<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/Screenshot-2025-08-31-000131-764271421.png" alt="Ilustrasi pemerintah Tiongkok canangkan program" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerintah Tiongkok canangkan program</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah menunjukkan kemampuannya untuk memecahkan masalah kompleks dalam beberapa skenario dunia nyata.&nbsp; Dikutip dari China Daily, peran AI dalam mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas semakin jelas dan konkret. Latar belakang inilah yang mendorong Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pedoman pada hari Selasa (26/8) untuk melaksanakan inisiatif program "AI Plus." Guna mempromosikan integrasi AI yang luas dan mendalam di berbagai bidang untuk mempercepat pengembangan kekuatan produktif berkualitas baru. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Negara, Kabinet Tiongkok, negara akan meningkatkan penerapan AI dalam sains dan teknologi, pengembangan industri, peningkatan konsumsi, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kerja sama global. Pada tahun 2027, Tiongkok bertujuan untuk mencapai kemajuan signifikan dalam integrasi mendalam AI di enam bidang utama ini, dengan tingkat penetrasi terminal cerdas generasi baru dan agen AI diperkirakan akan melampaui 70 persen. Pada tahun 2030, AI diperkirakan akan memberdayakan pembangunan berkualitas tinggi Tiongkok di semua lini industri, dengan tingkat penetrasi terminal pintar generasi berikutnya dan agen AI melebihi 90 persen. Pada tahun 2035, Tiongkok bermaksud untuk memasuki tahap baru ekonomi cerdas dan masyarakat cerdas secara komprehensif, memberikan dukungan kuat untuk mewujudkan modernisasi sosialis. Sejak AI membuktikan potensinya untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya DeepSeek awal tahun ini, pemerintah Tiongkok secara aktif berupaya memperluas penerapan AI di industri, layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Pedoman yang dikeluarkan pada hari Selasa dapat dilihat sebagai langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan visi AI-nya menjadi tindakan. Evolusi pesat teknologi AI dan promosi yang gencar dalam hal penerapan secara komersial berskala besar dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan Tiongkok.&nbsp; Adapun guna mendorong popularisasi yang cepat dan integrasi mendalam AI di semua sektor pembangunan ekonomi dan sosial, menciptakan siklus positif di mana inovasi mendorong aplikasi dan aplikasi menumbuhkan inovasi. Memperkuat integrasi AI yang luas dan mendalam di berbagai sektor akan membantu transformasi dan peningkatan industri tradisional. Juga membuka jalan baru bagi pengembangan industri strategis yang sedang berkembang dan masa depan, memberdayakan pembangunan berkualitas tinggi, dan memastikan manfaat pengembangan AI dinikmati oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dalam hal dokter, kekuatan AI tidak hanya terletak pada kemampuannya membantu diagnosis pasien secara cepat, tetapi juga pada potensi replikasi skala besar.&nbsp; Adopsi AI dapat membantu klinik akar rumput memperluas akses layanan kesehatan dan menjembatani kesenjangan keahlian, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga profesional. Untuk menerapkan pedoman AI, lebih banyak upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dasar model AI, memperkuat inovasi pasokan data, meningkatkan daya komputasi cerdas, mendorong pengembangan ekosistem sumber terbuka, dan memperkuat pembangunan tim bakat. Secara khusus, departemen pemerintah dan perusahaan milik negara harus memperkuat dukungan mereka untuk implementasi teknologi melalui skenario terbuka dan cara lain.&nbsp; Mereka harus fokus pada pengoptimalan ekosistem inovasi AI, memperkuat pasokan daya komputasi, algoritma, dan data. Lalu, meningkatkan dukungan kebijakan, memperkuat pengembangan bakat, dan membangun ekosistem terbuka untuk memberikan dukungan kuat bagi pertumbuhan dan pengembangan industri "AI Plus." Namun, harus dilihat bahwa dengan penerapan teknologi secara luas seperti model AI besar dan AI generatif di berbagai bidang, risiko seperti pelanggaran data dan privasi juga meningkat. Karena itu, departemen pengawas perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk memastikan keamanan terkait AI dan mempercepat pembentukan struktur tata kelola AI kolaboratif yang dinamis, lincah, dan beragam yang bermanfaat bagi umat manusia. Selain itu, mendorong ekosistem terbuka untuk pembangunan kapasitas AI berdasarkan kesetaraan, saling percaya, keragaman, dan hasil yang saling menguntungkan.&nbsp; Hal itu juga menjelaskan mengapa pedoman tersebut menekankan upaya untuk mempromosikan AI sebagai barang publik internasional, dan bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk membentuk sistem tata kelola global yang efektif untuk AI.

