<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/AUS-3-3295350487.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Skills and Training of Australia, Hon Brendan O" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Skills and Training of Australia, Hon Brendan O</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat antara lain melalui dua nota kesepahaman (MoU) yang saat ini dalam proses amandemen. Kedua MoU itu diantaranya terkait pertukaran pengembangan keterampilan (Skills Development Exchange) dan pelatihan berbasis tempat kerja (Workplace Based Training (WBT) yang tentunya ditujukan untuk memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara. Harapan tersebut dikemukakan oleh Ida Fauziyah setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Skills and Training of Australia, Hon Brendan O'Connor, di Brilliant Convention Center &ndash; Indore, India, Jumat (21/7/2023). Keduanya membahas beberapa kerja sama bidang ketenagakerjaan dalam kerangka perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-ICEPA) yang mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19 dan perubahan kepemimpinan di Australia. "Kami berdiskusi, saling memberikan tanggapan dan masukan dengan pemerintah Australia, khususnya untuk memfasilitasi ketersediaan informasi eligible sponsor list agar dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan pada MoU WBT, " kata Ida Fauziyah. Ida Fauziyah menilai eligible sponsor list memberikan manfaat bagi Indonesia karena memudahkan pengawasan dan pelindungan pemagang dari Indonesia di Australia. Ia berharap pemerintah Australia dapat mendukung akses untuk memperoleh informasi program WBT agar pemantauan, pengawasan, dan pelindungan bagi pemagang Indonesia lebih terjamin. "Pemerintah Indonesia berharap dapat mempererat kerja sama dengan pemerintah Australia di bidang pengembangan keterampilan dan pelatihan berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi angkatan kerja Indonesia sebelum mereka memasuki dunia kerja, " ujarnya. Lebih lanjut, Ida Fauziyah menyambut positif langkah Pemerintah Australia untuk menginisiasi dan beberapa kali membahas kerja sama Australian Agriculture Visa (AAV). Ia menilai program AAV memiliki prospek baik dan dapat memberikan peluang kerja yang luas bagi WNI serta keuntungan yang banyak bagi kedua negara. Namun karena perubahan pejabat pemerintahan di Australia, program visa untuk sektor pertanian itu dihentikan sebelum sempat ditandatangani bersama oleh pemerintah Indonesia. Menaker berharap pemerintah Australia dapat membuka kembali program tersebut atau membuka peluang kesempatan kerja lain bagi WNI, di sektor pertanian, perikanan, kehutanan maupun sektor lainnya. "Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Brendan O&rsquo;Connor, dukungan dan kerja sama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Australia akan semakin baik dan terus berkembang, " kata Ida Fauziyah.

Eligible sponsor list memberikan manfaat bagi Indonesia karena memudahkan pengawasan dan pelindungan pemagang dari Indonesia di Australia.

