<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="newbody"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-penampakan-powerbank-terbakar-di-bagasi-pesawat_m_191653.jpeg" alt="Power Bank Terbakar di Bagasi" width="100%">
<figcaption>Power Bank Terbakar di Bagasi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Jepang akan melarang penggunaan&nbsp;power bank&nbsp;atau pengisi daya portabel di pesawat mulai April, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah itu pada Rabu (18/2). Keputusan itu diambil setelah terjadi sejumlah insiden di mana baterai ponsel terbakar di penerbangan. Larangan tidak hanya terbatas pada penggunaan&nbsp;power bank&nbsp;untuk mengisi daya ponsel pintar, tetapi juga akan diperluas ke pengisian daya melalui stopkontak di dalam pesawat. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MILT) memutuskan memperketat aturan setelah pada Juli 2025 mengimbau penumpang untuk tidak menyimpan&nbsp;power bank&nbsp;di kompartemen atas dan menyimpannya dalam jangkauan selama penerbangan. Menurut MLIT, baterai lithium-ion yang umum digunakan pada&nbsp;power bank&nbsp;bisa terbakar akibat benturan fisik atau degradasi bertahap. Saat ini, baterai portabel dilarang dimasukkan ke bagasi tercatat, serta dibatasi jumlah dan kapasitasnya dalam bagasi kabin. Kebakaran yang terjadi pada Januari 2025 di dalam pesawat maskapai berbiaya rendah yang dioperasikan Air Busan Co. diduga disebabkan oleh&nbsp;power bank&nbsp;yang rusak. (*) </div>

Pemerintah Jepang akan melarang penggunaan power bank atau pengisi daya portabel di pesawat mulai April 2026 mendatang

Pemerintah Jepang akan Larang Penggunaan Power Bank di Pesawat mulai April 2026, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/bear-1610000307.png" alt="Beruang yang terlihat berkeliaran di sekitar jalanan (Dok. Asahi Shimbun)" width="100%">
<figcaption>Beruang yang terlihat berkeliaran di sekitar jalanan (Dok. Asahi Shimbun)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejak April, Jepang telah mencatat adanya lebih dari 100 serangan beruang dengan rekor 12 korban jiwa di berbagai wilayah. Dua pertiga dari total kematian terjadi di Prefektur Akita dan Iwate yang berdekatan. Menurut&nbsp;DW, laporan menunjukkan beruang memasuki rumah penduduk dan toko, menyerang wisatawan, hingga terlihat berkeliaran di sekitar sekolah dan taman. Situasi ini membuat warga semakin resah. "Beruang semakin banyak muncul di daerah-daerah yang dekat dengan permukiman manusia," kata Menteri Lingkungan Hidup Hirotaka Ishihara, dikutip dari&nbsp;Anadolu Ajansi. Bantuan dari Japan Ground Self-Defense Force (GSDF) Menurut&nbsp;Reuters, otoritas di Prefektur Akita melaporkan bahwa penampakan beruang naik enam kali lipat tahun ini, mencapai lebih dari 8.000 kasus. Lonjakan ini mendorong gubernur setempat untuk meminta dukungan dari&nbsp;Japan Ground Self-Defense Force&nbsp;(GSDF) pada pekan lalu. Melansir&nbsp;Japan Wire by Kyodo News, GSDF menandatangani perjanjian dengan pemerintah Prefektur Akita pada Rabu (5/11) untuk membantu penanganan serangan beruang yang meningkat tajam di wilayah tersebut. Dukungan GSDF akan bersifat logistik, termasuk memasang dan mengangkut perangkap kotak. Tapi, pasukan tidak akan menggunakan senjata api untuk membunuh beruang. Bantuan ini juga mencakup pengangkutan pemburu serta membantu penggalian untuk penguburan bangkai beruang. Kerja sama dijadwalkan berlangsung hingga 30 November. "Kami ingin mendukung kegiatan Self-Defense Forces melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah," kata Gubernur Akita, Kenta Suzuki, dikutip dari&nbsp;Japan Wire by Kyodo News. Komandan Divisi ke-9 GSDF, Yasunori Matsunaga pun menyatakan, "Kami menyadari bahwa kerusakan akibat serangan beruang di Prefektur Akita merupakan masalah serius. Kami akan melanjutkan dukungan berdasarkan kebutuhan agar dapat memberikan bantuan maksimal." Edukasi Keselamatan Dilansir dari&nbsp;The Guardian, selain mengerahkan pasukan, pemerintah dan media lokal juga meningkatkan edukasi mengenai langkah-langkah menghindari dan menghadapi pertemuan berbahaya dengan beruang. Para ahli sepakat bahwa bila seseorang berhadapan langsung dengan beruang, menghindari kontak mata, tidak melakukan gerakan mendadak, dan mundur perlahan tanpa membelakangi hewan adalah langkah terbaik. Berlari atau memanjat pohon sangat tidak dianjurkan, sebab kedua hal itu dapat dilakukan beruang dengan kecepatan jauh melampaui manusia. Jika serangan tampak tidak dapat dihindari, para pakar menyarankan untuk berbaring tengkurap sambil melindungi kepala dan leher. Sebuah studi dari Universitas Akita yang dirilis akhir pekan lalu, setelah meninjau 70 korban serangan beruang di Prefektur Akita, menunjukkan bahwa tujuh orang yang berbaring tengkurap dan menutupi kepala serta lehernya terhindar dari cedera serius. Langkah pencegahan lainnya termasuk membawa bel atau peluit saat berjalan, melakukan aktivitas secara berkelompok, serta menggunakan semprotan antiberuang, yang disebut sebagai metode paling efektif namun sulit ditemukan di Jepang. Warga juga diimbau untuk menghindari pendakian di waktu-waktu rawan seperti subuh dan petang ketika beruang paling aktif, serta tidak membuang makanan atau sampah sembarangan yang dapat menarik perhatian hewan liar tersebut.