Pemerintah merilis pedoman terkait program AI Plus. Visi program ini menciptakan negara Tiongkok dengan ekonomi cerdas pada tahun 2035.

Tiongkok Canangkan Program 'AI Plus', Ingin Ciptakan Negara dengan Sistem Ekonomi Cerdas pada 2035

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/mao_ning_tiongkok-1408197386.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning. (REUTERS/Tingshu Wang)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning. (REUTERS/Tingshu Wang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Tiongkok akan menerapkan akses bebas visa selama 15 hari kepada beberapa negara di Eropa dan Asia. Dilansir dari Antara pada Jumat (24/11), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyebutkan negara yang akan menerima bebas visa dari Tiongkok, antara lain Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. "Tiongkok telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan uji coba bebas visa sepihak ke lebih banyak negara, yang mencakup perluasan perlakuan bebas visa bagi turis yang memegang paspor biasa dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol dan Malaysia," ujar Mao Ning kepada media di Beijing pada Jumat (22/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013289536/permudah-konser-di-jakarta-imigrasi-terapkan-visa-khusus-untuk-kedatangan-coldplay-ke-indonesia">Permudah Konser di Jakarta, Imigrasi Terapkan Visa Khusus untuk Kedatangan Coldplay ke Indonesia</a> Kebijakan bebas visa masuk ke Tiongkok untuk keenam negara tersebut akan mulai berlaku sejak (1/12/2023) hingga (30/11/2024). "Warga negara dari negara-negara tersebut dengan paspor biasa dapat dibebaskan dari visa untuk memasuki Tiongkok dan tinggal tidak lebih dari 15 hari untuk tujuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga maupun transit," ungkap Mao Ning. Mao Ning mengatakan tujuan pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan tersebut adalah supaya lebih banyak turis dan perjalanan internasional yang berkunjung ke Tiongkok. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013104805/8500-warga-surabaya-ajukan-visa-ke-amerika-malaysia-singapura-jadifavorit">8.500 Warga Surabaya Ajukan Visa ke Amerika, Malaysia-Singapura Jadi&nbsp;Favorit</a> "Hal ini demi lebih memfasilitasi perjalanan lintas batas dan pembangunan dan keterbukaan di Tiongkok yang berstandar tinggi," kata Mao Ning. Tiongkok telah mencabut batasan perjalanan sejak pandemi COVID-19 pada Desember 2022, tetapi baru mengeluarkan visa turis pada Maret 2023. Sebelumnya Tiongkok juga sudah memberikan akses bebas visa selama 15 hari kepada warga negara Singapura, Brunei, dan Jepang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013094177/kantor-imigrasi-tanjung-perak-surabaya-diseminasi-peraturan-izin-tinggal-pasca-pendemi-dan-golden-visa">Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya Diseminasi Peraturan Izin Tinggal Pasca Pendemi dan Golden Visa</a> Aturan bebas visa di Tiongkok berlaku dengan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah transit dalam waktu kurang dari 24 jam dan telah memegang tiket lanjutan yang sah dengan tempat duduk yang dikonfirmasi pada penerbangan internasional. Bebas visa juga berlaku bagi warga asing yang transit di Beijing, Shanghai, Guangzhou atau Chengdu dalam waktu 72 jam atau pemegang kartu bisnis APEC dan pemegang kartu izin tinggal tetap di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok akan menerapkan bebas visa selama 15 hari kepada beberapa negara di Eropa dan Asia.

