<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/wthVBPBfGxfmeH3ZNxvNRgGO1t15TBoDdXMXrn7G-143322271.jpg" alt="Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menolak menyerah dengan membawa masalah naturalisasi palsunya ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) usai banding ditolak FIFA. (Dok. FAM)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menolak menyerah dengan membawa masalah naturalisasi palsunya ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) usai banding ditolak FIFA. (Dok. FAM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John mengingatkan Pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan Asosiasi Sepak bola Malaysia (FAM). Hubungan antara FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan dari badan sepak bola dunia itu mengenai risiko keterlibatan pemerintah. Khususnya setelah skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan Malaysia. &rdquo;Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,&rdquo; kata John seperti dikutip New Straits Times&nbsp;seperti dilansir dari Antara pada Kamis (20/11). Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik. Meski FAM tengah menghadapi krisis setelah keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur karena kepemimpinan asosiasi dipilih para afiliasi anggota melalui kongres. Windsor mengatakan, pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia. Namun perannya adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi. Dia menambahkan, semua pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati, karena salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan. John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM. &rdquo;Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,&rdquo; tegas dia, seraya menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA. Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara. &rdquo;Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,&rdquo; kata Windsor Paul John, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Dia menjelaskan, keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi.

Sekjen Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) mengingatkan Pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan Asosiasi Sepak bola Malaysia (FAM)

AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia Tak Boleh Campuri Urusan FAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/IMG_9506-1-2497439020.jpg" alt="Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Malaysia melalui kedutaan besarnya di Jakarta menyampaikan duka cita atas tragedi runtuhnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, yang menewaskan puluhan siswa. &ldquo;Kami mengucapkan duka cita atas tragedi di Pesantren Al Khoziny yang telah mengorbankan 67 nyawa,&rdquo; kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, dalam acara peringatan Hari Malaysia di Jakarta, Selasa (7/10) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Ia mendoakan supaya arwah para korban yang jatuh dalam insiden di pesantren Sidoarjo tersebut mendapat rahmat dari Allah SWT. Hasrin juga mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi ketentuan Ilahi ini. Sebelumnya, bangunan empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, ambruk pada 29 September lalu saat dilakukan renovasi. Saat kejadian, ratusan santri sedang melaksanakan salat asar berjamaah di bawahnya, sehingga mereka terjebak di bawah puing-puing. Operasi SAR terhadap korban runtuhnya bangunan tersebut telah dilakukan secara intensif sejak hari pertama kejadian dengan melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur. Termasuk Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, relawan, dan unsur lainnya. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, dari total 171 korban, sebanyak 104 orang dinyatakan selamat, sedangkan 67 lainnya dilaporkan meninggal dunia, termasuk 8 body part atau bagian tubuh. "Dari 67 korban yang dinyatakan meninggal dunia, delapan di antaranya merupakan bagian tubuh korban yang tidak lengkap," kata dia, menambahkan. Dengan ditemukannya seluruh korban dari lokasi reruntuhan, maka seluruh rangkaian misi pencarian dan penyelamatan dinyatakan selesai oleh Basarnas usai operasi berjalan selama sembilan hari. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny menjadi atensi khusus Presiden Prabowo. "Beliau (Prabowo) memonitor terus, makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian," katanya, Minggu (5/10). Presiden juga sudah memerintahkan untuk evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya. &nbsp;

Dubes Malaysia mendoakan supaya arwah para korban yang jatuh dalam insiden di pesantren Sidoarjo tersebut mendapat rahmat dari Allah SWT.

