<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220301-WA0056.jpg" alt="Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif listrik pada golongan pelanggan di atas 3.000 VA. Keputusan tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Langkah ini diambil karena adanya kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) hingga faktor inflasi. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan beban APBN. Apalagi jika hanya sektor rumah tangga yang dikenakan penyesuaian.  Namun, bagaimana jika golongan rumah tangga dengan tegangan rendah (TR), yakni 900 VA dengan harga 1.352 per kWh, 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar Rp 1.444,7 per kWh ikut dinaikkan?  Untuk diketahui, harga keekonomian ketiga golongan tersebut sudah mencapai Rp 1.533,1 per kWh atau naik Rp 181,1 per kWh. Terkait itu, Mamit mengatakan bahwa hal itu akan memberikan dampak signifikan terhadap penyimpanan dana APBN untuk kompensasi listrik.  "Pelanggan sangat besar hampir 25 juta pelanggan. Cukup besar lah penerimaannya, mungkin bisa mencapai penghematan Rp 4 triliunan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).  Dengan adanya revisi APBN 2022, maka ada tambahan pengeluaran sebesar Rp 24,5 triliun, terdiri dari tambahan untuk subsidi listrik Rp 3,1 triliun dan untuk kompensasi Rp 21,4 triliun. Adapun total subsidi listrik tahun ini menjadi Rp 59,6 triliun.  "Saya kira kalau rumah tangga kecil dinaikkan itu kasihan. Walaupun kalau untuk rumah tangga yang 3.000 VA itu tidak banyak penghematannya, paling Rp 1 triliun beban kompensasi untuk rumah tangga 2 (3.500-5.500 VA) dan 3 (6.600 VA ke atas)," jelas Mamit.

Lebih Untung Kalau Naikkan Tarif Pelanggan TR, Pengamat: Tapi Kasihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ekonomi-bisnis_piranti-smart-home-klaster-Dandelion-Graha-Natura-Surabaya_puguh-Sujiatmiko3.jpg" alt="GM Marketing PT Intiland Grande Edison Tan dan Direktur Pemasaran Harto Laksono saat meninjau piranti smart home pada rumah contoh terbaru klaster Dandelion Graha Natura Surabaya, Rabu (19/8). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GM Marketing PT Intiland Grande Edison Tan dan Direktur Pemasaran Harto Laksono saat meninjau piranti smart home pada rumah contoh terbaru klaster Dandelion Graha Natura Surabaya, Rabu (19/8). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Mengenai hal itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) pun buka suara.  Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Diah Ayu Permatasari menuturkan, penetapan tarif listrik merupakan ranah pemerintah. Mengingat penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada 2017 lalu.  "Terkait penetapan tarif listrik tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah. Sejak tahun 2017, pemerintah tidak memberlakukan tariff adjustment bagi pelanggan golongan non subsidi dan memberikan kompensasi kepada PLN atas selisih BPP (biaya pokok penyediaan) dengan tarif yang ditetapkan pemerintah," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/5).  Adapun regulasi terkait penetapan tarif listrik ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, penyesuaian tarif tenaga listrik untuk tarif non-subsidi dilaksanakan apabila terjadi perubahan pada salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi BPP tenaga listrik.  Antara lain yang dapat memengaruhi penyesuaian itu adalah nilai tukar mata uang dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah (kurs), kemudian Indonesian Crude Price (ICP). Kemudian disusul faktor inflasi serta harga patokan batubara.  Atas rencana tersebut, Diah menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan final dan menerapkan penyesuaian tarif tersebut. "PLN sebagai operator kelistrikan negara akan melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dan siap menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas bagi konsumen," pungkasnya.

