<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-kanjuruhan.jpg" alt="DIDAKWA TERPISAH: Suasana sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIDAKWA TERPISAH: Suasana sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kedua tragedi Kanjuruhan digelar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Kamis (19/1). Agenda sidang kedua itu pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum (JPU).  Wakil Humas PN Surabaya A. A. Gede Agung Paranta mengatakan, sidang kedua tersebut pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Sidang dimulai pukul 09.00.  Nah, yang menarik, sidang kedua dihelat secara offline. Saksi dihadirkan di depan meja hijau. Tidak terkecuali kedua terdakwa.  ”Sesuai permintaan dari penasihat hukum terdakwa, sidang digelar offline bukan online seperti sidang perdana, Senin (16/1),” kata Agung.  Lantas, apakah pengadilan meminta penambahan pengamanan? Agung menyampaikan, untuk pengamanan urusan dari kepolisian. Pengadilan bakal tetap menerapkan pemeriksaan kepada para pengunjung yang hadir di PN Surabaya.  Tragedi Kanjuruhan itu terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten, Malang. Saat itu, suporter Arema FC (Aremania) meluapkan kekecewaannya setelah tim kebanggaan mereka kalah 2-3 dari tim rival, Persebaya Surabaya. Setelah itu, situasi menjadi tak terkendali. Polisi kemudian menembakkan gas air mata. Berikutnya, 135 orang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut.  Ada lima terdakwa atas kasus itu. Yakni Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.  Penasihat hukum Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad, saat sidang perdana meminta penambahan waktu untuk penyusunan eksepsi.

Hari Ini Sidang Kanjuruhan Digelar Kembali, Apa Agendanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1666862756451.jpg" alt="Ketua PSSI Mochamad Iriawan. (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI Mochamad Iriawan. (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule kembali mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule seharusnya diperiksa hari ini, Kamis (27/10), sebagai salah satu saksi tragedi Kanjuruhan bersama 14 saksi lainnya.  ”Ditreskrimum memeriksa 15 orang saksi. Yang hadir hari ini (27/10) dan lagi diperiksa ada 14 orang,” tutur Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombespol Dirmanto.  Satu orang yang tidak hadir itu adalah Iwan Bule. Dia berdalih tengah terlibat dalam kegiatan bersama FIFA dan PSSI. Sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan.  ”Yang tidak hadir Ketua PSSI Iwan Bule alasannya ada kegiatan dengan FIFA dan PSSI yang nggak bisa ditinggalkan,” terang Dirmanto.  Atas hal itu, Iwan mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Surat itu telah diterima Polda Jatim.  "Sesuai surat yang diajukan ada kepentingan FIFA dan PSSI rencana tanggal 3 (November) hadir di Polda Jatim,” tegas Dirmanto.  Seharusnya, Iwan Bule diperiksa bersama beberapa saksi lain. Di antaranya, steward atau petugas keamanan Stadion Kanjuruhan.  ”Hari ini (27/10), ada 15 saksi yang terdiri atas panpel, steward (panitia pelaksana dan petugas keamanan), (Direktur Utama) PT LIB, PSSI. Ada 15 orang. Tapi hanya 14 yang hadir,” ujar Dirmanto.  Salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Gilang Widya Pramana atau Juragan 99. Kedatangan Gilang itu untuk memenuhi panggilan polisi atas tragedi Kanjuruhan Malang. Dalam pemanggilan itu, Gilang menjadi saksi.  Sosok pengusaha yang menjadi Presiden Arema FC itu mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jatim Surabaya pada pukul 13.30. Dengan mobil Alphard hitam, Gilang dikawal beberapa bodyguard berpakaian serba hitam.  Dia enggan berkomentar, hanya menyapa wartawan. Saat ditanya apa yang disiapkan untuk pemeriksaan hari ini (27/10), Gilang tak banyak bicara. Dia terus berjalan masuk gedung Ditreskrimum Polda Jatim. ”Belum (menyiapkan apa-apa),” kata Gilang.  Selain Gilang, ada juga Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) Irjen Purn Sudjarno bersama kuasa hukumnya. Dia diperiksa sebagai saksi atas Tragedi Kanjuruhan Malang. Pemeriksaan Sudjarno berlangsung sejak pukul 12.40 WIB.

