<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/IMG_20250131_123015-3799600069.jpg" alt="Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah umrah. (Kuwadi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah. Selama ini masa aktif visa umrah sepanjang 90 hari. Di aturan terbaru, visa umrah hanya berumur 30 hari. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menyampaikan aturan terbaru itu berlaku mulai pekan depan. Dia meminta travel umrah di Indonesia bijak merespon aturan visa umrah terbaru itu. &ldquo;Kami mengimbau agar seluruh PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) menyesuaikan jadwal pengajuan visa dan keberangkatan jemaah secara tepat waktu," katanya di Jakarta (1/11). Ichsan mengatakan travel umrah jangan ajukan visa terlalu jauh sebelum keberangkatan jika jemaah belum siap diberangkatkan. Baginya disiplin dalam jadwal akan melindungi jemaah dan mencegah pembatalan otomatis akibat masa berlaku visa yang singkat. Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa tinggal di Arab Saudi agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal (overstay). Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Saudi agar hak-hak jemaah Indonesia tetap terlindungi. "Serta ibadah umrah dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai regulasi," imbuhnya. Ichsan juga menekankan bahwa kebijakan dan langkah Kemenhaj akan selalu bersifat adaptif. Serta kompatibel terhadap dinamika kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi. &ldquo;Kemenhaj akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan tata laksana penyelenggaraan umrah agar sejalan dengan sistem dan kebijakan terbaru Arab Saudi, tanpa mengurangi aspek perlindungan jemaah Indonesia," tegasnya. Untuk diketahui berdasarkan pengumuman otoritas terkait dan sejumlah laporan media Arab Saudi, masa berlaku visa umrah sebelum keberangkatan (pre-entry validity) kini dipersingkat dari tiga bulan menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, visa umrah akan otomatis dibatalkan apabila jemaah tidak memasuki Kerajaan Arab Saudi dalam waktu 30 hari sejak visa diterbitkan. Sedangkan masa tinggal jemaah setelah tiba di Arab Saudi tidak berubah, yakni tetap tiga bulan (90 hari) sejak kedatangan. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif minggu depan. Serta hanya berlaku bagi visa yang diterbitkan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Visa yang sudah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sesuai ketentuan lama.&nbsp;

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah dari  90 hari menjadi 30 hari.

Saudi Keluarkan Aturan Visa Umrah Terbaru, Masa Aktif Hanya 30 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/12/Jemaah-haji-Indonesia-kembali-mendapatkan-layanan-Fast-Track-Dok-Kemenag-305171450.jpg" alt="Jemaah haji Indonesia kembali mendapatkan layanan Fast Track (Dok. Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji Indonesia kembali mendapatkan layanan Fast Track (Dok. Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini menyediakan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 241.000 yang terbagi menjadi dua gelombang. Dalam memudahkan jemaah haji Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan fast track atau jalur cepat di tiga bandara di Indonesia. Fast track adalah fasilitas preclearance dokumen jemaah haji oleh Imigrasi Arab Saudi di Indonesia. Awalnya, layanan ini hanya tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Namun, mulai tahun ini, fast track juga tersedia di Bandara Juanda Surabaya dan Adi Soemarmo Surakarta, total ada 3 bandara. Berkat layanan fast track, dapat membantu jemaah menghemat waktu saat tiba di bandara tujuan, baik di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah maupun King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah. Sebab dokumen-dokumen seperti Paspor dan visa tidak diperiksa imigrasi bandara tujuan, lantaran sudah diperiksa sejak di Bandara Soetta, Juanda, dan Adi Soemarmo. "Ini ikhtiar bersama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam memudahkan jemaah. Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan fasilitas fast track tambahan, selain di Jakarta, juga ada di Solo dan Surabaya," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dilansir dari&nbsp;kemenag.go.id, Minggu (12/5/). Saat Menteri Agama dan Dubes Saudi menyaksikan langsung layanan fast track, proses keimigrasian berlangsung singkat tidak sampai 2 menit, sehingga sangat membantu jemaah. Pemerintah Indonesia menyiapkan kuota haji tahun ini sebanyak 241.000 jemaah yang terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Layanan fast track diberikan kepada 128.450 jemaah atau 60,21% jemaah haji reguler yang berangkat dari Bandara Soetta-Cengkareng, Adi Soemarmo-Solo, dan Juanda-Surabaya.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan fast track di tiga bandara di Indonesia untuk memudahkan jemaah haji.

Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji yang Terbagi Dua Gelombang, Tiga Bandara Ini Layani Fast Track

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/houthi-1-1116761919.jpg" alt="Pasukan Houthi sedang terbang di atas kapal kargo Galaxy Leader di Laut Merah." width="100%">
<figcaption>Pasukan Houthi sedang terbang di atas kapal kargo Galaxy Leader di Laut Merah.</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah Arab Saudi telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk menahan diri dalam menanggapi serangan kelompok militan Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sebelumnya telah diberitakan, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran telah terlibat dalam konflik yang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah sejak perang Israel &ndash; Hamas meletus pada 7 Oktober. Mereka melakukan perlawanan dengan cara menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran penting seperti Laut Merah dan menembakkan drone serta rudal ke arah Israel sendiri. Kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman ini mengatakan, serangan mereka adalah bentuk dukungan terhadap Palestina dan berjanji akan terus melakukan serangan tersebut sampai Israel menghentikan serangannya di Jalur Gaza. Dilansir dari Reuters, Kamis (7/12), ketika Houthi meningkatkan serangan terhadap pelayaran selama beberapa minggu terakhir, dua sumber yang mengetahui pemikiran Saudi mengatakan bahwa &nbsp;Riyadh berpesan kepada AS untuk menahan diri. Hal ini bertujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Riyadh sejauh ini senang dengan cara Washington menangani situasi ini, tambah sumber tersebut. &ldquo;Mereka menekan Amerika mengenai hal ini dan mengapa konflik Gaza harus dihentikan,&rdquo; kata salah satu sumber. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013234966/kelompok-houthi-yaman-lancarkan-serangan-israel-dengan-drone">Kelompok Houthi Yaman Lancarkan Serangan Israel dengan Drone</a> Sebagai informasi, &nbsp;Riyadh tahun ini memang sedang menormalisasi hubungan dengan Iran dan berusaha keluar dari perang yang telah dilancarkan dengan kelompok militan di Yaman selama hampir sembilan tahun. Sumber tersebut mengatakan Arab Saudi berusaha untuk memajukan proses perdamaian Yaman bahkan ketika perang berkecamuk di Gaza, karena khawatir hal itu dapat gagal. Sementara itu, Yaman telah menikmati lebih dari satu tahun relatif tenang di tengah pembicaraan damai langsung antara pejabat Saudi dan Militan Yaman tersebut. Sebagai informasi, Serangan militan Yaman tersebut selama perang Hamas-Israel telah meningkatkan profil mereka di kubu yang berpihak pada Iran yang juga mencakup Hamas, Hizbullah Lebanon, dan milisi yang didukung Iran di Irak. Houthi telah muncul sebagai kekuatan militer besar di Semenanjung Arab, dengan puluhan ribu pejuang dan persenjataan besar berupa rudal balistik dan drone bersenjata. Sumber-sumber senior di kubu yang bersekutu dengan Iran mengatakan kepada Reuters bahwa serangan mereka adalah bagian dari upaya untuk memberikan tekanan pada Washington agar Israel menghentikan serangan terhadap Gaza. Salah satu sumber yang berbasis di Teheran mengatakan, perwakilan Houthi telah membahas serangan mereka dengan para pejabat Iran selama pertemuan di Teheran pada bulan November. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan untuk melakukan tindakan dengan cara yang terkendali untuk membantu memaksa diakhirinya perang Gaza. Sumber lain mengatakan, Teheran tidak bermaksud melakukan perang habis-habisan di kawasan yang akan berisiko melibatkan Iran secara langsung. ***

Arab Saudi meminta Amerika Serikat (AS) untuk menahan diri dalam menanggapi serangan kelompok militan Houthi Yaman.