PLN Buka Suara soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik di Atas 3.000 VA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan tarif listrik direncanakan menyasar pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Penyesuaian ini juga merupakan pertama kalinya sejak terakhir dilakukan pada 2017 lalu.  Dengan rencana itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyarankan pemerintah tak hanya menyasar golongan rumah tangga, namun juga pada bisnis, industri dan pemerintahan yang juga menyerap kompensasi listrik.  Untuk diketahui, untuk golongan B-2/Tegangan Rendah (TR) daya 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp 1.444,70 per kWh dan golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA sebesar Rp 1.114,74 per kWh. Sementara golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA sebesar Rp 1.114,74 per kWh san I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.  Sementara itu, untuk golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA sebesar Rp 1.444,70 per kWh dan golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA senilai Rp 1.114,74 per kWh. Lalu, golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum sebesar Rp 1.444,70 per kWh.  "Tidak hanya golongan rumah tangga saja, tapi juga bisnis dan industri, pemerintahan juga saya kira perlu," tutur dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).  Menurutnya, jika ini dilakukan maka kemungkinan besar dana APBN yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi dapat berkurang signifikan. Bahkan bisa menghemat uang negara hingga Rp 12 triliun.  "Industri besar dan menengah yang dinaikkan keekonomiannya kurang lebih bisa membantu keuangan negara di angka hampir Rp 12 triliun. Paling besar industri itu memang selisihnya hampir Rp 200 per kWh (harga keekonomian)," jelasnya.  Meski demikian, pemerintah sendiri masih belum jelas terkait penyesuaian tarif listrik untuk golongan 3.000 VA ke atas apakah akan dikenakan juga terhadap industri dan bisnis. Namun menurutnya, kalaupun tarif yang dinaikkan golongan rumah tangga saja, mungkin pemerintah memiliki pertimbangan lain.  "Mungkin pemerintah punya pandangan lain, seperti akan mengganggu harga barang, nanti masyarakat daya belinya menurun, mungkin itu pertimbangannya. Tapi bisnis saya kira bisa menjadi salah satu golongan yang harus dinaikkan. Baik bisnis besar dan menengah, di samping golongan 3.000 VA ke atas rumah tangga," tutup Mamit.

APBN Bisa Dihemat Rp 12 T jika Tarif Listrik Industri-Bisnis juga Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JKT-7-PLN-SIAP-PASOK-ENERGI-HIJAU-DAN-LISTRIK-TANPA-KEDIP-UNTUK-FORMULA-E-FED-1.jpg" alt="Petugas PLN melakukan pengecekan kesiapan pasokan Listrik Formula E, Kamis (12/5/2022). PT PLN siap memasok listrik hijau ramah lingkungan, bebas polusi udara dan suara untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. FOTO :" width="100%">
<figcaption>Petugas PLN melakukan pengecekan kesiapan pasokan Listrik Formula E, Kamis (12/5/2022). PT PLN siap memasok listrik hijau ramah lingkungan, bebas polusi udara dan suara untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. FOTO :</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di tengah wacana kenaikan tarif listrik untuk pelanggan di atas 3.000 VA, PT PLN gencar mendorong pemanfaatan listrik segmen industri. Terbaru, BUMN listrik itu berhasil meningkatkan akuisisi beban listrik dari PT Tjiwi Kimia Tbk dan PT Sasa Inti Tbk.  General Manager PLN UID Jatim Lasiran mengungkapkan, pihaknya baru saja memindahkan beban listrik PT Tjiwi Kimia Tbk dengan kapasitas 30 mw dan PT Sasa Inti 6,3 mw. Dua perusahaan tersebut sepakat untuk mengalihkan penggunaan listrik mandiri menjadi pelanggan industri PLN. Sebelumnya, PLN UID Jatim mengakuisisi kebutuhan listrik PT Cheil Jedang Indonesia sebesar 4,8 mw dan PT Petrokimia Gresik 11,4 mw.  "Dengan perjanjian tersebut, kebutuhan daya industri dari akuisisi sudah mencapai 52,5 mw," katanya saat acara Progressive Captive Power Acquisition &amp; Renewable Energy Certificate di Surabaya.  Melalui perjanjian kerja sama tersebut, lanjut dia, PT Tjiwi Kimia mengurangi pemakaian dari pembangkit sendiri yang total kapasitasnya 230 mw. Langkah itu dilakukan dengan berlangganan PLN daya 100 mVA. Durasi kerja sama pun diubah menjadi tiga tahun dari sebelumnya hanya setahun.  Sementara, PT Sasa Inti berlangganan daya 25 mVA sehingga akan mengurangi penggunaan pembangkit sendiri sebesar 6 mw di antara total kapasitas 12 mw selama setahun. ”Bakal ada lagi industri yang listriknya kita akusisi,” ujarnya.  Dengan layanan captive power acquisition, lanjut dia, pelanggan yang bersedia mengalihkan penggunaan listrik mandiri dari pembangkitnya ke PLN akan mendapatkan insentif tarif. Terkait dengan keandalan pasokan, Lasiran menyatakan bahwa daya mampu sistem wilayah Jatim mencapai 10.138 mw. Dengan beban puncak saat ini, masih ada cadangan 3.258 mw.  Perwakilan PT Tjiwi Kimia Tbk Gijan Ongkoredjo menyatakan, kerja sama ini merupakan sinergi nyata PLN dengan industri bubur kertas dan kertas. Pihaknya mendukung penggunaan green energy melalui pembelian REC PLN selama dua tahun sebanyak 174.285 unit.  "Sebanyak 70 persen produk kami untuk pasar ekspor. Persyaratan green energy sangat penting untuk beberapa negara," jelasnya.  General Manager Plant PT Sasa Inti Thomas Iskandar Unardi menyebut kerja sama tersebut sebagai langkah yang menguntungkan kedua belah pihak. "Melihat kinerja PLN yang semakin membaik dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, kami semakin yakin memercayakan pasokan listrik kepada PLN," tuturnya.

