<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/CHIP-03-2077379203.jpg" alt="Ilustrasi: Chip, salah satu produk manufaktur paling unggul dari Tiongkok. (CGTN)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Chip, salah satu produk manufaktur paling unggul dari Tiongkok. (CGTN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejauh ini Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling galak terhadap Tiongkok. Selain karena perang dagang dan hubungan diplomatik yang kurang harmonis, sentimen kepercayaan dan isu spionase menjadi alasan AS kerap menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok untuk beberapa bidang teknologi. Salah satu yang paling banyak dilarang adalah semikonduktor atau System on Chip (SoC). Mengikuti langkah Amerika, Belanda kini mengintensifkan upaya untuk membatasi akses Tiongkok ke peralatan penting yang diperlukan untuk pembuatan semikonduktor. Langkah ini mengikuti laporan baru-baru ini tentang potensi sanksi terhadap perusahaan Amerika yang memasok chip Artificial Intelligence (AI) ke klien Tiongkok. Langkah-langkah ini bertujuan untuk lebih membatasi transaksi bisnis antara vendor seperti ASML dan Nvidia dan Beijing, karena kontrol ekspor baru mulai berlaku. Pemerintah Belanda akan mengungkap peraturan baru, memperkenalkan persyaratan lisensi untuk lini produk terbaik kedua ASML. Pemerintah mengumumkan bahwa kontrol baru pada ASML, satu-satunya penyedia peralatan litografi canggih dunia untuk chip mutakhir, akan mulai berlaku pada 1 September. ASML sendiri sudah dilarang menjual teknologi tercanggihnya, mesin litografi EUV, kepada klien Tiongkok. Kontrol yang akan datang akan memperluas pembatasan ke lini ASML yang paling kuat kedua, mesin DUV, yang membutuhkan lisensi khusus untuk penjualan di Tiongkok. Dengan memberlakukan kontrol yang lebih ketat, Belanda bermaksud membatasi ekspor peralatan tertentu ke Tiongkok. AS sendiri siap mengadopsi pendekatan komprehensif, memberlakukan persyaratan lisensi untuk ekspor peralatan ke sekitar enam fasilitas Tiongkok, termasuk fab yang dioperasikan oleh SMIC, produsen semikonduktor terkemuka di negara tersebut. Langkah ini, bagian dari perang teknologi AS-Tiongkok yang sedang berlangsung, bertujuan untuk membatasi peralatan khusus tidak hanya dari ASML dan perusahaan Belanda lainnya, tetapi juga untuk menggunakan kontrol atas peralatan Belanda tambahan yang ditujukan untuk pembuat wafer chip Tiongkok yang ditargetkan. Pemerintah AS akan merilis daftar enam pabrik semikonduktor, termasuk pembuat chip terbesar di Tiongkok yakni SMIC, di mana ASML akan diminta untuk mendapatkan lisensi untuk menggunakan peralatan DUV (Deep Ultraviolet). Namun, menurut Reuters, diperkirakan permintaan lisensi peralatan untuk fasilitas ini kemungkinan besar akan ditolak dengan alasan keamanan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya yang meningkat oleh AS dan Belanda untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok dalam industri semikonduktor. Dengan memperketat kontrol ekspor, kedua negara bertujuan untuk melindungi kepentingan strategis mereka dan melindungi teknologi sensitif agar tidak menjangkau perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di sektor semikonduktor. Diketahui, perang teknologi AS-Tiongkok semakin intensif karena pembatasan perdagangan pada semikonduktor semakin ketat. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memprakarsai konflik dengan memutus Sirkuit Terpadu Fujian Jinhua pada Oktober 2018, menuduh perusahaan Tiongkok itu mencuri rahasia dagang. Tindakan selanjutnya termasuk memblokir penjualan teknologi pembuatan chip Belanda ke Tiongkok dan melarang pengiriman semikonduktor ke Huawei Technologies pada Mei 2020. AS menambahkan pembuat chip top Tiongkok SMIC dan perusahaan lain ke daftar hitam perdagangan pada Desember 2020, membatasi akses mereka ke teknologi produksi semikonduktor canggih.

Belanda kini mengintensifkan upaya untuk membatasi akses Tiongkok ke peralatan penting yang diperlukan untuk pembuatan semikonduktor.

Belanda Ikuti Jejak AS Perketat Sanksi Semikonduktor Tiongkok, Manufaktur Dilarang Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bonie-multatuli-2369187470.jpg" alt="Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana." width="100%">
<figcaption>Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pengakuan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Meski demikian, Bonnie menilai pengakuan itu telah menandai babak baru pemahaman sejarah Belanda terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia.&nbsp; "Pengakuan ini mengakhiri ambiguitas sikap pemerintah Belanda. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi menanggapi pengakuan kemerdekaan tersebut," kata Bonnie dalam keterangantertulisnya, Kamis, (15/6). Bonnie juga menjelaskan, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia ini menjadi momentum penting bagi kedua bangsa untuk belajar dari sejarah kelam kolonialisme. Praktik perbudakan, penindasan, diskriminasi, rasialisme, dan kekerasan oleh negara terhadap warganya dan kekerasan horizontal antarwarga harus segera diakhiri.&nbsp; "Penulisan sejarah seyogyanya mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pembelajaran bagi generasi muda di masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman sejarah yang lebih baik diharapkan hubungan kedua bangsa semakin erat di masa yang akan datang tanpa harus melupakan apa yang terjadi di masa lalu, atau bahkan menghindari soal-soal penting di dalam pengungkapan sejarah itu," ujar Bonnie. Selain itu, lanjutnya, pengakuan kemerdekaan tersebut berdampak pada eratnya kerja sama Indonesia-Belanda. Hal itu bisa terjadi karena hubungan kedua negara harus berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan (trust) dan kesetaraan (equality).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942136/pernah-menggugat-belanda-sejarawan-bonie-bakal-hadiri-festival-seni-multatuli-di-lebak">Pernah Menggugat Belanda, Sejarawan Bonie Bakal Hadiri Festival Seni Multatuli di Lebak</a> "Bentuk konkret dari kerjasama ini bisa saja dalam bentuk pemberian visa on arrival kepada warga Indonesia yang hendak berkunjung ke Belanda. Karena selama ini pemberian fasilitas tersebut sudah disediakan bagi warga Belanda saat berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan singkat," jelasnya. "Tak hanya itu kerja sama lain yang bisa menjadi wujud hubungan baik kedua negara adalah dalam bidang pendidikan, pertanian, atau sektor penting lainnya," katanya menambahkan. Diketahui, sebelumnya Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rutte menambahkan langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar bisa diakui dan diterapkan secara bersama terkait hubungan kedua negara. Seperti diketahui, selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, dan bukan 17 Agustus 1945. Hal itu didasarkan pada penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Gugatan terkait pengakuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Belanda terus dilakukan dan menjadi perbincangan hangat. Dan kini, Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, dan bukan 17 Agustus 1945. Hal ini pun menuai catatan kritis.