Alasan Acara FIFA, Ketua PSSI Kembali Mangkir saat Dipanggil Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Dedi-Prasetyo-antara.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kanan) saat mengumumkan perkembangan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (7/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kanan) saat mengumumkan perkembangan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (7/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memeriksa tiga saksi terkait tragedi Kanjuruhan, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 131 orang.  "Tiga orang saksi yang diperiksa, yakni Kasubbag Sapras Dispora Kabupaten Malang, Sekretaris Umum Arema FC, dan anggota Polres Malang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (7/10).  Ia mengatakan, tiga orang yang diperiksa sebagai saksi ini keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi pemberkasan enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Nantinya, kata Dedi, enam tersangka akan diperiksa dalam rangka penyidikan. "Tim melakukan persiapan menyiapkan pemanggilan enam tersangka. Akan dilaksanakan pemeriksaan tambahan minggu depan," ucap Dedi.  Hingga kini, lanjut Dedi, para tersangka Tragedi Kanjuruhan masih belum ditahan. Sejumlah langkah teknis diklaim telah disiapkan, seperti halnya pencekalan agar para tersangka tidak ada yang melarikan diri ke luar negeri. "Belum (ditahan), minggu depan diperiksa kembali, dipanggil kembali. Langkah-langkah teknis sudah diterapkan (untuk jaminan tidak kabur)," kata jenderal dua bintang itu.  Dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Polri telah menetapkan enam orang tersangka, masing-masing Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru AHL, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC AH, Security Officer SS, Kabagops Polres Malang WS, Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur H, dan Kasat Samapta Polres Malang BSA.  Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebanyak 131 orang, sedangkan 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang menderita luka berat. (*)

Polri Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG20220919123208.jpg" alt="Suasana persidangan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi di PN Surabaya, Senin (19/9). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi di PN Surabaya, Senin (19/9). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus dugaan pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah masih meminta keterangan saksi. Terdakwa Mochamad Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi menjalani sidang di PN Surabaya.  Hari ini (19/9), sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi a de charge yang telah disebutkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Rencananya, menghadirkan 10 orang saksi namun salah satu saksi tidak hadir.  ”Saksi yang datang hari ini (19/9) adalah mereka yang ada di lokasi. Statusnya mereka adalah senior di tempat terapi. Tetapi, ada juga beberapa alumni yang sudah bekerja di tempat lain,” ungkap kuasa hukum Bechi, I Gede Pasek Suardika.  Sidang diskor pukul 12.30 dan dilanjutkan kembali pukul 14.00 WIB. ”Belum selesai, sekarang masih skorsing. Sidang akan dilanjutkan pukul 14.00,” ucap Gede Pasek.  Sebelumnya, salah seorang sakti menurut kuasa hukum Bechi, I Gede Pasek Suardika membantah ada pesan ancaman melalui whatsapp.  ”Saksi korban sebelumnya menyebut Mas Bechi mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp yang berisi ancaman terhadap korban untuk hadir pada hari di mana peristiwa berlangsung,” ucap I Gede Pasek.  ”Berdasar keterangan saksi pertama yang ada di BAP, pernyataan saksi korban yang bertemu dengan saksi pertama dan menunjukkan WA ancaman, kemudian saksi pertama menyuruh saksi korban untuk mengikuti instruksi yang ada di pesan tersebut tidak pernah ada,” terang kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.

