<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/24/bf4ebae2-ebf4-4956-be58-508b36fe7e3b-1620627198.jpeg" alt="Penyidik Bareskrim Polri memasang police line di Kantor Pusat DSI yang digeledah pada Jumat dan Sabtu pekan ini. (Bareskrim Polri)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Bareskrim Polri memasang police line di Kantor Pusat DSI yang digeledah pada Jumat dan Sabtu pekan ini. (Bareskrim Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sesuai dengan jadwal, Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memanggil tiga orang tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) hari ini (9/2). Dari tiga tersangka itu, dua diantaranya hadir memenuhi panggilan. Sementara satu tersangka lain beralasan sakit. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa kedua tersangka yang memenuhi panggilan penyidik adalah TA selaku direktur utama (dirut) sekaligus pemegang saham DSI dan tersangka ARL selaku komisaris dan pemegang saham DSI. Mereka sudah hadir di Gedung Bareskrim Polri sejak pukul 10.00 WIB. &rdquo;Sedangkan untuk tersangka lainnya, yaitu MY (mantan direktur DSI dan pemegang saham DSI) tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,&rdquo; ungkap Ade Safri kepada awak media. Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Dia belum bisa mengungkapkan penyidik akan melakukan penahanan atau tidak. Perkembangan proses pemeriksaan dan penyidikan kasus tersebut dipastikan akan disampaikan kepada publik. Pihaknya berkomitmen menangani kasus itu sampai tuntas. &rdquo;Semua kami dalami, semua kami dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mencegah tiga orang tersangka dalam kasus tersebut bepergian ke luar negeri. Pencegahan sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak 5 Februari 2026. Mereka langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan para tersangka tidak meninggalkan Indonesia. &rdquo;Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap tiga orang tersangka,&rdquo; ungkap Ade Safri pada Jumat (6/2). Bareskrim Polri juga sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK. Tujuannya untuk melakukan analisa aliran dana atau transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Selain itu, Bareskrim Polri juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mengirimkan surat berikut lampiran data para lender sebagai korban dalam kasus tersebut. Berdasar data sejak 2018-2025, total ada 11.151 lender yang uangnya masih berada di DSI. &rdquo;Adapun data jumlah lender periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 11.151 orang lender yang masih outstanding dananya di PT DSI dengan nilai Rp 2.477.591.248.846,&rdquo; kata Ade Safri. Angka tersebut berasal dari pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada DSI sejak 7 Oktober tahun lalu. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menerima 5 laporan polisi dalam kasus dugaan fraud tersebut. Laporan terbaru diterima oleh polisi kemarin. &nbsp;

Bareskrim Polri periksa dua tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia. Tersangka lain beralasan sakit.

Polri Periksa Dua Tersangka Kasus Dugaan Fraud DSI, Satu Orang Lainnya Mangkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SBY-Crime-pemeriksaan-tersangka-kasus-tragedi-kanjuruhan-Suko-Sutrisno-Security-Officer-alfian-rizal_4.jpg" alt="Tersangka tragedi Kanjuruhan Suko Sutrisno saat keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tersangka tragedi Kanjuruhan Suko Sutrisno saat keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jatim bakal bekerja maraton selesaikan pemeriksaan tersangka dan saksi tragedi Kanjuruhan Malang minggu ini.  ”Tim kami akan bekerja maraton termasuk mencocokkan alat bukti di lapangan. Hari ini (11/10), 2 tersangka pemeriksaannya dirasa cukup,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto ditemui di Ditreskrimum Polda Jatim, Selasa (11/10) malam.  Dua orang tersangka yang diperiksa adalah Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Stadion Kanjuruhan Suko Sutrisno. Meski sudah diperiksa selama 12 jam, keduanya belum ditahan.  ”Masih ada pemeriksaan lanjutan. Belum (ditahan). Masih ada pemeriksaan lanjutan minggu depan. Namun demikian akan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada tersangka,” kata Dirmanto.  Selain Abdul Haris dan Suko Sutrisno, minggu ini polisi bakal melakukan pemeriksaan pada 15 orang saksi. Sebanyak 7 di antaranya adalah polisi.  ”Minggu ini saksi 15 orang, 7 di antaranya polisi. Bisa bertambah lagi,” ungkap Kasubdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Achmad Taufiqurrahman.  Abdul Haris dan Suko Sutrisno datang ke Mapolda Jatim sekitar pukul 10.30 WIB. Pukul 22.30 WIB, Suko melenggang keluar dari dalam Ditreskrimum Polda Jatim.  ”Sudah ya! Sudah ya!” ucap Suko saat ditemui bersama tim kuasa hukumnya.  Tersangka kedua, Abdul Haris, hingga berita ini ditulis, tampak belum keluar dari dalam gedung Ditreskrimum. Padahal, lampu sudah dimatikan.