Pemerintah Tiongkok Berikan Akses Bebas Visa kepada Malaysia dan 5 Negara Eropa Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/reuters_shanghai.jpg" alt="Orang-orang memegang lembaran kertas putih sebagai protes atas pembatasan Covid-19 di Tiongkok. Thomas Peter/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Orang-orang memegang lembaran kertas putih sebagai protes atas pembatasan Covid-19 di Tiongkok. Thomas Peter/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Tiongkok telah mengisyaratkan kesiapannya untuk melonggarkan kebijakan radikal nol Covid, menyusul gelombang protes baru-baru ini terhadap penguncian dan langkah pembatasan ketat lainnya. Dilansir dari Antara, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Sun Chunlan, yang bertanggung jawab atas langkah pencegahan penyebaran Covid mengatakan, patogenisitas varian Omicron melemah, menurut laporan kantor berita Xinhua. Pemerintah telah mengatur kondisi untuk mengubah langkah-langkah tanggap epidemi. Pernyataan Sun di Komisi Kesehatan Nasional itu disampaikan menyusul kemarahan publik di seluruh Tiongkok selama akhir pekan lalu terhadap langkah-langkah pembatasan Covid yang ketat. Beberapa demonstran secara terbuka mencela Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin Presiden Xi Jinping. Hingga Kamis (1/12), Tiongkok telah mencatat kasus Covid-19 harian sekitar 33.000 di daratan, menurut komisi tersebut. Angka itu sedikit menurun dari rekor tertinggi yang mencapai hampir 39.000 pada Minggu (27/11), tetapi masih berada pada level yang tinggi. Menurut berita Xinhua, setelah aksi protes, beberapa pembatasan di Guangzhou, Tiongkok selatan, telah dilonggarkan. Restoran, bioskop, dan pusat rekreasi dibuka kembali. Kota Beijing, di mana banyak permukiman dikunci karena wabah, telah mengizinkan pasar swalayan dibuka kembali setelah penutupan satu hari. Penduduk Beijing yang tinggal di rumah, termasuk manula dan mereka yang bekerja atau belajar dari rumah, juga tidak perlu lagi menjalani tes Covid masal. Kereta bawah tanah dan bus di Beijing pun tidak lagi mewajibkan penumpang untuk menunjukkan hasil tes Covid negatif yang diambil dalam waktu 48 jam, mulai Senin (5/12). Di Tiongkok, orang-orang diharuskan untuk sering melakukan tes Covid agar dapat pergi ke tempat umum. Mereka yang berada di daerah lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan kerap kesulitan mendapatkan cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kedutaan Besar AS di Beijing telah mendorong warga Amerika di Tiongkok untuk menyimpan persediaan obat-obatan, air kemasan, dan makanan selama 14 hari. Kedutaan Besar Jepang di Beijing juga menyarankan warga Jepang di Tiongkok untuk menyiapkan stok barang-barang kebutuhan untuk 10 hari. Sementara itu, pihak berwenang Tiongkok diyakini mewaspadai kemungkinan bahwa para pelayat yang berkumpul untuk mengenang Jiang Zemin dapat berkembang menjadi demonstrasi anti pemerintah. Mantan presiden itu meninggal pada Rabu (30/11), dalam usia 96 tahun. Ada seruan yang diunggah di media sosial agar masyarakat berkumpul untuk mengenang mantan pemimpin Tiongkok itu. Jenazah Jiang diterbangkan dari tempat dia wafat di Shanghai ke Beijing pada Kamis. Upacara peringatan untuknya akan diadakan di Balai Besar Rakyat (Great Hall of the People) di Beijing pada Selasa depan (6/12).

