<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/jokowi-1-3990086561.jpg" alt="Sambutan Presiden Jokowi di acara groundbreaking rumah sakit IKN (screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Sambutan Presiden Jokowi di acara groundbreaking rumah sakit IKN (screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah berencana menambah cadangan beras pemerintah (CBP) tahun depan sebanyak 3 juta ton. Sebanyak 1 juta ton akan didatangkan dari India, sedangkan 2 juta ton berasal dari Thailand.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi)&nbsp;dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Jumat (22/12).&nbsp;Sontak kemudian, kabar impor dari Presiden ini disambut riuh tepuk tangan oleh peserta seminar karena pemerintah telah berupaya menjamin ketahanan pangan tahun depan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun berbeda dari peserta, Presiden justru tak senang mengambil kebijakan ini. Harus mencapai ketahanan pangan lewat importasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini jangan ditepuki, karena impor. Kalau produksi kita sendiri, kita tepuk tangan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013645669/amankan-cadangan-beras-tahun-depan-pemerintah-impor-1-juta-ton-dari-india-dan-2-juta-ton-dari-thailand">Amankan Cadangan Beras Tahun Depan, Pemerintah Impor 1 Juta Ton dari India dan 2 Juta Ton dari Thailand</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan kita, itu (impor beras) harus dilakukan. Artinya kita sudah mendapatkan tanda tangan 1 juta dari India, 2 juta dari Thailand. Paling tidak rasa aman kita dapat urusan pangan," lanjut Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengaku, sebelum mendapat kepastian impor beras. Dirinya khawatir perihal komoditas pangan di Tanah Air. Terlebih, sejak terjadi super El Nino, produksi beras di RI turun.&nbsp;"Saya masih sedikit khawatir terkait komoditas pangan. Karena kemarin, saat super El Nino, produksi beras kita turun sedikit," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, kata dia, makin khawatir karena pada tahun 2024 mendatang, stok beras Tanah Air masih belum bisa kembali normal. Di sisi lain, Jokowi trauma dengan sulitnya mendapatkan beras impor pada tahun 2023, karena sejumlah negara justru menutup keran ekspor, terutama pangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di 2024, juga perkiraan kita masih akan belum kembali ke normal. Tetapi kalau kita lihat semua negara sekitar 22 negara melakukan ekspor pangan, ada yang mengerem ekspor pangannya sehingga di 2023 kita kesulitan mencari tambahan untuk tambahan cadangan beras kita," ujar&nbsp;mantan Wali Kota Surakarta itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beruntung sudah ada dua negara yang kemungkinan besar bisa menjadi pemasok beras pemerintah, yakni Indai dan Thailand. "Untuk di 2024,&nbsp;Alhamdulillah&nbsp;kemarin Kepala Bulog dari India sudah menyampaikan kepada saya. Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, sebanyak 2 juta ton beras dari Thailand, diperolehnya setelah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dalam acara KTT ASEAN di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu. "Saat saya KTT ASEAN Jepang di Tokyo saya bertemu dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin, saya dengar di sana ada stok. Kemudian saat di&nbsp;holding room, saya menyampaikan keinginan untuk bisa impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesoa butuh 2 juta ton," kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau (PM Srettha Thavisin), kemudian siangnya telepon dengan timnya di Thailand, disampaikan ke saya sorenya. Presiden Jokowi, 2 juta (beras)Thailand siap untuk mengirim ke Indonesia," pungkas Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kabar impor dari Presiden ini disambut riuh tepuk tangan oleh peserta seminar karena pemerintah telah berupaya menjamin ketahanan pangan.

Pemerintah akan Datangkan 3 Juta Ton Beras dari India dan Thailand, Presiden: Ini Jangan Ditepuki, karena Impor!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmin-soal-impor-beras-yang-memutuskan-itu-pemerintah-bukan-bulog_m_216003.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) tidak menutup opsi untuk membuka kembali keran impor beras 500 ton. Namun, pilihan itu akan dilakukan sembari menunggu data yang pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai Bulog tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Sebab, kebijakan impor beras dikomandoi oleh pemerintah bukan Bulog. "Tapi yang memutuskan kebijakan itu pemerintah. Bukan Bulog. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/27/215857/bulog-jamin-stok-tepung-terigu-di-sumbar-aman-hingga-lebaran" target="_blank">Bulog</a> pelaksana," ujarnya di Jakarta, Senin (28/5). Disinggung soal kapan memberikan arahan impor, Darmin tak menjelaskan detail. Hanya saja, dia menegaskan Bulog cukup menjalankan amanat dari pemerintah. "Kita sudah perintahkan, laksanakan saja. Rapat minggu lalu kita (perintahkan juga) supaya dan harganya pun kita sudah turunkan agar harga di lapangan turun," tuturnya. Intinya, lanjut Darmin, pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik dalam menjaga stabilitas harga beras melalui terjaganya stok beras. Di sisi lain, mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga meminta agar Bulog bisa menurunkan harga beras. "Intinya, kebijakan keputusan kita minggu lalu yang pertama, perluas perdagang yang akan menerima operasi pasar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/25/215477/stok-beras-bulog-di-batam-masih-2000-ton-lebih" target="_blank">beras bulog</a>. Kedua turunkan harganya. Lima ratus rupiah," kata dia. "Kita minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp 9.000, bisa 2-3 kali lipat dari yang dilakukan. Ada lebih dari 100 ton," tambahnya. Perlu diketahui, pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) beras berdasarkan zonasi melalui Pertauran Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57/2017. Berikut rinciannya : Jawa, Lampung, Sumatera Selatan: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg Sumatera lainnya: Medium Rp 9.950 per kg, Premium Rp 13.800 per kg Bali dan NTB: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg NTT: Medium Rp 9.500 per kg, Premium Rp 13.300 per kg Sulawesi: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg Kalimantan: Medium Rp 9.950 per kg, Premium Rp 13.300 per kg Maluku dan Papua: Medium Rp 10.250 per kg, Premium Rp 13.600 per kg

