<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JAKI-Beritajakarta.jpg" alt="Aplikasi JAKI." width="100%">
<figcaption>Aplikasi JAKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem penyedia informasi dinilai menjadi yang penting untuk disajikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Sebab hal ini bisa menopang kehidupan warga ibu kota akan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan melalui Unit Pengelola Jakarta Smart City. JAKI diproyeksikan menjadi city-apps, one-stop service untuk warga yang hidup dan beraktivitas di Jakarta.  Aplikasi yang dikenalkan pada Town Hall Meeting 2019 pada Jumat (27/9) lalu akan membantu memenuhi kebutuhan informasi dan mengintegrasikan seluruh layanan masyarakat yang ada di Pemprov DKI Jakarta.  "Dengan kata lain, menjadi aplikasi pusat informasi dan layanan untuk berbagai kebutuhan di Jakarta. Aplikasi ini menghubungkan berbagai situs web Pemprov DKI Jakarta yang dibutuhkan warga," ucap Kepala UP Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (31/10).  <a href="https://jaki.jakarta.go.id/"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/aplikasi-JAKI-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a>  Dia menuturkan, JAKI didesain untuk memudahkan hidup semua orang yang beraktivitas di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta sadar betul bahwa kota ini bukan hanya milik warganya yang lahir, tumbuh, dan menetap, tetapi juga warga dari kota tetangga yang ikut berkontribusi memajukan perekonomian Ibu Kota.  "Maka dari itu, JAKI mempersembahkan fitur-fitur fase pertama yang diharapkan membuat hidup banyak orang jadi lebih mudah," tambah Yudhistira.  Di dalam aplikasi JAKI ini tersedia juga fitur JakServ yang menghubungkan berbagai situs yang dibutuhkan warga. Selain itu, fitur ini diproyeksikan sebagai integrator, gerbang masuk warga untuk mengakses seluruh layanan daring Pemprov DKI Jakarta lainnya. Pada fase kedua yang resmi meluncur pada Desember 2019 nanti akan hadir fitur-fitur baru.  “Akan ada fitur-fitur baru, seperti Pantau Banjir yang memberikan informasi tinggi permukaan air, genangan, pompa air, pintu air, dan pos pengamatan di Jakarta. Fitur Info Pangan yang memberikan informasi harga kominitas pangan harian. Ada juga Tracking Laporan yang memantau progress laporan dari berbagai kanal aduan. Dan fitur Feedback Warga yang memberikan penilaian terhadap hasil tindak lanjut laporan yang dilakukan,” jelas Yudhistira.  Tak hanya itu saja, mewujudkan semangat Jakarta 4.0, JAKI juga memberikan kesempatan pada warga yang memiliki ide untuk dikembangkan JAKI melalui JAKI Project. “JAKI Project merupakan wujud ajakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta kepada warga yang punya ide kreatif mengenai fitur dalam JAKI yang dapat membantu orang-orang beraktivitas di Ibu Kota. Warga juga bisa menyampaikan ide melalui laman situs resmi JAKI di jaki.jakarta.go.id,” tambah Yudhistira.  Warga sudah bisa mengunduh aplikasi ini di Google Play Store dan menikmati kemudahan dari fitur unggulan di dalamnya.  Berikut fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi JAKI:  1. JakWarta JAKI menyajikan berita resmi langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Para OPD/BUMD memiliki akun resmi pada akun JAKI, sehingga dapat dipastikan, informasi yang warga dapatkan merupakan terbitan langsung dari perangkat Pemprov DKI Jakarta. Informasi yang disajikan pun terkini dan dalam teknologi geo-tagging atau penandaan geografis. Artinya, warga akan dapat notifikasi jika berada di sekitar area kejadian berita.  2. JakISPU Selain cek informasi seputar jalanan di JakWarta, kualitas udara Jakarta tentu perlu menjadi perhatian. Fitur JakISPU menyajikan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan terintegrasi dengan sensor udara milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta secara real-time. Sensor ini terletak di seluruh kota madya, sehingga warga bisa langsung cek kualitas udara sesuai lokasinya.  3. JakSurvei Fitur JakSurvei menyediakan ruang evaluasi bagi warga yang ingin menilai kinerja layanan masyarakat yang diberikan pemerintah Jakarta. Selain itu, fitur ini memungkinkan warga untuk ikut berpartisipasi dalam survei mengenai kebijakan, fasilitas, atau jajak pendapat resmi.  4. JakSiaga Tidak hanya menyediakan wadah berita resmi, evaluasi, survei, informasi kualitas udara, JAKI juga punya fitur JakSiaga untuk pengaduan darurat. Dengan memasang JAKI, warga otomatis punya nomor-nomor penting saat situasi genting seperti Jakarta Siaga 112, tim SAR, pemadam kebakaran, dan lainnya. Warga dapat membantu membenahi Jakarta sekaligus mendapatkan rasa aman dalam satu aplikasi.  5. JakLapor Warga dapat menyampaikan permasalahan yang mereka temui di Jakarta melalui JAKI. Sistem pelaporan dalam JAKI berbasis geo-tagging dan terintegrasi dengan Cepat Respon Masyarakat (CRM). Warga yang terdaftar pada aplikasi JAKI juga dapat memantau setiap laporan lengkap dengan OPD yang menindaklanjuti laporan tersebut.  6. JakServ JAKI mengintegrasikan berbagai situs web Pemprov DKI Jakarta yang warga butuhkan dan sudah tersedia. JAKI, yang juga diproyeksikan sebagai integrator, menjadi gerbang masuk warga untuk mengakses seluruh layanan daring Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Kenalkan Aplikasi JAKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/CRM.jpeg" alt="Aplikasi CRM- Bintang JPC" width="100%">