15 Saksi dan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Diperiksa Minggu Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memastikan masih terus mencari bukti-bukti untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Nanti jika pemeriksaan telah selesai, motif akan disampaikan kepada publik.  "Nanti motif pasti akan disampaikan. Ya karena mens rea itu, niatnya kan sudah ada. Tinggal motifnya nanti selesai pemeriksaan pendalaman dan juga nanti bukti scientific yang didapat akan disampaikan kembali," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kamis (11/8).  Dedi mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan untuk mengupas tuntas kasus ini. Segala kemungkinan akan didalami hingga didapati fakta hukum.  "Pak Kapolri sudah menyampaikan masih didalami, berbagai macam fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan tuh masih didalami semuanya," jelasnya.  Diketahui, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) dan KM.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.  &nbsp;  &nbsp;

Soal Motif Pembunuhan Brigadir J, Polri: Tunggu Selesai Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/baru-jawab-17-pertanyaan-pemeriksaan-jokdri-dilanjut-lusa_m_.jpg" alt="Tersangka perusakan barang bukti pengaturan skor Liga Indonesia, Joko Driyono di Markas Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Tersangka perusakan barang bukti pengaturan skor Liga Indonesia, Joko Driyono di Markas Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Satgas Antimafia Bola bakal kembali memeriksa Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono (Jokdri) untuk menyelesaikan pertanyaan lanjutan. Sebab, dari 32 pertanyaan yang disiapkan dalam agenda penyidikan, baru 17 pertanyaan yang sudah terjawab. Untuk itu, tim penyidik akan memanggil kembali tersangka perusakan barang bukti pengaturan skor itu guna melengkapi proses penyidikan. Dengan begitu, Jokdri belum bisa dilakukan penahanan. Mengingat, proses penyidikan masih berlangsung. Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, saat berlangsungnya penyidikan di pertanyaan ke-17, proses pemeriksaan terhadap pimpinan tertinggi PSSI itu dihentikan. Pasalnya pemeriksaan dilakukan hingga pukul 03.30 WIB, Selasa (19/2). "Satgas Antimafia Bola sudah memeriksa tersangka JD. Dijadwalkan ada 32 pertanyaan yang diagendakan. Baru sampai pertanyaan ke-17, kemudian ditutup pada jam 03.30 WIB," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (19/2). Oleh sebab itu, lanjut Argo, pemeriksaan terhadap tersangka Joko Driyono akan dilanjutkan pada Kamis (21/2) sekitar pukul 10.00 WIB di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Jokdri berkaitan dengan peristiwa pengamanan barang bukti berupa laptop yang diduga berisi data dugaan kasus pengaturan skor Kantor Komdis PSSI, Jalan Taman Rasuna Timur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. "Barang bukti itu sedang dalam pengawasan penyidik dan sudah diberi police line," ujar Argo. Berkaitan dengan isi laptop yang berusaha diamankan Jokdri melalui ketiga orang suruhannya, Argo enggan memberikan komentar lebih dalam. Menurutnya, mengenai isi laptop akan diuji kebenarannya pada saat persidangan. "Jam 7 pagi tadi (Jokdri) sudah kembali. Belum ditahan karena belum selesai semua pertanyaannya. Kalau (isi laptop) itu akan dijelaskan di sidang pengadilan," kata dia. Joko Driyono&nbsp;terancam dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 265 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang police line.

