<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/JKT_Presiden-Buka-Kongres-Partai-NasDem_Salman-Toyibi-9JPG-1905513992.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat Kongres III Partai Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat Kongres III Partai Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan pengalamannya dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir. Paloh mengakui, dia terkadang tidak sepakat dengan kebijakan Jokowi. "Ini juga yang secara khusus harus kita pahami 10 tahun perjalanan kita bersama dengan presiden yang kita usung, Presiden Joko Widodo," kata Surya Paloh saat menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres III Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (25/8). Paloh menyatakan, bentuk kerja sama Partai Nasdem dan pemerintah Jokowi adalah equal partnership atau kemitraan yang setara. Dia mengakui, terkadang Nasdem tidak sepakat dengan arah kebijakan Jokowi. "Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat, sepakat, dan kadang-kadang tidak sepakat," ucap Paloh. Menurut dia pandangan yang dianut Nasdem adalah untuk mencari kesamaan. "Inilah yang menyebabkan proses perjalanan hampir 10 tahun ini, kadang-kadang bisa tersenyum lebar, kadang-kadang kita harus termangu-mangu, kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk. Memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini?" pungkasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan pengalamannya dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.

Ungkap Pengalaman 10 Tahun Mendukung Pemerintahan Jokowi, Surya Paloh: Kadang Tidak Sepakat   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/JKT-1-PRABOWO-PERTEMUAN-GIBRAN-FED-1JPG-1065127467.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Jumat (23/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Jumat (23/2/2024).</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":vk" class="ii gt"> <div id=":vj" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto optimistis transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru akan berjalan mulus. Terlebih, karena tim yang dirinya pimpin dalam pencalonan presiden saat ini sudah berpengalaman dan akomodatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa transisi akan sangat lancar, karena seperti yang anda ketahui dari ketiga kandidat (paslon), tim saya sangat terbuka bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi," ujar Prabowo di acara Mandiri Investment, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengakui dirinya memang bagian dari tim Jokowi. Ke depan pemerintahannya juga akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014409092/djka-964-kereta-api-sudah-diperiksa-kelaikannya-jelang-mudik-lebaran">DJKA: 964 Kereta Api Sudah Diperiksa Kelaikannya Jelang Mudik Lebaran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim saya sangat bullish, kami memiliki banyak program, dan kami memiliki banyak kekuatan, fundamental kami kuat," tegas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari segi ekonomi, Prabowo pun yakin di pemerintahannya rasio pajak (tax ratio) Indonesia akan lebih baik. Adapun ia ingin pemerintahan yang senantiasa efisien dalam pengelolaan anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rasio pajak bisa jauh lebih baik, sekarang (tax ratio Indonesia) sekitar 10 persen, dan tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja sekitar 16-18 persen, masih ada ruang untuk perbaikan," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, bila negara tetangga bisa mencapai rasio pajak 16 persen tentunya Indonesia juga bisa. Meski demikian, bukan berarti harus menaikkan pajak tetapi harus memperluas wajib pajak atau ekstensifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014409031/ramalan-zodiakgemini-dan-cancer6-maret-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak&nbsp;Gemini dan Cancer&nbsp;6 Maret 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa itu bisa dilakukan dari 10 persen kita bisa naikkan menjadi 16 persen seperti Thailand," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo menambahkan, untuk mengentaskan rasio pajak ini dirinya bahkan meminta beberapa pelaku ekonomi untuk mencarikan nama yang akan menjadi Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Kartiko, Pak Chatib, tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan menjadi Dirjen Pajak," pungkas Prabowo seraya berseloroh.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto optimistis transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru akan berjalan mulus