Tiongkok Isyaratkan Pelonggaran Kebijakan Nol Covid setelah Diprotes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar miring terkait penggulingan Presiden Xi Jinping oleh militer Tiongkok beredar luas. Namun hingga detik ini, belum ada satupun klarifikasi dari Pemerintah Tiongkok.  Kudeta militer bermula dari media sosial yang muncul pada Sabtu (24/9 dengan spekulasi bahwa Presiden Xi Jinping telah digulingkan dalam kudeta yang mulai berlangsung saat dia pergi ke Samarkand, untuk menghadiri KTT SCO mulai 14 September. Namun, tidak ada laporan yang menguatkan. Outlet berita internasional kredibel mana pun tak ada yang menyatakan sumber yang valid.  Kementerian luar negeri Tiongkok hingga kini masih bungkam. Tidak ada juga laporan tentang masalah ini dari media Tiongkok. Beberapa situs web mengatakan desas-desus itu tidak berdasar dan itu adalah bagian dari konspirasi anti-Xi seperti dilansir dari Times of India, Minggu (25/9).  Rumor ini datang sebelum Partai Komunis Tiongkok Kongres Nasional ke-20 pada 16 Oktober, di mana Xi diperkirakan akan mengamankan kekuasaan untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya selama lima tahun. Awal pekan ini, dua mantan menteri telah dijatuhi hukuman mati karena korupsi sebagai bagian dari tindakan keras Xi terhadap korupsi.  Akan tetapi, mereka digambarkan dalam beberapa laporan sebagai bagian dari faksi politik anti-Xi. Postingan Twitter mengklaim bandara Beijing telah membatalkan 6 ribu penerbangan internasional dan domestik dan penjualan tiket untuk kereta api berkecepatan tinggi dan kereta berkecepatan tinggi telah dihentikan.  Tweet lainnya menjelaskan, PLA kendaraan bergerak menuju Beijing pada 22 September. Beberapa tweet menampilkan gambar dari aplikasi radar penerbangan yang menunjukkan tak adanya aktivitas pesawat di Beijing sementara yang lain membalas dengan gambar radar aplikasi dari aktivitas penerbangan masih normal.

Pemerintah Tiongkok Bungkam Soal Kabar Xi Jinping Digulingkan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/20220902_161111_copy_800x600.jpg" alt="Kedatangan rangkaian kereta api cepat Jakarta-Bandung pertama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/9). Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Kedatangan rangkaian kereta api cepat Jakarta-Bandung pertama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/9). Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Tiongkok meyakini bahwa kereta api berkecepatan tinggi di rute Jakarta-Bandung akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia.  "Proyek ini bisa meningkatkan konektivitas di Indonesia dan mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Mao Ning di Beijing, Selasa (6/9).  Menurut dia, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek unggulan kerja sama Tiongkok-Indonesia dalam kerangka Prakarsa Sabuk Jalan (BRI). "Kalau sudah beroperasi sepenuhnya, proyek ini akan menjadi kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara," kata perempuan diplomat itu, yang baru dua hari menempati pos barunya sebagai jubir tersebut.  Ia menuturkan, bahwa pengiriman rangkaian kereta cepat Tiongkok, yang akan ditindaklanjuti dengan uji coba di Indonesia, tersebut merupakan langkah maju dalam mempersiapkan pengoperasian di jalur Jakarta-Bandung.  Mao kemudian menyebutkan bahwa, selama sembilan bulan sejak pertama beroperasi, kereta api Tiongkok-Laos mampu mengangkut lebih dari 6,71 juta penumpang dan 7,17 juta ton kargo, termasuk 1,28 juta ton kargo lintas-batas, dengan nilai total lebih dari 10 miliar yuan (Rp21,4 triliun).  "Kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta api Tiongkok-Laos melambangkan peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara di bawah BRI," katanya.  Ia menambahkan bahwa kerja sama BRI antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara akan memberikan keuntungan bagi pembangunan dan pemulihan ekonomi regional dan global. (*)

Pemerintah Tiongkok: KA Cepat Jakarta-Bandung akan Dorong Ekonomi Loka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/201704190036.jpg" alt="Mantan senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr dan anak mantan diktator Ferdinand Marcos disambut pendukungnya. Romeo Ranoco/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr dan anak mantan diktator Ferdinand Marcos disambut pendukungnya. Romeo Ranoco/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Tiongkok menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte-Carpio dalam penghitungan suara sementara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Filipina.  ”Tiongkok mengucapkan selamat atas pemilu presiden yang berlangsung lancar. Ucapan selamat kami juga untuk kandidat yang memimpin (perolehan suara),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Zhao Lijian di Beijing seperti dilansir dari Antara, Selasa (10/5).  Dia berharap dan penuh keyakinan bahwa berbagai kelompok politik di Filipina akan melanjutkan pekerjaan dalam menjalin solidaritas nasional dan pembangunan.  ”Tiongkok dan Filipina saling terhubung oleh perairan, menikmati persahabatan tradisional yang berlangsung cukup lama,” ujar Zhao Lijian.  Menurut dia, kedua negara telah bermitra dengan baik dalam bekerja sama yang saling menguntungkan.  ”Di bawah instruksi kedua kepala negara, hubungan bilateral akan terus ditingkatkan,” tutur Zhao.  Marcos Jr yang kini berusia 63 tahun merupakan putra dari diktator Filipina Ferdinand Marcos Sr yang terguling dari kekuasaannya pada 1986. Pria yang akrab dipanggil Bongbong itu meraih 96,82 persen suara sekaligus mengalahkan pesaing terdekatnya Wakil Presiden Leni Robredo (28,04 persen) dan mantan juara tinju dunia Manny Pacquiao (6,82 persen) dalam penghitungan sementara pemilu presiden.  Sementara Sara Duterte yang kini berusia 43 tahun merupakan putri Presiden petahana Filipina Rodrigo Duterte memimpin penghitungan suara sementara pemilu wakil presiden.  Tiongkok dan Filipina merupakan negara yang sedang bersengketa wilayah perairan Laut China Selatan.