Baru Jawab 17 Pertanyaan, Pemeriksaan Jokdri Dilanjut Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/slamet-maarif-minta-pemeriksaan-perdananya-diundur_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Jawa Tengah memanggil Ketua&nbsp;Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif untuk diperiksa sebagai tersangka, besok, Rabu (13/2). Namun dipastikan dia tidak akan hadir.&nbsp; Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Slamet meminta agar pemanggilannya dijadwal ulang. "Dia minta diundur yang harusnya Rabu diminta mundur hari Senin," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung PTIK, Jakarta, Selasa (12/2). Soal alasan Slamet yang meminta pemanggilannya diundur, kata Dedi itu pertimbangan&nbsp;dari pihak pengacara yang mengajukan. "Itu kami layani," imbuhnya. Ditanya mengapa pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Tengah, ia menerangkan itu sudah berdasarkan pertimbangan dan berbagai aspek. "Penyidik yang lebih paham mulai dari keamanan dan efesiensi pemeriksaan," sebut Dedi.&nbsp; Dalam proses pemeriksaan ini, Polda Jawa Tengah tidak sendiri. Mereka akan terus berkoordinasi dengan Gakumdu. Yakni, pihak Bawaslu dan Kejaksaan tentang bentuk-bentuk pelanggran pemilu.&nbsp; Sementara itu, ia menjelaskan ada beberapa pasal yang dilanggar Slamet sesuai rekomendasi dari Bawaslu. "Nanti dalam proses pemeriksaan akan diklarifikasi kembali apa yang diajukan pihaknya," jelas Dedi. Soal adakah tersangka lain dalam kasus ini, kata nyatergantung dari hasil pemeriksaan Slamet nantinya. "Belum (ada tersangka lain), kan belum dilakukan pemeriksaan terhadap beliau (Slamet)," tutur mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.&nbsp;

Slamet Ma'arif Minta Pemeriksaan Perdananya Diundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-km-sinar-bangun-kadishub-samosir-diperiksa-maraton_m_227657.jpg" alt="Tim SAR gabungan saat memasang alat sonar untuk digunakan pada proses evakuasi korban KM Sinar Bangun." width="100%">
<figcaption>Tim SAR gabungan saat memasang alat sonar untuk digunakan pada proses evakuasi korban KM Sinar Bangun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Nurdin Siahaan menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus karamnya KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu. Pemeriksaan, belangsng sejak Kamis (12/7) hingga Jumat (13/7). Namun, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin pun tidak ditahan. Dia dikenakan wajib lapor oleh Polda Sumut. "NS tadi pukul 14.00 WIB kita pulangkan. Dia hanya dikenakan wajib lapor satu kalo seminggu," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Jumat (13/7) petang. Pada Kamis (12/7), Nurdin diperiksa dari pukul 13.00 WIB. Pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan sakit. Penyidik kemudian melanjutkan pemeriksaan pada hari ini. &ldquo;Alasan penyidik belum melakukan penahanan yakni penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan saksi ahli, ahli kelautan, ahli hukum tata negara dan BMKG,&rdquo; jelas Tatan. Dalam kasus ini, 4 tersangka lain telah lebih dulu diproses dan ditahan. Berkas perkara mereka tengah diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejati Sumut dan dikembalikan ke Polda Sumut karena dinilai belum lengkap. Keempat tersangka itu terdiri dari, 3 regulator dan seorang nakhoda kapal. Tiga regulator yang telah dijadikan tersangka dan diproses masing-masing, Karnilan Sitanggang, pegawai honor Dishub Samosir yang menjadi anggota Kapos Pelabuhan Simanindo; F Putra, PNS Dishub Samosir yang menjadi Kapos Pelabuhan Simanindo dan Rihad Sitanggang, Kabid Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir. Seorang lainnya adalah nakhoda kapal, Poltak Soritua Sagala. Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUHPidana. Mereka terancam pidana kurungan selama maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar. Seperti diberitakan, KM Sinar Bangun tenggelam dalam pelayaran dari Simanindo, Samosir, menuju Tigaras, Simalungun, Senin (18/6) sore. Kapal itu diperkirakan membawa sekitat 200 penumpang dan puluhan sepeda motor. Sesuai data dari Basarnas, hanya 24 orang yang ditemukan terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sebanyak 21 orang dinyatakan selamat, sedangkan 3 penumpang meninggal dunia. Sementara 164 orang lainnya masih hilang.

Jadi Tersangka KM Sinar Bangun, Kadishub Samosir Diperiksa Maraton