<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/A861B3B9-F81F-4C6B-B5AC-9AED2033EFD4-3368683692.jpeg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Kemendagri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa. Sebab, Pemerintah telah berupaya untuk memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa. Langkah itu dilakukan salah satunya untuk menekan laju urbanisasi. Ajakan itu dikemukakan Tito saat menghadiri Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam rangka peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1). Menurut mantan Kapolri itu, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan. Tito mencontohkan permasalahan urbanisasi yang dihadapi Jepang dan Korea Selatan. Masyarakat di kedua negara itu, terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan. "Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa," katanya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali. Mengingat, persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata. Yakni, 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Karena itu, lanjut Mendagri, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran. Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tito berharap desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi. Apalagi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal. Dirinya menekankan agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. &ldquo;Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup dan mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,&rdquo; jelasnya. Karena itu, kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes. Langkah mengoptimalkan potensi itu misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). &ldquo;Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,&rdquo; ujarnya. Tito berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa. Seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa. &ldquo;Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,&rdquo; tandasnya. (far/ali)

Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa. Sebab, Pemerintah telah memperkuat sistem pemerintahan desa.

Tidak Mau Seperti Jepang dan Korsel, Mendagri Tito Karnavian Ajak Hidupkan Desa demi Tekan Urbanisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/WhatsApp-Image-2023-11-30-at-190841-998454702.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Sibermata Desa 2.0 di Graha Unesa Surabaya, Kamis (30/11)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Sibermata Desa 2.0 di Graha Unesa Surabaya, Kamis (30/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Sibermata Desa 2.0 dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa di Provinsi Jatim Tahun 2023 di Graha Unesa Surabaya, Kamis (30/11). Launching ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto. Sibermata merupakan singkatan dari Sistem Belajar Mandiri Tata Kelola Desa. Sibermata Desa merupakan aplikasi pembelajaran mandiri secara daring (online) yang diperuntukkan bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD di Jawa Timur. Gubernur Khofifah mengatakan, keberadaan aplikasi Sibermata Desa 2.0 menjadi bukti komitmen kuat Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kompetensi para aparatur pemerintahan desa di Jatim. Hal itu penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan transparan. &rdquo;Peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintahan desa ini terus kita lakukan. Ini penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang memanfaatkan teknologi dan digitalisasi secara efektif, efisien,&rdquo; kata Khofifah. Dia menjelaskan, Aplikasi Sibermata Desa merupakan satu-satunya aplikasi pembelajaran bagi aparatur pemerintahan desa secara daring di Indonesia. Aplikasi itu berbasis website yang dapat diakses menggunakan perangkat laptop, personal computer (PC) maupun smartphone melalui laman: https://sibermatadesa.dpmd.jatimprov.go.id. &rdquo;Ini semua kita lakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus dimaksimalkan. Sehingga pada akhirnya pembangunan desa dapat dilakukan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat,&rdquo; imbuh Khofifah. Khofifah mengatakan, selama ini, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai pelatihan baik secara tatap muka maupun online bagi para perangkat desa. Namun, pengembangan konsep