<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/MoU-2455954322.jpg" alt="MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah hingga pemerintah desa didorong untuk memiliki aturan yang dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, monitoring yang lemah di daerah membuat banyak pekerja Indonesia terjebak persoalan di luar negeri. Aturan baru itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang disepakati empat kementerian terkait. Yakni Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, saat ini banyak pekerja migran yang tidak terdaftar secara resmi. Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) pada 2017, ada sekitar 5,4 juta pekerja migran yang tidak terdaftar. Padahal, salah satu penyebab rentannya pekerja migran adalah keberangkatan mereka yang tidak sesuai prosedur. Persoalan lainnya adalah rendahnya keahlian dan kurangnya penguasaan bahasa. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait perlu memberikan perhatian terhadap upaya melindungi pekerja migran. &ldquo;Menurut undang-undang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bahkan pemerintah desa, punya kewajiban dalam hal melakukan memberikan perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum, kepada pekerja migran,&rdquo; ujarnya, Selasa (3/12). Sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, Pemda dan Pemdes perlu membuat aturan. Tujuannya, potensi adanya PMI yang bermasalah bisa dicegah sejak dini. "Kita butuh bantuan dari bapak dan ibu sekalian, pemerintah daerah khususnya, dan juga pemerintah desa, agar kita ada, paling tidak masyarakat itu sebelum berangkat paham dia harus seperti apa,&rdquo; imbuhnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menambahkan, MoU tersebut bukan hanya sekadar seremonial. Namun, harus diterapkan oleh para pemimpin di daerah dan desa, khususnya di daerah yang menjadi kantong PMI."Harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan kepala daerah. Kami akan pantau terus," ujarnya. Dalam praktiknya selama ini, filterisasi di level daerah belum cukup kuat. Bahkan, ada oknum yang bermain-main. Imbasnya banyak PMI yang berangkat dengan status ilegal. Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, perda atau perdes yang disusun harus bersifat melindungi dan bukan mempersulit. Sebab, harus diakui PMI memberi kontribusi devisa yang sangat besar. Sehingga negara wajib menjamin keselamatannya. "Dari berangkat ke negara tujuan sampai pulangnya ke tanah air, mereka benar-benar dimuliakan," pungkasnya. Mendes juga menegaskan, bersama kementerian lain pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani calo-calo PMI ilegal. kabinBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015380484/kementerian-pu-tuntaskan-pembangunan-masjid-negara-ikn-sebelum-lebaran">Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Masjid Negara IKN sebelum Lebaran</a> Menaker Yassierli dan Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan komitmennya mendukung berbagai upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Dukungan ini seperti yang disampaikan Yassierli. Dia menegaskan, pihaknya memiliki kepentingan untuk mengurangi angka pengangguran. Karena itu, upaya melindungi pekerja baik di dalam maupun luar negeri menjadi bagian penting yang diperhatikan. &ldquo;Karena memang ini adalah menjadi isu strategis dan kalau ini kita kelola dengan baik tadi, ini menjadi salah satu solusi terkait tentang pengangguran di Indonesia dan devisa negara,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah daerah  dan pemerintah desa membuat aturan mencegah warganya di pekerja migran ilegal.

Menteri Abdul Kadir Karding Dorong Pemerintah Desa Lakukan Pencegahan Bagi Warga Jadi Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-110238-929227226.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo kunjungan kerja ke Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo kunjungan kerja ke Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (13/11). La Ode menyampaikan harapan agar Desa Budo, yang dikenal sebagai desa wisata, bisa menjadi model bagi desa-desa lain. Dengan letaknya strategis dari Manado dan Bitung dan juga dekat dengan ikon wisata laut dunia, Taman Nasional Bunaken, Desa Budo dinilai sangat potensial. &rdquo;Desa Budo ini bisa menjadi episentrum desa wisata di Sulawesi Utara. Desa Budo bisa direplikasi daerah lainnya, bisa menjadi desa percontohan, perlu lebih dipromosikan untuk membangun branding desa yang kuat,&rdquo; ujar La Ode seperti dilansir dari Antara. Dalam arahannya, La Ode mengajak kepala desa dan aparatur desa bersama-sama membangun dan memajukan desa. Dia mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi desa, seperti melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, serta dinas lain, selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Selain itu, demi akselerasi kemajuan desa di Sulut. La Ode berharap Dinas PMD dapat berkoordinasi dengan Regional Management Consultant (RMC) Sulawesi Utara yang saat ini sebagai garis terdepan di provinsi dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). La Ode menyebut, Sulawesi Utara merupakan tempat awal pengabdiannya sebagai abdi negara. Dia mengungkapkan rasa cinta pada daerah ini, terutama pada potensi desa-desa di Sulut yang begitu besar untuk dikembangkan. Ke depan, diharapkan desa di Minahasa Utara dapat mengikuti lomba desa dan kelurahan, serta berpartisipasi dalam Hari Desa Nasional yang akan digelar pada 15 Januari 2025. La Ode berharap agar desa-desa di Kecamatan Wori bisa turut ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi lokal yang dimiliki. &nbsp;