Tiongkok Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Marcos Jr-Sara Duterte

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Massa-Aksi-Bela-Uighur-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa sejumlah ormas Islam melakukan aksi bela Uighur di depan Kedutaan Besar China, kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Mereka memprotes dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China kepada etnis muslim Uighur di Xinjiang. F" width="100%">
<figcaption>Massa sejumlah ormas Islam melakukan aksi bela Uighur di depan Kedutaan Besar China, kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Mereka memprotes dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah China kepada etnis muslim Uighur di Xinjiang. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar informasi bahwa otoritas Tiongkok telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang dan menahan jutaan muslim Uighur di sebuah kamp. Bahkan dikatakan juga bahwa mereka dipaksa menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan.  Informasi tersebut bersumber dari sebuah laporan yang berasal dari lembaga konsultan di Australia yang kemudian dibantah Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Akan tetapi, isu tersebut pun masih terus bergulir.  ”Kami mencermati perkembangan berita itu. Ada berita bahwa ribuan masjid di wilayah Xinjiang, di Uighur dirobohkan. Kami mencermati perkembangannya dan ada juga informasi bantahan dari otoritas setempat,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan resmi, Selasa (29/9).  Meskipun sudah ada klarifikasi, namun dia menganggap penjelasan yang diberikan belum menjelaskan asal muasal isu tersebut muncul.  ”Kami meminta otoritas setempat  dalam hal ini Pemerintah Tiongkok untuk memberikan kejelasan apa yang terjadi. Sehingga dapat menjawab pertanyaan umat muslim di dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Zainut Tauhid Sa'adi.  Untuk hal ini, pihaknya pun juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendiskusikan informasi tersebut, sekaligus menyampaikan kepedulian muslim Indonesia kepada masyarakat Uighur. ”Karena ini menyangkut dengan hubungan diplomatik,” tutur Zainut Tauhid Sa'adi.  Jika memang ada persoalan yang terkait dengan kehidupan beragama di sana, dia pun menggarisbawahi bahwa kebebasan beribadah juga merupakan hal penting dalam beragama.  ”Kami di Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijaga, dan dihormati,” tegas Zainut Tauhid Sa'adi.  Sebelumnya Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) merilis laporan bahwa dalam beberapa tahun ini, pemerintah Tiongkok telah menghancurkan banyak masjid di Xinjiang dan terus membangun kamp-kamp penahanan.  Hal itu ditanggapi Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian, yang menegaskan laporan tersebut hanyalah fitnah. Seperti yang diungkapkan sumber-sumber di Australia, ASPI telah lama menerima dana dari pemerintah dan pengusaha senjata Amerika.  ”Dengan dijiwai prasangka ideologis, institut ini sangat berhasrat meramu dan menggorengkan topik anti Tiongkok sehingga telah menjadi kekuatan pelopor anti Tiongkok yang tidak memiliki kredibilitas akademis sama sekali,” ujar Xiao Qian dalam keterangan resmi, Senin (28/9).  Kami mencermati perkembangan berita itu. Ada berita bahwa ribuan masjid dirobohkan. Kami mencermati perkembangannya dan ada juga informasi bantahan dari otoritas setempat,” kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan resmi, Selasa (29/9).  Meskipun sudah ada klarifikasi, namun dia menganggap penjelasan yang diberikan belum menjelaskan asal muasal isu tersebut muncul.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JFmzR3628iU