Prabowo Pede Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru Mulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Anies-Rasyid-Baswedan-Di-Dukung-PKS-Dery-Roidwansah-1-1.jpg" alt="Anies Rasyid Baswedan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anies Rasyid Baswedan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal calon presiden (Bacapres), Anies Baswedan menyebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah terbukti ikut serta dalam memperkuat demokrasi sejak awal reformasi digulirkan. Bahkan, PKS telah konsisten menjadi penyeimbang demokrasi selama masa pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir.  Diketahui, PKS selama 10 tahun terakhir ini berada di luar pemerintahan atau oposisi. Menurut Anies, PKS siap untuk di posisi manapun.  "PKS selalu siap untuk berada di dalam posisi manapun, 10 tahun terakhir ini PKS telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju kematangan, terutama dalam proses penguatan demokrasi. Proses politik yang baik adalah adanya proses check and balance, dan PKS konsisten menjalankan peran check and balance," kata Anies saat memberikan sambutan pada acara Rakernas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (24/2).  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui, selama memimpin ibu kota Jakarta mendapat dukungan dari PKS. Ia menyebut, kepemimpinannya dalam menghadirkan keberagaman di Jakarta, mendapat dukungan penuh dari PKS.  "Lima tahun kemarin kita sama-sama membuktikan, bukan hanya terjaga, tumbuh besar dalam suasana aman dan terjaga suasana kebhinekaan, terbingkai dalam kesatuan. Kebhinekaan adalah karunia Allah, tapi kesatuan adalah ikhtiar kita dan di Jakarta ikhtiar itu kita wujudkan bersama," papar Anies.  Anies meyakini, partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu ini mempunyai cita-cita yang sama. Terlebih dirinya sudah mendapat dukungan dari PKS, untuk maju dalam Pilpres 2024. "Partai ini memiliki cita-cita yang sama, bahkan dalam keseharian, PKS menerapkan semangat demokrasi, meritokrasi, dan kolaborasi yang sudah hadir sejak awal," pungkas Anies. (*)

Anies: PKS jadi Penyeimbang Demokrasi selama Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Prabowo-Edhy-Prabowo-Raka-4.jpg" alt="Menteri Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo di Istana Negara. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo di Istana Negara. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kader Gerindra menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/02/2020/di-depan-ratusan-kader-gerindra-prabowo-mengeluh-dilarang-minum-kopi/">Prabowo Subianto</a> menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.  Pada HUT ke-12 Partai Gerindra, Prabowo mengatakan alasan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Itu semata-mata demi rakyat Indonesia.  "Karja sama demi cinta kita negara, bangsa, walaupun kita berbeda, berlawanan tapi tidak boleh mengizinkan negara ini pecah. Dan, kita tidak boleh biarkan Indonesia terancam," ujar Prabowo di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Kamis (6/2).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/02/2020/di-depan-ratusan-kader-gerindra-prabowo-mengeluh-dilarang-minum-kopi/">Di Depan Ratusan Kader Gerindra, Prabowo Mengeluh Dilarang Minum Kopi</a>  Oleh sebab itu ketika ada tawaran masuk kabinet pemerintahan, dirinya dengan senang hati mengiyakan. ‎Walaupun berbeda pandangan di Pilpres 2019, tapi masih tetap bisa bekerja sama.  ‎"Sesudah itu kita diajak masuk untuk menyumbang gagasan. Maka kita memilih untuk masuk," imbuh Prabowo.  Prabowo berujar masuk ke pemerintahan juga tetap membawa program-program yang dia gagas di Pilpres 2019. Program-program tersebut yakni memperjuangkan swasembada pangan, energi, kedaulatan keamanan‎ di laut, dan melawan korupsi. ‎"Jadi masuk ke pemerintah karena ingin penuhi janji kita kepada rakyat," ungkapnya.  Sementara, Edhy Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan juga memperjuangkan rakyat. Seperti bisa melakukan ekspor untuk menambah devisa negara.  "Jadi kita punya kesempatan beri saran, usul kepada Presiden Jokowi dalam rangka perjuangkan kepentingan rakyat," pungkas Prabowo.

Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Gabung ke Pemerintahan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pembekalan-Nasional-Anggota-Terpilih-DPR-RI-dan-DPRD-Provinsi-PKS-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan dalam Pembekalan Nasional Calon Terpilih Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi asal PKS di Jakarta, Senin (5/8/2019). Pembekalan mencakup advokasi, legislasi, penganggaran, pengawasan dan" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri memberikan sambutan dalam Pembekalan Nasional Calon Terpilih Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi asal PKS di Jakarta, Senin (5/8/2019). Pembekalan mencakup advokasi, legislasi, penganggaran, pengawasan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang sudah digelar sejak 14 November 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Hasil dari kegiatan ini, partai pimpinan Sohibul Iman itu menghasilkan 6 keputusan yang akan diperjuangkan untuk tahun-tahun mendatang.  Keputusan pertama yakni menegaskan diri sebagai partai oposisi untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Hal ini guna menjaga sistem kontrol pemerintah, sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat.  "Sikap politik ini dilandasi pemikiran hahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sabtu (16/11).  Kedua PKS berkomitmen memperjuangkan janji-janji politik yang dilontarkan pada pemilu 2019. Seperti RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama, dan kebijakan publik strategis prioritas lainnya.  "Membebaskan pajak sepeda motor ber-cc kecil. SIM berlaku sekali seumar hidup. Membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta," imbuh Kamal.  Rekomendasi ketiga yaitu PKS berkomitmen untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka sebagai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai menolak separatisme, komunisme, radikalisme, dan terorisme.  "Dalam hubungan dengan ini, PKS mendeklarasikan Sekolah Cinta Indonesia, yang diperuntukan bagi Anggota Partai dan masyarakat umum terutama generasi muda, yang diselenggarakan di kaantor-kantor partai, dari pusat sampai ke daerah," tambah Kamal.  Keempat PKS pada 2020 mendatang akan melakukam rekruitmen anggota baru secara terbuka kepada masyarakat terutama generasi muda yang ingin bergabung. PKS memastikan seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, agama, budaya memiliki kesempatan yang sama.  Rekomendasi kelima PKS menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2020. Mereka menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, dan intervensi kepasa aparat penegakan hukum dan pemerintah.  "PKS mencanangkan target pemenangan 60 persen dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 kabupaten / kota di tahun 2020," tegas Kamal.  PKS memastikan pada 2020 mendatang, siap berkoalisi dengan partai politik manapun dalam mengusung calon kepala daerah. Keputusan terakhir yakni PKS akan memperkuat sistem organisasi partai melalui tata kelola partai, dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar partai memiliki kapasitas, kualitas dan komitmen yang lebih baik.

Kawal Pemerintahan Jokowi sampai Target Kemenangan Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SBY-temui-Jokowi.jpg" alt="Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis (10/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis (10/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin masih belum pasti. Sejumlah pihak menilai bergabung tidaknya Demokrat tergantung restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.  Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai keputusan Jokowi menerima Demokrat atau tidak sangat dipengaruhi Megawati. "Jokowi seperti setengah hati menerima Demokrat, karena posisi sebagai petugas partai di PDIP. Hubungan Bu Mega dan Pak SBY sempat berseberangan," ujar Ubedilah Badrun dalam diskusi dengan tajuk Dinamika Politik Jelang Penyusunan Kabinet di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).  Ubedilah menambahkan pengaruh Megawati dan PDIP terhadap Jokowi sangat kuat. Posisi Jokowi di PDIP hanya sebagai kader, bukan ketua umum atau jabatan strategis lainnya.  Di sisi lain, hubungan personal Mega dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo cair dibandingkan dengan SBY. Kuat kemungkinan Jokowi menggandeng Gerindra daripada Demokrat.  "Seluruh izin, termasuk masuknya Demokrat ada di Megawati. Sedangkan pintu Bu Mega sudah dibukakan untuk Pak Prabowo," pungkas Ubedilah.  Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY bertemu di Ruang Jepara, Istana Merdeka pada Kamis (10/10). Pertemuan keduanya berlangsung secara serius selama kurang lebih 1 jam.  Jokowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai masalah bangsa, kabinet yang dia pimpin, termasuk juga hal yang berkaitan dengan politik di Indonesia akhir-akhir ini.  ‎”Kita membahas hal banyak berkaitan politik, dengan situasi keadaan akhir-akhir ini. Ya itu saja,” tutur Jokowi kepada wartawan.