Sejak April, Jepang telah mencatat adanya lebih dari 100 serangan beruang dengan rekor 12 korban jiwa di berbagai wilayah.

Lonjakan Serangan Beruang di Jepang, Pemerintah Kerahkan Pasukan dan Tingkatkan Edukasi Keselamatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/BI-25-A-480388560.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Duta Besar Jepang, Ueda Hajime (kanan) dalam High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI, Senin (25/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Duta Besar Jepang, Ueda Hajime (kanan) dalam High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI, Senin (25/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengumumkan implementasi resmi sistem pembayaran digital QR lintas batas antara Indonesia dan Jepang, Senin (25/8). Dengan demikian, QRIS dapat digunakan di berbagai tempat di Jepang. Sehingga mempermudah wisatawan dan pelaku bisnis asal Indonesia dalam melakukan transaksi hanya dengan menggunakan ponsel. "Ke mana pun pergi, ke Okachimachi, ke Donki (Don Quijote), ke Shibuya, ke restoran mana pun, cukup gunakan ponsel anda. Gunakan QRIS," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI.&nbsp; BI dan Kementerian Keuangan Jepang terus memperluas penggunaan mata uang lokal alias local currency transaction (LCT). Periode Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dan Jepang tercatat mencapai USD 5,1 miliar. Meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak USD 2,23 miliar. "Yang mana transaksi mata uang lokal Indonesia dan Jepang sudah menjadi nomor dua setelah Tiongkok. Sebagian besar didorong oleh kegiatan ekspor dan impor. Tapi kita ingin melangkah lebih jauh," ungkap Perry. BI mendorong agar rekening dalam mata uang yen dapat digunakan untuk membeli instrumen pasar keuangan Indonesia. Seperti obligasi pemerintah, sukuk, bahkan Sekuritas Rupiah&nbsp;Bank Indonesia&nbsp;(SRBI), serta instrumen pendapatan tetap lainnya secara ritel melalui mobile banking. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan keuangan. Selain itu juga meningkatkan efisiensi dan strategi manajemen risiko. Termasuk diversifikasi mata uang serta pendalaman pasar keuangan. "Untuk orang Jepang, tentu saja kami akan menjamin akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui pembelian obligasi pemerintah ritel, sukuk, ekuitas Indonesia apapun. Bahkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini dengan memperluas kerangka LCT, meningkatkan partisipan pasar, dan meningkatkan efisiensi transaksi," beber Perry. Menurut dia, langkah ini menandai babak baru dalam konektivitas ekonomi digital antara kedua negara. Menyusul keberhasilan kerja sama serupa yang telah dijalin Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang merupakan bagian dari visi besar integrasi sistem pembayaran digital lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Melalui pembayaran yang mulus, aman, dan efisien, tidak hanya menyederhanakan transaksi. Tapi juga membangun ekonomi digital yang lebih inklusif. Khususnya bagi usaha kecil dan menengah UKM yang merupakan tulang punggung masyarakat Indonesia.&nbsp; "Mulai hari ini, QRIS sudah diimplementasikan dan diterima lintas batas di Jepang. Dan segera juga, QR Jepang juga akan diterima di Indonesia," terang lulusan Iowa State University itu. Perry mengungkapkan, sekitar 500 ribu pelancong dari Indonesia dan Jepang akan menikmati kemudahan ini. Tanpa perlu lagi menukar mata uang. "Mereka tidak butuh rupiah. Mereka tidak butuh yen. Yang mereka butuhkan hanya ponsel," ujarnya. Melalui sambungan virtual, Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan kemajuan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di wilayah Asia. Transaksi antarnegara meningkat dan memenuhi kebutuhan akan sistem pembayaran antarnegara. Sejak Agustus 2020, Jepang dan Indonesia telah dapat bertransaksi secara langsung menggunakan yen dan rupiah.&nbsp; "Sejak 17 Agustus 2025, telah diluncurkan koneksitas pembayaran menggunakan QR code antara Jepang dan Indonesia, saya berharap, dengan implementasi ini kita dapat merealisasikan masa depan dimana transaksi barang dan jasa antara Jepang dan Indonesia semakin dinamis, menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama," ucap Katsunobu. Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Duta Besar Bidang Perekonomian Kedutaan Besar Jepang, Ueda Hajime (kanan) dalam High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI, Senin (25/8).

BI dan Kementerian Keuangan Jepang terus memperluas penggunaan mata uang lokal alias local currency transaction (LCT).