Arab Saudi Desak AS Tahan Diri Saat Militan Houthi Menyerang Kapal-Kapal di Laut Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/jemaah-haji-arafah-145192214.jpg" alt="PUNCAK HAJI: Jemaah haji dari berbagai negara bersiap menuju Arafah untuk pelaksanaan wukuf di padang Arafah hari ini." width="100%">
<figcaption>PUNCAK HAJI: Jemaah haji dari berbagai negara bersiap menuju Arafah untuk pelaksanaan wukuf di padang Arafah hari ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Arab Saudi kembali mengumumkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji. Kali ini diperuntukkan bagi rombongan haji khusus. Di dalam aturan baru, satu entitas travel haji khusus minimal memiliki 2.000 jemaah. Travel-travel dengan jumlah jemaah sedikit diminta bergabung membentuk konsorsium. &rdquo;Informasi itu benar. Saudi membatasi 40 entitas saja,&rdquo; kata Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur merespons aturan baru tersebut kemarin (6/9). Selama ini Saudi membatasi satu entitas atau travel minimal mengirimkan 50 orang jemaah haji khusus. Jika ada travel yang memiliki jemaah kurang dari 50 orang, bergabung dengan travel lain dalam bentuk konsorsium. Saudi tidak memberikan batasan jumlah entitas atau travel sebelumnya. &rdquo;Tetapi, sekarang dibatasi 40 entitas. Minimal 2.000 jemaah dan maksimal 3.000 jemaah,&rdquo; katanya. Entitas itu bisa berupa travel serta gabungan travel atau biasa disebut konsorsium. Nantinya setiap satu entitas akan mendapatkan nomor registrasi atau rokumul munazam dari pemerintah Saudi. Firman tidak mempersoalkan aturan baru itu. Dia meyakini, aturan baru tersebut dibuat untuk meningkatkan layanan. Khususnya layanan haji khusus di Arafah dan Mina. Semakin sedikit entitas tersebut, proses koordinasi semakin mudah. Karena tidak melibatkan banyak entitas travel seperti selama ini. Informasi awal soal kebijakan pembatasan entitas pengirim jemaah haji khusus itu semula disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Dia mengatakan, kebijakan pembatasan 40 entitas penyelenggara haji khusus tersebut tantangan tersendiri. Sebab, travel haji khusus harus membentuk konsorsium. (wan/c9/fal)

Arab Saudi kembali mengumumkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan haji. Kali ini diperuntukkan bagi rombongan haji khusus.

Saudi Batasi Pengirim Haji Khusus, Hanya 40 Entitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/umrahJPG-3578413384.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini Pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini Pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi menerapkan strategi baru untuk menarik jemaah umrah, termasuk dari Indonesia. Caranya dengan memudahkan calon jemaah membeli paket umrah melalui website. Layanan website tersebut adalah Nusuk yang merupakan situs resmi milik Arab Saudi, sehingga paket-paket umrah yang tersedia di sana bersifat resmi dan bukan penipuan. Dilansir dari laman resminya, Nusuk merupakan platform untuk merencanakan dan memesan paket umrah secara legal, termasuk mengurus eVisa, memesan penerbangan, hingga hotel. Saking mudahnya, para calon jemaah bahkan bisa melakukan transaksi melalui Nusuk dengan HP seperti membeli tiket kereta api atau membeli paket wisata secara daring. Berikut adalah cara membeli paket umrah secara resmi melalui website Nusuk. <ol> <li>Buka website Nusuk di alamat nusuk.sa/id. Calon jemaah bisa membukanya dengan komputer atau HP.</li> <li>Setelah masuk ke halaman utama, klik tiga garis di kanan atas, kemudian pilih Paket dan Penawaran.</li> <li>Calon jemaah kemudian masuk ke menu Paket dan Penawaran dan langsung scroll ke bawah untuk memilih paket umrah dengan sejumlah biro perjalanan. Total ada 23 paket umrah dengan berbagai kelas, mulai ekonomi hingga VIP.</li> <li>Jika jemaah ingin memilih paket umrah ekonomi, bisa memilih biro perjalanan yang tertulis Economy Package. Fasilitas yang ditawarkan dari berbagai jenis Paket Ekonomi bermacam-macam, misalnya penerbitan visa, transportasi dari bandara ke hotel, transportasi internal dari Makkah ke Madinah, dan fasilitas lainnya.</li> <li>Jika jemaah ingin memilih paket umrah VIP, bisa memilih biro perjalanan yang tertulis Umrah VIP Package. Fasilitas yang ditawarkan dari berbagai jenis Paket VIP juga bermacam-macam, misalnya penerbitan visa, transportasi dari bandara ke hotel, transportasi VIP saat berada di Makkah ataupun Madinah, akomodasi hotel, asuransi, dan fasilitas lainnya.</li> <li>Sehabis memilih atau masuk ke deskripsi masing-masing paket tersebut, scroll ke bawah untuk memilih menu menghubungi nomor WA atau nomor telepon biro perjalanan tersebut agar bisa menanyakan lebih lanjut, atau langsung klik menu website.</li> <li>Setelah klik menu website, calon jemaah akan langsung diarahkan masuk ke website resmi biro perjalanan tersebut untuk melakukan pemesanan paket.</li> </ol> Paket-paket umrah yang ditawarkan di website Nusuk beraneka ragam, mulai dari yang termurah yaitu 750 riyal atau Rp 3 juta hingga termahal yaitu 6.500 riyal atau sekitar Rp 26,2 juta per orang. Para calon jemaah juga bisa mengurus pengajuan visa melalui website ini. Selain itu, situs ini juga menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan lengkap mengenai umrah dan ziyarah, segala hal tentang Makkah dan juga Madinah. Selain dalam format website, Nusuk juga sudah tersedia dalam format aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store, Google Play Store, dan AppGallery.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan strategi baru untuk menarik jemaah umrah, termasuk dari Indonesia. Caranya dengan memudahkan calon jemaah.