Soal Penahanan Muslim Uighur, Wamenag Minta Tiongkok Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/David-Stilwell-YouTube.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok masih memanas dan kini memasuki babak baru. AS yang tengah berjuang memerangi wabah virus Korona justru terus memantik anti-Tiongkok. Teranyar, AS mengumumkan empat media yang disebut sebagai alat propaganda pemerintah Tiongkok.  Berdasar itu, AS akan menempatkan empat media tersebut dalam daftar yang diawasi. Keempat media tersebut dituduh sebagai corong pemerintah Tiongkok dengan menuliskan status mereka sebagai media propaganda di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/19/06/2020/trump-blokir-jaringan-internet-as-dan-tiongkok-perang-di-bawah-laut/">Trump Blokir Jaringan Internet, AS dan Tiongkok ‘Perang’ di Bawah Laut</a>  Diplomat senior AS untuk Asia Timur, David Stilwell, mengatakan hal itu di hadapan para wartawan pada Senin (22/6). Stilwell juga menyebut keempat media tersebut yakni China Central Television (CCTV), China News Service (CNS), People's Daily, dan Global Times.  "Partai Komunis tidak hanya menerapkan kontrol operasional saja terhadap alat propaganda tersebut, namun juga secara penuh menjalankan kontrol terhadap konten mereka," beber Stilwell seperti dilansir <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-china-media-restrictions/us-designates-four-major-chinese-media-outlets-as-foreign-missions-idUSKBN23T2Y8">Reuters</a>.  Terkait penegasan AS tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington belum memberikan komentar hingga saat ini.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/20/06/2020/perang-teknologi-bawah-laut-as-tiongkok-lebih-serius-daripada-covid-19/">Perang Teknologi Bawah Laut AS-Tiongkok Lebih Serius daripada Covid-19</a>  Ini bukan pertama kali AS mengumumkan media-media yang dianggap sebagai alat propaganda Tiongkok. Pada Februari lalu, Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan lima media Tiongkok lain sebagai misi negara asing. Sehingga mewajibkan mereka melaporkan daftar nama anggota serta kepemilikan properti pribadi.  Kemudian pada Maret, pemerintah AS menyebut pihaknya memangkas jumlah jurnalis media Tiongkok yang diizinkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan, dari 160 menjadi 100 orang. Hal itu dilakukan dengan alasan intimidasi yang berlangsung sejak lama serta kekerasan terhadap jurnalis oleh pemerintah Tiongkok.  Menanggapi hal itu, Tiongkok mengusir sekitar belasan orang koresponden asal AS yang bekerja untuk New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post.  Langkah terbaru AS tersebut membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk setelah sejumlah langkah agresif lain yang dilakukan masing-masing pihak. Tentunya termasuk ketika AS dan Tiongkok saling serang terkait penanganan wabah Covid-19.  Stilwell sendiri menambahkan bahwa langkah itu tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas jurnalistik media asing. Dia juga menegaskan bahwa AS masih berkomitmen terhadap kebebasan pers.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

AS Umumkan Empat Media Sebagai Alat Propaganda Pemerintah Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/pesawat-tiongkok.jpg" alt="This handout from Thai Airways taken and released on January 28, 2020 shows staff disinfecting an aircraft at the airline" width="100%">
<figcaption>This handout from Thai Airways taken and released on January 28, 2020 shows staff disinfecting an aircraft at the airline</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Tiongkok masih buntu. Hingga kemarin (28/1) pemerintah Tiongkok belum merestui rencana itu. Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia hanya mengirim bantuan logistik dan masker.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, logistik dan masker tersebut akan diberikan kepada WNI yang berada di Wuhan. Dia mengungkapkan, komunikasi dengan 243 WNI di Wuhan terus terjalin. Pemerintah Tiongkok sendiri, menurut Retno, menyiapkan hotline 24 jam bagi warga negara asing (WNA) di wilayah yang dikarantina.  Retno mengakui, para WNI itu mengeluhkan ketersediaan bahan pokok yang makin sedikit. Bahkan diperkirakan hanya cukup untuk empat hari ke depan. Memang beberapa toko masih buka. Namun, harga barang-barang naik berlipat. Karena itu, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan logistik para WNI. ”Setiap waktu dicek. Apakah ada kebutuhan yang bisa dibantu,” ucapnya.  