<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/TTJYvKr1M1V8LJqPsqgN2hpbvKabFNc7CiS9ISAJ-1-3253672590.jpg" alt="Ekor Pesawat Air India berada di atas bangunan usai jatuh sesaat setelah lepas landas di Ahmedabad India, Kamis (12/6). (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Ekor Pesawat Air India berada di atas bangunan usai jatuh sesaat setelah lepas landas di Ahmedabad India, Kamis (12/6). (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah India resmi membentuk komite tingkat tinggi untuk menyelidiki kecelakaan tragis pesawat Air India. Sabtu (14/6) waktu setempat, Menteri Penerbangan Sipil India Ram Mohan Naidu mengumumkan akan menyelidiki kecelakaan itu dengan komite nasional dan diberi deadline hingga tiga bulan. &ldquo;Kami memberikan batas waktu tiga bulan bagi mereka untuk melakukan investigasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan berdiskusi dengan pakar-pakar penting yang relevan dengan penyelidikan ini,&rdquo; ujar Naidu seperti dilansir dari Times of India. Kotak hitam (black box) pesawat telah berhasil ditemukan di lokasi kecelakaan. Menurut Naidu, Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara (AAIB) meyakini bahwa proses penguraian data dari kotak hitam akan menjadi kunci dalam mengungkap penyebab insiden. &ldquo;Penguraian kode dari kotak hitam akan memberikan informasi mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, baik saat proses kecelakaan berlangsung maupun beberapa saat sebelumnya,&rdquo; katanya. Kotak hitam terdiri dari perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Alat ini dirancang untuk tahan terhadap benturan hebat dan suhu ekstrem. Perangkat ini menjadi alat utama penyelidik dalam mengungkap kronologi dan faktor teknis yang menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, Air India juga melakukan pemeriksaan internal. Total ada 33 pesawat Boeing Dreamliner 787 yang tersisa di maskapai tersebut. Dalam akun X-nya, maskapai itu menyatakan sedang dalam proses menyelesaikan pemeriksaan keselamatan satu kali yang diarahkan oleh regulator penerbangan India (DGCA). &ldquo;Pemeriksaan ini dilakukan pada armada Boeing 787 saat kembali ke India, sebelum diizinkan untuk operasi berikutnya. Air India telah menyelesaikan pemeriksaan tersebut pada sembilan pesawat Boeing 787 dan siap menyelesaikan proses ini untuk 24 pesawat lainnya dalam jangka waktu yang diberikan oleh regulator," kata Air India melalui akun X-nya. Sekretaris Kementerian Penerbangan Sipil Samir Kumar Sinha mengatakan pada 12 Juni sekitar pukul 14.00 waktu setempat, pihaknya menerima informasi bahwa pesawat yang terbang dari Ahmedabad menuju Gatwick London telah jatuh.&nbsp; ATC Ahmedabad menyatakan pesawat ini lepas landas pada pukul 13.39 dan dalam beberapa detik, setelah mencapai ketinggian sekitar 650 kaki, tapi tak kunjung bisa melangit karena malah kehilangan ketinggian. "Pukul 1.39 siang, pilot memberi tahu ATC Ahmedabad bahwa saat itu adalah Mayday, yaitu keadaan darurat penuh. Menurut ATC, saat mencoba menghubungi pesawat, tidak ada respons. Tepat setelah 1 menit, pesawat ini jatuh di Medhaninagar, yang berjarak sekitar 2 km dari bandara,&rdquo; kata Sinha. Dia menegaskan, pesawat 171 ini sebelumnya menyelesaikan penerbangan dengan rute Paris-Delhi-Ahmedabad. Sinha menyatakan dalam penerbangan ini tidak ada kendala.

Pemerintah India membentuk komite untuk menyelidiki kecelakaan Air India A1-171 yang terjadi baru-baru ini.