Indonesia Pererat Kerjasama Ketenagakerjaan dengan Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/WhatsApp-Image-2023-06-14-at-220624-2244928270.jpg" alt="COE AMSA Mick Kinley mewakili Pemerintah Australia serahkan bantuan hibah fasilitas keselamatan pelayaran di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran kepada Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha." width="100%">
<figcaption>COE AMSA Mick Kinley mewakili Pemerintah Australia serahkan bantuan hibah fasilitas keselamatan pelayaran di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran kepada Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah&nbsp;Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menghibahkan Solid Bulk Cargo-Testing and Training Facility (SBC-TTF) dan Ship Safety Inspection-Centre of Excellence (SSI-COE). Serah terima kedua fasilitas di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) tersebut dilakukan COE AMSA Mick Kinley kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha di Kantor BTKP Jakarta, Rabu (14/6). Dirjen Arif Toha menyambut gembira penyerahan dua aset berupa SBC-TFF dan SSI-COE ke Pemerintah Indonesia. Kedua fasilitas itu akan menjadi aset yang sangat berharga untuk membantu Indonesia. Khususnya dalam mematuhi aturan konvensi-konvensi internasional. Hal tersebut juga sebagai wujud upaya untuk meningkatkan keselamatan di sektor transportasi laut. &rdquo;Karena itu, saya mengajak dan mendorong semua pemangku kepentingan yang terkait untuk secara aktif berkolaborasi dalam memelihara dan mengembangkan kedua fasilitas ini demi kemajuan dunia maritim,&rdquo; ujar Arif. Arif pun juga berharap SBC-TTF dapat berfungsi sebagai fasilitas pelatihan dan pengujian teknis yang membantu Indonesia menerapkan praktik terbaik dunia dalam pengangkutan kargo curah padat yang aman. Sedangkan fasilitas SSI-COE diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan untuk meningkatkan keselamatan kapal di perairan Indonesia. &rdquo;Saya berharap serah terima kedua fasilitas ini dapat membawa manfaat yang besar dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan perkembangan industri maritim kita ke depan,&rdquo; ungkap Arif. Arif menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia, khususnya AMSA atas komitmennya mendukung sektor pelayaran Indonesia. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas kerja keras untuk pendirian dan pengoperasian kedua fasilitas tersebut. SBC-TTF adalah pusat penelitian pengembangan kebijakan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keamanan pengiriman kargo curah padat. Fasilitas itu dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya sektor ekspor mineral yang lebih aman dan efisien. Yakni dengan cara memastikan praktik terbaik dalam pengangkutan kargo curah padat, seperti batu bara, bauksit, biji besi dan biji nikel. Fasilitas ini diharapkan dapat merumuskan, mengembangkan, dan melakukan pelatihan untuk menangani risiko-risiko yang timbul dalam pengangkutan kargo curah padat sesuai dengan kode IMSBC. Adapun SSI-COE adalah pusat pengetahuan yang menyatukan kapasitas kolektif dari pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, AMSA, dan komunitas maritim internasional, dengan tujuan meningkatkan keselamatan kapal. Baik yang berbendera Indonesia maupun kapal-kapal berbendera asing yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal itu&nbsp; dicapai dengan cara membangun kemampuan tenaga kerja yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap konvensi internasional.

Pemerintah Australia menghibahkan Solid Bulk Cargo-Testing and Training Facility (SBC-TTF) dan Ship Safety Inspection-Centre of Excellence

Australia Hibahkan Fasilitas Pengetesan dan Pelatihan Keselamatan Pelayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/D18FDCA5-6E08-44EF-8747-4AA57005E47E.jpg" alt="Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins menerima cenderamata dari Gubernur Kaltim Isran Noor di Balikpapan, Rabu (6/7) Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins menerima cenderamata dari Gubernur Kaltim Isran Noor di Balikpapan, Rabu (6/7) Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Konsul Jenderal Australia di Makassar, Bronwyn Robbins menawarkan kesiapan Pemerintah Australia untuk ikut serta dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur. Australia menawarkan pembangunan infrastruktur dengan konsep ramah lingkungan.  ”Australia dan Kalimantan Timur telah memiliki hubungan bisnis dan masyarakat yang kuat selama bertahun-tahun. Kami berharap dapat memperdalam hubungan kita lebih erat lagi,” kata Bronwyn Robbins seperti dilansir dari Antara dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor di Balikpapan.  Selain itu, lanjut Robbins, Australia juga siap menawarkan program antisipasi perubahan iklim (climate change). Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkeinginan lebih mengeratkan lagi kerja sama Kaltim dan Australia.  Konsul Jenderal Robbins juga menegaskan potensi untuk melanjutkan peluang kerja sama di bawah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan program kerja sama ekonominya.  ”Kita akan merevitalisasi hubungan perdagangan dan investasi demi meningkatkan perekonomian Australia dan Indonesia,” jelas Robbins.  Konsul Jenderal Robbins juga siap membantu memfasilitasi pengusaha Kaltim dan Australia untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.  Gubernur Kaltim Isran Noor menyambut baik keinginan Pemerintah Australia untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN hijau berkelanjutan dan peningkatan perdagangan Kaltim dan Australia.  ”Kami sangat senang, setuju, dan terpenting sama-sama untung. Walaupun saya tahu, Australia pasti untung banyak. Tapi lebih penting lagi, ada tindak lanjut setelah pertemuan ini,” ucap Gubernur Isran.  ”Kedubes Australia nanti juga pindah ke IKN. Kita siapkan areal lebih luas dan hijau di sana. Saya doakan Konsul Robbins nanti yang jadi Dubes Australia,” tutur Isran.  Ekspor Kaltim ke Australia antara lain kayu, alat berat, urea, dan amonia. Periode Januari hingga Mei 2022 total ekspor Kaltim ke Australia bernilai 23,9 juta dolar Amerika Serikat.