Hadirkan 10 Saksi, Sidang Pencabulan Mas Bechi Sempat Diskor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220919_124106.jpg" alt="Kuasa hukum Bechi, I Gede Pasek Suardika. salsa" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Bechi, I Gede Pasek Suardika. salsa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus pencabulan dengan terdakwa Mas Bechi (Moch. Subchi Azal Tsani), dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi a de charge.  Salah seorang sakti menurut kuasa hukum Bechi, I Gede Pasek Suardika membantah ada pesan ancaman melalui whatsapp.  ”Saksi korban sebelumnya menyebut Mas Bechi mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp yang berisi ancaman terhadap korban untuk hadir pada hari di mana peristiwa berlangsung,” ucap I Gede Pasek.  ”Berdasar keterangan saksi pertama yang ada di BAP, pernyataan saksi korban yang bertemu dengan saksi pertama dan menunjukkan WA ancaman, kemudian saksi pertama menyuruh saksi korban untuk mengikuti instruksi yang ada di pesan tersebut tidak pernah ada,” terang kuasa hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.  Menurut I Gede Pasek hingga sidang hari ini (19/9), bukti pesan ancaman tersebut tidak pernah dihadirkan di ruang sidang. Sejauh ini barang bukti yang ada masih berupa handphone dan foto saja.  ”Dari 3 nama yang disebutkan dalam dakwaan, 2 di antaranya sudah membantah. Jadi pesan ancaman melalui whatsapp tersebut tidak pernah ada,” imbuh I Gede Pasek Suardika.  Menurut dia, perbedaan keterangan yang diberikan saksi a de charge dan saksi korban karena nama saksi-saksi tersebut hanya asal dicatut. ”Jadi, nama-nama saksi tersebut (yang ada di dakwaan) seratus persen murni hanya dicatut,” ungkap I Gede Pasek.

Kuasa Hukum Mas Bechi Bantah Ada WA Ancaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220812144955.jpg" alt="I Gede Pasek Swardika, kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Swardika, kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi menuduh korban dan saksi saling bersekongkol.  I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Mas Bechi itu melihat ada ketidaksesuaian antara kesaksian saksi korban dan pelapor. ”Ada 2 saksi yang mengatakan tempat waktu yang sama dengan orang yang beda. Kalau dipikir dengan akal sehat ya nggak masuk akal,” kata I Gede Pasek Suardika ditemui di sela-sela sidang pemeriksaan saksi, Jumat (19/8).  Saksi, lanjut Gede, memberikan keterangan yang berbeda di tiap keterangan. Dia mengaku harus bertanya berkali-kali pada tiap saksi sejak sidang pertama pada Senin (15/8) dan Kamis (18/8).  ”Saya tanya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama. Mereka (saksi) sampai tanya kenapa harus berulang kali. Itu kan supaya saya tahu kalau dia yakin jawabannya benar dan tepat,” papar I Gede Pasek Suardika.  Hari ini (19/8), dia menyatakan, akan lebih tegas bertanya pada saksi. Sehingga seluruh saksi bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.  ”Memang ada 2 kejadian. Di kejadian kedua itu ada 2 perempuan mengaku (pencabulan dilakukan) di tempat dan waktu yang sama tapi orang yang berbeda,” ujar I Gede Pasek Suardika.  Saksi yang telah diperiksa, kata Gede, kini telah berusia 25 dan 26 tahun. Namun saat kejadian yang ada di dakwaan, keduanya masih berusia 20 dan 21 tahun.  ”Saksi ini memberikan keterangan berdasar keterangan orang lain. Bukan dilihat sendiri,” terang I Gede Pasek Suardika.  Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kediri Sofyan Selle menyebut, kuasa hukum bebas untuk berbicara apapun.  ”Sudah tugas dia (kuasa hukum) untuk berbicara apapun. Sidang tadi melakukan pemeriksaan saksi korban,” papar Sofyan Selle.  Intinya, kata Sofyan, keterangan saksi memperkuat dakwaan JPU bahwa terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban M.  ”Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan persetubuhan pada pelapor. Tadi saksi kuat dan bisa menyampaikan secara jelas,” ucap Sofyan.