Pemerintah India Bentuk Komite Tingkat Tinggi, Penyelidikan Tragedi Jatuhnya Pesawat Air India A1-171 di-Deadline 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/10/IMG-20241109-WA0028-183673751.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) di forum pertemuan Menteri Kebudayaan di G20 di Brasil (8/11). Foto : Humas Kementerian Kebudayaan" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) di forum pertemuan Menteri Kebudayaan di G20 di Brasil (8/11). Foto : Humas Kementerian Kebudayaan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Upaya pemulangan atau repatriasi benda-beda bersejarah terus diupayakan pemerintah Indonesia. Tidak hanya benda bersejarah yang ada di Belanda, tetapi juga di India. Rencana terbaru adalah repatriasi Prasasti Pucangan yang sekarang disimpan di Indian Museum di Kolkata.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui Prasasti Pucangan juga dikenal sebagai Airlangga Stone atau Calcutta Stone. Merupakan prasasti abad ke-11 yang dibuat atas perintah Raja Airlangga, salah satu penguasa besar Pulau Jawa saat itu. Prasasti Pucangan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Jawa. Khususnya terkait pemerintahan Raja Airlangga dan tatanan politik serta keagamaan di masa itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cerita Prasasti Pucangan sampai ke India dimulai pada awal abad ke-19 silam. Saat itu Prasasti Pucangan ditemukan oleh Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris yang berkuasa di Jawa tahun 1811-1816. Prasasti itu kemudian dikirim sebagai hadiah kepada Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India kala itu. Sejak itu, prasasti ini tetap berada di India dan kini disimpan di Indian Museum, Kolkata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015295044/bertemu-xi-jinping-prabowo-tegaskan-komitmen-kerja-sama-indonesia-tiongkok-untuk-stabilitas-dunia">Bertemu Xi Jinping, Prabowo Tegaskan Komitmen Kerja Sama Indonesia-Tiongkok untuk Stabilitas Dunia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya melobi pemerintah India untuk repatriasi Prasasti Pucangan dilakukan Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon. Dia secara resmi mengajukan permintaan repatriasi Prasasti Pucangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan India Gajendra Singh Shekhawat di sela Pertemuan Menteri Kebudayaan G20 di Salvador da Bahia, Brasil pada Jumat (8/11) waktu setempat. Permintaan itu menandai komitmen penuh Indonesia untuk memulihkan artefak budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi identitas bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengembalian Prasasti Pucangan adalah langkah penting untuk memulihkan bagian dari sejarah dan identitas budaya kita," kata Fadli dalam keterangannya Minggu (10/11). Dia mengatakan, selain nilai sejarahnya yang luar biasa, repatriasi ini juga akan mempererat persahabatan budaya kedua negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli mengusulkan agar serah terima resmi prasasti ini dilakukan pada kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada awal tahun 2025 mendatang. Sekaligus menandai 76 tahun hubungan diplomatik antar kedua negara. "Kami berharap India dapat mendukung repatriasi ini sebagai simbol komitmen bersama atas pentingnya melestarikan warisan budaya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015294907/tom-lembong-tulis-surat-dari-dalam-rutan-saya-terus-mencintai-indonesia">Tom Lembong Tulis Surat dari Dalam Rutan: Saya Terus Mencintai Indonesia!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya repatriasi ini juga diperkuat oleh prinsip-prinsip dalam Kashi Culture Pathway yang disepakati pada Pertemuan Menteri Kebudayaan G20 2023 di India. Prinsip tersebut mendorong pengembalian artefak budaya ke negara asalnya. Fadli berharap agar India dapat mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk memulangkan Prasasti Pucangan ke tempat asalnya. Sekaligus mendorong pembentukan tim gabungan untuk melakukan kajian dan memfasilitasi proses ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli juga mengusulkan agar Indonesia dan India bersama-sama memimpin upaya pengembalian artefak budaya yang masih berada di negara-negara lain, seperti Inggris dan Belanda. Banyak artefak berharga dari India dan Indonesia yang masih tersimpan di negara-negara tersebut. Kedua negara secara kolektif memperkuat seruan kepada negara-negara ini untuk mengembalikan warisan budaya ke tempat asalnya. Sebagai langkah pemulihan keadilan sejarah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain repatriasi, Kementerian Kebudayaan Indonesia dan India juga sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang kebudayaan. Termasuk potensi kerja sama dalam industri budaya, program restorasi cagar budaya Hindu-Buddha, hingga pertukaran dan konsorsium budaya.</div>