Listrik Mandiri Tjiwi Kimia dan Sasa Inti Diakuisisi PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/listrik.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha tidak ingin ada kenaikan listrik pada tahun ini. Sebab, hal itu akan membebani biaya produksi yang berdampak pada kenaikan harga barang.  Padahal, harga baru saja terkerek karena penyesuaian PPN dan kendala bahan baku. Dengan begitu, tarif baru listrik sektor industri bisa memberi tekanan daya beli masyarakat.  Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan mengatakan, jika melibatkan ranah industri, kenaikan tersebut akan berdampak pada peningkatan cost operasional untuk industri sektor yang menggunakan banyak sarana dan alat produksi yang mengandalkan listrik untuk beroperasi.  "Misalnya, tekstil dan otomotif, itu sangat besar penggunaan listriknya," ujar Johnny saat dihubungi Kamis (19/5).  Ketua Klaster Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS) IISIA Henry Setiawan mengatakan, industri baja termasuk yang terdampak jika ada kenaikan tarif listrik. Dia mencontohkan, pabriknya yang mengonsumsi 30 mw untuk operasional.  Listrik biasanya menyerap 30 persen dari total biaya produksi. "Kalau nanti tarif memang naik, harga produk bisa terkerek 2–5 persen dari sisi produsen saja," ucapnya.  Kenaikan tersebut bakal berlipat di tangan konsumen. Sebab, rantai suplai barang tidak hanya berhenti pada satu titik.  Pihak distributor, pedagang grosir, dan pedagang ecer pasti menaikkan biaya operasional juga. "Karena itu, kenaikan harga dari sisi produsen bisa mencapai 2–3 kali lipat saat sampai di konsumen," ucapnya.  Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim Sutandi Purnomosidi menambahkan, listrik memberikan kontribusi 60 persen dari biaya operasional. Karena itu, dia berharap pemerintah berpikir matang mengenai isu tersebut. Sebab, pada akhirnya semua kenaikan itu dibebankan kepada konsumen.  Setiap kali listrik naik, pengelola pusat perbelanjaan bakal menaikkan service charge. Penyewa pasti menaikkan harga produknya untuk menyeimbangkan beban tersebut.  "Kita ini baru saja pulih dari masa paceklik. Tolong diperhatikan kapan momen kita bisa benar-benar menerima kenaikan dan seharusnya dilakukan secara bertahap," jelasnya.

Jeritan Pengusaha: Baru Mau Keluar dari Paceklik, Listrik Sudah Naik