Darmin Soal Impor Beras : Yang Memutuskan Itu Pemerintah, Bukan Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-pemerintah-buka-keran-impor-beras-500-ribu-ton-tahap-kedua_m_215358.jpeg" alt="ilustrasi. pemerintah kembali impor beras 500 ribu ton." width="100%">
<figcaption>ilustrasi. pemerintah kembali impor beras 500 ribu ton.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali mengimpor beras sebesar 500 ribu ton. Jumlah impor yang kedua ini sama persis dengan tahap pertama.  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, impor yang kedua dilakukan lantaran stok beras dalam negeri sangat kekurangan. Sehingga, alasan untuk menolak impor tidak bisa direalisasikan.   "Bahwa suplainya memang kurang. Kalau seandainya tidak ada impor waktu itu kan ada shortage (kekurangan), tetapi sekarang jumlah stok bulog ada 1,2 juta ton, 600 ribu ton lebih itu adalah eks impor. Jadi sebenarnya kalau tanpa impor, maka jumlah cadangan beras di bulog jadi dibawah 1 juta ton. Itulah dasar kenapa kita harus impor," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/5)  Selain itu, Enggar juga enggan disebut impor yang kedua sebagai penambahan. Pasalnya, pemerintah sudah jauh-jauh hari menandatangani kesepakatan impor beras.  "Impor Itu bukan penambahan kok. Itu ada, itu sudah diputuskan dalam rakortas. Keputusan dipimpin oleh pak Menko, dihadiri oleh pak Menko, Kementan, dihadiri dirut Bulog dan juga BUMN dan saya disepakati diputuskan untuk menugaskan kepada Bulog untuk impor. Sudah impor," jelasnya.  Menurutnya, impor beras 500 ribu ton tersebut sebagai sebuah antisipasi jika terjadi kekurangan pasokan. "Impornya untuk pasar atau cadangan bulog? Ya kalau kurang kita jual, kalau lebih kita tahan, begitu saja," pungkasnya.

Ini Alasan Pemerintah Buka Keran Impor Beras 500 Ribu Ton Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diam-diam-pemerintah-impor-satu-juta-ton-beras-sejak-awal-2018_m_213245.jpeg" alt="Pemerintah impor beras satu juta ton sejak awal 2018." width="100%">
<figcaption>Pemerintah impor beras satu juta ton sejak awal 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. Media asal Vietnam, The Voice of Vietnam pada 4 April melansir bahwa impor beras ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Indonesia sejak awal 2018. Beberapa sumber berita asing melaporkan bahwa pada akhir Maret, Badan Urusan Logistik (Bulog) menandatangani kontrak untuk membeli 300 ribu ton beras dari Vietnam dan 200 ribu ton dari Thailand. Ketua Asosiasi Makanan Vietnam (VFA) Nguyen Ngoc Nam membenarkan laporan tersebut. Dia mengatakan Bulog mengundang Vietnam Northern Food Corporation dan Perusahaan Makanan Selatan Vietnam untuk memasok beras. &ldquo;Kontrak ini akan dilakukan dari April hingga Juli tahun ini," dikutip JawaPos.com, Kamis (17/5). Tambahan impor beras ini menjadikan pengadaan beras dari luar negeri mencapai satu juta ton sejak awal 2018. Impor beras yang pertama diputuskan lewat Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 15 Januari 2018 lalu. Dalam rakortas itu, pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Asia Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat dikonfirmasi mengatakan keputusan untuk menambah impor beras lantaran harga beras di pasar yang masih tinggi. "Jangan tanya berapa lama, kita lihat harga sudah turun belum," kata Darmin di kantornya, Rabu (17/5).