BI Bakal Perluas Transaksi LCT Indonesia-Jepang untuk Beli Obligasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Screenshot_20250713_111829_Instagram-1-2166698336.jpg" alt="influencer asal Indonesia di Jepang, Dian K.N meminta WNI yang tinggal di Jepang jangan berulah karena bikin malu bangsa." width="100%">
<figcaption>influencer asal Indonesia di Jepang, Dian K.N meminta WNI yang tinggal di Jepang jangan berulah karena bikin malu bangsa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan negatif sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Jepang tengah menuai sorotan. Seorang influencer asal Indonesia, Dian K.N mengaku menerima telepon langsung dari salah satu tokoh penting di pemerintahan Jepang. Dalam percakapan tersebut, Dian mendapatkan peringatan serius terkait perilaku buruk yang kian marak dilakukan oleh sebagian WNI di negeri Sakura. &ldquo;Buat teman-teman WNI di Jepang, mari kita jaga nama baik bangsa kita. Kita hidup di negeri orang. Jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke sini,&rdquo; kata Dian dalam unggahan pada akun media sosial Instagramnya, @neojapan_, dikutip Minggu (13/7). Ia menegaskan, semua tindakan negatif tidak akan luput dari pengawasan di Jepang, yang dikenal sangat tertib dan disiplin. Dian menjelaskan, pelanggaran serius seperti pencurian dapat berujung pada denda, proses hukum di polisi, bahkan yang paling buruk berujung pada deportasi. &ldquo;Dan yang paling menyedihkan, nama baik WNI ikut tercoreng,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena dapat merusak citra bangsa Indonesia di mata masyarakat Jepang.&nbsp;&ldquo;Tolong jangan bego. Belajar tata krama, hormati budaya lokal, dan selesaikan masalah dengan cara yang benar," tegas Dian. Ia mengimbau agar semua WNI bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak membuat kerusakan nama bangsa. Lebih lanjut, Dian mengingatkan lembaga atau sekolah yang mengirimkan anak didiknya ke luar negeri agar lebih selektif. &ldquo;Jangan asal, cek dulu akhlak dan sikapnya. Kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium, bukan yang bikin masalah,&rdquo; urainya.&nbsp; Dian juga mengaku siap mengambil tindakan tegas terhadap setiap WNI yang melakukan pelanggaran. Menurut dia, itu penting dilakukan untuk memberikan tindakan tegas dan efek jera. &ldquo;Saya sendiri yang akan mendeportasi mereka dan mengusulkan ke Pemerintah Imigrasi serta polisi Jepang supaya ditindak secara hukum,&rdquo; papar Dian. Lebih lanjut, Dian berharap pesan ini bisa menjadi pengingat bagi seluruh WNI untuk selalu menjaga sikap dan nama baik bangsa Indonesia selama berada di Jepang. &ldquo;Saya terpaksa speak up karena saya peduli. Jangan nodai perjuangan WNI lain yang sudah mati-matian berjuang dan hidup baik di sini," pungkasnya.

Dian K.N, influencer Indonesia, menerima telepon dari pemerintah Jepang untuk mengingatkan WNI menjaga nama baik bangsa di Jepang.