Prasasti Pucangan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Jawa. Khususnya terkait pemerintahan Raja Airlangga dan tatanan politik

Lobi Pemerintah India, Fadli Zon Ajukan Repatriasi Prasasti Pucangan Peninggalan Raja Airlangga di Abad ke-11

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/tren_bungkam_3.jpg" alt="Rumah aktivis Mohammed Javed di Uttar Pradesh dibuldoser dengan alasan pembangunan tanpa izin. Padahal, alasan sebenarnya adalah dia ikut dalam aksi protes terhadap Nupur Sharma. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Rumah aktivis Mohammed Javed di Uttar Pradesh dibuldoser dengan alasan pembangunan tanpa izin. Padahal, alasan sebenarnya adalah dia ikut dalam aksi protes terhadap Nupur Sharma. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Buldoser Baba. Julukan itu melekat pada Kepala Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Panggilan itu bukan karena Adityanath seorang kontraktor pemilik alat berat, tapi karena kebiasaannya yang menghancurkan rumah-rumah penduduk yang kritis kepada pemerintah dengan buldoser.  Kediaman Afreen Fatima salah satunya. Aktivis yang memprotes UU Amandemen Kependudukan (CAA) tersebut bahkan tidak diberi kesempatan sedetik pun untuk menyelamatkan barang-barangnya.  Fatima bukan korban pertama dan satu-satunya. Adityanath kerap menggunakan buldoser untuk menghancurkan usaha maupun permukiman penduduk yang menentangnya.  Para pemimpin negara bagian lain yang diusung partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP), melakukan hal serupa. Masing-masing akhirnya punya nama julukan serupa. Rata-rata diakhiri dengan kata buldoser.  Penghancuran rumah-rumah itu kian masif setelah komentar penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dilakukan Juru Bicara BJP Nupur Sharma. BJP memang mencabut sementara status Sharma sebagai juru bicara. Namun, di pihak lain, mereka juga ”menghukum” orang-orang yang memprotes pernyataan Sharma. Caranya serupa: mengirim buldoser dan menghancurkan rumah para aktivis yang terlibat. Perdana Menteri India Narendra Modi memilih tak berkomentar, seakan tak melihat.  ’’Pesan yang diberikan kepada umat Islam adalah bahwa konstitusi atau peradilan tidak akan menyelamatkan mereka, tak peduli apa pun tindakan yang dilakukan negara terhadap mereka,’’ ujar Asim Ali, seorang peneliti politik di Center for Policy Research.  Penduduk muslim India turun ke jalan beberapa hari terakhir memprotes kebijakan pemerintah yang menghancurkan rumah-rumah warga muslim. Di India, warga musim adalah minoritas dan jumlahnya hanya sekitar 14 persen dari seluruh populasi penduduk. Meski demikian, secara jumlah ia sangat besar. Penduduk muslim India merupakan yang terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia.  Para aktivis menyindir tindakan pemerintah sebagai bulldozer justice alias keadilan buldoser. Saat menghancurkan rumah aktivis Javed Mohammad di Prayagraj, Uttar Pradesh, misalnya, pemerintah beralasan bahwa rumah itu dibangun secara ilegal. Padahal, rumah itu sudah berdiri bertahun-tahun. Keluarga Mohammad juga menampik tudingan pemerintah. Mohammad ditangkap sehari sebelum penghancuran rumahnya dan dituduh sebagai otak di balik aksi turun ke jalan menentang Sharma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/tren_bungkam-750x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> OPOSAN PEMERINTAH: Polisi menangkap aktivis dari Federasi Pemuda Demokratik India yang memprotes kebijakan pemerintah di Chennai kemarin (20/6). (AFP)  ’’Pembongkaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap norma dan etika konstitusional,’’ kata Nilanjan Mukhopadhyay, penulis biografi Modi, seperti dikutip Time.  Beberapa pengamat menyamakan tindakan pemerintah India seperti Israel yang menggunakan alat berat untuk menghancurkan properti warga Palestina. Beberapa hari lalu pengacara terkemuka dan mantan hakim menulis surat kepada hakim agung. Mereka menegaskan bahwa penggunaan buldoser adalah tindakan subversif yang tidak dapat diterima. Mereka mendesak pengadilan untuk bertindak melawan kekerasan dan penindasan yang selama ini terjadi di keluarga muslim.  Sejak Modi berkuasa, BJP memang berada di atas angin. Warga minoritas terus ditekan. Pemerintah bahkan mengatur agar tidak ada pernikahan antaragama, kebijakan soal jilbab, pemotongan hewan, dan berbagai hal lain.  "Buldoser tidak memiliki relevansi dengan struktur yang dibangun ilegal, tetapi memiliki relevansi dengan siapa saya dan apa yang saya perjuangkan," ujar Kapil Sibal, mantan menteri federal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/tren_bungkam_1-750x657.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi (AFP)