<figcaption>Aplikasi CRM- Bintang JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai terobosan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu program yang saat ini dikembangkan yakni Sistem Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari platform 13 kanal-kanal pengaduan resmi masyarakat dan aplikasi Citizen Relations Management (CRM). Melalui sistem ini Pemerintah DKI Jakarta bisa memproses aduan masyarakat untuk diselesaikan.  "Sebagai jembatan pengaduan antara masyarakat dan pemerintah, Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah non-darurat di Jakarta," kata Kepala UP Jakarta Smart City, Yusdhistira Nugraha saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (31/10).  Menurutnya, aplikasi CRM adalah pengembangan dari pengaduan masyarakat yaitu Qlue. Namun, bedanya adalah platform yang digunakan. “Kalau dulu pengaduan masyarakat dilakukan hanya lewat Qlue dan Organisasi Perangkat Daerah juga menggunakan Qlue untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” tuturnya.  Kemudian berkembang Aplikasi CROP (Cepat Respond Opini Publik) yang menjadi Aplikasi yang digunakan OPD untuk menerima aduan masyarakat. Sedangkan Masyarakat hanya menggunakan Qlue sebagai kanal aduan. CROP bekerja dengan lebih sederhana dari Sistem Cepat Respon Masyarakat di mana hanya menghimpun laporan yang berasal dari aplikasi geo-tagging dan hanya diakses oleh Kelurahan.  Fitur dalam CROP pun tidak seperti fitur dalam Aplikasi Citizen Relations Management (CRM) yang memiliki fitur koordinasi, disposisi, disposisi unit, dan ticketing. Sehingga laporan tidak hanya ditangani oleh Kelurahan namun melibatkan dari seluruh organisasi perangkat daerah di Jakarta.  Yudhistira menuturkan, Cepat Respon Masyarakat memiliki alur kerja tersendiri. Sistem ini digunakan untuk menyampaikan permasalahan non-darurat yang ditemukan melalui kanal pengaduan resmi. Selanjutnya, melalui aplikasi CRM, kelurahan atau dinas terkait akan mendapat notifikasi permasalahan yang disampaikan masyarakat.  "Proses sederhana seperti ini membuat waktu koordinasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dengan hasil yang efektif," imbuhnya.  Penggunaan sistem Cepat Respon Masyarakat ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil.  Karena penanganan aduan warga melalui sistem Cepat Respon Masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat. Kondisi itu berdampak pada laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi CRM baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi mobile.  Untuk menjaga kualitas layanan kepada warga, OPD dituntut untuk bekerja dalam tenggat waktu yang telah diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 2017. Standar operasional prosedur (SOP) mengenai waktu tindak lanjut ini harus dipatuhi oleh OPD.  "Namun, jika bobot atau tingkat kesulitan penyelesaian laporan besar, maka ada penyesuaian waktu tindak lanjut sesuai kebutuhan," tambah Yudhistira.  Selain itu, OPD juga harus mengoordinasikan laporan dalam rata-rata waktu maksimal 6 jam dan harus menyelesaikannya maksimal 7 hari. Dengan kata lain, sejak Januari 2018 hingga September 2019, sistem Cepat Respon Masyarakat mencatat 186,685 laporan telah terselesaikan atau rata-rata OPD menyelesaikan 673 laporan per hari.  Dengan adanya sistem Cepat Respon Masyarakat, setiap kelurahan memiliki mini dashboard aduan masyarakat yang dapat dimonitor melalui aplikasi CRM mulai dari permasalahan sampah, pelanggaran Perda/Pergub, parkir liar, dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah masing-masing kelurahan.  "Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 kanal pengaduan resmi masyarakat yang terbagi dalam tiga kategori kanal berbasis geotagging dan kanal berbasis non-geotagging (media sosial dan kanal tatap muka)," tegas Yudhistira.  13 kanal pengaduan resmi ino yakni, JAKI (Jakarta Kini), Qlue, twitter @DKIJakarta, facebook Pemprov DKI Jakarta, surat elektronik dki@jakarta.go.id, Balai Warga jakarta.go.id, sms LAPOR 1708, sms 08111272206, kantor Kelurahan, kantor Kecamatan, surat Gubernur, Pendopo Balai Kota, dannKantor Inspektorat.  Sebagai bukti transparansi pekerjaan OPD dalam menyelesaikan laporan, proses tindak lanjut laporan dapat dipantau secara daring. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporannya melalui sistem pelacakan pada situs web Pengaduan Warga di pengaduanwarga.jakarta.go.id. Ketika laporan sudah selesai ditangani OPD, bukti berupa foto akan diunggah oleh petugas dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pengembangan Qlue, Pemprov DKI Kini Gunakan CRM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dianggap-sukses-transjakarta-ingin-berlakukan-etle-di-busway_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ribuan kamera Closed Circuit of Television (CCTV) yang ada di ibu kota akan terhubung dengan Jakarta Smart City. Sehingga, segala peristiwa yang terjadi di Jakarta bisa terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Kepala UP Jakarta Smart City, Yusdhistira Nugraha mengatakan saat ini CCTV yang dimiliki Pemprov DKI langsung terhubung dengan Jakarta Smart City. Pihak Jakarta Smart City juga bekerja sama dengan beberapa platform digital untuk mengetahui kondisi Jakarta terkini.  “Saat ini ada sekitar 7.700 CCTV yang terhubung ke Jakarta Smart City,” kata Yudhistira saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (1/11).  <a href="https://smartcity.jakarta.go.id/"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/7.000-cctv-terhubung-jakarta-smart-city-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a>  Menurutnya, beberapa aplikasi di Jakarta Smart City bisa melihat beberapa kondisi seperti arus lalu lintas yang menjadi momok menakutkan warga Jakarta. Oleh sebab itu, dengan data itu pihaknya akan melakukan analisa dampak kemacetan.  “Terkait data arus lalu lintas, kita kerja sama dengan Waze untuk melakukan analisa data ganjil genap dan titik kemacetan saja,” ungkapnya.  Kegunaan yang digunakan saat ini adalah pemerintahan atau masyarakat bisa memantau langsung kejadian yang terjadi di Jakarta diberbagai titik CCTV. Misalnya kejadian Demo yang belakangan pernah terjadi. “Kita bisa menyesuaikan posisi ambulans untuk siaga dilokasi dekat demo misalnya karena Kita juga bisa melakukan tracking terhadap ambulans tersebut,” tuturnya,  Ke depan, kata dia, pihaknya mau mengutilisasi data CCTV untuk kebutuhan keamanan dan enforcement. Jadi, dibutuhkan infrastruktur penyimpanan yang dinamis. “Pada esensinya, Jakarta Smart City adalah inisiatif untuk menggunakan teknologi dan inovasi untuk menyelesaikan tantangan perkotaan,” pungkasnya.  Pantau Banjir  Portal Jakarta Smart City, yang dapat diakses di smartcity.jakarta.go.id, kini telah memiliki sebuah fitur baru untuk menghadapi musim hujan yang sudah tiba. Fitur tersebut adalah CCTV Lokasi Rawan Banjir. Dengan fitur baru tersebut, Smartcitizens dapat mengamati beberapa titik lokasi rawan banjir di Jakarta dengan CCTV yang tersedia dalam radius 1000 meter dari titik-titik rawan genangan dan banjir.  “Kini kita memiliki aplikasi pantau banjir juga untuk membantu masyarakat,” kata Yudhistira.  Cara untuk mengakses fitur baru tersebut sangat mudah. Kamu hanya perlu membuka smartcity.jakarta.go.id, lalu pilih peta atau map di menu dashboard, pilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemudian pilih CCTV Lokasi Rawan Banjir sehingga muncul tanda centang hijau. CCTV Lokasi Rawan Banjir akan muncul di beberapa titik. Pilih salah satu titik di daerah yang kamu cari, dan CCTV pun akan ditampilkan secara real-time.  Menurut Dinas Sumber Daya Air, terdapat 30 titik lokasi rawan genangan di ibukota yang tersebar di lima wilayah. Untuk Jakarta Pusat terdapat 4 titik rawan dengan 3 sungai/kali di Jl. Industri, Jakarta Selatan 13 titik di 50 sungai, Jakarta Timur 4 titik di 24 sungai, Jakarta Barat 6 titik di 23 sungai, dan Jakarta Utara 3 titik di 14 sungai.  Selain kemudahan untuk mengakses CCTV, portal smartcity.jakarta.go.id memiliki berbagai fitur unggulan yang dapat diakses masyarakat. Beberapa di antaranya adalah tracking laporan dari Qlue, info harga pangan, info harga tanah, tracking GPS bus Transjakarta, ambulans, truk sampah, dan masih banyak lagi. Selain itu kamu juga bisa mendapatkan informasi terkini seputar penerapan smart city di Jakarta.

7.700 CCTV Tersambung Jakarta Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/cerobong.jpg" alt="Cerobong industri batok yang mencemarkan udara dibongkar sendiri oleh pemiliknya. (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Cerobong industri batok yang mencemarkan udara dibongkar sendiri oleh pemiliknya. (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan penegakan hukum terhadap industri yang cerobongnya dianggap mencemari udara. Inspeksi ini merupakan salah satu pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Hasilnya 2 perusahaan dikenai sanksi.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, dua perusahaan yang mendapat sanksi yaitu PT Indonesia Acid Industry dan PT Mahkota Indonesia. Cerobong keduanya terbukti mengeluarkan emisi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.  Sanksi kepada mereka yakni berupa paksaan pemerintah berupa keharusan memperbaiki cerobongnya dalam waktu 45 hari kalender. Selain itu, inspeksi mendadak dilakukan terhadap PT. Hong Xin Steel, sebuah industri peleburan baja di Kawasan Cakung. Untuk perusahaan ini sebelumnya sudah diberikan sanksi berupa paksaan pemerintah untuk segera memperbaiki cerobong proses industrinya agar memenuhi keluaran emisi yang memenuhi baku mutu.  “Jika terbukti tidak juga dipenuhi, maka akan meningkat ke sanksi berikutnya, yaitu pembekuan izin lingkungan dan bahkan dapat sampai ke pencabutan izin. Ujungnya bisa sampai pidana,” kata Andono seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  Andono menjelaskan, inspeksi tahun ini ditargetkan dilakukan kepada 90 perusahaan dari 114 kegiatan industri yang terindentifikasi memiliki cerobong buangan gas sisa. “Kami mendata ada 1.150 cerobong gas buang industri di Jakarta. Kegiatan industri tersebut umumnya memiliki cerobong lebih dari satu unit,” imbuhnya.  Komponen yang diawasi adalah pemenuhan ketentuan spesifikasi teknis cerobong, baku mutu udara keluaran, kewajiban melakukan pengukuran secara mandiri emisi setiap 6 bulan oleh industri bekerjasama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi, dan kewajiban melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup.  Pengawasan kepatuhan industri terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan hidup secara rutin telah dilakukan oleh petugas pengawas lingkungan hidup. “Masyarakat juga dapat membuat aduan atas dugaan pencemaran lingkungan oleh industri. Kami akan segera menindaklanjutinya,” tambah Andono.  Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya terhadap kepatuhan pemenuhan baku mutu cerobong emisi gas buang saja. Namun juga terhadap aspek persyaratan teknis lingkungan hidup lainnya, seperti tersedianya instalasi pengolahan air limbah domestik, tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kepatuhan melaporkan kegiatan pengendalian lingkungan dan lain-lain.  “Sepanjang tahun 2019, kami telah menjatuhkan sanksi kepada 77 pelaku usaha yang terbukti tidak patuh atas ketentuan lingkungan. Jumlah ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 18 pelaku,” kata Andono.  Sebagai tindak lanjut Ingub 66/2019, Pemprov DKI Jakarta akan segera membuat regulasi untuk memperketat persyaratan teknis terkait pengendalian pemcemaran udara dari sumber tidak bergerak. Diantaranya dengan mewajibkan cerobong industri besar dan berpotensi tinggi mencemari udara agar dilengkapi Continuous Emission Monitoring System (CEMS), yaitu sistem pemantauan lengkap yang dapat mengukur 5 parameter kualitas udara berupa CO, CO2, SO2, NOx, O2 dan partikulat secara terus-menerus.  Data tersebut, lanjut Andono, wajib diumumkan secara realtime melalui panel display digital di depan gerbang pabrik serta wajib dikoneksikan langsung ke Command Center Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga pengawasan pemerintah dapat lebih efektif dan masyarakat juga dapat memantaunya secara langsung.  Sedangkan untuk industri yang skalanya lebih kecil dan prosesnya tidak terus-menerus akan diwajibkan melaporkan hasil pemantauan mandiri yang berkerjasama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi setiap bulan ke Dinas Lingkungan Hidup. “Data-data tersebut akan kami verifikasi dan umumkan kepada masyarakat melalui website Jakarta Smart City,” pungkas Andono.  Cerobong Industri Batok Dibongkar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/pabrik.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Cerobong industri batok yang mencemarkan udara dibongkar sendiri oleh pemiliknya. (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara.  Para pemilik industri arang batok di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kelurahan Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara membongkar corong asap di lokasi usahanya. Hal ini dilakukan sebagai kesadaran terhadap polusi udara yang ditimbulkan selama proses pembakaran.  Sebelum pembongkaran, pelaku usaha sempat bernegosiasi dengan aparat pemerintah. Namun, akhirnya para pemilik melunak, dan memilih patuh terhadap Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.  Pemilik industri arang batok, Bahar mengatakan, akan taat pada aturan yang dibuat pemerintah. “Kami selalu patuh apa yang pemerintah berlakukan. Ini mau dibongkar ya kami nurut saja,” kata dia, saat ditemui di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Kelurahan Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (19/9).  Keputusan itu diambil lantara para pelaku usaha telah diberi alternatif solusi dari usahanya. Yakni berupa program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang akan digelar pemkot Jakarta Utara. Dengan begitu, 75 pekerjanya dipastikan tidak akan menjadi pengangguran.  “Ya kalau ditawari usaha lain lewat program pemerintah kami mau saja. Biar pekerja saya bisa mencari makan lagi,” ucapnya.  Sementara itu, Camat Cilincing Muhamad Alwi menerangkan, penertiban industri arang batok kali ini melibatkan 365 personel, terdiri dari Satpol PP, Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Suku Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, hingga TNI-Polri. Keseluruhan personel hanya ditugaskan membantu pemilik yang menertibkan lapaknya.  “Yang ditertibkan hanya corong asap dan bagian depan lapaknya saja. Karena ini yang dianggap menyebabkan asap membumbung tinggi hingga mencemari udara,” tambahnya.