Meski demikian, Retno mengakui bahwa pengiriman logistik tidak mudah. Sebab, kondisi Kota Wuhan masih di-lockdown atau dikarantina. Status karantina itu pula yang menyulitkan pemerintah mengeluarkan WNI dari Wuhan. Diperlukan pembahasan dengan otoritas Tiongkok. Kemenlu juga berkomunikasi dengan negara-negara lain yang warganya juga berada di daerah karantina. Contohnya dengan Australia. ”Saya kemarin bicara dengan menteri luar negeri Australia,” ungkapnya.  Opsi evakuasi, menurut Retno, harus menunggu Tiongkok menetapkan status darurat satu untuk Provinsi Hubei. ”Perlu data lengkap dan saat ini masih berstatus darurat dua. Jadi, belum diperlukan evakuasi,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah Tiongkok sendiri telah memiliki standar untuk evakuasi.  Mengenai pengiriman masker, menurut Retno, akan dilakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ”Pengiriman masker menggunakan Garuda Indonesia ke Beijing. Dari Beijing ada layanan yang diizinkan masuk ke wilayah yang dikarantina,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok Cabang Wuhan Nur Musyafak menceritakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing berusaha memenuhi stok logistik WNI yang berada di daerah karantina. KBRI memberikan bantuan dana melalui WechatPay. ”Langkah nyata dan cepat. Dana dikirim ke akun ketua ranting (PPI Tiongkok, Red) masing-masing,” terangnya melalui pesan singkat kemarin.  Musyafak mengakui, tidak mudah melakukan evakuasi. Banyak prosedur yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Sebab, proses evakuasi mempunyai risiko tinggi. Baik untuk petugas maupun WNI yang akan dievakuasi. Kesiapan fasilitas kesehatan juga menjadi pertimbangan. ”Dari Kemenkes pastinya butuh menyiapkan rumah sakit di tanah air untuk pemeriksaan teman-teman yang dievakuasi,” bebernya.  Pada bagian lain, BNPB akan mengirimkan bantuan berupa 10 ribu masker N95 untuk WNI di Wuhan. ”Besok (hari ini, Red) dikirim,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi.  Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila Kemenlu akan mengevakuasi WNI di Wuhan, pihaknya akan ikut ambil bagian. Kemenkes akan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut WNI di tanah air. Mulai pemeriksaan hingga antisipasi kemungkinan suspect virus korona. Begitu mendarat di tanah air, para WNI akan menjalani pemeriksaan medis. ”Semua akan kita jalani. Itu adalah SOP (standard operating procedure) dan semua SOP sudah kami buat,” terangnya seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden kemarin.  Dari sisi peralatan, pihaknya menyiapkan semua sarana yang diperlukan. Misalnya sarana isolasi di rumah sakit (RS). ”Kapsul evakuasi juga sudah ada semua,” lanjut mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto itu. Ada sedikitnya 21 kapsul evakuasi untuk membawa suspect korona ke RS yang ditempatkan di berbagai daerah. Khususnya di pintu-pintu masuk tanah air.  Di sisi lain, Menparekraf Wishnutama menerangkan, pihaknya belum tahu persis seberapa jauh dampak virus korona pada sektor pariwisata Indonesia. Dia hanya memastikan, bakal ada pengaruh, tapi seberapa besar pengaruh tersebut belum bisa dipastikan. ”Kalau dari kota tersebut (Wuhan), ini kan tahun lalu cuma 50 ribuan wisatawan (yang datang, Red),” terangnya di kompleks istana kepresidenan kemarin.  Saat ini penerbangan dari dan ke kota yang warganya banyak terjangkit korona sudah dihentikan. Di Indonesia, secara umum statusnya masih kuning atau hati-hati untuk kedatangan wisatawan, khususnya dari Negeri Panda. ”Kalau merah, itu no travel. Khusus di Provinsi Hubei itu no travel,” lanjutnya.  Respons Berbagai Negara  Bukan hanya WNI yang ingin dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok. Mahasiswa dari negara lain juga sama. ’’Kami ingin dievakuasi secepatnya karena entah itu virus, kelaparan, atau ketakutan salah satunya akan membunuh kami,’’ ujar mahasiswa ilmu politik di Central China Normal University (CCNU) Mashal Jamalzai. Pemuda asal Afghanistan itu mengungkapkan, selama sepekan terakhir dirinya tidak bisa keluar untuk membeli bahan makanan.  