<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, dengan jumlah formasi sebanyak 2.314 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari laman BKD Provinsi Jawa Timur, secara rinci, 1.800 formasi dialokasikan untuk tenaga teknis, dan 514 formasi untuk tenaga kesehatan. Tersedia juga formasi khusus sebanyak 10 formasi untuk penyandang disabilitas dan 50 formasi untuk lulusan cumlaude.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara karena kualifikasi program studinya cukup banyak. Misalnya, untuk lulusan S1 prodi Sistem Teknologi Informasi bisa melamar posisi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu untuk lulusan S1 Arsitektur bisa melamar posisi Teknisi Sarana dan Prasarana yang akan ditempatkan pada Wakil Direktur dan Operasional RSUD Dr. Soetomo Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prodi lain yang bisa mendaftar CPNS tahun ini antara lain S1 Hukum, Akuntansi, Ekonomi, Rekayasa Keselamatan Kebakaran, Antropologi Sosial, Planologi dan masih banyak lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi lulusan D3 juga bisa mendaftar, namun harus merupakan prodi-prodi berikut, antara lain D3 Komunikasi Massa, Kepariwisataan, Administrasi Perkantoran, Perpustakaan, dan lain sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk persyaratan umum pendaftaran CPNS telah dirinci dalam PP No. 11 tahun 2017, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan</div> <div dir="auto">paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat</div> <div dir="auto">melamar;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara</div> <div dir="auto">berdasarkan putusan pengadilan yang sudah</div> <div dir="auto">mempunyai kekuatan hukum tetap;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak</div> <div dir="auto">atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat</div> <div dir="auto">sebagai PNS, prajurit TNI,</div> <div dir="auto">anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai</div> <div dir="auto">pegawai swasta;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota</div> <div dir="auto">Polri;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai</div> <div dir="auto">politik atau terlibat politik praktis;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan</div> <div dir="auto">persyaratan Jabatan yang dilamar;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain</div> <div dir="auto">yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pendaftaran seleksi CPNS sudah dimulai pada 20 Agustus kemarin, dan akan berakhir pada 6 September mendatang. Sedangkan seleksi administrasi dilakukan hingga 13 September.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pendaftaran tahun ini, masih dikutip dari sumber yang sama, PPPK di Provinsi Jawa Timur juga bisa untuk mengikuti tes CPNS, namun dengan sejumlah syarat tertentu, antara lain:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Jika PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal satu tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian&nbsp;</div> <div dir="auto">(PPK) untuk instansi daerah;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. PPPK yang saat ini bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melamar CPNS baik di dalam Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun di daerah lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail mengenai CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bisa kunjungi link berikut:</div> <div dir="auto"><a href="https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024&amp;source=gmail&amp;ust=1724386441150000&amp;usg=AOvVaw3vKBV0yp7ymoT4ECc0p_e1">https://bkd.jatimprov.go.id/<wbr />Rekrutmen-ASN2024</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Pemprov Jatim membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, dengan jumlah formasi sebanyak 2.314 formasi.

Simak! Link CPNS Pemprov Jawa Timur, Buka Lebih dari 2 Ribu Formasi, PPPK Bisa Ikut Daftar