Peluang Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat: Tergantung Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Endi-Jaweng.jpg" alt="Robert Endi Jaweng. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Robert Endi Jaweng. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>KEINGINAN Presiden Jokowi mengangkat menteri dari salah seorang kepala daerah dinilai baik untuk kaderisasi kepemimpinan nasional. Namun, ada sejumlah syarat yang penting untuk diperhatikan. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Bayu Putra dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng.  ---  Presiden Jokowi Hendak mengangkat menteri yang saat ini masih menjadi kepala daerah. Keputusan ini tepat?  Bila dilihat dari sisi konsep otonomi daerah, justru itu yang diharapkan. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah membentuk kader kepemimpinan nasional. Dia menjadi rahim bagi lahirnya pemimpin di level nasional. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menjadi contoh langsung bagaimana pemimpin di daerah bisa memimpin di level nasional. Secara pribadi, saya berharap agar menteri dari kepala daerah tidak hanya satu.  Menurut Anda, dalam mengambil kepala daerah menjadi menteri, apa yang dipertimbangkan presiden?  Saya memprediksi Jokowi akan melihat mana sosok yang sangat penting ada di daerah untuk alasan stabilitas politik maupun efektivitas pemerintahan. Sosok yang seperti ini tidak akan dijadikan menteri karena dia lebih penting untuk berada di daerah. Jokowi akan mengambil sosok yang bila daerahnya ditinggalkan secara politik akan tetap aman dan pemerintahan tidak terpengaruh.  Secara teknis, apa saja kriteria kepala daerah yang pas untuk menjadi menteri?  Bila kepala daerah akan dijadikan menteri, rekam jejak kepemimpinannya menjadi penting. Dia harus sudah teruji. Yang kedua adalah integritas pribadinya selama menjadi pemimpin di daerah. Kita sudah pernah mengalami problem integritas di periode pertama. Terakhir adalah jam terbang di level nasional. Dia harus sudah terbiasa bergaul di level nasional. Kalaupun belum, harus cepat beradaptasi dengan pergaulan itu. Ingat, kita punya DPR yang menjadi mitra pemerintah.  Adaptasi seperti apa yang harus dilakukan dalam pergaulannya sebagai menteri?  Selain kemampuan sektoral, dia harus mampu menyesuaikan diri secara politis. Misalnya, menyesuaikan diri bergaul dengan DPR. Kalau saya hitung, 30 persen kerja menteri dihabiskan di Senayan (DPR). Sering terjadi, menteri begitu gagah di pemerintahan, namun ketika di DPR yang terjadi sebaliknya. Bila tidak mampu menyesuaikan diri, dia akan mudah ’dimakan’ DPR.  Ketika menjadi menteri, kepala daerah akan meninggalkan jabatannya. Apa efeknya bagi daerah yang ditinggalkan?  Bila seorang putra terbaik daerah pergi, kehilangan pasti akan terasa. Maka, kuncinya adalah kepala daerah tidak boleh hanya mengandalkan figur. Dia sudah harus membangun sistem. Selain itu, wakil kepala daerah yang akan menggantikan dia harus benar-benar orang yang mampu. Kemungkinan akan membutuhkan penyesuaian. Tapi, saya berharap tidak terlalu lama. Tiga atau enam bulan sudah bisa stabil kerjanya.

Robert Endi Jaweng: Ujian Kepala Daerah di Level Pemerintahan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Presiden-Ketua-DPR-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo pada acara buka bersama Ramadan 1440 H lalu. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo pada acara buka bersama Ramadan 1440 H lalu. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat semakin dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa kali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai koalisi Jokowi pun terbuka jika Demokrat ingin merapat.  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf (01) Ahmad Rofiq menyatakan, pihaknya tidak berkeberatan jika Demokrat sungguh-sungguh ingin bergabung. "Kami tentu welcome jika Demokrat ingin memperkuat Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (9/6).  Rofiq mengatakan, prinsipnya, jika dukungan terhadap Jokowi semakin besar, tentu perjalanan roda pemerintahan akan semakin efektif. Presiden dalam menjalankan tugas dan melaksanakan program-programnya bakal semakin cepat. "Rakyat bisa segera menikmati program-program tersebut," kata dia.  Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menambahkan, jika Demokrat merapat ke Jokowi, koalisi akan semakin besar. Menurut dia, koalisi besar baik untuk stabilitas pemerintahan. "Sepanjang koalisi kompak, maka akan efektif dan produktif," tutur dia.  Sementara itu, desas-desus keluarnya Demokrat dari Koalisi Adil dan Makmur tampaknya tidak dianggap serius oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi (02). Mereka mempersilakan partai berlambang bintang Mercy tersebut keluar.  Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, Demokrat selama ini memang berada di Koalisi Adil dan Makmur. Namun, manuver politik yang mereka lakukan tidak demikian. "Publik juga sudah tahu bahwa mereka bertemu dengan Pak Jokowi. Pernyataan elite politik mereka pun berubah," cetusnya.