Influencer Indonesia Ditelepon Langsung Pemerintah Jepang Gara-Gara WNI Bikin Ulah Negatif: Jangan Bego, Belajar Tata Krama!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Jet-tempur-Tiongkok-kembali-melintasi-garis-tengah-Selat-Taiwan-yang-berfungsi-sebagai-penghalang-tidak-resmi-antara-kedua-belah-pihak-2241805276.jpg" alt="Jet tempur Tiongkok kembali melintasi garis tengah Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai penghalang tidak resmi antara kedua belah pihak. (Sumber Foto: AP)" width="100%">
<figcaption>Jet tempur Tiongkok kembali melintasi garis tengah Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai penghalang tidak resmi antara kedua belah pihak. (Sumber Foto: AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Jepang menyatakan kekhawatiran atas insiden nyaris bertabrakannya pesawat patroli Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dengan jet tempur Tiongkok. Jet itu yang lepas landas dari kapal induk Shandong. Insiden itu terjadi saat kelompok kapal induk Tiongkok melakukan latihan militer di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, jet tempur J-15 milik Tiongkok terbang dalam jarak sekitar 45 meter dari pesawat SDF dan sempat melintas di depan pesawat Jepang pada ketinggian yang sama dengan jarak 900 meter. Tidak ada kerusakan atau korban dalam peristiwa tersebut. &ldquo;Kejadian nyaris mencelakakan ini dapat menyebabkan tabrakan yang tidak disengaja,&rdquo; kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi Kamis (12/6) seperti dilansir dari&nbsp;The Guardian. Dia meminta Tiongkok untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Menanggapi protes Tokyo, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak tudingan tersebut dan balik menyalahkan Jepang. "Akar penyebabnya adalah pengintaian dekat oleh pesawat Jepang terhadap aktivitas militer normal Tiongkok,&rdquo; ujar juru bicara kementerian, Lin Jian. Beijing juga menuduh Jepang melakukan tindakan berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan. Latihan militer kapal induk Shandong dan Liaoning di ZEE Jepang menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya armada Tiongkok beroperasi hingga ke sisi timur pulau kedua di Pasifik. Shandong diketahui berlayar di tenggara Pulau Miyako, Okinawa, dan melakukan latihan lepas landas dan pendaratan jet tempur di wilayah utara Okinotori. Kementerian Pertahanan Jepang menyebut aktivitas tersebut sebagai manuver abnormal dan berbahaya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menilai Tiongkok tengah meningkatkan kemampuan operasional laut dan udara.&nbsp; Ketegangan di kawasan meningkat seiring meningkatnya frekuensi patroli dan latihan militer Tiongkok di wilayah yang juga diklaim oleh beberapa negara lain. Beijing berdalih seluruh aktivitas militernya sesuai hukum internasional dan bersifat defensif. Namun sejumlah negara, termasuk Australia, AS, Filipina, dan Kanada, sebelumnya juga menuduh pilot-pilot Tiongkok melakukan manuver udara yang berisiko tinggi. (lyn)