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Dirjen Bina Pemdes Ajak Semua Pihak Saling Kolaborasi untuk Majukan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-223103-1287720050.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kemandirian desa terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana agar mampu meningkatkan pendapatan desa. Hal itu disampaikan Dirjen Eko ketika membawakan materi pengelolaan APBDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Denpasar, Bali, Jumat (21/7). Menurut dia, pengelolaan APBDes merupakan bagian dari penguatan pemerintahan Desa. &rdquo;Ada korelasi antara variabel persoalan keuangan desa yang sangat variatif. Untuk itu, semua harus fokus pada tujuan bagaimana mengelola APBDes dengan baik, termasuk bagaimana bisa menghasilkan pendapatan asli desa dalam berbagi program kegiatan,&rdquo; papar Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Hanya saja, lanjut Eko, persoalan sekarang adalah dana desa yang telah diberikan pusat sudah mencapai Rp 538 triliun. Tapi baru mendapatkan pendapatan asli desa (PADes) sebesar Rp 2,6 triliun. &rdquo;Artinya masih banyak desa dalam mengelola APBDes belum menghasilkan sesuatu yang produktif,&rdquo; kata Eko. Untuk itu, Eko menyatakan, perlu upaya semua pihak dalam mengelola APBDes, dengan melihat tahap, mulai dari perencanaan yang bagus. Hal itu bisa terjadi jika didukung data yang akurat. &rdquo;Kita memiliki Prodeskel, jika kita mengisi itu, kita dapat mudah mengambil suatu kebijakan,&rdquo; tutur Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Eko menjelaskan, pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari tujuh sumber pendapatan desa. Dia menekankan, perlunya menentukan skala prioritas, dalam perencanaan pembangunan desa. Eko berharap, dari contoh desa terbaik harus disebarkan kepada desa lain, sehingga bisa ditiru, diamati, dan modifikasi, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Sementara itu, Deputi kepesertaaan BPJS Muhidin mengatakan, perlu untuk berkolaborasi agar bersama-sama menghadapi tantangan. &rdquo;Harus ada contoh yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,&rdquo; ucap Muhidin. Dia berharap, agar semua bersama mendorong program yang ada, sehingga dapat terlaksana dan meng-cover lebih banyak masyarakat.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menyatakan, kemandirian desa akan terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana untuk meningkatkan PADes