Koalisi Besar Stabilkan Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sindiran-sekjen-pdip-untuk-fadli-zon-yang-hobi-kritik-jokowi_m_.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir Fadli Zon. Sindirannya terkait kebiasaan wakil ketua DPR itu yang selalu mengkritik Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya, celotehan Fadli selama ini cukup ditanggapi oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP. Dia menilai selama ini banyak pihak-pihak yang mengkritik Jokowi secara tidak proporsional. "Pak Jokowi banyak diganggu kepemimpinannya hanya dikritik secara tidak proporsional, termasuk oleh Fadli Zon," ujar Hasto di kantor DPC PDIP Jakarta Selatan, Minggu (20/1). Kehadiran Hasto di DPC PDIP Jakarta Selatan dalam rangka konsolidasi pemenangan Pemilu 2019. "Fadli Zon kami serahkan ke ranting PAC jangan kami. Pesan-pesan yang menghujat Pak Jokowi kita serahkan ke anak ranting PAC karena itu kekuatan kita," tegasnya. Meski banyak dihujat, imbuh Hasto, Jokowi berhasil bekerja memajukan kesejahteraan rakyat. Sejumlah progran kerakyatan banyak diluncurkan. Begitu pula dengan proyek infrastruktur yang kerap dicibir. Kata Hasto, selama ini pembangunan infrastruktur bendungan di Banten yang tidak selesai 35 tahun lalu, diselesaikan Jokowi. Begitu pula pembangunan bandara. Itu pun dibangun di era Jokowi. "Ya memang membangun infrastruktur tugas pemerintah kata Fadli Zon. Ya itu tugas pemerintah. Pemerintah akan semakin hebat kalau nggak diganggu oleh DPR saat itu. Bayangkan 15 bandara baru, katanya meroket tapi nggak meroket, ya gimana anda (Fadli, Red) hambat," pungkasnya.

Sindiran Sekjen PDIP untuk Fadli Zon yang Hobi Kritik Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-pandangan-sby-di-3-tahun-pemerintahan-jokowi-jk_m_163921.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah genap tiga tahun menjadi kepala negara Indonesia. Masyarakat melakukan berbagai penilaian. Ada yang setuju. Ada pula masih yang merasa kurang puas. Lantas bagaimana tanggapan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lewat akun Youtube, Ketua Umum Partai Demokrat memberikan catatan kepada Presiden Jokowi. Dalam unggahan video berdurasi 2.38 menit ini, SBY ditemani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Bendahara Umum Partai Demokrat Idrawati Sukadis, menyampaikan pandangannya. &lrm;"Saya mengucapkan selamat kepada presiden Jokowi karena pemerintahan yang beliau pimpin genap berusia 3 tahun. Partai Demokrat menilai banyak yang telah dicapai dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meskipun tidak sedikit yang harus dilakukan dan dicapai ke depan nanti," kata SBY dalam video tersebut. Menurut SBY, sebagaimana masa presiden dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, jika ada yang mengatakan pemerintah ini telah gagal, dan tidak ada satu pun yang dihasilkan menurutnya sangat tidak fair. Sebaliknya, jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan pemerintah ini selalu sukses dan tidak ada satupun yang kurang, menurut SBY adalah itu bukanlah suatu bentuk kejujuran. "Marilah beri kesempatan dan beri dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan dan merampungkan tugas-tugasnya," ungkapnya. SBY yakin jika pemerintah tetap fokus dan memprioritaskan kepada upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Sehingga akan banyak yang bisa dilakukan dua tahun mendatang Ketua Umum Partai Demokrat tersebut memiliki satu harapan kepada Presiden Jokowi, untuk menjaga agar bangsa ini tetap rukun dan bersatu serta tidak terpolarisasi atau terbelah oleh alasan apapun, termasuk karena perbedaan identitas. "Diharapkan pemerintah makin adil dan bisa mengayomi semuanya. Terakhir selamat bertugas kepada Presiden Jokowi supaya mengemban amanah dan senantiasa sukses&lrm;," pungkas SBY.

Ini Pandangan SBY di 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintahan jokowi

Berita Terkini