Pemerintah Jepang menyatakan kekhawatiran atas insiden nyaris bertabrakannya pesawat patroli SDF dengan jet tempur Tiongkok.

Jepang Protes Manuver Berbahaya Jet Tempur Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/antarafoto-perdana-menteri-jepang-kttg20-151122-akg-1.jpg" alt="Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjanji akan mengambil langkah apa pun untuk mendapatkan kembali semua warga Jepang yang diculik Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an.  Pernyataan Kishida itu disampaikan dalam satu pertemuan dengan anggota keluarga Jepang korban penculikan yang baru-baru ini menyatakan tidak akan menentang pemberian bantuan kemanusiaan ke Korea Utara jika langkah itu bisa memulangkan lagi para korban penculikan.  ”Untuk mewujudkan kepulangan segera semua korban penculikan ke Jepang, Kami akan berupaya sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah ini tanpa mengesampingkan opsi apa pun,” kata Kishida seperti dilansir dari Antara.  Dia menegaskan sangat ingin berbicara langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tanpa syarat apa pun.  Pada pertemuan tersebut, Takuya Yokota, adik Megumi Yokota, yang diculik saat berusia 13 tahun pada 1977, mendesak Pemerintah Jepang agar memulai negosiasi dengan Korea Utara guna menyelesaikan masalah penculikan tersebut. Itu dilakukan sambil mengupayakan perdamaian antara kedua negara.  Takuya Yokota mengatakan, jika Korea Utara segera mengembalikan semua korban penculikan ke Jepang, pemerintah Kishida seharusnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Pyongyang dalam batas-batas sanksi yang dijatuhkan masyarakat internasional ke negara tersebut.  Pada Februari, sekelompok yang mewakili keluarga korban penculikan dan entitas pendukungnya menyatakan, bantuan kemanusiaan tidak melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara yang terus mengembangkan rudal nuklir dan balistik.  Bersama dengan Asosiasi Nasional untuk Penyelamatan Orang Jepang yang Diculik Korea Utara, kelompok pimpinan Takuya Yokota itu lama bersikukuh dengan pendirian bahwa semua warga negara Jepang yang diculik Pyongyang harus segera dipulangkan.  Kedua kelompok mengungkapkan bahwa anggota-anggotanya akan mengunjungi Amerika Serikat pada Mei tahun ini untuk meminta Presiden AS Joe Biden mendukung terwujudnya pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Utara.  Pada Senin (27/2), Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan, Jepang tidak akan mengesampingkan kemungkinan menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara jika langkah tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah penculikan.  Matsuno, yang merangkap sebagai menteri yang menangani masalah penculikan sejak Oktober 2021, turut mengikuti pertemuan yang diadakan pada Rabu (1/3).  Korban penculikan bernama Megumi Yokota adalah satu di antara 17 warga negara Jepang yang resmi diakui pemerintah telah diculik Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an. Menyusul kembalinya lima korban penculikan ke Jepang pada 2002, Tokyo meminta pemulangan segera untuk 12 korban lain.  Jepang juga menuduh Korea Utara terlibat dalam banyak kasus orang hilang lainnya.