Dirjen Bina Pemdes Minta Dana Desa Dikelola untuk Tingkatkan Pendapatan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-06-at-16.08.17.jpg" alt="Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tranggono Dibjoharsono. Destyan Handri Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung Tranggono Dibjoharsono. Destyan Handri Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Inspektorat Kabupaten Tulungagung masih menemukan banyak kesalahan pencatatan administrasi dan keuangan dilakukan sebagian besar pemerintah desa selama kurun 2022. Sehingga, perlu diperbaiki untuk 2023. ”Tahun kemarin (2022) kami periksa administrasi dan keuangan di 52 desa yang dipilih acak. Hasilnya, ternyata masih banyak yang maladministrasi dan keuangan,” kata Kepala Inspektorat Tulungagung Tranggono Dibjoharsono seperti dilansir dari Antara di Tulungagung, Sabtu (7/1). Dari hasil pemeriksaan itu, kata dia, jumlah temuan ada 386 kasus. Mayoritas kesalahan pencatatan bersifat administratif, yang dimungkinkan terjadi akibat ketidaktahuan perangkat. ”Dari jumlah sebanyak itu, 379 kasus maladministrasi itu sudah berhasil diselesaikan. Sisanya sampai saat ini masih dalam proses perbaikan di bawah asistensi inspektorat,” ujar Tranggono Dibjoharsono. Untuk setiap pemerintah desa yang kasusnya belum terselesaikan hingga akhir 2022, masih diberi waktu untuk perbaikan maladministrasi dan keuangan tersebut. Inspektorat pun melibatkan pemerintah kecamatan untuk melakukan asistensi dan pembinaan pada desa yang masih ada tunggakan kasus. ”Apakah mereka tidak bisa membuat (LPJ) atau memang enggan membuat. Kami masih tunggu hasilnya,” tutur Tranggono Dibjoharsono. Dia mencontohkan, kegiatan di masyarakat yang membutuhkan undangan, daftar hadir, makanan dan minuman (mamin). ”Ada kekurangan daftar hadir tidak lengkap, belum membuat notulensi dan sebagainya,” papar Tranggono Dibjoharsono. Dari sisi keuangan, Tranggono mencontohkan, harga untuk nomenklatur makanan dan minuman (mamin) yang melebihi HPS (harga perkiraan sendiri). Atas temuan itu, pihaknya memberi waktu selisih antara kelebihan dengan HSPK selama 14 hari. Tranggono meyakini maladministrasi dan keuangan itu lebih karena faktor SDM, bukan diniatkan untuk memperkaya diri. ”Beberapa karena ketidaktahuan, atau kondisi terpaksa,” terang Tranggono Dibjoharsono. Tranggono mencontohkan pembelian bahan bangunan di wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah perkotaan. Harga bahan bangunan wilayah pegunungan biasanya lebih mahal dibanding perkotaan. ”Kalau memang harus melebihi, desa diperbolehkan mengajukan HPS dengan dilampiri berita acara,” ucap Tranggono Dibjoharsono. Terkait temuan kesalahan pengelolaan keuangan di desa, Tranggono menyebut, temuan ada di beberapa desa dengan nominal di bawah Rp 20 juta. Ke depan, Inspektorat terus melakukan pembinaan pada pihak desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Pihaknya juga membuka jalur konsultasi pada desa yang masih bingung dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Pada 2023, lanjut Tranggono Dibjoharsono, pihaknya memilih pencegahan dibanding penindakan. Inspektorat akan turun langsung ke lapangan memberikan pendampingan. ”Pihak (desa) yang diperiksa boleh menanyakan secara langsung cara membuat LPJ,” tutur Tranggono Dibjoharsono.

Inspektorat Tulungagung Temukan Maladministrasi dan Keuangan Pemdes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GANJAR-SEKOLAH-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pemerintah desa di Kabupaten Pati membuat program antikorupsi dengan pendampingan dari inspektorat daerah setempat. "Kami ingin Pati menjadi kabupaten pertama yang seluruh desanya memiliki program antikorupsi," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan pakta antigratifikasi oleh kepala desa di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (7/12). Menurut dia, kades yang baik berintegritas, berprestasi, dan inovatif itu lebih banyak. Akan tetapi, satu dua kades "mbeling" atau nakal, maka semua kena. Ganjar mengaku senang jika bertemu dengan kepala desa, terlebih jika kades tersebut paham dengan kondisi masyarakatnya. Artinya, dia benar-benar peduli dengan desanya. Dengan begitu, kata Ganjar, kades akan selalu jadi pilihan masyarakat tanpa perlu berpikir politik uang. Jika terjadi politik uang, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari saat menjabat akan melakukan tindak korupsi maupun gratifikasi. "Gratifikasi itu menerima hadiah, karena mungkin ada kepentingan. Bagaimana cara mengelolanya? laporkan," ujarnya seperti dikutip Antara. Cara lainnya dengan melaporkan langsung ke unit pengelola gratifikasi di KPK. Untuk mewujudkan itu, kades harus dibimbing dan didorong mulai dari bupati dan forkopimda. Dengan harapan pelayanan publik juga bagus, transparan dan akuntabel. Ganjar juga mengingatkan kepala desa terkait kasus jual beli jabatan, seperti di Kabupaten Blora maupun Demak yang saat ini dalam proses hukum, dan jangan sampai terulang di daerah lain. Peluang tindakan korupsi juga bisa terjadi melalui pemecahan program kegiatan agar tidak perlu melalui lelang, sehingga cukup penunjukan langsung pihak ketiga karena anggarannya terlihat kecil-kecil. Dalam rangka mewujudkan desa bebas korupsi, Pemkab Pati juga menggelar sosialisasi terkait upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Materi yang disampaikan oleh pemateri dari Inspektorat Pati, yakni terkait bentuk-bentuk korupsi mulai dari penyalahgunaan anggaran, wewenang, menerima hadiah hingga sambutan terhadap aparatur desa secara berlebihan. "Bahkan, saat menggelar acara pernikahan juga tidak diperkenankan menerima sumbangan dalam jumlah besar. Batasan maksimal sumbangan yang boleh diterima nilainya Rp1 juta," ujar Zaenal pemateri dari Inspektorat Pati. Mengawali gerakan antikorupsi, secara simbolis Ganjar Pranowo menempelkan stiker bertuliskan "stop pungli" dan "stop gratifikasi" di sepeda motor kepala desa, mobil dinas bupati dan sekda.