Pemerintah Australia Tawarkan Pembangunan IKN Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksin-covid-19.jpg" alt="TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Regulator obat Australia pada Minggu (5/12) untuk sementara menyetujui penggunaan vaksin virus korona buatan Pfizer Inc, untuk anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun.  Menteri kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan, peluncuran vaksinasi untuk anak-anak dengan usia tersebut dapat dimulai pada 10 Januari 2022.  ”Mereka (regulator obat Australia) telah membuat penilaian yang cermat dan menyeluruh dalam menentukan bahwa vaksin itu aman dan efektif dan memang merupakan kepentingan seluruh anak dan warga Australia agar anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun divaksin,” kata Greg Hunt dilansir dari Antara yang mengutip Reuters.  Setelah penundaan awal dengan program inokulasi Covid-19 secara umum, Australia dengan cepat menjadi salah satu negara di dunia dengan populasi yang paling banyak divaksin. Data kesehatan menunjukkan, hampir 88 persen warga Australia yang berusia di atas 16 tahun telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.  Vaksinasi nasional Australia bersifat sukarela. Beberapa negara bagian dan teritori telah mewajibkan suntikan vaksin untuk banyak jenis pekerjaan dan beberapa negara bagian mensyaratkan vaksinasi penuh untuk warga dapat mengakses sebagian besar layanan perhotelan dan ritel non-esensial.  Menurut hasil jajak pendapat, jumlah pendukung anti vaksinasi hanya berjumlah satu digit di Australia. Mereka mengadakan demonstrasi mingguan yang konsisten untuk menentang layanan vaksinasi di Melbourne dan kota-kota lain.  Cakupan imunisasi anak Australia secara keseluruhan juga merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Dengan 95 persen anak berusia 5 tahun diinokulasi dengan vaksin yang direkomendasikan untuk usia mereka, menurut data kesehatan negara itu.  Selanjutnya, penggunaan vaksin Pfizer untuk anak-anak kalangan usia 5-11 tahun itu masih memerlukan persetujuan dari Kelompok Penasihat Teknis Australia tentang Imunisasi (Atagi). Setelah disetujui, vaksinasi itu akan tersedia untuk sekitar 2,3 juta anak yang berada dalam kelompok usia 5 hingga 11 tahun.  Meskipun berjuang melawan banyak wabah Covid tahun ini yang mengarah ke penguncian berbulan-bulan di Sydney dan Melbourne, Australia hanya memiliki sekitar 834 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dan 7,9 kematian per 100.000 orang, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Angka kematian akibat COVID di Australia termasuk kecil dibandingkan korban jiwa akibat virus korona di banyak negara maju lainnya.  Australia secara keseluruhan mencatat total kurang dari 215.000 kasus Covid dan 2.042 korban jiwa.