PM Jepang Janji Tuntaskan Masalah Penculikan oleh Korut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jepang.jpg" alt="Warga yang mengenakan masker mengunjungi Istana Kekaisaran saat hujan salju di tengah pandemi COVID-19, di Tokyo, Jepang (6/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/aww." width="100%">
<figcaption>Warga yang mengenakan masker mengunjungi Istana Kekaisaran saat hujan salju di tengah pandemi COVID-19, di Tokyo, Jepang (6/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/aww.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Koichi Hagiuda menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Hal tersebut disampaikan di sela Pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan APEC di Bangkok, Thailand pada 21-22 Mei 2022.  Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Koichi Hagiuda, Sabtu (21/5). Pertemuan bilateral tersebut diadakan di sela-sela Pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Bangkok, Thailand pada 21–22 Mei 2022.  “Kami mengapresiasi dan menyambut baik upaya untuk menjalankan Asia Japan Investing for Future Initiative. Hal ini untuk memastikan inisiatif tersebut akan bermanfaat bagi ekonomi kawasan,”kata Mendag Lutfi saat pertemuan bilateral.  Mendag Lutfi mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Indonesia terkait inisiatif tersebut. Hal-hal tersebut yaitu terkait hasil yang diharapkan, mekanisme pendanaan, dan rencana waktu implementasinya.  Sementara itu terkait G20, Mendag Lutfi mengapresiasi dukungan Jepang terhadap Presidensi G20 tahun ini. Ia berharap dukungan Jepang terhadap presidensi tahunini akan membantu negara anggota G20 untuk menghasilkan capaian-capaian dan agenda prioritas G20 yang bermanfaat.Mendag Lutfi juga menyampaikan, keinginan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam skema Indo—Pacific Economic Framework (IPEF) harus disinergikan dengan skema ASEAN Outlook on the Indo—Pacific (AOIP) yang lebih dulu ada.  Sementara itu terkait Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP), Mendag Lutfi mengatakan Indonesia sedang memfinalisasi ratifikasi RCEP, yang diharapkan selesai di paruh pertama 2022.  Terkait Indonesia—Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA), Mendag Lutfi mengapresiasi upaya tim perunding Indonesia dan Jepang yang telah menggelar pertemuan intersesi pada Maret—April 2022 untuk membahas isu-isu yang belum disepakati. Mendag Lutfi mengajak Menteri Hagiuda untuk saling menaruh perhatian pada isu-isu yang menjadi kepentingan masing-masing negara.Mendag Lutfi juga mengapresiasi tema yang akan diangkat Jepang pada Expo 2025 Osaka yaituterkait dengan sustainable development goals.  Menanggapi hal ini, Menteri Hagiuda menyampaikan langkah-langkah Jepang dalam mempersiapkan perhelatan Expo 2025 Osaka.  Menteri Hagiuda menyampaikan juga pandangan Jepang terhadap IPEF dan respons Jepang terhadap peran RCEP dalam pengembangan ekonomi kawasan. Selain itu, kedua menteri juga mendiskusikan kerjasama investasi proyek energi, yaitu Investment Renewable Energy Hydroelectric Project.  Pada Januari–Maret 2022, total perdagangan Indonesia dan Jepang mencapai USD 9,98 miliar. Nilai ini tumbuh 36,43 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 7,25 miliar. Pada 2021 ekspor Indonesia ke Jepang mencapai USD 17,85 miliar, sementara impor Indonesia dari Jepang sebesar USD 14,64 miliar.  Indonesia mencatatkan surplus USD 3,21 miliar.Komoditas ekspor utama Indonesia ke Jepang pada 2021 adalah udang beku, minyak kelapa sawit, timah, filet ikan beku, dan moluska. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Jepang adalah suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor, kendaraan bermotor, mesin lainnya, alat berat shovel, dan logam campuran.

