalu, JPU menuntut Herry divonis hukuman mati.  Terpisah, Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengungkapkan bahwa inti dari pleidoi Herry berisi penyesalan dan permintaan maaf kepada korban beserta keluarga. ’’Pada intinya, sependek yang bisa diketahui bahwa yang bersangkutan menyesal, kemudian meminta maaf kepada seluruh korban dan keluarga, kemudian meminta untuk dikurangi hukuman,’’ ucapnya setelah persidangan.

Pemerkosa Belasan Santriwati Meminta Maaf dan Keringanan Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para santriwati korban kekerasan seksual Herry Wirawan melalui kuasa hukum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan pelaku pemerkosaan 13 santriwati sesuai tuntutan jaksa.  Kuasa hukum para santriwati, Yudi Kurnia mengatakan tuntutan pidana mati yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan yang diinginkan para korban maupun keluarganya.  "Ini kan baru tuntutan, ya nanti mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan tuntutan," kata Yudi di Bandung, Selasa (11/1), dikutip dari Antara.  Selain hukuman mati, ia berharap majelis hakim tidak mengurangi tuntutan lainnya yang telah disampaikan jaksa mulai dari hukuman denda, perampasan aset, hingga kebiri kimia.  "Karena ini sudah jelas, ini extraordinary atau kejadian luar biasa, sebetulnya tidak ada alasan hukuman dikurangi," kata dia.  Adapun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan dihukum mati akibat aksinya yang memerkosa 13 santriwati hingga hamil.  Bahkan, para korban mengalami trauma akibat perlakuan tak terpuji Herry sehingga jaksa menilai tindakan Herry merupakan kejahatan sangat serius hingga patut diberikan hukuman mati.  Herry dituntut bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Kuasa Hukum Korban Herry Wirawan Berharap Hakim Jatuhkan Vonis Mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerkosa santriwati

Berita Terkini