Australia Setujui Pemakaian Vaksin Pfizer untuk Anak 5–11 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Keluarga-Yuli-Canberra.jpg" alt="DI CANBERRA: Dari kiri, Heri Prayitno, Adela Ramadhina, Dimas Triwibowo, Yuli Rindyawati, dan Ferdy Dwiantoro. (Dion Georgopoulos/www.camberratimes.com.au)" width="100%">
<figcaption>DI CANBERRA: Dari kiri, Heri Prayitno, Adela Ramadhina, Dimas Triwibowo, Yuli Rindyawati, dan Ferdy Dwiantoro. (Dion Georgopoulos/www.camberratimes.com.au)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan buat Dimas Triwibowo dan keluarga agar tak dideportasi dari Australia terus mengalir. Sampai pukul 22.00 WIB tadi malam, sudah ada 32.212 penanda tangan petisi online di change.org.  Petisi itu dibuat Cameron Gordon, mantan penyelia doktoral Yuli Rindyawati, ibunda Dimas, di University of Canberra (UC), Australia, sebulan lalu. Dimas, 14 tahun, merupakan anak bungsu di antara tiga bersaudara pasangan Yuli dan Heri Prayitno.  Yuli memang terus berharap dirinya dan keluarga yang telah sepuluh tahun tinggal di Canberra bisa mendapatkan status permanent resident di Australia. Yuli yang kala meninggalkan Indonesia berstatus dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, tak bisa menyerah. Sebab, kembali ke Indonesia bukanlah pilihan yang ingin dijalani, terutama bagi Dimas yang tengah menjalani terapi.  Dilansir The Canberra Times, Yuli mengajukan permohonan visa permanen melalui jalur graduate skilled sejak empat tahun lalu. Salah satu syarat pengajuannya adalah tes kesehatan.  Yuli, Heri, dan dua anaknya yang bernama Adela Ramadhina, 21, serta Ferdy Dwiantoro, 17, lolos tes. Tapi, tidak demikian anak terakhirnya, Dimas. "Dimas, anak saya yang paling kecil, dinyatakan tidak lolos karena kondisi autis," ujar Yuli seperti dikutip SBS.  Petugas menyatakan bahwa kondisi autis tersebut bakal berdampak pada biaya yang signifikan terhadap komunitas Australia. Terutama di bidang kesehatan dan pelayanan publik.  Yuli tak terima. Dia mengajukan banding ke Pengadilan Banding Administratif atau Administrative Appeals Tribunal (AAT). Dia diminta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kemajuan Dimas. Termasuk laporan dari sekolah dan terapis. Tapi, sekali lagi, permohonan mereka ditolak. Kini keluarga Yuli menunggu keputusan dari Menteri Imigrasi David Coleman.  Dalam keterangan di akun Facebook pribadinya, Yuli masih menulis diri sebagai dosen FIA UB. Upaya Jawa Pos mengontak Yuli melalui Facebook tak berbalas sampai berita ini selesai ditulis. Begitu pula kontak melalui layanan pesan pendek (SMS) di nomor telepon.  Sepuluh tahun lalu, ketika menjalani tugas belajar untuk menempuh pendidikan doktoral bidang filosofi ekonomi di UC, Yuli membawa serta suami dan anak-anaknya. Saat itu usia Dimas masih 3 tahun dan Yuli serta suami tidak tahu putra bungsunya itu menderita autis.  Kelainan Dimas baru terdeteksi saat dia berusia 5 tahun. Tepatnya ketika Yuli mendaftarkannya untuk sekolah. Dimas akhirnya masuk ke Malkara (Special) School, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus.  Sejak bersekolah, kemajuan Dimas meningkat drastis. Dia awalnya sulit bicara. Tapi, kini dia mampu memahami dan bicara dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Dimas bisa naik sepeda angin, naik bus sendiri, dan tidak pernah tantrum. Dia menjalani terapi dua pekan sekali. Kondisinya membaik dari severe ke moderate.  Yuli bekerja sebagai tutor paro waktu di UC dan manajer di toko Asian Provision. Sang suami selama sepuluh tahun ini menjadi petugas kebersihan di QT Hotel. Ferdy bersekolah di Lake Tuggeranong College dan Adela berkuliah jurusan IT di UC. Perempuan 21 tahun itu juga bekerja paro waktu.  