Mereka pantas panik. Sebab, saat ini sudah ada 106 orang yang meninggal akibat virus tersebut. Di Tiongkok saja, jumlah penderita yang positif mencapai 4.607 orang. Jumlah itu melonjak dua kali lipat jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Saat ini usaha menekan persebaran digalakkan. Hongkong menyatakan akan menutup perbatasan yang menghubungkan wilayahnya dengan pulau utama Tiongkok.  Beberapa negara sudah menyiapkan skenario evakuasi. Departemen Luar Negeri AS mengirimkan pesawat untuk membawa staf konsulat di Wuhan ke San Francisco. Diperkirakan, ada seribu warga AS di Wuhan. Mereka mungkin tidak bisa dikeluarkan seluruhnya. ’’Prioritas diberikan pada individu yang berisiko lebih besar terkena virus korona,’’ bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS.  Tidak semua warga AS mau pulang. Diana Adama, misalnya. Guru yang tinggal di Wuhan itu tidak mau kembali ke tanah airnya jika nanti dirinya hanya menularkan virus ke penduduk AS. Adama tidak ingin membahayakan orang lain.  Prancis akan mengevakuasi penduduknya ke area di luar Wuhan dan dikarantina lebih dulu. Sementara itu, Sri Lanka memastikan akan mengeluarkan 150 mahasiswa mereka yang terjebak di Wuhan. Korea Selatan (Korsel) saat ini sudah mendata jumlah penduduk yang ingin pulang. Mereka akan menyewa pesawat ke Seoul. Hal serupa dilakukan Jepang.  ’’Kami akan menerbangkan siapa saja yang mau pulang,’’ tegas Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagaimana dikutip Agence France-Presse.  Jika dibandingkan dengan kebanyakan wabah virus lainnya, 2019-Novel Coronavirus (2019-nCov) memang tidak terlalu mematikan. Ia cepat menular, tapi angka mortalitasnya hanya 3,4 persen.

Pemerintah Hanya Mampu Kirim Masker dan Logistik ke Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/parlemen-as-keluhkan-respon-trump-terhadap-penderitaan-muslim-uighur_m_.jpg" alt="Muslim Uighur kebanyakan tinggal di Xinjiang, Tiongkok. Mereka mengalami pelanggaran HAM" width="100%">
<figcaption>Muslim Uighur kebanyakan tinggal di Xinjiang, Tiongkok. Mereka mengalami pelanggaran HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan Uighur di Xinjiang, Tiongkok, mendapat sorotan dunia. Publik Indonesia pun memperhatikan isu di negara Tirai Bambu tersebut. DPP KNPI berharap masalah Uighur di Xinjiang tidak dipolitisasi. Sebab, persoalan di sana merupakan isu internal Pemerintah Tiongkok.  Sekjen DPP KNPI Addin Jauharudin mengatakan, yang terjadi di Xinjiang lebih baik diserahkan ke Pemerintah Tiongkok. Dia menyarankan Pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan kasus itu dengan pendekatan perdamaian persuasif. "Tiongkok bisa belajar dari Indonesia," ujar Addin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/12).  Saran tersebut, kata Addin, demi menciptakan stabilitas kawasan di Tiongkok dan perdamaian global. Dia menyebut, jumlah penduduk muslim di Tiongkok mencapai 23 juta jiwa. Semuanya tersebar di banyak provinsi.  “Begitu juga jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang. Semuanya dalam keadaan baik–baik saja. Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama, terorisme, dan radikalisme. Yang berkembang di Uighur bukan bagian dari agama,” ungkapnya.  Addin mengimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia untuk tidak terprovokasi soal Uighur. Hal itu bisa berdampak pada terganggunya perdamaian global. “Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku, dan golongan mengimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional, dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku agama dan ras (SARA),” ungkap dia.  Addin menambahkan, kebinekaan dan keragaman yang selama ini sudah terjaga dan terjalin di Tanah Air, harus dipertahankan menjadi modal keutuhan bangsa dan perdamaian dunia. “Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Tiongkok,” pungkasnya.

KNPI Sarankan Penyelesaian Isu Uighur dengan Diplomasi Lunak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah tiongkok

Berita Terkini