Arab Saudi Permudah Umrah, Ini Cara Membeli Paket Resmi Melalui Website yang Mudah dan Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau tambahan kuota haji untuk Indonesia. Penambahan kuota haji tersebut bakal diikuti dengan penambahan kuota petugas haji.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyampaikan bahwa tambahan kuota haji maupun petugas tersebut belum final. "Baru prioritas bila ada kesempatan (tambahan kuota) itu," katanya tadi malam (13/3).  Informasi tambahan kuota tersebut sebelumnya disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di Jeddah pada Minggu (12/3) waktu setempat. Yaqut menuturkan, salah satu agendanya di Saudi kali ini adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan haji. "Serta meminta tambahan kuota jemaah haji Indonesia dan petugas," katanya.  Dua hal tersebut menjadi bahasan utama kedua menteri. Dari hasil pertemuan tersebut, Yaqut mengatakan, Indonesia mendapat prioritas tambahan kuota jemaah haji. Kepastian tambahan kuota haji tersebut bakal ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah Saudi.  Yaqut menyampaikan, tambahan kuota petugas haji digunakan untuk memperkuat pelayanan kepada jemaah. Khususnya pelayanan atau pendampingan kepada jemaah lansia. Pertimbangannya, dari 203.320 kuota jemaah haji reguler, 64 ribuan di antaranya adalah lansia. "Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas untuk layanan lansia," tuturnya.  Dia juga menyampaikan, soal kemungkinan tambahan petugas haji, pemerintah Indonesia berharap bisa diputuskan sejak awal. Dengan begitu, ada waktu bagi Kemenag untuk mempersiapkan pengisian kuotanya.  Seperti diketahui, tahun lalu pemerintah Indonesia sejatinya mendapatkan tambahan kuota haji. Jumlahnya cukup signifikan, yaitu mencapai 10 ribu kursi. Hanya, tambahan kuota itu tidak bisa diambil Kemenag. Sebab, kepastian tambahan kuota tersebut ditetapkan Saudi sangat mepet dengan masa pemberangkatan jemaah.