Sanksi Tegas Bagi Pelaku Pencemaran Udara di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-1-e1568012052551.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan perluasan ganjil genap berdampak positif bagi udara di DKI Jakarta. Karena penyumbang polusi udara terbesar adalah dari kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya ganjil genap, kualitas udara di Jakarta mulai membaik.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, kebijakan tersebut terbilang penyumbang terbesar terhadap penurunan angka polusi udara di ibu kota. “Perluasan ganjil genap signifikan (turunkan polusi). Itu pasti yang paling signifikan karena transportasi kan sumber polusi utama,” ujar Andono seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  Andono menerangkan, sejak peluasan ganjil genap dilakukan, rata-rata angka polusi turun signifikan sebesar 18,9. Angka tersebut didapat dari alat ukur PM2,5. Dari alat itu diketahui konsentrasi partikel di udara mengalami penurunan. Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjadi titik yang paling mengalami penurunan terbesar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/gage.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Meski begitu, penurunan polusi 18,9 tidak seluruhnya akibat perluasan ganjil genap. Namun, ada juga faktor lain seperti penekanan gas buang industri, maupun penghijauan yang dilakukan bertahap.  “Ya ini semua. Kita tak hanya mengisolir hanya 1 upaya berkontribusi pada perbaikan. Ini upayanya kolektif yang mengarah kepada perbaikan, penghijauannya, cerobongnya, transportasinya,” ucap Andono.  Di sisi lain, dia menyampaikan pemprov tidak menarget angka penurunan polusi. Tapi pihaknya akan terus menekan polusi hingga sebaik mungkin. “Kita nggak menarget berapa, tapi makin sudah diterapkan pasti makin bagus. Pokoknya kalau bisa lebih baik lagi, ya lebih baik lagi,” tegas Andono.  Sementara itu, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Puja Winarno mengatakan, kesuksesan penerapan ganjil genap dalam upaya menekan polusi udara sudah terbukti saat gelaran Asian Games 2018. Dengan ganjil genap diberlakukan selama 15 jam, tercatat polusi udara turun dibanding hari-hari biasanya.  “Emang ada penurunan polusi udara di DKI. Logikanya kalau kendaraan dikurangi, sumbernya memang terbesar adalah kendaraan bermotor, pasti dia (polusi, Red) akan berkurang,” ujar Agung.  Hasil analisai Dinas Lingkungan Hidup dibeberapa stasiun pemantau polusi udara, selama ganjil genap diberlakukan 15 jam polusi turun cukup besar. Yakni PM10 menunjukan pengurangan polusi hampir 12 mikorgram per meter kubik untuk rata-rata hariannya.  16 Ruas Jalan Terkena Gage  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/infografis-pemprov-dki-perluasan-ganjil-genap-atasi-polusi-udara-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Perluasan sistem ganjil genap berpengaruh terhadap kualitas udara di Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakanperluasan ganjil genap berpengaruh kepada kualitas udara. Dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, perlahan tingkat polusi udara terus menurun signifikan.  “Untuk kualitas udara, dari dua pos pemantauan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, itu PM 2.5 nya turun 18,5 persen di Bundaran HI. Sementara di Kelapa Gading itu turun 13,51 persen,” ucap Syafrin.  Diketahui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) memutuskan melakukan perluasan ganjil genap (gage) terhadap 16 ruas jalan di ibu kota yang dibagi dalam 4 koridor. Total ruas jalan yang kenakan gage adalah 25, mengingat sebelumnya sudah ada 9 ruas jalan yang diterapkan. Hal ini seiring degan diterbitkannya Intruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta.  Perluasan gage ini meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang). Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).  Sementara itu, untuk waktu pelaksanaan tetap diberlakukan 2 waktu. Yakni pagi pukul 06.00-10.00. Sedangkan untuk yang sore ditambah durasinya dari pukul 16.00-21.00. Lebih lama 1 jam dari sebelumnya. Pemprov DKI juga menghapus kebijakan pengecualian terhadap on off ramp tol. Jika sebelumnya kendaraan dari luar area gage yang hendak masuk jalan tol atau dari jalan tol yang keluar ke jalan arteri gage mendapat pengecualian, kali ini aturan itu tidak berlaku.

Perluasan Ganjil Genap Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/UJI-EMISI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meluncurkan aplikasi E-Uji Emisi. Dia juga meninjau langsung proses uji emisi pada kendaraan dinas operasional dan transportasi umum JakLingko di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (13/8). Aplikasi berbasis android tersebut akan terintegrasi dengan basis data hasil uji emisi kendaraan bermotor di ibukota, sehingga status uji emisi setiap kendaraan dapat dipantau secara digital, baik oleh pemilik kendaraan maupun petugas berwenang.  Aplikasi ini memiliki beragam fitur, seperti informasi singkat mengenai uji emisi, peraturan-peraturan terkait yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dan lokasi bengkel pelaksana uji emisi terdekat. Selain itu juga tersedia fasilitas pengecekan hasil uji emisi dengan cukup menginput nomor polisi masing-masing kendaraan.  "Peluncuran aplikasi ini harapannya bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat di mana uji emisi bisa dilakukan. Di Jakarta saat ini baru ada sekitar 150an bengkel yang siap untuk melakukan uji emisi. Ini harus kita dorong lebih banyak lagi," kata Anies melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Uji-Emisi-Kendaraan-Bermotor-Jakarta-Salman-Toyibi-8.jpg" alt="Petugas melakukan uji emisi kendaraan untuk menekan polusi udara di Jakarta. (Salman Toyibi/ JawaPos)." width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan uji emisi kendaraan untuk menekan polusi udara di Jakarta. (Salman Toyibi/ JawaPos).</figcaption>