Belanda Baru Mengakui Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, Sejarawan Sampaikan Catatan Kritis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221208-WA0017.jpg" alt="Proses unboxing replika fosil Homo Wajakensis di kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung. Joko Pramono/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses unboxing replika fosil Homo Wajakensis di kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung. Joko Pramono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerima replika fosil tengkorak dari manusia purba yang ditemukan di daerah Wajak (dikenal dengan sebutan Homo Wajakensis), dari Pemerintah Belanda.  ”Pengiriman ini sesuai permintaan kami ke Pemerintah Belanda, sekitar Agustus silam,” kata Kabid Litbang Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Tulungagung Ridwan seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Replika berskala 1:1 itu diterima Pemkab Tulungagung pada Kamis (8/12) siang. Paket istimewa tersebut langsung dibuka untuk diteliti kelengkapan dan keasliannya.  ”Museum Naturalis Biodiversity Center di Leiden, Belanda, mengirimkan replika fosil homo Wajakensis ke Tulungagung,” papar Ridwan.  Oleh pemerintah daerah, replika tersebut selanjutnya diletakkan di Museum Wajakensis. Replika dari Belanda itu akan ditaruh berjajar dengan replika homo sapiens yang diidentifikasi sebagai Homo Wajakensis yang dibuat BPCB yang sudah ada di museum.  Opsi lain, replika Homo Wajakensis ditaruh di lokasi awal penemuannya, namun tetap memperhatikan unsur keamanan replika tersebut. ”Dengan begitu, seandainya ditaruh lokasi penemuannya akan mendukung untuk pendidikan,” jelas Ridwan.  Homo Wajakensis merupakan manusia purba yang hidup di Tulungagung sekitar 40 ribu tahun lalu. Selain di Tulungagung, manusia purba itu juga diperkirakan hidup di sebagian besar wilayah Indonesia.  Dulu, fosil itu ditemukan B. D. Van Rietschoten pada 1889 dan diteliti Eugene Dubois. Lantaran ditemukan pada masa penjajahan Belanda, temuan fosil itu dibawa ke Belanda untuk diteliti.  Setelah satu abad lebih, Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya bisa memiliki fosil itu, meski hanya berupa replika yang dikirim langsung dari Belanda.

Pemkab Tulungagung Terima Replika Fosil Homo Wajakensis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda Ernst Johan Kuipers. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda Ernst Johan Kuipers. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setelah hampir dua tahun menangguhkan program adopsi dari negara lain, Pemerintah Belanda mengumumkan rencana melanjutkan adopsi anak-anak dari Filipina, Hongaria, Lesotho, Taiwan, Thailand, dan Afrika Selatan.  Belanda menangguhkan adopsi internasional pada Februari tahun lalu setelah komisi pemerintah menemukan beberapa anak telah dicuri atau dibeli dari orang tua kandung mereka dalam kasus-kasus yang terjadi pada 1960-an.  Menteri Perlindungan Hukum Belanda Franc Weerwind mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (2/11), bahwa keputusan untuk melanjutkan sebagian adopsi internasional menandakan berakhirnya masa ketidakpastian. Para orang tua Belanda mengadopsi sekitar 40.000 anak dari 80 negara dalam setengah abad sebelumnya.  Praktik tersebut telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dengan hanya 145 anak yang diadopsi pada 2019. Kemudian turun lagi jumlahnya menjadi 70 anak pada 2020 selama pandemi Covid-19, berdasar data lembaga independen Dutch Youth Institute.  Dalam pernyataannya, Pemerintah Belanda mengatakan akan menghentikan perjanjian adopsi dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebelumnya mereka merupakan salah satu negara asal teratas untuk anak-anak yang diadopsi di Belanda.  ”Adopsi dari Haiti, Slovakia, Republik Ceko, Peru, Kolombia, dan Burkina Faso juga akan dihentikan,” kata pihak berwenang Belanda.  Kebijakan adopsi Belanda berada di bawah pengawasan setelah meningkatnya jumlah anak adopsi yang telah dewasa mulai meneliti asal-usul mereka. Sering kali menemukan bahwa dokumen kelahiran mereka telah dipalsukan atau hilang, atau bahkan mengetahui bahwa mereka diadopsi secara ilegal.

Belanda Akan Kembali Adopsi Anak dari Negara Tertentu