pembelajaran mandiri secara online itu terus dilakukan. Hal itu karena model pelatihan secara tatap muka atau in class membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan output peserta yang dapat dilatih sangat terbatas jumlahnya. Di sisi lain, jumlah aparatur pemerintahan desa di Jawa Timur per 9 Februari 2023 ada sebanyak 162.375 orang (dari unsur kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD). Mengingat kendala dan tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berinisiatif untuk mengembangkan Aplikasi Pembelajaran Mandiri Sibermata Desa. &rdquo;Tentunya kami berharap dengan adanya aplikasi pembelajaran mandiri secara online melalui Sibermata Desa 2.0, ini akan memudahkan para perangkat desa yang ingin belajar di manapun dan kapanpun,&rdquo; ucap Khofifah. Dalam Aplikasi Sibermata Desa berisi menu regulasi, materi belajar, dan konsultasi dengan fasilitator belajar. Kemudian dikembangkan fitur terbaru yaitu database aparatur pemerintahan desa. Dengan fitur terbaru itu, seluruh jumlah aparatur pemerintahan desa dapat diketahui secara real time di seluruh wilayah kabupaten di Jatim dan di Kota Batu. Baik jenis kelamin, pendidikan, usia, kepesertaan di Sibermata Desa dan waktu pensiun. Aplikasi Sibermata Desa telah soft-launching pada 10 November 2022. Dan telah efektif berjalan mulai 1 Januari 2023. Sementara itu, perkembangan jumlah peserta yang belajar per 28 November 2023 yakni total kunjungan ke materi sebanyak 11.511 kunjungan (5.376 orang). Total kunjungan sampai mengerjakan post test sebanyak 8.473 kunjungan dan total sertifikat lulus sebanyak 5.023 sertifikat (1.831 orang).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Sibermata Desa 2.0 dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Luncurkan Aplikasi Sibermata Desa, Terdapat Fitur Database Aparatur Pemerintahan Desa Secara Real Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Paudah-2723540010.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran penyelenggaraan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 33 provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah saat menutup kegiatan "Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD" Selasa (21/11) malam, di Sentul, Bogor. "Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih. Disadari bahwa keberhasilan pelatihan P3PD, tentu tidak terlepas dari kerja keras para pihak yang terlibat, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta dukungan para tenaga ahli yakni regional management consultant (RMC) dan tenaga pendamping profesional di masing-masing provinsi yang merupakan mitra kerja, sehingga pelatihan P3PD di 33 provinsi berjalan lancar," ungkap Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah. Paudah menerangkan, hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Sementara untuk 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) karena ada kendala sarana akomodasi dan transportasi. Namun, untuk NTT ditargetkan minggu pertama Desember dapat menyelesaikan pelatihan. "Secara keseluruhan semua berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih langsung kepada bapak/ibu semua yang hadir dalam kegiatan ini," kata Paudah. Paudah juga menuturkan, untuk menggelar pelatihan secara masif di 33 provinsi tidak lah mudah. Namun, hal tersebut dapat terwujud karena bantuan semua pihak. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dan meminta maaf atas kekurangan tersebut. "Kita semua tahu, program ini sudah berlangsung dari tahun 2020 namun terkendala Covid 19. Pelatihan baru berjalan secara masif di tahun 2023 ini. Kurun waktu satu tahun ini kita menyelesaikan dua tahun yang tertunda. Kita tahu betul akan ada kekurangan," ungkap Paudah. "Oleh karena itu, harapan kita semua melalui workshop ini kita akan melakukan perbaikan pengendalian untuk tahun 2024. Ini upaya kita agar pelatihan berjalan lancar," kata Sesditjen Bina Pemdes. Paudah meminta dukungan juga untuk pelatihan P3PD tahap II di 2024. Menurutnya pada pelatihan P3PD di 2024 akan menerapkan Learning Management System (LMS). "Tidak kalah penting bahwa ke depan kita akan melakukan pelatihan, tidak hanya pelatihan tatap muka tetapi juga sudah menerapkan LMS. Ini butuh perhatian semua terutama RMC yang akan mendampingi pemerintah provinsi/kabupaten untuk mengawal peserta pelatihan melalui LMS, " tutur Paudah.

Hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Hanya 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan NTT.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Kelancaran Pelatihan P3PD di 33 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-153004-1668660815.jpg" alt="Pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pelatihan itu akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasertyanto Purnomo Putro menyatakan, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan sinergitas antara pusat, daerah, dan desa. &rdquo;Maka untuk menindaklanjuti hal ini semua direktur, sekretaris, disebar ke seluruh provinsi untuk didatangi, untuk kesiapan RMC (Regional Management Consultant), pemda, meliputi berbagai hal keunikan maupun adat,&rdquo; kata Eko Prasertyanto Purnomo Putro, Selasa (18/7). Terkait hal itu, Kemendagri melakukan pertemuan dengan Regional Management Consultant (RMC) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel, Selasa (18/7). Mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu Tubagus Chaerul Dwi Sapta mendorong peran RMC sebagai bagian dari Ditjen Bina Pemdes di daerah untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait pelaksanaan P3PD. Chaerul yang juga Sekretaris Central Project Management Unit (CPMU) P3PD menegaskan, tindak lanjut pasca Rakornas Kick Off P3PD, RMC harus sudah mulai bekerja untuk memperkuat peran pemerintahan desa. Dia mendorong RMC Jambi untuk aktif mengidentifikasi isu strategis terkait kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi. &rdquo;Menindaklanjuti pasca Rakornas 11 Juli, RMC harus melakukan identifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jambi,&rdquo; kata Chaerul. Dalam pertemuan tersebut Chaerul juga meminta untuk RMC agar segera membuat rencana kegiatan pelatihan hingga mendata lokasi fokus untuk penguatan pemerintahan desa. Dia juga meminta RMC memberikan laporan rutin tentang progres pekerjaan. &rdquo;Key Performance Indikator (KPI) P3PD&nbsp; harus dipenuhi RMC dan dikerjakan sebaik mungkin,&rdquo; ujar Chaerul. Chaerul berharap RMC Jambi mampu menjadi jembatan yang baik dengan pemerintah provinsi hingga ke desa. &rdquo;Dengan peran RMC Jambi, kita berharap penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Jambi berjalan lebih baik ketika sudah menerima P3PD,&rdquo; kata Chaerul. Rapat pertemuan untuk penguatan peran RMC Jambi juga dilakukan di Kantor RMC Jambi, Jalan Nuskam Syarif, Telanaipura, Kota Jambi. Rapat membahas berbagai persiapan pelaksanaan P3PD mulai dari modul pelatihan, lokasi pelatihan, sasaran penerima pelatihan, hingga materi pelatihan. Rapat diselenggarakan agar RMC bekerja dengan baik.

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan Program P3PD

Ditjen Bina Pemdes Cek Kesiapan Program Penguatan Pemerintahan Desa di Seluruh Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/FATKHUR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga ramai-ramai mengangkat tubuh Fatkhurahman. Lalu, dimasukkan ke dobong. Sebuah tempat dari anyaman bambu. Yang biasa dipakai untuk tempat ikan bandeng. Dobong itu pun digotong bersama-sama. Tidak berat. Sebab, tubuhnya tidak gendut.  Fatkhur, panggilan Fatkhurrahman, hanya bisa pasrah. Bersarung hijau dan berkopiah putih, dia hanya bisa melepas tawa. Sejumlah orang bersorak-sorai. Riang gembira. Warga mengaraknya ke masjid desa setempat. Bersamaan waktu Asar telah tiba.  ‘’Saya memang nazar, setelah pilihan dan warga masih percaya, saya akan mengumandangkan azan di masjid,’’ kata Fatkhur kepada Jawa Pos, Sabtu (26/3).  Ya, untuk kali ketiga, Fatkhur kembali terpilih sebagai kepala desa (Kades) Sukorejo, Kecamatan Kebomas, pada Pilkades serentak 2022. Ada sebanyak 47 desa se-Kabupaten Gresik yang menghelat pesta demokrasi di tingkat desa itu. Salah satu di antaranya Sukorejo. Desa yang pernah dikunjungi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim.  Fatkhur sudah dua periode atau 12 tahun memimpin Sukorejo. Dengan terpilihnya kembali, maka akan menuju periode kali ketiga.  Dalam Pilkades Sukorejo hari ini (26/3), Fatkhur unggul atas kandidat lainnya. Yakni, Eko Budi Santoso. Dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.300 orang, Fatkhur mendapatkan 655 suara dan Eko hanya meraih 461 suara.  Fatkhur mengaku selama ini hampir tidak pernah mengumandangkan azan di masjid desa setempat. Padahal, sebetulnya dia dikenal begitu dekat dengan kiai dan gus. Dia juga kader NU. Namun, karena sudah bernazar, mau tidak mau mesti dilaksanakan. ‘’Ternyata, katanya warga, enak juga suara saya,’’ ungkapnya sambil tertawa.  Sebelum berangkat ke masjid, Fatkhur mengaku diberi kesempatan menyampaikan sambutan seusai perhitungan suara, bertempat di balai desa. Dia pun mengungkapkan, sejatinya menjadi pemimpin itu sangatlah berat. Pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. ‘’Kalimat sumpah jabatan yang diucapkannya harus diwujudkan,’’ tegasnya.  Karena terikat dengan sumpah jabatan itu, dia mengaku tidak berani macam-macam.Praktis dia menghidupi anak dan istrinya dari pendapatan atau gaji bulanan saja. Sejauh ini, Fatkhur belum memiliki rumah sendiri. Masih menumpang mertua. ‘’Saya mau maju kembali tidak lain karena diamanati oleh warga,’’ paparnya.  Sementara itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Gresik hari ini relatif berjalan aman dan kondusif. Kalaupun ada gejolak, praktis hanya riak-riak sesaat antarpendukung calon Kades dan tetap terkendalikan. Karena masih pandemi, pelaksanaan Pilkades juga disiplin protokol kesehatan.  Saat coblosan berlangsung, Bupati Fandi Akhmad Yani bersama jajaran Forkompida Gresik juga melakukan pemantuan ke sejumlah desa. Di antaranya Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar; Desa Pandu, Kecamatan Cerme, dan Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan.  Di sejumlah desa, untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih, panitia juga memberikan doorprize. Di Desa Tebaloan, misalnya. Disediakan hadiah minyak goreng yang sedang langka dan harganya masih melambung di pasaran.  Kapolres Gresik AKBP M. Nur Azis menyatakan pihaknya siap untuk terus mengawal pelaksanaan Pilkades serentak. Sejak sebelum, saat hingga pascapemilihan. Setidaknya, dalam hajatan ini sebanyak 1.316 personel gabungan Polri, TNI hingga Satpol PP diterjunkan ke desa-desa yang melaksanakan pilkades.  ‘’Kami siap mengamankan jalannya Pilkades serentak agar keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Gresik terus terjaga, aman dan kondusif,’’ katanya.  Dalam kesempatan itu, jajaran Forkopimda Gresik juga melaksanakan zoom meeting dengan Ditjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pelaksanaan Pilkades itu berjalan lancar.