Kuasa Hukum Mas Bechi Tuduh Saksi dan Korban Sekongkol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220819-WA0034.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani di PN Surabaya, Jumat (19/8). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani di PN Surabaya, Jumat (19/8). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemindahan ruang dilakukan pada sidang lanjutan kasus pencabulan santri Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jumat (19/8).  Terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi yang seharusnya dibawa ke ruang tahanan, dibawa ke Ruang Tirta 1. Kemudian, sidang dilaksanakan di Ruang Garuda 1. Sebelumnya sidang dilakukan di Ruang Cakra.  Alasannya, ada lomba HUT Mahkamah Agung. Panggungnya pun dipasang tak jauh dari Ruang Cakra yang menjadi tempat sidang. ”Khawatir berisik. Makanya dipindah sementara,” kata Humas PN Surabaya Agung Pranatha.  Sidang pemeriksaan saksi yang rencananya dilakukan pada Senin (22/8), kata Agung, akan kembali digelar di Ruang Cakra. ”Senin (22/8) balik lagi ke Cakra,” ujar Agung.  Rencananya, ada 3 saksi yang diperiksa hari ini (19/8). Total ada 5 saksi yang diperiksa minggu ini.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofyan Selle memprediksi pemeriksaan akan berlangsung hingga malam hari. Prediksi itu disampaikan karena sebelumnya, pemeriksaan 1 orang saksi butuh waktu sekitar 5 jam.  ”Hari ini (19/8), periksa saksi. Mulai siang kayaknya sampai malam,” ujar Sofyan Selle.  Saat datang, terdakwa Bechi bungkam. Dia tidak bicara soal sumpah mubahalah yang akan dilakukan untuk membuktikan siapa yang salah.  Meski demikian, kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika memastikan bahwa sumpah mubahalah akan segera dilakukan. Pihaknya telah mengajukan sumpah itu secara tertulis kepada majelis hakim PN Surabaya.  ”Sudah diajukan secara resmi. Tinggal diputuskan hakim,” terang I Gede Pasek Suardika.

Sidang Kasus Pencabulan Santri Jombang Dipindah ke Ruangan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220819-WA0031.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi dibawa ke ruang sidang PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi dibawa ke ruang sidang PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang pemeriksaan saksi atas kasus pencabulan santri berlanjut hari ini, Jumat (19/8). Rencananya, ada 3 saksi yang diperiksa.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofyan Selle memprediksi pemeriksaan akan berlangsung hingga malam hari. Prediksi itu disampaikannya karena sebelumnya, pemeriksaan 1 orang saksi butuh waktu sekitar 5 jam.  ”Hari ini (19/8) periksa saksi. Mulai dari siang kayaknya sampai malam,” ujar Sofyan Selle.  Terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi juga dihadirkan secara langsung. Putra tunggal Kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu tampak hadir sejak pukul 13.20 WIB.  Kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika mengatakan, pemeriksaan saksi masih berlangsung. Namun dia menyayangkan adanya keterangan saksi yang berbeda.  ”Kemarin, 2 saksi mengatakan tempat waktu yang sama dengan orang yang beda. Kalo dipikir dengan akal sehat ya nggak masuk akal,” kata I Gede Pasek Suardika.  Hari ini (19/8), dia akan lebih tegas bertanya pada saksi. Sehingga seluruh saksi bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.  ”Memang ada 2 kejadian. Di kejadian kedua itu ada 2 perempuan mengaku (pencabulan dilakukan) di tempat dan waktu yang sama tapi orang yang berbeda,” ujar I Gede Pasek Suardika.  Karena itu, sumpah mubahalah dipastikan akan segera dilakukan. Pihaknya telah mengajukan sumpah secara tertulis pada majelis hakim.  ”Sudah diajukan secara resmi. Tinggal diputuskan hakim,” ucap I Gede Pasek Suardika.  Sejauh ini, baru ada 1 saksi yang menolak sumpah tersebut. Gede menilai, bila memang kesaksiannya benar, seharusnya sumpah mubahalah bukan suatu hal yang sulit dilakukan.  Sumpah Mubahalah merupakan sumpah yang dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling benar di antara dua belah pihak. ”Satu saksi belum menyetujui sumpah mubahalah. Harusnya kan bisa kalau memang benar,” tutur I Gede Pasek Suardika.