</figure>   Ke depan, Anies mengatakan aplikasi E-Uji Emisi akan disambungkan dengan sistem perpajakan, perparkiran, dan data Jakarta Smart City untuk melakukan kebijakan insentif kepada masyarakat. Kebijakan intensif itu meliputi harga parkir, perpanjang STNK, dan pajak kendaraan bermotor.  Anies menyampaikan uji emisi harus dilakukan untuk seluruh kendaraan di DKI Jakarta. Tahun depan khusus untuk kendaraan umum harus sudah lolos uji emisi semuanya.  "Jadi uji emisi ini menjadi sebuah keharusan untuk bisa mengurus yang lain-lain. Jika tidak melakukan uji emisi, maka yang lain tidak bisa diurus," imbuhnya.  Pun demikian dengan kendaraan pribadi harus lolos uji emisi. Bahkan kendaraan luar DKI Jakarta namun beroperasi di ibukota juga harus melaksanakan aturan ini.  "Kualitas udara kita ditentukan oleh kualitas residu yang kita keluarkan dari semua kegiatan ekonomi, baik produksi pabrik sampai kegiatan menggunakan kendaraan menggunakan kendaraan bermotor. Mari kita sama-sama kurangi jumlah residunya, polutannya," pungkas Anies.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/infografis-pemprov-dki-tekan-polusi-udara-dengen-e-uji-emisi-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas melakukan uji emisi kendaraan untuk menekan polusi udara di Jakarta. (Salman Toyibi/ JawaPos).  Diketahui, kebijakan terkait uji emisi kendaraan bermotor berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, khususnya pasal 19 yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan. Selain itu, Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta per Juni 2019, baru sekitar 5,5 persen mobil pribadi di Jakarta atau berjumlah 193.417 kendaraan.  Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah melakukan pembinaan dan uji coba aplikasi E-Uji Emisi ke bengkel-bengkel pelaksana uji emisi, sehingga saat ini sudah mencapai 155 bengkel pelaksana uji emisi terintegrasi dengan aplikasi. Dinas Lingkungan Hidup juga akan melakukan roadshow uji emisi ke wilayah DKI Jakarta dengan target goes to office, goes to mall, dan goes to campus untuk menyosialisasikan penerapan kebijakan perbaikan kualitas udara Jakarta dan aplikasi E-Uji Emisi.  Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mulai menerapkan zonasi parkir berbasis uji emisi di kantor wali kota. Pada hari pertama pelaksanaan, lebih dari 20 kendaraan terjaring petugas dan tidak diperkenankan parkir di area gedung parkir.  Kepala Bagian Umum Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Win Bawar Gayo menerangkan, pengecekan kendaraan akan dilakukan sebanyak dua kali. Pengecekan pertama dilakukan di gerbang masuk dan pengecekan ke dua di lantai dasar gedung parkir kantor walikota Blok T, mulai dari Pukul 06.00 WIB hingga sore hari.  "Hasilnya tadi ada sekitar 20 mobil yang belum melakukan atau lolos uji emisi. Mereka kita arahkan keluar gedung parkir" kata Win.  Dijelaskan Win, pengecekan dilakukan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dengan menggunakan gadget berbasis android. Masing-masing lokasi pengecekan diisi oleh empat petugas.  "Penerapan parkir fokus pada kendaraan dinas dan ASN. Untuk tamu atau masyarakat masih diberikan toleransi," tandasnya.  Untuk itu dia mengimbau, pemilik kendaraan untuk segera menservis kendaraannya di bengkel resmi yang terdapat uji emisi atau melihat rekomendasi melalui aplikasi E-UJI EMISI. Bahkan disarankannya untuk mengubah pola hidup dengan beralih menggunakan kendaraan umum. Hal tersebut sangat berdampak bagi perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta.  "Kepada masyarakat Jakarta Utara mari kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan moda transportasi umum yang ramah lingkungan. Supaya bisa mengurangi pencemaran polusi udara," pungkasnya.

Tekan Polusi Udara, Anies Luncurkan E-Uji Emisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-07-29-at-17.49.26.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan peserta mengikuti sosialisasi peningkatan pemahaman peraturan perpajakan daerah di kantor Wali Kota Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Sosialisasi ini dilakukan untuk menerapkan pajak online yang sudah mulai berlaku di ibu kota.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan saat ini pajak online sudah diterapkan maka sistem semua transaksi akan termonitor dengan jelas setiap saat atau kapanpun. Tidak hanya oleh petugas pajak namun masyarakat juga dapat mengawasinya langsung apakah pajaknya sudah distorkan atau belum.  “Karena melalui Bank DKI nanti kita akan pasang alatnya untuk online sistem pada masing-masing wajib pajak. Sehingga begitu transaksi akan ketahuan angkanya, pajak yang harus dibayarkan juga akan ketahuan. Kami harapkan ini jadi transparansi bagi warga Jakarta karena warga juga bisa ikut mengawasi pajak,” kata Faisal seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-11-06-at-22.11.49-457x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Faisal menjelaskan pembangunan fisik non fisik di ibukota anggarannnya sebagian besarnya ditopang dari uang pajak, sebanyak 60 persen dari PAD yang ada. Karenanya ia berharap wajib pajak juga memenuhi kewajibannya demi terlaksananya pembangunan di ibukota. Dengan pembayaran tepat waktu dan jumlah maka wajib pajak ini sama dengan mendukung program pembangunan di ibukota.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sosialisasi-pajak.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sosialisasi pajak online kepada para pengusaha hotel, tempat hiburan dan restoran di Gedung Pemkot Jakarta Timur. (Dok BPRD DKI Jakarta)  Sementara, Kasuban Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur, Johari menambahkan, peserta sosialisasi perpajakan online ini 300 orang perwakilan dari pengusaha hotel, restoran dan hiburan. Kemudian 100 orang perwakilan dari UKPD yang ada di Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan daerah kepada wajib pajak.  Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran pajak secara online. “Kegiatan ini juga untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam tata kelola pencatatan data transaksi usaha serta pelaporan yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang agar benar, tepat waktu dan tepat jumlah,” kata Johari.  Menurutnya, dari sosialiasi ini ia berharap wajib pajak di wiayahnya sadar untuk membayar pajak tepat waktu dan jumlah. Karena yang diundang adalah pengusaha pajak hotel hiburan restoran.  Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Uus Kuswanto usai membuka acara tersebut mengatakan, DKI Jakarta merupakan kota jasa dan tak miliki sumber daya alam (SDA) seperti kota lainnya di Indonesia. Sehingga untuk menggali pendapatan asli daerah, hanya mengandalkan dari pajak daerah. Karena itu ia mengimbau pada para wajib pajak untuk mentaati peraturan yang ada, agar membayar pajak tepat waktu. Alasannya uang pajak digunakan untuk pembangunan kota Jakarta.  “Saya sudah sepakat dengan jajaran terkait di Jakarta Timur untuk menjalin kerjasama dalam penanganan pajak daerah. Karena masalah pajak ini tanggungjawab kita bersama untuk pembangunan kota Jakarta. Kami juga imbau wajib pajak membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenai sanksi,” papar Uus Kuswanto.