Diam-diam, Pemerintah Impor Satu Juta Ton Beras Sejak Awal 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kppu-medan-tidak-butuh-beras-impor_m_182070.jpeg" alt="Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak (Kemeja biru) bersama mantan Kepala KPD KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu (kemeja coklat berkacamata) melakukan sidak ke gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana impor beras Pemerintah terus mendatangkan kontroversial di tengah masyarakat. Pasalnya selain dirasa stok beras masih mencukupi, tidak lama lagi sejumlah daerah akan memasuki musim panen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menilai beras impor tidak perlu masuk Sumatera Utara (Sumut). Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan Ramli Simanjuntak mengatakan, saat ini di Sumut khususnya Medan memiliki stok beras yang cukup, bahkan surplus beras.&nbsp; "Impor tidak perlu untuk daerah yang surplus beras seperti Medan, dan Sulawesi. Impor beras untuk Sumut tidak penting, masukan saja ke daerah lain. Yang kurang itu dimana? Ya, di Jawa, Jakarta, dan Cipinang," katanya usai melakukan sidak harga beras di Jalan Sibayak, Medan, Rabu (17/1). Ramil menegaskan, kondisi berasa di Sumut masih dalam kondisi aman. Bahkan harga beras juga berangsur-angsur turun. "Kemarin itu ada kenaikan karena pasokan agak berkurang. Sekarang pasokan sudah banyak, malah mau musim panen. Ada kenaikan harga di tingkat distributor," terangnya.&nbsp; Kenaikan harga ditingkat distributor kata Ramli, terjadi pada pekan lalu. Kenaikan harga itu mencapai Rp 4 ribu. "Sekarang ada penurunan. Jangan sampai ada kenaikan lagi," ujarnya. Ramli mengusulkan agar pemerintah menegakan pasar induk beras di Sumut. Hal itu bertujuan agar bisa menjadi pembanding harga beras dari daerah lain. "Pasar induk beras jangan hanya di Cipinang. Biar ada perbandingan," usulnya. Sementara itu, di Sumut khususnya di Kota Medan, saat ini harga beras premium di tingkat distributor berkisar Rp 12.500. Sedangkan harga beras medium berkisar Rp 9.500. Para distributor beras di Medan mengaku, mendapat pasokan beras dari beberapa daerah di Sumut seperti, Tanjung Balai, Sibolga, Tebingtinggi, dan Deli Serdang. Salah seorang distributor beras, Ageng mengatakan, bahwa stok beras di tempatnya aman dan masih banyak.&nbsp;"Saat ini stok masih aman dan belum ada kendala," tambahnya.&nbsp; Selain itu, Perum Bulog Divre Sumut saat ini memiliki stok 40 ribu ton beras. Beras tersebut siap digelontorkan ke pasar-pasar di Sumut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp;

KPPU: Medan Tidak Butuh Beras Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/waduh-tak-hanya-beras-harga-ketan-pun-ikut-naik_m_181339.jpeg" alt="Ilustrasi distributor beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi distributor beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menipisnya pasokan beras diduga jadi penyebab kenaikan harga beras saat ini. Kementerian Perdagangan pun telah memutuskan untuk mengimpor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam untuk meredam kenaikan harga. Naiknya harga beras juga mendorong naiknya harga beras ketan. Salah satu pedagang beras dan ketan, Anastaya mengungkapkan, ia menjual beras ketan dengan harga Rp 21.000 per kilogram (kg). Harga ini meningkat Rp 8000. "Harga ketan normalnya itu saya jual Rp12.000. Sekarang Rp21.000," katanya, di pasar Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (14/01). Ia menjelaskan, harga beras ketan mulai naik sejak pertengahan Desember 2017 mengikuti kenaikan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/14/181329/pak-menteri-bukan-cuma-konsumen-pedagang-pun-bingung-saat-beras-naik" target="_blank">harga beras</a>. Senada dengan Anatasya, pedagang lainnya, Sanusi, di pasar Agung, Depok, mengungkapkan, ia menjual ketan dengan harga Rp 25.000. Kenaikan ini meningkat daei harga normal yang hanya sekitar Rp 16.000 sampai Rp 17.000 per kg. "Mungkin kenaikannya karena gagal panen. Saya kurang tahu karena ketan itu bukan kebutuhan pokok seperti beras. Tapi, kenaikannya bareng beras," bebernya. Sementara itu, pedagang lainnya, Putra dan Eni mengatakan, ia menjual ketan dengan harga Rp 21.000. Untuk stoknya sendiri, ia mengakui bahwa stok ketan juga berkurang. "Ketan saya jual standarnya Rp 13.000. Sekarang jadi Rp 21.000 per kg. Naiknya juga bertahap, Oktober harga ketan Rp 13.000. Lalu November jadi Rp 18.000 dan Desember naik lagi Rp 19.000. Lalu sekarang, awal Januari 2018, harga ketan jadi Rp 21.000," bebernya.

Waduh! Tak Hanya Beras, Harga Ketan Pun Ikut Naik