Gubernur Jateng Minta Pemerintah Desa di Pati Buat Program Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HALIM.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Apel Pagi hari pertama pasca Idul Fitri 1443 H/2022 M di lingkungan Kementerian Desa PDTT, Senin (9/5/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Apel Pagi hari pertama pasca Idul Fitri 1443 H/2022 M di lingkungan Kementerian Desa PDTT, Senin (9/5/2022).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Di sela-sela kunjungan kerjanya di Jatim, Jumat (29/7) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mampir ke Redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya. Gus Halim, panggilan akrab menteri asal Jombang, itu banyak ngobrol seputar transformasi desa.  Dalam kesempatan itu, Gus Halim menyebut bahwa desa-desa di Indonesia memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, semua elemen perlu berbagai upaya untuk membangun desa agar lebih maju dan mandiri. Termasuk kalangan media pers. Bukan hanya bergantung pada pemerintah saja.  Gus Halim mengatakan, saat sekarang ini sistem informasi desa yang lengkap amat diperlukan. Data-data yang disajikan pemerintah desa harus valid dan akurat. Dengan begitu, intervensi yang akan dilakukan menjadi cepat dan tepat sasaran. “Persoalan transparansi juga penting. Seluruh sistem di desa harus bisa dilihat oleh warga,” kata menteri yang baru dianugerahi gelar doktor honoris causa dari Unair Surabaya itu.  Dia menjelaskan, sinergisitas dan kolaborasi untuk kemajuan desa itu juga perlu dilakukan antarlembaga dan kementerian. Selain Kemendes PDTT, kemajuan desa juga bergantung dari peran kementerian lainnya. Penguatan sistem informasi tidak sekadar untuk kebutuhan transparansi. Muaranya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. “Kemajuan informasi desa akan turut mendorong kesejahteraan,” ungkapnya.  Gus Halim juga menaruh harapan besar agar para kepala daerah memfokuskan program-program kerjanya ke desa-desa. Jika itu benar-benar dilakukan maka mayoritas persoalan di daerah bersangkutan akan selesai. Misalnya, masalah kemiskinan, stunting, penyakit kronis dan sejenisnya.  ‘’Sebab, data-data itu semua ada di desa. Nah, seperti harapan Pak Presiden, alokasi dana desa harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia,’’ ungkap mantan ketua DPRD Jatim itu.  Dia pun memberikan apresiasi saat ini sudah begitu banyak desa di Indonesia yang telah berinovasi di berbagai bidang. Salah satunya wisata dan pengembangan badan usaha bersama. Dengan inovasi-inovasi itu maka dapat mendongkrak kemandirian desa dan perekonomian masyarakat desa bersangkutan.  Nah, peran media pers antara lain turut serta memberikan penyadaran terus menerus terhadap masyarakat desa. ‘’Konsep dasarnya adalah silakan terus maju, tumbuh dan berkembang, asalkan jangan sampai lepas dari akar budaya desa dan masyarakat setempat,’’ papar politikus PKB itu.  Sementara itu, CEO Jawa Pos Media Leak Kustiyo mengapresiasi inovasi yang selama ini telah dilakukan Kemendes PDTT. Dia pun mengakui, inovasii tersebut terbukti mendorong kemajuan desa-desa. Jawa Pos Grup, baik Jawa Pos Koran, Jawa Pos Televisi, dan JawaPos.com, dengan total kekuatan readership 2,5 juta per hari pihaknya siap untuk mensupport dan turut menjadi bagian dari upaya-upaya kemajuan desa di Indonesia.  ''Salam berdesa,'' katanya yang disambut tawa lepas Gus Halim seusai bertukar cindera mata.