Keluarga Yuli juga selalu membayar pajak kepada pemerintah Australia. "Kami merasa sangat dekat dengan komunitas di sini. Bukan hanya komunitas orang Indonesia (di Australia, Red)," ujar Yuli kepada Canberra Times.  Yuli mengungkapkan bahwa selama ini pengobatan Dimas tak pernah menggunakan uang negara. Mereka memakai asuransi pribadi. Penasaran, Yuli mencari tahu berapa besaran nominal yang akan diberikan negara jika Dimas menjadi permanent resident.  "Oleh Centrelink dihitung estimasi biayanya dan ternyata anak saya itu hanya mendapatkan bantuan kurang lebih 50 dolar per minggu," ujarnya. Itu setara dengan kurang lebih Rp 490 ribu.  Besaran uang tersebut dinilai tidak signifikan dan seharusnya tak menghambat Dimas untuk menjadi permanent resident di Australia. Yuli yakin putranya tidak akan menjadi beban negara. Dimas bahkan sudah mendapatkan tawaran untuk kerja jika lulus dari kelas X pada 2021. Dimas kini berusia 14 tahun dan duduk di kelas IX Woden School.  Ketika dikonfirmasi, Humas FIA UB Aulia Luqman Aziz menyatakan bahwa Yuli meninggalkan Indonesia untuk tugas belajar sejak 2009. Sementara teman-teman Yuli yang juga ikut tugas belajar sudah kembali. "Update dari wakil dekan bidang administrasi umum FIA, SK pemberhentian dari Kemenristekdikti sudah sejak tahun 2016," ungkap dia.  Artinya, Yuli bukan lagi dosen di FIA UB. Jadi, kata Luqman, ibu tiga anak itu sudah tidak memiliki sangkut paut dengan UB.  Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum mengambil sikap atas masalah imigrasi keluarga Dimas. Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menerangkan, pihaknya menghormati ketentuan imigrasi suatu negara. Begitu juga warga negara asing yang harus menaati ketentuan imigrasi Indonesia. Maka, lanjut Faizasyah, tidak etis rasanya jika ikut terlibat lebih dalam.

Australia Bakal Deportasi Anak Penyandang Autisme asal Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69884_89106_MASJID-ROBOH-AKIBAT-GEMPA_IDRIS-BENDUNG_Rakyat-Aceh.jpg" alt="Mesjid di Tringgadeng, hancur akibat gempa 6,5 SR di Pidie Jaya, Rabu,(7/12)" width="100%">
<figcaption>Mesjid di Tringgadeng, hancur akibat gempa 6,5 SR di Pidie Jaya, Rabu,(7/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musibah gempa di Pidie Jaya, Aceh benar-benar menjadi perhatian dari dunia internasional. Selain Wali Kota Istanbul Kadir Topbas mengirimkan ucapan belansungkawa, kini giliran Pemerintah Australias yang memberikan bantuan darurat. Bantuan senilai 1 Juta Dollar itu berupa dalam bentuk peralatan untuk kondisi darurat. Semua peralatan itu disimpan di gudang milik Australia di Jakarta, termasuk peralatan esensial rumah tangga seperti tempat bernaung, kesehatan dan pertolongan pertama serta air bersih. &quot;Kami akan menyediakan 1.500 paket kebutuhan keluarga, 2.200 terpal dan 100 tenda,&quot; tulis pemerintah Australia dalam rilisnya yang diterima Rakyat Aceh (Jawa Pos Group). Kontribusi sebesar 1 juta dolar Australia disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia. Bantuan itu merupakan bentuk duka Australia atas bencana yang telah menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan 750 korban luka. &quot;Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Kami akan terus memantau situasi di Aceh dan siap untuk memberikan lebih banyak bantuan jika Indonesia membutuhkan,&quot; isi dalam surat tersebut. (rel/mai/iil/JPG)

Peduli Gempa Aceh, Pemerintah Australia Kirim Bantuan