Pemerintah Malaysia Sampaikan Duka Cita Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Instagram-coldplay-Getty-Images-1191094680.jpg" alt="Konser Coldplay yang identik dengan warna pelangi." width="100%">
<figcaption>Konser Coldplay yang identik dengan warna pelangi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Penyelenggara konser Coldplay di Malaysia pada hari Rabu mengatakan dapat menghentikan pertunjukan, jika band rock asal Inggris tersebut bertingkah laku buruk, ujar seorang menteri ketika pemerintah yang menolak seruan kaum konservatif muslim untuk membatalkan pertunjukan tersebut. Dipimpin oleh blok oposisi negara tersebut, kaum konservatif Muslim telah memprotes konser tersebut karena dukungan Coldplay terhadap komunitas LGBTQ+. Baru-baru ini, mereka juga mendesak agar konser Coldplay dihentikan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang terbunuh dalam perang Israel-Hamas. Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya masalah dengan konser pertama Coldplay di Malaysia nanti malam (22/11). Dikutip dari New York Post,&nbsp;keamanan telah ditingkatkan karena diperkirakan akan menarik sekitar 75.000 orang datang di stadion Kuala Lumpur. "Ya, itu salah satu hal yang sudah kami diskusikan dengan pihak penyelenggara," ujar Fahmi saat ditanya apakah 'kill switch' untuk memutus aliran listrik yang akan digunakan. "Perdana Menteri juga mengatakan bahwa band ini sangat mendukung Palestina. Jadi, kami sangat antusias dengan konser hari ini," tambahnya. Malaysia memperkenalkan tindakan kill switch baru-baru ini setelah kontroversi yang dipicu oleh band Inggris, The 1975 di Kuala Lumpur pada bulan Juli. Penyanyi utama band ini mengecam undang-undang anti-gay di negara tersebut, dan mencium teman satu bandnya saat tampil. Hal tersebut memicu reaksi keras di kalangan muslim, dan mendorong pemerintah untuk menghentikan festival musik yang berlangsung selama tiga hari. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim telah membenarkan bahwa ia mengizinkan konser Coldplay, dengan mengatakan kepada Parlemen pada hari Selasa bahwa "Coldplay sebenarnya adalah salah satu band yang mendukung Palestina." Dia mencatat bahwa sebelum dia berkuasa pada November 2022, konser Coldplay telah disetujui. Anwar mengatakan bahwa kelompok-kelompok pro-Palestina juga mendatangi kantornya untuk mendukung konser Coldplay. Partai Islam oposisi PAS mengecam sikap Anwar. Meskipun Coldplay mendukung perjuangan Palestina, mereka juga mendorong hedonisme, kata kepala informasi, Ahmad Fadhli Shaari. "Ini bukan tentang apakah mereka murni mendukung perjuangan Palestina atau tidak, tetapi masalah budaya hedonisme yang mereka bawa ke masyarakat kita," katanya hari Selasa di Parlemen. PAS, yang telah memperluas pengaruhnya setelah mendapat dukungan kuat dari kaum Muslim pada pemilu 2022, sering kali memprotes konser-konser artis internasional yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penyelenggara dari konser Live Nation Malaysia tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Mereka mengeluarkan pernyataan kepada para penonton konser beberapa hari yang lalu, mengingatkan untuk memperhatikan budaya dan sensitivitas lokal. Serta menahan diri untuk tidak menampilkan alat peraga atau barang yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain selama konser berlangsung. Polisi telah memperingatkan masyarakat untuk menahan diri dari segala bentuk provokasi dan menghasut kerusuhan pada konser tersebut, yang merupakan bagian dari Music of the Spheres World Tour Coldplay. Coldplay juga mendapat penolakan dari umat Islam ketika mereka tampil di Indonesia awal bulan ini. Para pengunjuk rasa mengadakan unjuk rasa hingga hari konsernya, mengecam band ini sebagai propagandis (pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang)&nbsp;LGBTQ+ yang sikapnya merusak "iman dan moral." Coldplay terkenal karena memadukan nilai-nilainya dengan pertunjukannya, seperti dorongan band ini terhadap kelestarian lingkungan. Penyanyi utama Chris Martin dikenal sering mengenakan pakaian berwarna pelangi dan mengibarkan bendera kebanggaan kaum gay selama pertunjukan.

Menjawab keresahan sebagian masyarakat tentang konser Coldplay yang mengandung LGBTQ+, dan bisa saja dihentikan Pemerintah Malaysia.