Terpilih Lagi, Diarak ke Masjid Naik Dobong untuk Kumandangkan Azan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Mendes-PDDT-Abdul-Halim-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas penyesuaian RKA K/L berdasarkan has" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas penyesuaian RKA K/L berdasarkan has</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) terkait dengan afirmasi kepada kepala desa hingga pendamping desa untuk meraih gelar sarjana.  Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa rencananya pada Agustus mendatang, program tersebut akan mulai berjalan. Hal ini juga telah dibicarakan dengan Mendagri Tito Karnavian.  "Mudah-mudahan Pak Mendagri, pada Agustus nanti, kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabus dan termasuk prodi di bawah komando Rektor UGM yang kebetulan sebagai ketua Pertides (Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa) dengan beberapa Rektor," jelasnya dalam Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Pengukuhan Pengurus Forum PERTIDES secara daring, Rabu (10/2).  Ketika penyusunan tersebut telah selesai dilakukan, maka Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) akan menjalankan tugas dari sisi pengelolaan perguruan tinggi. Sementara dari sisi pemerintah daerah, Kemendagri yang akan mengurusnya.  "Nanti kalau sudah selesai, kita dipayungi oleh Pak Dirjen Dikti (Nizam, Red). Nah, pelaksanaannya, tindak lanjutnya nanti urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri," tutur Abdul Halim.  Melalui pihaknya, program ini akan disosialisasikan ke perangkat desa hingga pendamping desa bahwa pemerintah memiliki program masuk perguruan tinggi bagi mereka yang memiliki pengalaman dan berprestasi dalam jabatannya.  "Nanti saya yang akan ngomong seperti pendamping desa yang berprestasi," jelasnya.  Terkait dengan dana, pemerintah akan mengurusnya, baik dari dana CSR ataupun dana pemerintah sendiri. "Nanti saya carikan dana dari CSR atau apa beasiswa untuk kuliah, kalau untuk kepala desa nanti Pak Mendagri yang memikirkan bagaimana kepala desa juga mendapatkan support, yang betul-betul berprestasi dikasih beasiswa oleh Pak Mendagri," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1nSmQ2QUzvU

Afirmasi Perguruan Tinggi untuk Pemerintahan Desa Dimulai Agustus 2021