Keadilan Buldoser, Tren Pemerintah India Bungkam Para Aktivis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/reuters_bjp-1.jpg" alt="Simbol partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Ritesh Shukla/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Simbol partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Ritesh Shukla/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah India berusaha meredakan kemarahan masyarakat di dalam dan luar negeri, menyusul komentar dua petinggi partai BJP (Bharatiya Janata Party) yang berkuasa tentang Nabi Muhammad. Pihak berwenang menangkap 38 orang yang terlibat dalam kerusuhan di sebuah kota utara dan rencana unjuk rasa di Mumbai.  Penangkapan di Kota Kanpur itu merupakan upaya untuk meredam ketegangan agama sporadis. Dua petinggi Bharatiya Janata Party, partai Hindu nasionalis pendukung Perdana Menteri Narendra Modi, mengeluarkan komentar yang memicu kemarahan luas umat Islam di India dan luar negeri.  Beberapa pejabat tinggi India dilibatkan untuk mengatasi ketegangan diplomatik ketika negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab (UAE), dan Iran, menuntut permintaan maaf Pemerintah India karena membiarkan komentar yang menghina itu. Sepanjang akhir pekan, para diplomat India yang bertugas di kawasan Teluk dan negara-negara Islam yang menjadi tetangganya dipanggil pemerintah setempat untuk disampaikan protes atas komentar pejabat BJP.  Kementerian luar negeri India mengatakan dalam pernyataan bahwa cuitan dan komentar ofensif dalam bentuk apa pun tidak mencerminkan pandangan pemerintah. BPJ menonaktifkan seorang juru bicara dan mengusir seorang pejabat lainnya pada Minggu (5/6) karena menyakiti sentimen keagamaan warga minoritas.  Muslim India mencapai 13 persen dari 1,35 miliar penduduk di negara itu. Aksi-aksi unjuk rasa digelar untuk memprotes komentar antimuslim di Mumbai pada Senin (6/6).  Seorang pejabat senior di Kedutaan Besar Qatar di New Delhi mengatakan, Pemerintah Modi harus menjauhkan diri mereka dari komentar itu.  ”Menyakiti sentimen keagamaan bisa berdampak langsung pada hubungan ekonomi,” kata sang pejabat.  Dia menambahkan, pihaknya sedang memeriksa laporan tentang aksi boikot komoditas India yang dilakukan sejumlah pemilik toko swalayan di Qatar. Perdagangan India dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang mencakup Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan UAE, mencapai sekitar 90 miliar dolar AS (Rp 1,3 kuadriliun) pada 2020-2021. Jutaan warga India tinggal dan bekerja di negara-negara GCC.  PM Modi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara yang kaya energi itu, sumber utama impor bahan bakar India.