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/PPPK-1710606448-1-232084745.jpg" alt="Wajah semringah ratusan PPPK di lingkungan Pemprov Jawa Timur usai menerima SK yang diberikan Gubernur Khofifah di Graha Unesa, Agustus tahun lalu. (ANDY S/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Wajah semringah ratusan PPPK di lingkungan Pemprov Jawa Timur usai menerima SK yang diberikan Gubernur Khofifah di Graha Unesa, Agustus tahun lalu. (ANDY S/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;</strong>&nbsp;Pekerjaan rumah mengenai Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah TA 2023 di Jawa Timur telah tuntas.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebanyak 6.141 formasi di tahun 2023 telah diusulkan oleh Gubernur Jawa Timur untuk menuntaskan sisa guru kategori Prioritas (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), pada Sabtu (6/1), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, sebanyak 5.495 orang akan melaksanakan pemberkasan di awal tahun 2024 ini.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013701591/5-tahun-pimpin-jawa-timur-gubernur-khofifah-tuntaskan-pengangkatan-guru-pppk-dan-raih-sistem-merit-kategori-sangat-baik">5 Tahun Pimpin Jawa Timur, Gubernur Khofifah Tuntaskan Pengangkatan Guru PPPK dan Raih Sistem Merit Kategori Sangat Baik</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Sejak tahun 2021, Pemprov Jatim telah mengangkat 17.044 Guru PPPK. Dengan rincian tahun 2021 sejumlah 9.104, Tahun 2022 sejumlah 2.445 dan sebanyak 5.495 pada tahun 2023. Sehingga guru kategori prioritas di Jatim sudah tuntas diselesaikan,&rdquo; ungkap Khofifah, Jumat (5/1), seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup).</p> <p style="font-weight: 400;">Khofifah mengungkapkan, sejauh ini Pemprov Jawa Timur sudah memfasilitasi semuanya (sisa lolos passing grade). Kendati demikian, karena kendala satu dan lain hal masih ditemui peserta yang enggan melamar untuk mengisi formasi tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">"Ikhtiar kami adalah menuntaskan seluruh Guru yang lolos passing grade, semoga ini menjadi jalan amal untuk memberikan kesejahteraan kepada guru," harapnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013696609/kembali-terima-dukungan-ratusan-guru-madin-kepada-prabowo-gibran-ketua-gerindra-jawa-timur-yakin-menang-satu-putaran">Kembali Terima Dukungan Ratusan Guru Madin kepada Prabowo-Gibran, Ketua Gerindra Jawa Timur Yakin Menang Satu Putaran</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, hal ini tersebut juga dilakukan seiring dengan komitmennya dalam mewujudkan kebijakan nasional pemenuhan kebutuhan guru dan penyelesaian tenaga Non ASN.</p> <p style="font-weight: 400;">Disisi lain, anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari, terus mendorong agar pemerintah Jatim segera mengangkat PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, tak jarang pihaknya mendapat banyak keluhan dari para guru yang masih berstatus PPPK.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kami juga mendapat banyak keluhan dari PPPK, terutama di bidang pendidikan khususnya para guru. Banyak yang tidak bisa diangkat jadi ASN. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun," katanya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013696070/terungkap-nasib-guru-honorer-status-p-untuk-kategori-p1-p2-dan-p3-di-seleksi-pppk-guru-2024">Terungkap Nasib Guru Honorer Status P untuk Kategori P1, P2, dan P3 di Seleksi PPPK Guru 2024 </a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Kendati demikian, menurutnya para guru ini memang tidak bisa otomatis diangkat Aparatus Sipil Negara (ASN). Sebab, untuk bisa menjadi ASN harus mengikuti beberapa tes terlebih dahulu.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">"Seharusya dengan masa pengabdian yang lama kan tidak perlu ikut tes. Nah kalau ikut tes, juga maksimal usianya 35 tahun," jelasnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Adanya permasalahan tersebut, Agatha berharap keluhan tenaga honorer bisa segera ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, dengan membuat peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang.</p>

Pemprov Jatim berkomitmen menuntaskan sisa guru kategori Prioritas (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kabar Bahagia untuk Guru Kategori Prioritas (P)1 di Jawa Timur, Siap-Siap Seleksi PPPK

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berita Terkini

Simak! Link CPNS Pemprov Jawa Timur, Buka Lebih dari 2 Ribu Formasi, PPPK Bisa Ikut Daftar

Kabar Bahagia untuk Guru Kategori Prioritas (P)1 di Jawa Timur, Siap-Siap Seleksi PPPK

Download Aplikasi JawaPos.com