Pemerintah Malaysia Mengungkapkan Konser Coldplay Dapat Dihentikan oleh Penyelenggara Jika Mereka Melakukan Hal yang Menyimpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bendera-Malaysia-Pxhere-CC0.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 1.300 terpidana mati di Malaysia menunggu eksekusi. Namun, belakangan mereka memiliki kesempatan untuk menghindari tiang gantungan. Sebab, pemerintah Malaysia bakal menghapus hukuman mati wajib. Rancangan undang-undang (RUU) sudah dalam proses.  Senin (27/3) RUU Penghapusan Hukuman Mati Wajib serta RUU Revisi Hukuman Mati dan Penjara hingga Mati (Yurisdiksi Sementara Pengadilan Federal) 2023 sudah diajukan ke majelis rendah Malaysia. RUU tersebut diajukan Azalina Othman Said, menteri di Departemen Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas hukum dan reformasi kelembagaan.  Pemerintah Malaysia hanya menghapus hukuman mati wajib. Hukuman yang sudah diatur dalam undang-undang. Hakim sudah tidak bisa mempertimbangkan kondisi pelaku. Misalnya dalam kasus penyelundupan narkoba dan terorisme.  Hukuman mati di Malaysia bakal tetap ada. Tapi bukan hukuman mati yang wajib. Hakim masih bisa mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku atau terpidana. Apakah dalam perjalanannya terpidana layak dihukum mati atau bisa diganti dengan hukuman penjara.  RUU tersebut akan dibahas dan diperdebatkan di parlemen dan harus tuntas sebelum 4 April atau sebelum legislator mulai reses. Begitu RUU penghapusan itu disahkan, tahanan yang dijatuhi hukuman mati wajib memiliki waktu 90 hari untuk meminta Pengadilan Federal Malaysia meninjau kembali hukumannya. Namun, terpidana mati hanya diizinkan untuk mengajukan permohonan sekali.  Menurut Azalina, penghapusan hukuman mati wajib itu bakal memastikan keadilan bagi semua orang.

Malaysia Bakal Menghapus Hukuman Mati Wajib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/indonesia-pertanyakan-skema-baru-penyaluran-tki-di-malaysia_m_180723.jpeg" alt="Ilustrasi TKI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mempertanyakan kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Malaysia dalam penempatan dan perekrutan tenaga kerja di Malaysia. Diketahui, Per 1 Januari 2018, Pemerintah Malaysia akan melaksanakan kebijakan program Direct Hiring (rekrut langsung) Pekerja Migran Indonesia untuk sektor informal. Tetapi, kebijakan ini belum pernah disampaikan oleh Malaysia secara resmi kepada Pemerintah Indonesia. &ldquo;Kebijakan program Direct Hiring untuk pekerja migran Indonesia sektor informal tersebut, belum pernah disampaikan oleh Pemerintah Malaysia secara resmi kepada Pemerintah Indonesia,&rdquo; ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, Rabu (10/1). Dalam pelaksanaan program Direct Hiring disebutkan bahwa pengguna/majikan dapat berhubungan langsung merekrut calon pekerja migran Indonesia tanpa melalui agency/mitra usaha. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan serta peraturan perundang-undangan lainnya. &ldquo;Belum ada skema yang dituangkan dalam MoU. Ini baru diumumkan, Ini lho ada Direct Hiring. Kami mempertanyakan,&rdquo; tukas Hery. Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada Atase Ketenagakerjaan di Kuala Lumpur, Malaysia untuk tidak memberikan layanan terhadap program Direct Hiring untuk pekerja migran Indonesia untuk sektor informal. Hal itu tentu demi keselamatan dan keamanan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. &ldquo;Pemerintah Indonesia mengingatkan kembali kepada Pemerintah Malaysia untuk segera melakukan Bilateral Meeting guna memperbarui MoU penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang telah habis masa berlakunya,&rdquo; tegasnya. Hery menjelaskan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak. Pada pelaksanaanya, dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini salah satu upaya pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Aturan itu sebagai pengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Indonesia Pertanyakan Skema Baru Penyaluran TKI di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ketum-ppp-desak-panitia-sea-games-disanksi-tegas_m_152323.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan sanksi tegas terhadap panitia SEA Games 2017 terus bergema walaupun sudah ada permintaan maaf dari pihak Malaysia sebagai tuan rumah. Kali ini desakan datang dari Ketua Umum PPP Romahurmuziy. "Harus diberikan sanksi di internal mereka untuk mempertangungjawabkan masalah ini meskipun tidak di sengaja," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (21/8). Kata dia, terbaliknya bendera Indonesia dalam buku panduan SEA Games tidak bisa disepelekan. Karenanya, sanksi menjadi hal lumrah atasn kelalaian panitia. "Kalau tidak, hal-hal seperti ini kemudian kita biarkan akan menggangu harga diri kita sebagai bangsa," tegas Romi. Anggota komisi XI DPR itu pun meminta Kementerian Olahraga Malaysia yang bertanggung jawab atas SEA Games tersebut harus mendalami kejadian ini. "Saya meminta kepada Kementerian Olahraga Malaysia untuk melakukan pengalian terhadap persoalan ini, karena timbul faktor kesengajaan atau faktor ketidak sengajaan," sebut dia. Sementara dia berpendapat, tak sepatutnya terbaliknya bendera Indonesia dalam buku panduan itu terjadi. Dia meyakini Malaysia paham betul warna dan bentuk dari lambang negara Indonesia itu. "Mereka ini bangsa yang serumpun, sehingga mereka sangat paham dengan hal-hal seperti ini. Itu tidak semestinya terjadi," pungkas Romi.&nbsp;