Mendag Bawa Kabar Baik, Jepang Sampaikan Ketertarikan Investasi di RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Screen-Shot-2022-04-29-at-18.43.39.jpg" alt="Presiden Jokowi (kanan) dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4). Indra Arief/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (kanan) dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4). Indra Arief/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Jepang berpartisipasi dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.  ”Ke depannya Indonesia mengharapkan partisipasi Jepang pada proyek-proyek infrastruktur seperti di IKN Nusantara dan juga untuk Ambon Port (Pelabuhan Ambon),” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Kepresidenan Bogor.  Presiden juga menyambut baik kelanjutan investasi Jepang dalam pembangunan Pelabuhan Patimban fase I dan II di Jawa Barat, serta proyek kereta MRT di DKI Jakarta. Pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Kishida pada Jumat (29/4), menjadi agenda dalam lawatan pertama Kishida di rangkaian kunjungan kerja luar negerinya kali ini.  Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.  Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi komitmen PM Kishida untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. ”Dalam hubungan bilateral ini, kita sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di perdagangan dan investasi. Di bidang perdagangan kita sepakat untuk mengintensifkan negosiasi IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) dan mengurangi hambatan perdagangan agar lebih menguntungkan kedua negara,” ucap Jokowi.  Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota RI, diperkirakan akan membutuhkan biaya mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20 persen. Sisanya sebanyak 80 persen kebutuhan biaya pembangunan IKN akan dipenuhi dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), public private partnership (PPP), serta investasi langsung dari investor.  Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap. Yakni tahap I pada 2022–2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri, dan BIN. Tahap II pada 2024–2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.  Tahap III pada 2030–2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum masal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.  Selanjutnya tahap IV pada 2035–2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna serta tahap 5 pada 2040–2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.

Presiden Harap Partisipasi Jepang untuk Proyek Infrastruktur di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jica-gelontor-rp-152-t-ke-pemerintah-indonesia-ini-peruntukannya_m_168639.jpeg" alt="Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Robert Pakpahan bersama Chief Representative JICA Naoki Ando melakukan penandatanganan loan agreement yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Robert Pakpahan bersama Chief Representative JICA Naoki Ando melakukan penandatanganan loan agreement yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung proyek pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dan pembangunan pusat studi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Total pinjaman dari kedua proyek tersebut senilai JPY 127,215 miliar atau setara Rp 15,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penandatangan kerja sama pinjaman dilakukan guna mendukung UGM untuk menjadi universitas bertaraf internasional. "Kerja sama pinjaman ini diperuntukan untuk world classical spirit. Untuk mendukung UGM menjadi universitas bertaraf dunia," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (15/11). "Bahwa loan yang digunakan loan itu di UGM untuk membangun 10 learning center di UGM," tambahnya. Sementara itu, pinjaman untuk Pelabuhan Patimban dilakukan dalam mendukung proses industrialisasi di kawasan Jawa Barat. Melalui keberadaan Pelabuhan Patimban, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak ingin para pengusaha mengeluhkan masalah biaya logistik dan waktu bongkar muat. "Untuk loan kedua berhubungan dengan Patimban di Subang ini merupakan pusat logistik bertaraf internasional. Perlu diketahui bahwa industrialisasi di Jawa barat berkembang begitu cepat. Logistik yang bersifat internasional ini untuk mendukung proses industrialisasi tetap kompetitif dan produktif. Tidak terbebani logistik dan transportasi," tandasnya.

JICA Gelontor Rp 15,2 T ke Pemerintah Indonesia, Ini Peruntukannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah jepang

Berita Terkini