Sidang Pemeriksaan Saksi Hari Ini Diprediksi Sampai Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi memotong iuran sejumlah uang dari ASN di Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini didalami tim penyidik KPK, kepada sejumlah saksi yang merupakan pejabat di Pemkot Bekasi.  Mereka yang diperiksa di antaranya, Yudianto, Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi; Haeroni, ASN / Fungsional Analisis Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi; Dinas Faisal Badar, Kepala Bapelitbangda; Sugito, Kasi PTKSD; dan Bima, Kasi Tata Pemerintahan.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya iuran berupa pemotongan sejumlah uang dari para ASN Pemkot Bekasi yang kemudian ditampung dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan Tsk RE," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1).  Lembaga antirasuah menduga, pemotongan uang kepada para ASN di Bekasi untuk kebutuhan pribadi pria yang karib disapa Pepen tersebut. "Diduga uang dimaksud selanjutnya diperuntukkan bagi kebutuhan Tsk RE," tegas Ali.  Dalam perkaranya, Rahmat Effendi menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya. Mereka di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.  Pria yang karib disapa Bang Pepen itu terjerat perkara rasuah dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Pepen diduga menerima suap sebesar Rp 7,1 miliar, penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.  Kasus yang menjerat Pepen dan delapan tersangka lainnya bermula dari pemerintah kota Bekasi yang menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.  Sebagai bentuk komitmen Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara, yang merupakan orang-orang kepercayaannya yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen.  Selain itu, diduga Wahyudin yang merupakan Camat Jatisampurna menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi.  Selain itu tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Lurah Kati Sari Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.  Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin.  Sebagai pemberi Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara sebagai penerima, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN di Bekasi untuk Kebutuhan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ABK-TEWAS.jpg" alt="Anggota kepolisian memeriksa kapal tempat korban yang tewas di dalam kapal tugboat yang menarik muatan kopra. ANTARA/HO-Polres Tanjabtim" width="100%">
<figcaption>Anggota kepolisian memeriksa kapal tempat korban yang tewas di dalam kapal tugboat yang menarik muatan kopra. ANTARA/HO-Polres Tanjabtim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mulai memeriksa beberapa saksi untuk mengungkap kasus tewasnya lima orang buruh kopra di dalam kapal tugboat milik PT Kurnia Tunggal yang terjadi di perairan Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu (23/1).  Pihak kepolisian tengah memeriksa saksi dari warga setempat, namun untuk pihak perusahaan segera dipanggil dalam minggu ini, kata Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M Ichsan melalui keterangan resminya yang diterima di Tanjung Jabung, Senin.  Tim penyidik juga telah berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Jambi dan Ditpolairud untuk bisa mengungkap kasus tewasnya buruh kopra itu, kata Kapolres Tanjabtim. ​​​​​​ Dugaan sementara, lima buruh tersebut meninggal dunia akibat keracunan gas karbondioksida (CO2) dalam kapal tugboat (penarik).  Korban sempat dibawa ke Puskesmas Nipah Panjang untuk dilakukan perawatan intensif, namun nyawa kelima orang tersebut tidak dapat tertolong.  Penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus ini.  Kelima korban meninggal dunia tersebut merupakan warga Kelurahan Nipah Panjang 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yakni Ahim warga jalan Merdeka RT 07, Candra warga lorong Cendana I RT1, Anuar warga jalan Arjuna RT.05, Anton warga lorong Diamon RT04 dan Sandrang warga jalan P Harapan RT 03.  "Saat ini korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan segera dimakamkan," kata Kapolres Tanjabtim.

Polres Tanjabtim Periksa Saksi Atas Tewasnya Lima Pekerja Kopra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemeriksaan saksi

Berita Terkini