Ketum PPP Desak Panitia SEA Games Disanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jenderal-tni-yang-bakal-dicapreskan-itu-diganjar-ini-oleh-malaysia_m_145361.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dianugerahi Tanda Kehormatan Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT) dari Kerajaan Malaysia." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dianugerahi Tanda Kehormatan Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT) dari Kerajaan Malaysia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dianugerahi Tanda Kehormatan Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT) dari Kerajaan Malaysia.&nbsp;  Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Yang Amat Berhormat (YAB) Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak di Putra Jaya, Malaysia, Rabu (19/7).   Tidak hanya bagi Panglima TNI dan keluarga secara pribadi, penganugerahan ini merupakan kehormatan tidak hanya bagi Panglima TNI dan keluarga secara pribadi, namun juga bagi segenap jajaran TNI.&nbsp;  Penganugerahan tersebut merupakan penghargaan yang akan mendorong Panglima TNI untuk lebih meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua Angkatan Bersenjata.  Pemberian Tanda Kehormatan PGAT tersebut, karena Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo senantiasa berusaha untuk mempererat jalinan dan kerja sama bilateral persahabatan antara Indonesia dan Malaysia.&nbsp;  Panglima TNI juga senantiasa memupuk dan meningkatkan semangat kerja sama demi keselamatan dan keutuhan kedua negara.  Di samping itu, sebagai seorang Jenderal yang kharismatik, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga berperan sebagai penggerak utama dalam tugas-tugas operasi bersama di kawasan, latihan dan patroli darat, laut dan udara antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).  Setelah acara penganugerahan Tanda Kehormatan PGAT, Panglima TNI beserta rombongan, melakukan kunjungan kehormatan kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor dan Wamenhan Malaysia Dato Sri Mohd Johari Bin Baharum dalam rangka meningkatkan kerja sama militer kedua negara.  Kepala Bidang Penerangan Internasional (Kabidpeninter) Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto menjelaskan kunjungan kerja Panglima TNI beserta rombongan ke Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka mengikuti Sidang ke-13 High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo) tahun 2017, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2017.  Sekedar diketahui, figur Jenderal Gatot Nurmantyo sudah digadang-gadang oleh sejumlah partai untuk maju di pilpres 2019. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).&nbsp;  Namun, Gatot yang akan pensiun tahun depan itu masih enggan menanggapi terkait pencapresan dirinya di pilpres 2019.