Pajak Online Berlaku, Pengusaha Hotel dan Restoran Diberi Sosialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wapres-budiono.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan Jakarta. Adanya aturan ini, maka satu rumah tinggal yang tidak digunakan sebagai tempat usaha milik orang-orang yang dianggap berjasa akan dibebas pajakan.  Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2019, yang ditandatangani April lalu. Dalam aturan ini disebutkan, warga kehormatan Jakarta itu meliputi guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan, termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.  “PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah ke dua tetap dikenakan pajak,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-11-06-at-21.49.54-457x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pembebasan PBB-P2 juga berlaku sampai tiga generasi. Kecuali, untuk ASN dan purnawirawan yang hanya berlaku hingga dua generasi saja. “Artinya, sampai dengan anak mereka masih bisa menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa terkena beban PBB,” imbuhnya.  Menurut Anies, pemberlakuan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada para warga yang telah berjasa kepada negara, atau mereka yang telah membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Ia tak ingin ada orang yang telah berjasa namun tidak mendapat balasan setimpal dari pemerintah.  “Sebenarnya sederhana sekali. Kita sekarang kalau mengucapkan terima kasih menyampaikan apresiasi pada sebuah profesi yang menjadikan bangsa ini maju, ya sampaikan terima kasih. Tidak usah tanya dulu, anda sudah kaya atau belum kaya,” jelasnya.  Anies mencontohkan rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang sempat dipungut PBB-P2 sebesar Rp 180 juta per tahun. Padahal, almarhum Bang Ali sangat berjasa dalam membangun dan menata ibu kota. Sepak terjangnya pun terbilang legendaris, bahkan bisa dibilang sebagai pembaharu bagi cetak biru pembangunan Jakarta.  Selain itu, saat ini di Jakarta masih banyak keluarga para perintis kemerdekaan yang tak lagi tinggal di rumah mereka, karena besarnya beban PBB yang harus anak-cucu mereka tanggung. Begitu juga anak dan cucu mantan presiden dan wakil presiden RI yang belum tentu bisa membayar PBB-P2.  “Ada juga rumahnya Pak Adam Malik di Menteng yang sudah tidak lagi digunakan keluarganya. Rumahnya Bung Hatta itu, semua anak cucunya harus menanggung pajaknya. Sama dengan gubernur dan wakil gubernur,” paparnya.  Diberlakukannya kebijakan ini nyatanya masih menimbulkan perdebatan, karena dianggap berpotensi mengurangi potensi penerimaan pajak DKI Jakarta. Rerkait itu, Anies menjamin pendapatan daerah tidak akan kurang dengan adanya program penggratisan PBB-P2. Menurutnya, potensi pendapatan pajak DKI saat ini masih dalam taraf aman, apalagi saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan fiscal cadaster.  “Program ini amat penting karena kita akan memiliki data yang lengkap mengenai bukan hanya PBB, tapi juga pajak-pajak yang lain,” ucap Anies. Fiscal cadaster sendiri merupakan sebuah sistem pendataan dan pengumpulan informasi dan objek-objek pajak secara lebih detail dan berdasarkan kenyataan di lapangan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/mutia-hatta.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi Meutia Farida Hatta Swasono mendapatkan pembebasan PBB-P2 dari Pemprov DKI Jakarta. (Dok BPRD DKI Jakarta)  Sementara itu, Salah satu penerima pembebasan PBB-P2, profesor Meutia Farida Hatta Swasono merespons positif kebijakan ini. Putri mantan Wakil Presiden RI dan Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta ini sudah menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta untuk rumah peninggalan mendiang ayahnya.  Bagi Meutia, rumah peninggalan ayahnya menyimpan kenangan manis dan menjadi saksi bisu sebuah perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Rumahnya mendatangkan mimpi dan munculnya ide tentang Indonesia merdeka yang terpikir dan kemudian terucap oleh ayahnya.  “Ini merupakan suatu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orangtua kami yang sudah berjasa bagi negara dan kami sangat menghargai itu,” kata dia.

Anies Bebaskan PBB Bagi Warga Kehormatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-29-at-10.27.30.jpeg" alt="Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) menerapkan aplikasi Samsat Online Nasional. Setelah menginput beberapa persyaratan, wajib pajak bisa langsung membayarkan kewajibannya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa Bank atau mobile banking.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan pembayaran pajak kendaraan lewat aplikasi online sudah berlaku. "Pembayaran (pajak kendaraan via aplikasi online) bisa lewat ATM/Mobil Banking dan mari masyarakat memanfaatkan Samsat Online Nasional sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin bertambah," kata Faisal Syafruddin seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  BPRD Provinsi DKI Jakarta menghimbau dan mengajak masyarakat DKI Jakarta membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Online Nasional. “Samsat Online Nasional memudahkan masyarakat DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah, aman dan cepat,” pungkasnya.  Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi BPRD Provinsi DKI Jakarta, Mulyo, menjelaskan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa provinsi di Indonesia menerapkan Samsat Online Nasional. Termasuk diantaranya Provinsi DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.  Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta.  Mulyo mengatakan melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking.  Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa). Sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional.  Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jakarta dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-29-at-11.12.41.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Cara penggunaan Samsat Online Nasional. (Dok BPRD DKI Jakarta).  Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut: Membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi :  1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan 2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol 3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK 4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Banten.  Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK. Bila tidak dapat menunjukkan maka :  1. Melakukan proses balik nama 2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama.