India Berupaya Redakan Kemarahan akibat Komentar yang Menghina Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Penghargaan-Padma-Sri-India-1.jpg" alt="Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima audiensi dua tokoh penerima Padma Shrii Award dari Pemerintah India. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima audiensi dua tokoh penerima Padma Shrii Award dari Pemerintah India. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengharapkan hubungan Bali dengan Pemerintah India makin erat. Hal itu seiring dengan pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan kepada dua tokoh asal Pulau Dewata.  ”Saya juga berharap melalui pemberian penghargaan ini dapat mempererat hubungan Indonesia dengan India khususnya Bali yang sangat memiliki kedekatan emosional dengan India,” kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Kamis (4/11).  Dua tokoh asal Bali yakni Ida Rsi Putra Manuaba dan I Wayan Dibia akan menerima penghargaan Padma Shrii Award dari Pemerintah India. Penghargaan akan diserahkan Presiden India pada 8 November.  Wagub menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Ida Rsi dan budayawan I Wayan Dibia atas konsistensi yang telah dilakukan selama ini. Untuk memperoleh penghargaan tertinggi dari suatu negara tidak mudah. Pasti ada konsistensi dan pengabdian di dalamnya.  Untuk itu, kedua tokoh yang telah melakukan audiensi pada Rabu (3/11), diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat Bali. Sehingga, akan banyak muncul tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki prestasi dalam bidangnya, terlebih dapat diakui dunia internasional.  Sementara itu, Ida Rsi Putra Manuaba mengatakan, penghargaan tersebut diberikan merayakan Republic Day 2020. Pemerintah India memberikan penghargaan tertinggi Padma Awards 2020 kepada para tokoh, publik figur, ilmuwan, dan individu yang dianggap memberikan kontribusi penting bagi kemajuan India.  Penghargaan tertinggi Padwa Awards diserahkan Presiden India Shri Ram Nath Kovind dibagi menjadi tiga kategori. Padma Vibhushan (for exceptional and distinguished service), Padma Bhusan (distinguished service of higher order), dan Padma Shri (distinguished service).  Pemerintah India memberikan penghargaan itu karena kontribusinya yang secara konsisten dalam bidang sosial dan kebudayaan melalui pengembangan nilai-nilai Gandhianisme di Indonesia.  Padma Awards 2020 diberikan kepada 141 tokoh. Penerima penghargaan Padma Vibhushan sebanyak tujuh orang, penghargaan Padma Bhushan sebanyak 16 orang, dan Padma Shri sebanyak 118 orang.  Selain dari Indonesia, beberapa tokoh negara lain yang menerima Padwa Awards 2020 adalah dari Mauritius, Amerika Serikat, Brazil, Inggris, Sri Lanka, Perancis, Afghanistan, dan Kanada.  Sementara itu, budayawan dan maestro seni dari Bali I Wayan Dibia yang menerima anugerah penghargaan seni Padma Shri Award 2021 mengatakan, untuk Indonesia, baru tiga tokoh yang mendapatkan penghargaan Padma Shri dari Pemerintah India. Yakni pematung Nyoman Nuarta dan Agus Indra Udayana yang telah menjadi seorang sulinggih (pendeta Hindu), dan Wayan Dibia menerima penghargaan di bidang kesenian.  ”Awalnya sempat diinfokan pihak kedutaan bahwa saya mendapat Padma Shri dari Pemerintah India lewat telepon, namun saya belum berani meyakini kebenarannya. Setelah mendapat surat resmi 11 Februari 2021, saya merasa kaget ternyata saya mendapat Padma Shri,” ujar Wayan Dibia, budayawan asal Singapadu.  Dibia memperkirakan, kiprahnya dalam menjalin karya seni antara dua budaya menjadi dasar pertimbangan Pemerintah India memberi penghargaan seni tertinggi. ”Bagi saya tentu bukan kemenangan pribadi melainkan menjadikan penghargaan ini sekaligus pengakuan kepada seniman Bali,” ucap Wayan Dibia.

Wagub Bali Harapkan Hubungan dengan India Kian Erat

Pemerintah India

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemerintah India

Berita Terkini

Pemerintah India Bentuk Komite Tingkat Tinggi, Penyelidikan Tragedi Jatuhnya Pesawat Air India A1-171 di-Deadline 3 Bulan

Lobi Pemerintah India, Fadli Zon Ajukan Repatriasi Prasasti Pucangan Peninggalan Raja Airlangga di Abad ke-11

Keadilan Buldoser, Tren Pemerintah India Bungkam Para Aktivis

India Berupaya Redakan Kemarahan akibat Komentar yang Menghina Islam

Wagub Bali Harapkan Hubungan dengan India Kian Erat

Download Aplikasi JawaPos.com