RI Minta Tambah Kuota Haji, Saudi Beri Lampu Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Daftar-Haji-Banten-080621-af-3.jpg" alt="Warga mengurus pendaftaran ibadah haji. Asep Fathulrahman/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga mengurus pendaftaran ibadah haji. Asep Fathulrahman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agama (Kemenag) menginstruksikan kantor wilayah di setiap provinsi menyosialisasikan batas usia berhaji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.  ”Dengan adanya batasan usia lansia, mohon ini bisa dijadikan langkah-langkah yang baik agar dapat meyakinkan masyarakat,” kata Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief seperti dilansir dari Antara, Senin (18/4).  Pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan menerima satu juta orang yang hendak menunaikan ibadah haji pada 1443 Hijriah/2022 Masehi. Pemerintah Arab menetapkan beberapa syarat bagi orang yang hendak berhaji.  Syarat yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi antara lain, mereka yang hendak berhaji usia di bawah 65 tahun dan telah mendapat vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Di samping itu, jamaah yang berasal dari luar Arab Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.  ”Keputusan pemerintah Arab Saudi ini tentunya harus diikuti. Namun, penyampaian yang efektif kepada masyarakat juga perlu dilakukan,” tutur Hilman.  Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menunggu pengumuman dari Pemerintah Arab Saudi mengenai penetapan kuota jamaah haji per negara. Kementerian Agama menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mendapat kepastian mengenai kuota jamaah haji Indonesia.  ”Informasi terkait perolehan kuota masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Hal ini pun sama terjadi dengan negara-negara pengirim haji lainnya, tidak hanya di Indonesia,” terang Hilman.  Hilman menambahkan, sembari menunggu pengumuman kuota haji, pemerintah mematangkan berbagai persiapan penyelenggaraan pelayanan haji di dalam negeri. ”Saat ini sudah dalam proses input (pemasukan data) paspor untuk e-Hajj,” papar Hilman.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan pemerintah untuk terus memantau kesehatan calon haji. Sebab, ibadah haji tahun ini masih berlangsung pada masa pandemi Covid-19.  ”Haji saat ini masih dalam masa pandemi. Kami meminta pemerintah mengawal dan memonitor penuh persiapan dan pelaksanaannya serta sediakan vitamin bagi jamaah agar tetap menjaga staminanya saat beribadah haji,” ujar Diah.

Kemenag Instruksikan Kantor Wilayah Sosialisasikan Batas Usia Berhaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/riyadh.jpg" alt="Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan ibadah haji bagi satu juta orang pada musim haji 1443 Hijriah/2022 Masehi. Pemerintah Saudi selama dua tahun menerapkan pembatasan ketat untuk mencegah penularan Covid-19, demikian menurut siaran informasi dari kantor berita resmi Arab Saudi.  Kantor berita Reuters seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (9/4) mengutip pernyataan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang disiarkan kantor berita resmi Arab Saudi, Saudi Press Agency, menyebutkan bahwa jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekkah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun. Selain itu, sudah mendapat vaksinasi Covid-19 secara penuh.  Jamaah dari luar negeri tahun ini diperbolehkan menunaikan ibadah haji dengan syarat telah mendapat vaksinasi penuh, menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR, dan menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19.  Tahun lalu Arab Saudi membatasi jamaah haji sebanyak 60.000 orang dari dalam negeri, jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata jamaah haji sebelum masa pandemi Covid-19 yang mencapai 2,5 juta orang.  Pemerintah Arab Saudi sampai sekarang belum menyampaikan informasi mengenai kuota jamaah haji untuk setiap negara, termasuk Indonesia. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah mengatakan, pengambilan keputusan mengenai kuota jamaah haji bagi setiap negara bukan hanya kewenangan Kementerian Haji dan Umrah, tetapi melibatkan instansi terkait lain di Kerajaan Arab Saudi.  ”Jumlah kuota tidak akan sama seperti sebelum pandemi. Namun, Arab Saudi tahun ini siap menerima jamaah haji luar negeri dan persiapan terus dilakukan,” kata Tawfiq F. Al-Rabiah.  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya mengatakan, sudah menerima informasi mengenai rencana Pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelayanan ibadah haji bagi jamaah dari luar negeri pada 2022.  ”Mungkin kuota haji tahun ini belum normal karena pandemi, namun saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal. Indonesia sudah siap memberangkatkan jamaah haji,” kata Yaqut Cholil Qoumas.