Jenderal TNI yang Bakal Dicapreskan itu Diganjar Ini oleh Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63534_82607_DEPORTASI.jpg" alt="Para TKI bermasalah berbaris dan didata sebelum melintasi PLBN Terpadu Entikong, Sanggau, Kalbar." width="100%">
<figcaption>Para TKI bermasalah berbaris dan didata sebelum melintasi PLBN Terpadu Entikong, Sanggau, Kalbar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Sarawak Malaysia kembali mendeportasi 48 Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) ke tanah air. Mereka dipulangkan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Sanggau, Kalbar. Para TKI itu diantar petugas Imigresen (Imigrasi) Balai Bekenu, Malaysia beserta Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Kuching menggunakan mobil tahanan Imigrasi. Setibanya di PLBN Terpadu Entikong, para TKIB ini dibawa ke Polsek Entikong untuk pendataan ulang. &ldquo;Kita data ulang dengan memisahkan jumlah TKI per kota, kabupaten dan provinsi. Kita bersama P4TKI Entikong juga melakukan screening terhadap setiap TKI ini,&rdquo; kata Kapolsek Entikong AKP Kartyana dikutip dari Rakyat kalbar (Jawa Pos Group), Jumat (11/11). Para TKI Bermasalah ini terdiri dari 43 laki-laki dan lima wanita. Didominasi berasal dari Kalbar, 24 orang, Nusa Tenggara Timur (NTT) empat orang, Sulawesi Selatan (Sulsel) enam orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) empat orang, Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) masing-masing satu orang, Jawa Timur (Jatim) dua orang, Lampung dua orang dan Jakarta satu orang. Diantara mereka, ada tiga orang anak-anak. &ldquo;Dari hasil screening, ditemukan beberapa permasalahan yang dialami TKIB. Pekerjaan tidak sesuai, gaji tidak sesuai, tidak memegang paspor, tidak ada permit dan dalam kondisi sakit,&rdquo; ujar Kartyana. Setelah didata, polisi melakukan pengembangan untuk mengetahui apabila para TKI ini ada yang terindikasi korban perdagangan orang (trafficking). &ldquo;Melalui pengembangan ini, kita bisa mengusut siapa agen-agen TKI ilegal dan jaringannya,&rdquo; tegasnya. Selain itu, sebelum dipulangkan, 48 TKIB bermasalah ini harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen. &ldquo;Mereka sudah diberangkatkan dari Entikong menuju Dinsos Pontianak menggunakan bus. Kemudian setelah didata di sana, mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya,&rdquo; jelas mantan Kapolsek Pontianak Selatan itu. Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kabid Linjamsos) Dinas Sosial Kalimantan Barat, Yuline Marhaeni mengatakan, setelah para TKIB tiba di Dinsos, mereka akan didata ulang. Kemudian ditampung di shelter belakang kantor Dinsos, sambil menunggu jadwal pemulangan ke daerah asal. &ldquo;Selama di shelter, makan mereka kita tanggung sehari tiga kali. Pakai dana Provinsi (talangan) dulu, nanti kita rembes ke sana (Kemensos),&rdquo; kata Yuli di ruangannya. Nantinya, para TKIB ini akan dipulangkan menggunakan kapal Pelni pada hari Sabtu. &ldquo;Kapal Pelni kan hanya ada setiap Sabtu. Nanti, para TKI ini cukup menunjukkan surat dari kita, mereka tanpa biaya naik kapal tersebut. Karena Kemensos sudah MoU dengan Pelni,&rdquo; ujarnya. Dipaparkan Yuli, sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2016 ini, setidaknya sudah 1.873 TKIB yang ditampung di Dinsos Kalbar.&nbsp; &ldquo;Ini belum September, Oktober dan November. Untuk bulan ini saja sudah ada 48 TKI yang kita pulangkan ke daerah asal. Kemudian yang akan tiba ini, 48 orang,&rdquo; paparnya. Yuli menambahkan, persoalan dan keluhan TKIB ini normatif. Lazim seperti TKI non prosedural lain yang telah dipulangkan sebelumnya. &ldquo;Keluhan mereka rata-rata soal gaji tak dibayar, ada yang terjaring razia tak memiliki izin kerja. Kemudian ada yang bermasalah dengan majikan mereka,&rdquo; jelas Yuli. (oxa/fab/JPG)

Pemerintah Malaysia Deportasi 48 TKI, Penyebabnya...

pemerintah malaysia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah malaysia

Berita Terkini