Gus Halim: Desa-Desa Berperan Besar pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-desa-meminta-warga-penolak-proyek-bandara-berkemas_m_203596.jpeg" alt="Kepala Desa Glagah Agus Parmono." width="100%">
<figcaption>Kepala Desa Glagah Agus Parmono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo terus melakukan pendekatan kepada warganya yang masih menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Pemdes meminta kepada warga terdampak untuk segera pindah, karena lahan serta bangunan yang ditempati sudah resmi milik PT Angkasa Pura (AP) I.  Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan, permasalahannya keengganan warga terdampak proyek bandara untuk pindah lantaran terprovokasi dengan beberapa orang yang mendmapingi. "Masalahnya warga penolak masih terus bertahan itu karena terprovokasi. Pendekatannya, kami terus meminta untuk berkemas-kemas," katanya, kepada JawaPos.com, Rabu (11/4).  Proses pengosongan lahan serta bangunan di lahan terdampak itu akan segera dilakukan. Demi kepentingan percepatan pembangunan Bandara NYIA yang ditargetkan pada Mei 2019 nanti sudah bisa dioperasikan.  Saat pengosongan lahan dan bangunan milik warga yang ada itu juga akan berbarengan dengan relokasi 100 kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Gemplong, Dusun Sidorejo, di desanya. "Kami selesaikan relokasi makam itu setelah Angkasa Pura selesai mengosongkan bangunan dan lahan. Semua ganti ruginya sudah selesai di Pengadilan," tuturnya. Sebagai warga Desa Glagah juga, ia hanya berharap agar pihak AP I memberikan respons atas berkurangnya pendapatan dari para pedagang atau pengusaha yang beraktivitas di sekitar Jalan Daendels atau Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ditutup beberapa waktu lalu. Karena turunnya pendapatan akibat berkurang drastis kendaraan yang melaluinya sangat dirasakan.  "Kalau yang usaha tambal ban misalnya. Kendaraan yang lewat sepi kan jadi berkurang drastis pendapatannya. Sementara ini, konstruksi juga belum dimulai. Kalau bisa penutupan jalurnya setengah saja," ucapnya.

Pemerintah Desa Meminta Warga Penolak Proyek Bandara Berkemas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-demo-pengurusan-izin-tambang-pasir-sungai-krasak-dipertanyakan_m_183668.jpeg" alt="DEMO: Warga Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menolak aktivitas penambangan di wilayahnya" width="100%">
<figcaption>DEMO: Warga Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menolak aktivitas penambangan di wilayahnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempertanyakan prosedur pengurusan izin penambangan yang berada di wilayahnya. Hal ini terkait adanya aktivitas pengerukan pasir di hulu Sungai Krasak sejak beberapa hari belakangan ini. Camat Turi Siti Anggraeni mengatakan, secara garis besar izin penambangan tak melewati pemerintah desa maupun kecamatan. Namun langsung dikelola pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. Selama ini pihaknya juga telah berkomitmen melarang aktivitas penambangan di wilayahnya. "Kami komitmen jangan sampai ada penambangan, kalau mau silakan tapi harus sesuai prosedur, harus betul-betul dilihat dampaknya," katanya, saat mengawal warga Desa Wonokerto, Kecamatan Turi yang menolak aktivitas penambangan di Sungai Krasak, Rabu (24/1). Sejauh yang diketahuinya, aktivitas penambangan harus didahului dengan kajian sebelum melakukan pengerukan. Seperti dampak bagi lingkungan di sekitarnya ke depan. Lokasi di Desa Wonokerto yang dilakukan penambangan, menurutnya juga belum diketahui apakah masuk dalam zona yang diperbolehkan untuk dilakukan penambangan atau tidak. Terlebih memakai alat berat backhoe. Selain izin dari Pemerintah Provinsi DIY, juga kabar yang diterimanya, lokasi yang dipakai penambangan itu milik Sultan Ground (SG). Namun hal itu tak dibenarkan oleh masyarakat setempat, karena merupakan milik salah satu warga. Sementara itu, Kepala Desa Wonokerto Tomon Haryo Wibisono menyatakan hal sedana. Selama ini,pihaknya tidak pernah merasa ada pengajuan izin terkait pengerukan pasir. Pihaknya akan menampung aspirasi warganya mengenai penolakan terhadap penambangan. Sebelumnya pada Rabu (24/1) pagi hingga siang, warga dari Desa Wonokerto, Kecamatan Turi mendatangi kantor desa setempat. Mereka menolak adanya penambangan pasir di wilayahnya. Namun karena tidak menerima jawaban yang memuaskan warga meminta pemerintah desa dan kecamatan mendampingi mendatangi lokasi penambangan. Meski ada alat berat berupa 2 unit backhoe namun tak ada aktivitas. Penolakan ini dilakukan karena warga setempat menghawatirkan keberadaan pengairan untuk lahan kebun salak mereka. Karena lokasinya penambangan pasir berada di zona mata air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pertanian warga.

Warga Demo, Pengurusan Izin Tambang Pasir Sungai Krasak Dipertanyakan

pemerintah desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah desa

Berita Terkini