Arab Saudi Buka Pelayanan Ibadah Haji Bagi Satu Juta Orang pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uji_coba-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dicabutnya kebijakan protokol kesehatan bagi pendatang luar negeri ke Arab Saudi dianggap memiliki dampak positif bagi <a href="https://www.jawapos.com/tag/jamaah-umrah/">jamaah umrah</a> di Indonesia. Kebijakan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi minat warga yang hendak mendaftar umrah.  ”Tetu dampaknya jadi positif, orang tidak perlu khawatir lagi dengan umrah yang panjang lebih dari 12 hari masa cuti sehingga Insya Allah permintaan semakin tinggi,” kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/3).  Syam menuturkan, saat ini yang perlu diperhatikan kebijakan di dalam negeri. Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah-indonesia/">Pemerintah Indonesia</a> agar sama menerapkan penghapusan karantina dan PCR dibutuhkan. Hal itu agar kebijakan Kerajaan Arab Saudi bisa memperlancar jamaah umrah.  ”Tentunya tidak bisa dilepas, umrah kan PPLN juga pergi ke luar negeri bagaimana nanti kedatangannya harus diperhatikan. Karena kalau mesti harus PCR dengan acara <a href="https://www.jawapos.com/tag/karantina/">karantina</a> ya ada kemungkinan jamaah ini bisa berlama-lama dengan karantina di Indonesia,” jelas Syam Resfiadi.  Arab Saudi mulai Sabtu (5/3), mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke Arab Saudi.  Akan tetapi, semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/virus-korona/">virus korona</a> selama masa tinggal di sana.  ”Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi,” kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen tidak perlu lagi diberikan penumpang yang tiba di Kerajaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/arab-saudi/">Arab Saudi</a>.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan. Mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Ada Kebijakan Baru, Sapuhi Sebut Peminat Umrah Diperkirakan Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/calon-jamaah-haji-umrah.jpg" alt="PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN: Sejumlah calon jamaah umrah dari berbagai daerah di Jawa Timur mengantre di T2 Bandara Internasional Juanda tahun lalu. Tahun ini pemerintah Arab Saudi mulai membuka ibadah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kabar gembira kepada jamaah umrah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan langsung dari Indonesia mulai tanggal 1 Desember mendatang.  Pengumuman itu dikeluarkan oleh General Authority of Civil Aviation (GACA), otoritas penerbangan kerajaan Arab Saudi, Kamis (25/11) lalu. Pengumuman tersebut berisi pencabutan larangan penerbangan langsung ke Arab Saudi untuk beberapa negara.  Negara yang disebut meliputi Indonesia, Pakistan, Brasil, Vietnam, Mesir, dan India. Para imigran dari negara-negara itu bisa langsung masuk ke Arab Saudi tanpa transit 14 hari di negara ketiga. Namun, para pendatang tetap diwajibkan karantina selama lima hari. Peraturan itu tidak memandang status vaksinasi. ’’Peraturan ini efektif pada Rabu, 1 Desember 2021, sejak pukul 1 dini hari.’’ Demikian bunyi pernyataan GACA.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, hal itu adalah buah manis dari diplomasi Indonesia. Sebagaimana diketahui, Menag melakukan lawatan sejak Senin (22/11) di kerajaan tersebut. ’’Alhamdulillah, pengumuman menggembirakan sebelum saya bertolak ke tanah air,’’ jelasnya kemarin (26/11).  Menegaskan pernyataan GACA, Yaqut menjelaskan, warga negara Indonesia (WNI) sudah diperbolehkan langsung masuk ke Arab Saudi. Tak perlu lagi transit untuk karantina selama 14 hari di negara ketiga. Selain itu, tidak ada lagi persyaratan booster vaksin. ’’Namun, tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menjalani karantina institusional selama lima hari. Ini harus dipatuhi dan menjadi perhatian bersama,’’ paparnya.  Larangan terbang atau suspend diberlakukan Arab Saudi terhadap Indonesia dan sejumlah negara lain sejak Februari 2021. Ketentuan itu sempat diperbarui pada akhir Agustus, di mana penerbangan dari Indonesia diperbolehkan langsung ke Saudi. Tetapi hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukimin atau ekspatriat.  Yaqut berharap aturan itu menjadi kabar baik bagi jamaah umrah Indonesia. Terutama yang sudah tertunda lama keberangkatannya. Diharapkan, jamaah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya ke Tanah Suci.  Dalam tiap kesempatan, Yaqut selalu menyampaikan kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Dia sudah meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama tim Kemenag untuk menyusun skenario dan teknis penyelenggaraan. Hal itu akan dibahas bersama Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerintah arab saudi

Berita Terkini