Permudah Bayar Pajak, Samsat Online Nasional Sudah Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-29-at-15.06.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius ingin mengembalikan Kepulauan Seribu menjadi salah satu daerah penghasil komoditas rumput laut dengan kualitas bagus di Indonesia. Seperti sebelum krisis moneter melanda Indonesia pada 1997-1998. Selama hampir 10 tahun, sejak dibudidayakan warga pulau pada 1989, rumput laut benar-benar menjadi primadona bagi warga. Terutama warga di Pulau Panggang dan Pulau Pari. Bahkan, hingga saat ini di dua pulau tersebut masih menjadi rujukan pengembangan rumput laut di Kepulauan Seribu.  Seiring waktu, pamor rumput laut mulai meredup hingga mencapai puncaknya saat krisis moneter melanda Indonesia. Faktor pencemaran lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Air laut yang menjadi sumber utama proses produksi berubah menjadi kotor dan berbau akibat cemaran limbah yang masuk ke perairan. Produksi rumput laut pun turun drastis. Belum lagi krisis moneter semakin membuat biaya produksi meroket.  Kondisi tersebut pun diakui oleh Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Suku Dinas Ketahan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Risnadi. “Penurunan produksi saat itu, kemudian menjadi kendala besar karena ongkos produksi juga pada saat yang sama mengalami kenaikan seiring krisis moneter yang sedang berlangsung,” kata Risnadi seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (28/10).  Walau tidak bisa merinci berapa jumlah produksi dan juga jumlah keuntungan yang didapat para pembudi daya rumput laut pada masa kejayaan, Risnadi menegaskan pada 22 tahun lalu komoditas unggulan pada sektor perikanan budi daya nasional itu sudah menjadi primadona di wilayah Kepulauan Seribu.  Sementara itu, terkait dengan kondisi perairan di pesisir pulau Pari dan pulau Panggang masih sangat bagus dan menjadi lokasi yang pas untuk produksi rumput laut, sehingga bisa membantu memperlancar budi daya ini. Sedangkan, kawasan pesisir pulau yang lain, meski kondisinya baik, namun dinilai tidak cukup untuk bisa melaksanakan produksi komoditas ekspor nomor satu.  “Produksi rumput laut itu sebenarnya sederhana dan mudah dilaksanakan oleh siapa pun. Namun, produksinya sangat bergantung pada kualitas air lautnya. Jika tercemar, sudah pasti itu tidak akan tumbuh dengan baik,” jelas Risnadi.  Melihat masa jaya itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad ingin kembali mengembangkan budidaya rumput laut. Tahun ini ditandai dengan upaya mewujudkan hal itu di pulau Panggang, pulau Tidung, pulang Pari, dan pulau Lancang. Keempat pulau ini akan menjadi percontohan budidaya rumput laut.  Sebagai tahap awal, Pemkab Kepulauan Seribu sudah membagikan 4.000 kilogram benih rumput laut yang berasal dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. “Aktivitas ini (budidaya rumput laut,red) harus diaktifkan kembali, karena potensi ekonominya masih sangat besar, terutama karena Indonesia mengandalkan komoditas rumput laut menjadi komoditas andalan untuk ekspor,” kata Husein.  Pemkab Kepulauan Seribu juga terus melakukan sosialisasi usaha budi daya rumput laut di sejumlah pulau, terutama empat pulau yang dijadikan percontohan. Dengan sosialisasi, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan. “Harap kami, kegiatan yang kita lakukan sekarang bisa lebih baik dari masa kejayaan rumput laut 22 tahun lalu,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/budi-daya-akar-rumput.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengecekan hasil budidaya rumput laut. (Dok Dinas Kominfotik DKI Jakarta)  Selain mengembangkan, Husein berharap agar produksi rumput laut bisa diserap oleh pasar secara maksimal. Oleh karena itu sebagai pendukungnya akan dibentuk koperasi. Upaya tersebut, dimaksudkan agar ada jaminan harga yang stabil dan membantu para pembudi daya untuk tetap bertahan.  Saat ini, lanjut Husein, sudah ada 16 kelompok yang ditugaskan untuk mengelola rumput laut terdiri dari 200 orang. Pengelolaan tersebut meliputi mengatur apakah rumput laut yang dihasilkan lebih pantas untuk dijual atau memenuhi kebutuhan warga di Kepulauan Seribu. Dengan mekanisme seperti itu, produksi akan bisa terserap secara baik.  Lurah Pulau Panggang, Pepen Kuswandi mengatakan, saat ini ada lebih dari 50 orang yang sudah menanam rumput laut di sekitar perairan Karang Lebar dan beberapa di antaranya sedang membentuk kelompok budi daya rumput laut. Perairan di situ pun dalam kondisi baik.  “Tahun ini petani budidaya rumput laut di Pulau Panggang mulai kembali bergairah. Kami harap bisa mengulang kembali kejayaan rumput laut tahun 90an lalu,” kata Pepen.

4 Pulau Jadi Lokasi Pengembangan Budi Daya Rumput Laut di Pulau Seribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintahan-pemprovdki

Berita Terkini